Struktur Armada Perikanan Tangkap Indonesia didominasi Skala Kecil


Armada tangkap nelayan Anambas. (foto: DFW-Indonesia)

Armada tangkap nelayan Anambas. (foto: DFW-Indonesia)

JakartaDFW-Tekad pemerintah Indonesia memerangi IUU fishing dari pihak luar mesti dibarengi dengan tindakan membenahi tata kelola dan manajemen perikanan dalam negeri.

Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah ketimpangan struktur armada perikanan, dimana kapal ukuran kecil di bawah 10 GT masih mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia. Masalahnya, pemerintah tidak mewajibkan kapal ukuran 10 GT melakukan registrasi dan mengurus izin. Tanpa pengaturan, hal ini berpotensi merusak upaya mewujudkan praktik perikanan berkelanjutan yang dikampanyekan sendiri oleh pemerintah Indonesia.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengatakan bahwa berdasarkan data profil armada tangkap, dalam periode tahun 2013-2014 terjadi penurunan jumlah armada ukuran di bawah 10 GT dari 198.297 unit pada tahun 2013 menjadi 194.867 unit pada tahun 2014.

Walaupun demikian, jenis dan jumlah kapal ukuran ini mendominasi armada tangkap di Indonesia. “Struktur armada tangkap didominasi kapal ukuran di bawah 10 GT yang menurut UU no 7/2016 masuk dalam kategori nelayan kecil” kata Abdi.

Armada yang demikian banyak ini kemudian diberikan kemudahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membebaskan pengurusan izin dalam melakukan penangkapan ikan.

Kondisi struktur armada yang didominasi oleh nelayan kecil dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan kemudahan dengan tidak mewajibkan pengurusan izin kapal mesti diantisipasi dampaknya oleh pemerintah. Hal ini untuk tidak menimbulkan implikasi negatif pada praktik perikanan tangkap di Indonesia.

“Ketiadaan izin bagi kapal kecil akan berkonsekuensi pada sulitnya melakukan traceabilty hasil dan lokasi tangkapan serta berpotensi berkontribusi pada terjadinya overfishing” kata Abdi.

Dampak lanjutan yang ditimbulkan jika pendataan perikanan skala kecil ini jika tidak dilakukan dengan baik adalah terjadinya bias dalam perhitungan MSY yang kini dilakukan setiap tahun oleh KKP.

Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan, ikan yang ditangkap oleh nelayan kecil masuk kategori unreported.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Nilmawati mengatakan agar Kementerian Kelautan da Perikanan mesti menyiapkan instrumen pengelolaan perikanan untuk mempermantap pelaksaan sistem kuota tangkap sesuai renstra KKP. “Pada semua lokasi pendaratan ikan, KKP harus menempatkan operator dan sistem pendataan yang handal agar bisa men-trace kegiatan penangkapan skala kecil sampai pada fishing ground mereka” kata Nilmawati.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik, apakah KKP akan menempatkan nelayan skala kecil di dalam sistem kuota yang diberlakukan?

Menurut Nilmawati, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mencari cara dan tidak menganggap enteng keberadaan nelayan kecil sebab daya jelajah mereka menangkap ikan sudah demikian maju.

“Kemampuan menangkap ikan nelayan kecil sudah sangat jauh, tidak saja pada zona tradisional tapi juga bisa menembus perairan perbatasan seperti Australia dan Malaysia” kata Nilma. Tanpa sistem pemantauan dan pengawasan, keberadaan nelayan kecil yang melintas batas akan mencoreng wajah Indonesia yang kini sedang memimpin perang terhadap IUU Fishing.




Kenapa Percepatan Industrialiasasi Perikanan Nasional Harus Dievaluasi?


Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay)

Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay Indonesia)

Penerbitan Peraturan Presiden No.3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional dinilai sejumlah kalangan memicu pro dan kontra di kalangan pelaku usaha industri perikanan dan kelautan. Perbedaan pandangan tersebut, karena peraturan tersebut dinilai bisa memicu ke arah positif dan juga sebaliknya.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan, harus ada evaluasi dan sekaligus melakukan kajian ulang atas pemberlakuan Perpres tersebut. Penyebabnya, karena sejak diterbitkan pada awal Januari 2017 hingga sekarang, perpres tersebut belum bisa efektif mengakselerasi pembangunan industrialisasi perikanan.

