Disebut Kota Terkotor, Kota Sorong Perlu Sistem Pengelolaan Sampah


c728bdbb-45bb-41ff-aff9-ceab2c4c6fa3

Para narasumber di workshop persampahan (dok: istimewa)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penilaian pada sejumlah kota di Indonesia. Ada kota terbersih ada pula kota terkotor. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, Januari lalu merilis kota terkotor karena nilainya paling rendah pada penilaian Adipura 2017-2018.

Untuk kategori kota metropolitan, kota terkotor itu adalah Medan, kategori kota besar Kota Bandar Lampung dan Manado, kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu. Sedangkan kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

Salah satu kriteria penilaian tersebut adalah sampah dan penanganannya.

Penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Yang lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

Deru pembangunan Kota Sorong, Papua Barat  dalam beberapa tahun ini disebut telah berimplikasi pada tingginya produksi sampah kota dan keterbatasan aksi solutif tersebut. Dalam sehari, produksi sampah mencapai 15 kontainer. Sebanyak 30% atau 5 kontainer sampah tersebut merupakan sampah plastik.

Informasi itu terungkap dalam lokakarya pencegahan sampah plastik yang dilaksanakan di kota tepi pantai di Kepala Burung Papua itu pada Sabtu, 16/2/2019.

***

Lokakarya merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ekspedisi Bakti Nusa yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Kelautan Indinesia (ISKINDO) dan Yayasan Makassar Skalia (YMS) dan didukung Kementerian Kelautan dan Perikanan, SEA Project dan Misool Baseftin Foundation.

Direktur eksekutif Misool Foundation, Heri Yusamandra mengatakan, peliknya masalah sampah kota Sorong mendorong Misool Foundation berinisiatif membangun program Bank Sampah.

“Program Bank Sampah telah kami lakukan sejak tahun 2014 dengan tujuan membantu pemerintah mengatasi sampah melalui rekayasa sosial. Sampah yang tadinya tidak bernilai, kotor dan bau ternyata bisa menghasilkan uang bagi masyarakat yang terlibat,” jelas Heri.

Program bank sampah yang dijalankan saat ini mencakup wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Dalam kesempatan yang sama, ketua harian ISKINDO, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa upaya penanggulangan sampah  plastik di kota-kota pesisir seperti Sorong mesti perlu ditingkatkan.

“Kawasan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan pantai Kota Sorong mesti menjadi percontohan penanganan sampah. Dalam kawasan pelabuhan aktivitas bongkat muat sangat tinggi dan menghasilkan sampah yang tak sedikit,” kata Abdi kepada NMN.

Otoritas pelabuhan Sorong, sebut Abdi, mesti membuat aturan untuk kapal-kapal yang beraktivitas untuk sama-sama menangani sampah dari kapal dengan baik.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar ISKINDO, Christovel Rotinsulu menilai bahwa predikat kota terkotor yang diberikan oleh KLHK terhadap Kota Sorong dan Waisai Raja Ampat perlu direspon secara bijak oleh kedua daerah tersebut.

“Respon perlu dilakukan dengan perbaikan penanganan sampah oleh Pemda dan upaya penyadaran masyarakat,” kata Chris.

Aksi Clean Up di Pulau Buaya

Menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya pencegahan sampah plastik, program Ekspedisi Bakti Nusa melaksanakan kegiatan aksi Clean Up di Pulau Buaya, Kota Sorong pada Sabtu, 16/2/2019.

Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sampah plastik di Pulau Buaya sebanyak 200 kg.

Aksi diiikuti relawan Tim Eksedisi Pinisi, mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sorong, mahasiswa Universitas Kristen Papua, Loka PSPL Sorong, Bank Sampah dan masyarakat Pulau Buaya.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian program ekspedisi dan kontribusi kami dalam gerakan penyadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik,” kata Moh Abdi Suhufan.

Terkait ancaman sampah ini, tokoh masyarakat Pulau Buaya, Marinus Burdam mengatakan bahwa sampah di pulau itu merupakan sampah kiriman dari Kota Sorong dan sampah yang terbawa arus pada musim-musim tertentu.

“Kami menerima kiriman sampah dari daratan dan fasilitas TPS di pulau ini belum dibangun oleh pemerintah Kota Sorong,” ungkap Burdam.

Menurutnya, Pemerintah Kota Sorong perlu memperhatikan pengelolaan sampah di Pulau Buaya dengan membangun sistim manajemen sampah.

“Keberadaan program bank sampah perlu dan sudah cukup membantu tapi belum cukup mengatasi masalah sampah di pulau ini. Pemerintah perlu ikut membantu menangani sampah di pulau Buaya,” kunci Burdam. (*)

sumber