Pelindungan Anak Buah Kapal Ikan Asal Indonesia di Luar Negeri Masih Lemah


 Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels


Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels

Regulasi pelindungan anak buah kapal ikan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini dirasakan masih lemah. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada masih bersifat parsial dan belum mengatur dari hulu ke hilir proses penempatan ABK kapal ikan asal Indonesia. Akibatnya adalah pemerintah tidak mempunyai data yang pasti berapa jumlah ABK kapal ikan yang bekerja di luar negeri sehingga menyulitkan upaya perlindungan yang mesti dilakukan negara kepada warga negaranya.

 

Menurut Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi aturan dan menentapkan leading sektor kementerian apa yang berwenang melakukan pengaturan terkait penempatan ABK kapal ikan di luar negeri. “Saat ini ada tiga regulasi setingkat UU yang memungkinkan pengiriman ABK kapal ikan ke luar negeri sesuai dengan kepentingan dan mekanismenya masing-masing,” kata Abdi.

 

Ketiga UU tersebut adalah UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 17/2008 tentang Pelayaran dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Keberadaan ke-3 UU tersebut dan turunannya membuat kebingungan dan menjadi celah terjadinya pelanggaran. “Hal ini menyebabkan ketidaksatuan proses pelayanan dan belum adanya standar dokumen bagi pekerja tersebut,” kata Abdi.

 

Di samping itu, saat ini banyak perusahaan manning agency tumbuh subur dengan dasar UU Perseroan Terbatas yang izin usahanya dikeluarkan pemerintah daerah, sementara ada Peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. “Belakangan muncul UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, namun aturan pelaksanaan tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah” kata Abdi. Maraknya manning agency yang beroperasi dengan izin pemda berimplikasi pada lemahnya aspek pengawasan operasional dan pendataan ABK di luar negeri.

 

Oleh karena itu pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi terkait pelindungan ABK kapal ikan di luar negeri.  “Secara spesifik pelindungan ABK kapal ikan telah disebutkan dalam UU 18/2017 sehingga mestinya ini menjadi acuan dengan segera membuat aturan pelaksanaannya” kata Abdi.

 

Untuk melakukan perlindungan pada ABK kapal ikan diperlukan semacam standar pelindungan meliputi aspek administratif dan teknis. Hal ini penting dan wajib agar keberadaan mereka di luar negeri bisa mendapatkan penghargaan yang setimpal.