Penghematan Anggaran KKP, Proyek Sentra Perikanan Terpadu Terancam


PPI Dagho1

Proses pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Perikanan Dagho, Sangihe 2016 lalu (dokumentasi DFW-Indonesia)

Jakarta- Proyek Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Pasalnya, KKP memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran SKPT sebesar Rp 114 miliar. Anggaran SKPT yang semula Rp 771,8 miliar berkurang menjadi hanya Rp 657,8 miliar. Ada delapan lokasi SKPT yang mengalami pengurangan anggaran dari 12 lokasi yang akan dibangun tahun ini. Pengurangan ini merupakan implikasi dari penghematan dan efisiensi anggaran yang disepakati antara KKP dan DPR dalam RAPBN-P 2017.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pengurangan alokasi anggaran ini menunjukkan ketidaksiapan perencanaan SKPT oleh KKP sehingga pembangunan infrastruktur vital yang mendukung industrialisasi di daerah pinggiran menjadi terlambat. “Problem perencanaan teknis akhirnya mengaburkan tujuan besar program ini untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran” kata Abdi. Pihak KKP mengajukan penghematan anggaran termasuk SKPT karena alasan ketidaksiapan lahan serta belum selesainya perencanan teknis seperti DED dan Amdal di beberapa lokasi seperti Biak, Mimika, Saumlaki, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Seharusnya hal-hal mendasar seperti itu sudah diselesaikan sejak tahun pertama proyek ini akan dijalankan pada tahun 2015 lalu.

Akibat kebijakan penghematan ini menyebabkan rencana pembangunan gudang beku di Mimika dan Integrated Cold Storage (ICS) di Saumlaki masing-masing 200 ton senilai Rp 20 miliar menjadi batal. Padahal di satu sisi, KKP telah memberikan izin kepada 30 kapal ikan ukuran di atas 30 GT asal Indramayu untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura. “Gagalnya pembangunan unit pengolahan ikan di Mimika dan Saumlaki akan timbulkan masalah hasil tangkapan ikan yang tidak bisa langsung diolah” kata Abdi. Biaya logistik tidak akan bisa ditekan jika unit pengolahan tidak terbangun di lokasi SKPT.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsisten merencanakan dan melaksanakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai manivestasi membangun Indonesia dari pinggiran. “Pembangunan Indonesia bukan hanya Jawa, tapi juga membangun daerah pinggiran yang punya potensi perikanan tapi tidak memiliki infratruktur pendukung, termasuk nelayan miskin yang masih banyak” kata Widya. Apalagi Proyek SKPT telah ditetapkan dalam Perpres 16/2017 Kebijakan Kelautan Indonesia sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

DFW-Indonesia menyarankan agar Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek SKPT. Hal-hal yang menjadi pokok evaluasi yaitu terkait upaya meningkatkan kualitas perencanaan teknis agar lebih matang pada tahun 2018, meningkatkan koordinasi dengan daerah lokasi SKPT dan membentuk tim kerja yang solid untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan proyek SKPT. [dfw]




Konferensi Pers Terkait Kapal KM Kway Fey 10078, Minggu (20/3), Jakarta


DSC_5735 DSC_5776 DSC_5848 DSC_5860

KKPNews-Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengadakan konferensi pers terkait penangkapan kapal pelaku Illegal Fishing KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu di Perairan Natuna di Kediaman Widya Chandra pada Minggu, 20 Maret 2016. Menteri Susi Pudjiastuti didampingi oleh Laksamana Madya TNI Arie Henrycus Sembiring, Dir Polair Baharkam Mabes Polri dan Brigadir Jenderal Muhammad Chaerul Noor Alamsyah.

sumber : kkp.go.id