Pentingnya Kapasitasi Warga Dalam Pengelolaan Mangrove

Aktifivitas Ibu-ibu Desa Rumba-rumba dalam Pembibitan Mangrove

Aktifivitas Ibu-ibu Desa Rumba-rumba dalam Pembibitan Mangrove

 

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia saat ini tinggal 3,5 juta ha, terdiri atas 2,2 juta ha dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota. Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah rusak. Kerusakan dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang mendorong peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan berdampak pada perubahan iklim.

Ekosistim mangrove di Teluk Kolono mengalami kemunduran atau degradasi karena konversi lahan menjadi tambak dan pemukiman warga. Pembukaan tambak secara masif beberapa tahun lalu dipicu oleh meningkatnya harga komoditas perikanan yaitu ikan bandeng. Hal ini mengakibatkan kawasan mangrove di Teluk Kolono terutama di Desa Awunio dan Desa Rumba-rumba semakin menipis. Masalah kemudian menjadi kompleks karena sebahagian lahan dalam areal mangrove berstatus milik pribadi/perorangan sehingga alih-fungsi lahan tersebut sukar dikendalikan.

Selain itu, areal mangrove di Desa Awunio juga menghadapi masalah lemahnya penegakan hukum. Pada kenyataannya sebagian areal mangrove di Desa Awunio masuk dalam kawasan hutan lindung, namun aktivitas konversi lahan menjadi tambak tetap berlangsung. Tercatat bahwa dalam kurun kurang dari 30 tahun terakhir, tutupan vegetasi mangrove di Desa Awunio berkurang seluas hampir separuhnya atau seluas 169 ha, dengan penyebab utama alih-fungsi lahan menjadi tambak.

Program Pembangunan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim yang dilakukan oleh DFW-Indonesia di tiga lokasi pada kawasan Teluk Kolono bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satu ekosistem penting di pesisir yang mempunyai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial adalah ekosistem mangrove. Melalui program ini, keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Kolono dapat lebih terlindungi.

Salah satu tahapan pengelolaan ekosistem mangrove adalah mendapatkan informasi yang detail tentang status, luasan, kondisi dan tingkat pemanfaatannya saat ini. Oleh karena itu kegiatan pemetaan ekosistem mangrove dalam program ini dilakukan secara partisipatif oleh warga dua desa di Teluk Kolono yaitu Awunio dan Rumba-rumba. Fasilitator DFW-Indonesia di Dewa Awunio, Laode Hardiani mengatakan bahwa degrdasi mangrove telah mengkhawatirkan sehingga butuh upaya rehabilitasi dan penguatan aturan pengelolaan. “Rencana pengelolaan mangrove Desa Awunio mesti diawali dengan pendataan ekosistem mangrove” kata Laode. Bukan saja pendataan, tapi kegiatan mapping ini juga bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada warga tentang kondisi vegetasi mangrove di desa mereka serta untuk menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pembibitan dan rencana lokasi penanaman mangrove.

Sebelum pemetaan mangrove dilakukan maka terlebih dahulu diberikan pelatihan kepada warga. Materi pelatihan meliputi penjelasan mengenai apa itu peta, bagaimana cara pembuatan peta mangrove, dan cara penentuan lokasi pembibitan dan lokasi penanaman mangrove. Selain tiga materi tersebut, warga juga diajak membahas kemungkinan penyusunan peraturan desa mengenai perlindungan mangrove berbasis desa. Hal tersebut sengaja diangkat sebagai ‘pra-kondisi’ untuk melaksanakan kegiatan pembuatan peraturan desa mengenai perlindungan mangrove. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari warga di kedua desa tersebut. Warga dan pemerintah desa setuju jika terdapat peraturan mengenai pemanfaatan ekosistem mangrove.

Beda dengan Desa Awunio, pengetahuan warga dan pemerintah Desa Rumba-rumba terhadap ekosistem mangrove sudah cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena warga desa telah memiliki pengetahuan mengenai metode pembibitan mangrove dan telah pernah mengikuti pemantauan kondisi ekosistem mangrove. Desa Rumba-rumba pernah mejadi lokasi pelaksanaan program rehablitasi ekosistem mangrove (program IMACS pada 2015). Fasilitator DFW-Indonesia Desa Rumba-rumba, Miswa mengatakan bahwa isu mangrove di desa tersebut sudah pernah menjadi concern bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. “Masalah mangrove bukan hal yang baru bagi warga Rumba-rumba, tapi yang paling penting adalah bagaimana warga bisa lebih berperan aktif dalam upaya rehabilitasi mangrove dan pemerintah desa segera memproduksi aturan yang jelas tentang pengelolaan mangrove yang ada saat ini” kata Miswa.

Setelah kegiatan pemetaan mangrove selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan kapasitasi kepada kelompok dan warga tentang cara membudidayakan mangrove. Materi kapasitasi ini meliputi fungsi dan peran ekologi mangrove terkait bencana dan perubahan iklim, dan tentang bagaimana teknis pembibitan mangrove. Kita ketahui bahwa peran mangrove dalam ekosistem laut merupakan salah-satu penyuplai nutrisi bagi ekosistem, sekaligus sebagai tempat tinggal dan berbiak berbagai jenis organisme. Dalam praktiknya, fungsi penting mangrove terlihat nyata ketika terjadi bencana gelombang tsunami. Keberadaan ekosistim mangrove di pesisir dapat menahan laju tsunami sehingga dapat melindungi pemukiman warga dari terjangan tsunami.

Sementara itu terkait dengan tata cara pembibitan mangrove, kelompok dan warga telah diberikan pemahaman tentang bagaimana pemilihan bibit yang baik, jenis substrat yang sesuai dengan jenis bibit, waktu dan lokasi penanaman yang tepat dan beberapa faktor penyebab kegagalan pembibitan dan penanaman mangrove yang dilakukan selama ini di berbagai tempat lain di Indonesia.

Mangrove di Teluk Kolono sejauh ini memang telah menurun kualitasnya. Oleh karena itu, tindakan untuk melindungi ekosistem ini menjadi sangat penting. Warga desa dengan kesadaran sendiri perlu membuat aksi-aksi kecil yang bermanfaat dan berdampak pada lingkungan sekitar. Pembelajaran dari kisah ini adalah pertama, kondisi ekosistem mangrove di Teluk Kolono sudah sangat memprihatinkan akibat dampak pembangunan dalam hal ini pembukaan tambak. Kedua, perlu kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat desa. Ketiga, aturan main terhadap pegelolaan mangrove sangat diperlukan saat ini dan ke-empat, upaya kapasitasi yang diberikan kepada warga terhadap pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi concern dan agenda bersama masyarakat. Hal ini menjadi urgen mengingat ekosistem mangrove merupakan pintu terakhir pengahalang gelombang jika terjadi bencana yang berasal dari laut seperti tsunami dan air pasang.