“Padahal, Perpres tersebut merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi implementasi Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan,” ucap dia di Jakarta pekan lalu.

Menurut Abdi Suhufan, Perpres yang sudah diterbitkan itu memuat 5 program dan 27 kegiatan yang di dalamnya memberi mandat dan penugasan kepada 20 Kementerian, Badan Informasi Geospasial, TNI/Polri dan Pemerintah Provinsi untuk saling bersinergi melaksanakan rencana aksi industrialisasi perikanan nasional.

Dengan penugasan tersebut, Abdi menilai, seharusnya program percepatan bisa berjalan lancar dan cepat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Perpres justru menemui sejumlah hambatan seperti adanya ego sektoral antar kementerian, berkurangnya anggaran pemerintah untuk membiayai industri perikanan dan masih minimnya realisasi investasi industri perikanan oleh pihak swasta.

Abdi menyebut, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi Perpres No.3/2017, mengingat APBN 2018 akan segera ditetapkan. Selain itu, dengan evaluasi, Pemerintah bisa mengetahui perkembangan dan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut.

Lebih jauh Abdi mengatakan, belum efektifnya Perpres No.3/2017, bisa dilihat dari rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 untuk membangun sentra kelautan dan perikanan (SKPT) di 12 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana pembangunan tersebut, faktanya tidak semuanya terakomodir dalam Perpres No.58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Hanya SKPT Talaud yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional, ini menyebabkan daya dorong dan percepatan pembangunan SKPT tidak terlalu kuat,” sebut dia.

Selain contoh di atas, Abdi Suhufan mengatakan, bukti lain masih belum efektifnya pelaksanaan Perpres No.3/2017 adalah masih adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Fakta itu menyebabkan belum selesainya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut.

sentar-kelautan-dan-perikanan-skpt-kkp-2016-2017

Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)

Adapun, 3 RPP yang dimaksud adalah RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RPP tentang Perencanaan Ruang Laut dan RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional. Keberadaan RPP tersebut menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha dan investasi sesuai dengan peruntukan ruang yang dialokasikan oleh Pemerintah.

“Ada hambatan sektoral antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kewenangan kedua instansi sehingga ke-3 RPP tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini,” jelas dia.

Pengadaan Kapal

Berkaitan dengan pengadaan 4.787 kapal berukuran di bawah 3 gros ton (GT) yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan 12.536 kapal di atas 30 GT oleh swasta, DFW Indonesia memprediksi kalau pengadaan yang ditarget pada 2019 itu tidak akan terwujud.

Peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mencatat, berdasarkan pengalaman pengadaan kapal oleh KKP pada dua tahun terakhir, target pengadaan oleh Pemerintah dan Swasta dalam waktu bersamaan, pesimis bisa berjalan baik. Meskipun, kata dia, usaha perikanan tangkap terbuka lebar untuk investor dalam negeri karena sektor tersebut sudah masuk dalam daftar negatif investasi (DNI).

“Tahun lalu hanya ada sekitar 1300-an kapal ikan yang dibangun oleh swasta dan perorangan yang mengajukan izin baru ke KKP. Artinya terdapat tantangan untuk membuat agar usaha perikanan tangkap dalam negeri menjadi bergairah dan menarik swasta untuk berinvestasi,” jelas dia.

Sehubungan dengan hal tersebut, DFW-Indonesia meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanan Perpres No.3/2017.

Adapun hal yang perlu dievaluasi adalah melakukan identifikasi hambatan pelaksanaan Perpres, menyusun rencana dan target tahunan yang lebih rinci bagi setiap Kementerian, serta memberikan prioritas penyelesaian regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan industrialisasi agar memberikan kepastian usaha bagi stakeholders perikanan.

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Jepang di Pulau Terluar

Sementara itu, 6 lokasi pembangunan SKPT di Sabang (Aceh), Natuna (Kepulauan Riau), Morotai (Maluku Utara), Saumlaki dan Moa (Maluku), serta Biak (Papua) dipastikan mendapat hibah pembangunan fasilitas fisheries community dari Pemerintah Jepang. Kepastian itu didapat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi awal pekan ini di Jakarta.

Menurut Susi, pembangunan di enam lokasi SKPT, merupakan implementasi dari kerja sama dengan Jepang dalam memastikan pembangunan di bidang perikanan dan juga keamanan laut, termasuk free navigation di wilayah laut Indonesia.

“Saya berharap pembangunan 6 pulau terluar ini nantinya akan dibantu lagi menjadi 60 pulau terluar. Saya harapkan ini nanti menjadi PR kita bersama,” ujar dia.

Susi mengatakan, jika Indonesia memiliki 60 coastal radar yang tersebar di pulau-pulau terluar Indonesia, maka laut Indonesia akan menjadi aman. Jika itu terwujud, maka manfaatnya akan dirasakan oleh negara-negara Asia lain.

Di saat yang sama, Hiroto Izumi mengatakan, Jepang sangat menghargai peran aktif Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan global. Untuk itu, kedua belah pihak telah menyepakati beberapa paket kerja sama.

“Pentingnya poros maritim dunia dianjurkan Presiden Joko Widodo, Jepang bekerja sama erat dengan Indonesia, dan mempertimbangkan kesempatan kerja sama dengan kecepatan luar biasa. Kami melaksanakan dengan cepat dan berurutan dari proyek yang tersedia dengan menggunakan berbagai upaya termasuk kerja sama pendanaan dan kerja sama teknologi,” ungkap Izumi.

Izumi mengatakan, kedua negara sudah menyadari betapa pentingnya memperkuat fasilitas infrastruktur, meningkatkan keselamatan, dan mempromosikan industri maritim kawasan, termasuk pembangunan pulau-pulau terluar sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral.

“Ini sejalan dengan kepentingan kedua negara untuk memelihara dan mempromosikan laut yang bebas, terbuka, dan stabil untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dan masyarakat internasional sebagai negara maritim,” ungkap dia.

Untuk itu, menurut Izumi, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama di beberapa bidang, seperti ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan produk perikanan, pemberantasan IUU Fishingdan fisheries crimes dan pengembangan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan, serta penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Selain itu, Izumi menambahkan, kerja sama juga akan dilakukan dalam konstruksi kapal pengangkut ikan untuk memperlancar konektivitas produk perikanan dari pulau-pulau terluar ke pasar, peningkatan kemampuan pengawasan perikanan di sekitar enam pulau terluar dengan menggunakan teknologi Jepang, konstruksi kapal-kapal pengawas dan kapal serbaguna (multipurpose), dan penyusunan proyek kelautan dan perikanan dengan menggunakan teknologi antariksa.

(sumber berita)

 

 




SKPT Saumlaki: Terkendala Komitmen Daerah dan Perlu Rekayasa Sosial


IMG-20170518-WA0123

Kegiatan budidaya rumput laut di Desa Lermatang, Maluku Tenggara Barat.

Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki dalam dua tahun ini belum tunjukan hasil nyata. PPI Ukurlaran yang menjadi pusat SKPT Saumlaki sampai saat ini belum beroperasi. Padahal dalam periode 2005-2010 PPI Ukurlaran sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 26 miliar APBD. Sementara KKP sendiri tahun ini hanya anggarkan Rp 6 miliar dan tahun 2016 lalu tidak lebih dari Rp 6 miliar. Penyebab utama belum berkembangnya SKPT Saumlaki karena ketiadaan prioritas program dan fokus intervensi SKPT, lemahnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta konsentrasi nelayan yang tersebar pada beberapa titik.

Selain itu KKP juga gagal melakukan pemetaan tentang kapasitas nelayan di Saumlaki yang jumlahnya hanya 9.597 jiwa atau 8,6% dari jumlah penduduk yang mencapai 110.425 jiwa.  “KKP perlu segera menyusun bisnis proses yang menggambarkan status kegiatan, status infrastruktur yang sudah terbangun, memetakan gap yang ada, kapasitas produksi, pembiayaan usaha dan pasar terhadap komoditas andalan SKPT Saumlaki” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Selain itu, desain PPI Ukurlaran perlu direvisi bukan saja sebagai pusat produksi dan distribusi hasil laut tetapi juga sebagai pusat kuliner dan wisata baru di Saumlaki.

Laut Saumlaki sebenarnya kaya akan potensi ikan. Terletak pada WPP 718 dan 714 potensi ikan di laut sekitar Maluku Tenggara Barat diperkirakan mencapai 2,4 juta ton. Pada tahun 2015 produksi dan nilai perikanan tangkap Maluku Tenggara Barat hanya sebesar 9.425 ton atau Rp 125 miliar. Selain produk tangkap, Saumlaki memiliki catatan hasil produksi rumut laut kering sebesar 10.714 ton dengan nilai Rp 96 miliar. Kekayaan laut ini berbanding terbaik dengan jumlah orang miskin di Maluku Tenggara Barat yang mencapai 28,58%. “Membangun SKPT Saumlaki sangat penting untuk merubah paradoks yang berkembang saat ini yaitu kemiskinan masyarakat di tengah kelimpahan sumberdaya ikan” kata Abdi.

Menurut rencana, KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk membangun SKPT Saumlaki pada tahun 2018 yang akan datang. Untuk akselerasi SKPT Saumlaki, KKP sebaiknya tidak hanya fokus ke penyediaan infrastruktur perikanan tetapi juga melakukan rekayasa sosial, terutama untuk meningkatkan jumlah nelayan, dan membentuk organisasi nelayan yang kuat. “Perlu membuka opsi untuk mendatangkan nelayan dari luar Saumlaki dengan persiapan sosial yang matang terkait dengan pemukiman dan proses transformasi sosial dengan masyarakat lokal agar tidak timbulkan konflik” kata Abdi. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan skill, kemampuan dan etos kerja nelayan lokal Saumlaki agar dapat meningkatkan hasil tangkapan.

IMG-20170102-WA0015

Pembinaan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Desa Lermatang.

Selain fokus pada perikanan tangkap, program SKPT Saumlaki perlu mengintervensi peningkatan produksi dan pengolahan rumput laut. Produksi rumput laut MTB merupakan terbesar ke-3 di Provinsi Maluku setelah Tual dan Maluku Barat Daya. Intervensi rumput laut dilakukan melalui sinergis dengan Kementerian Desa yang mulai tahun ini melaksanakan Program Aquaculture Estate dengan anggaran Rp 16 miliar untuk kembangkan rumput laut.

Terdapat pabrik pengolahan rumput laut (chip) di Desa Lermatang, Saumlaki yang dibangun oleh Kementerian Desa pada tahun 2010 namun sejak dibangun sampai saat ini belum juga beroperasi. Untuk atasi hal ini, integrasi program menjadi kunci keberhasilan. “KKP, Kementerian Desa, Pemda Maluku dan Pemda Maluku Tenggara Barat mesti duduk dalam satu meja bundar untuk menyusun tabulasi masalah serta rencana aksi dalam membangun SKPT Saumlaki dengan mempertimbangkan semua aspek modalitas pembangunan yang ada saat ini” kata Abdi. Hal ini mengingat Saumlaki merupakan daerah perbatasan yang memiliki makna dan berperan penting dalam kacamata geo-strategis, geo-ekonomi maupun geo-politik bagi negara dan bangsa Indonesia. [dfw]




Penghematan Anggaran KKP, Proyek Sentra Perikanan Terpadu Terancam


PPI Dagho1

Proses pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Perikanan Dagho, Sangihe 2016 lalu (dokumentasi DFW-Indonesia)

Jakarta- Proyek Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Pasalnya, KKP memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran SKPT sebesar Rp 114 miliar. Anggaran SKPT yang semula Rp 771,8 miliar berkurang menjadi hanya Rp 657,8 miliar. Ada delapan lokasi SKPT yang mengalami pengurangan anggaran dari 12 lokasi yang akan dibangun tahun ini. Pengurangan ini merupakan implikasi dari penghematan dan efisiensi anggaran yang disepakati antara KKP dan DPR dalam RAPBN-P 2017.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pengurangan alokasi anggaran ini menunjukkan ketidaksiapan perencanaan SKPT oleh KKP sehingga pembangunan infrastruktur vital yang mendukung industrialisasi di daerah pinggiran menjadi terlambat. “Problem perencanaan teknis akhirnya mengaburkan tujuan besar program ini untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran” kata Abdi. Pihak KKP mengajukan penghematan anggaran termasuk SKPT karena alasan ketidaksiapan lahan serta belum selesainya perencanan teknis seperti DED dan Amdal di beberapa lokasi seperti Biak, Mimika, Saumlaki, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Seharusnya hal-hal mendasar seperti itu sudah diselesaikan sejak tahun pertama proyek ini akan dijalankan pada tahun 2015 lalu.

Akibat kebijakan penghematan ini menyebabkan rencana pembangunan gudang beku di Mimika dan Integrated Cold Storage (ICS) di Saumlaki masing-masing 200 ton senilai Rp 20 miliar menjadi batal. Padahal di satu sisi, KKP telah memberikan izin kepada 30 kapal ikan ukuran di atas 30 GT asal Indramayu untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura. “Gagalnya pembangunan unit pengolahan ikan di Mimika dan Saumlaki akan timbulkan masalah hasil tangkapan ikan yang tidak bisa langsung diolah” kata Abdi. Biaya logistik tidak akan bisa ditekan jika unit pengolahan tidak terbangun di lokasi SKPT.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsisten merencanakan dan melaksanakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai manivestasi membangun Indonesia dari pinggiran. “Pembangunan Indonesia bukan hanya Jawa, tapi juga membangun daerah pinggiran yang punya potensi perikanan tapi tidak memiliki infratruktur pendukung, termasuk nelayan miskin yang masih banyak” kata Widya. Apalagi Proyek SKPT telah ditetapkan dalam Perpres 16/2017 Kebijakan Kelautan Indonesia sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

DFW-Indonesia menyarankan agar Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek SKPT. Hal-hal yang menjadi pokok evaluasi yaitu terkait upaya meningkatkan kualitas perencanaan teknis agar lebih matang pada tahun 2018, meningkatkan koordinasi dengan daerah lokasi SKPT dan membentuk tim kerja yang solid untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan proyek SKPT. [dfw]




Basmi IUU Fishing Menuju Perikanan Yang Berkelanjutan


(sumber gambar: maritime-executive.com)

(sumber gambar: maritime-executive.com)

 

IUU Fishing adalah permasalahan serius yang bukan hanya merugikan perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia, merusak upaya-upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing juga adalah salah satu bentuk ancaman kedaulatan negara. IUU Fishing adalah terminologi umum yang digunakan dunia international terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan baik di laut lepas maupun diperairan teritorial sebuah negara.

Walaupun akar permasalahan nya adalah illegal fishing, namun International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) yang di adopsi dalam  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2012,  mendefinisikan kejahatan dalam dunia perikanan ini ke dalam tiga konsep yang berbeda; Illegal fishing (I) yaitu operasi penangkapan ikan yang melanggar hukum baik dari negara setempat jika dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun dari regional management organizations (RFMOs) jika dilakukan di laut lepas, unreported (U) adalah penangkapan yang tidak dilaporkan atau keliru terlaporkan, sedangkan unregulated (U) adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur bisa atau kegiatan perikanan yang dilakukan di area yang belum memiliki upaya-upaya pengelolaan and konservasi perikanan.

Meningkatkan Efektifitas Membasmi IUU Fishing

Praktik IUU Fishing yang sangat masif dan merugikan negara di masa lalu membuat pemerintah saat ini menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang juga masif bahkan tergolong keras bertujuan menciptakan efek jera. Beberapa media negara tetangga bahkan menilai bahwa langkah Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan IUU Fishing adalah sangat keras, tradisional (seperti penenggalaman kapal asing), menunjukkan Indonesia sebagai negara baru yang sombong dan bahkan tidak sesuai dengan spirit ASEAN yang mengutamakan dialog dan kompromi. Seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertujuan sebagai shock therapy yang diharapkan dapat menghasilkan efek jera bagi para pelaku IUU Fishing selama ini di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan menguatkan perkataan Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal telah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Buku Refleksi 2016 dan Outlook 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kapal ikan asing (KIA) dari 84 kapal di tahun 2015 menjadi 140 di tahun 2016 yang berhasil ditangkap.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengurangan Jumlah kapal illegal fishing yang ditemukan di pangkalan PSDKP di Bitung.  Peningkatan jumlah KIA ini dapatkah diinterpretasi sebagai bentuk peningkatan keberhasilan operasi penangkapan? Ataukah kebijakan baru pemerintah dalam memberantas Illegal fishing ini belum berhasil mencapai tujuannya: meningkatkan efek jera? Jadi efektifkah kebijakan-kebijakan ini dalam menghasilkan efek jera sehingga perikanan kita sekarang dapat dikategorikan lestari?

Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian IUU Fishing di Indonesia.

Pertama, polemik ketidakjelasan perbatasan dengan negara tetangga dapat menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menegosiasikan penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga sejak tahun 1969, namun hingga kini beberapa segmen perbatasan masih menjadi perdebatan. Polemik Laut China Selatan misalnya,  diklaim Indonesia sebagai wilayah ZEE di sekitar perairan Pulau Natuna overlap dengan klaim China atas wilayah 9 dash line-nya.

Perselisihan wilayah perbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing. Hal ini dikarenakan klaim terhadap fishing grounds yang sama menyebabkan ketidakjelasan antara legal dan illegal fishing grounds bagi nelayan setempat.  Insiden tertangkapnya kapal penangkap ikan China, Kwey Fey yang beroperasi ilegal di perairan ZEE Indonesia bulan Maret 2016 lalu misalnya bisa saja akan terjadi kembali jika permasalahan perbatasan ini tidak terselesaikan.

Kedua, ketiadaan kerjasama dengan negara tetangga terkait upaya pengelolaan stok ikan bersama. IUU Fishing adalah permasalahan bersama negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik perikanan yang hampir sama: didominasi perikanan tradisional skala kecil dengan implementasi instrumen-instrumen pengelolaan perikanannya yang lemah seperti sistem registrasi kapal perikanan yang kurang efektif menjadi alat bagi negara mengontrol kegiatan penangkapan ikan warga negaranya, lemahnya kapasitas negara dalam kegiatan monitoring, control and surveillance (MCS) serta lemahnya informasi (scientific data) mengenai kondisi status stok ikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan operasi penangkapan lintas perbatasan dengan mudah.

Negara-negara ASEAN sejak lama telah memulai kerjasama dalam sektor perikanan yang terwujudkan dalam kegiatan-kegiatan joint MCS sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing. Namun pembahasan kerjasama mengenai pengelolaan stok ikan bersama sepertinya jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masing-masing negara masih cenderung enggan mengontrol daya penangkapan ikannya yang memicu eksploitasi berlebih serta mengancam sumberdaya perikanan yang ada. Kerjasama perikanan regional dalam bentuk joint MCS yang diperkuat dengan kerjasama regional pengelolaan stok ikan bersama akan mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud.

Ketiga, upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dapat terhambat dengan kurang memadainya kapasitas MCS yang dibutuhkan untuk mengamankan 5.8 milliar km2 laut Indonesia.  Dalam laporan Refleksi 2016 dan Outlook 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 terdapat 35 kapal pengawas perikanan, 1 unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan 109 unit speedboat pengawasan. Jumlah ini tentu saja masih kurang memadai dibandingkan besaran luas laut Indonesia. Kurang kuatnya armada pengawasan kita menjadikan kebijakan-kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Lemahnya armada pengawasan ini berpotensi membuat aparat penegak hukum cenderung tebang pilih, berani terhadap kapal-kapal yang lebih kecil (atau dari negara-negara yang kurang kuat) namun lemah terhadap kapal-kapal yang berasal dari negara besar seperti China. Hal ini terlihat dari pembiaran kapal penangkapan ikan China, FU Yuan Yu 80 yang beroperasi ilegal di lepas pantai utara Jakarta pada Februari 2015 oleh TNI Angkatan Laut. Sejak Desember 2014, TNI Angkatan Laut telah mencoba menangkap 22 kapal pelaku illegal fishing, namun hanya sekitar 8 kapal saja yang benar-benar tertangkap. Penambahan kapasitas pengawasan menjadi krusial jika tidak kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing hanya akan terlihat tidak lebih sebagai ajang penunjukkan kekuatan.

Keempat, lemahnya koordinasi dan harmonisasi antar institusi pemerintah dapat mempengaruhi upaya pemberantasan illegal fishing. Implementasi penerapan logbook perikanan yang diatur oleh Kepmen KP No. 3 tahun 2002 dan Permen KP No. 18 tahun 2010 yang baik misalnya, dapat digunakan sebagai tool bagi Kementerian Keuangan dalam memvalidasi data hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.Logbook adalah laporan harian yang memuat semua informasi kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nakhoda seperti jumlah tangkapan, alat tangkap, daerah penangkapan, jenis dan jumlah upan yang digunakan hingga banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dalam satu trip penangkapan.

Koordinasi yang kuat antar dua kementerian ini akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab logbook untuk senantiasa meningkatkan kevalidatisan logbook ini guna mendukung penarikan jumlah pajak yang benar oleh Kementerian Keuangan. Penerapan logbook yang baik akan menguatkan upaya pemberantasan IUU Fishing serta menguatkan formulasi manajemen perikanan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat.

Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah luasan laut mencapai 5.8 juta km² ini memiliki karakteristik perikanan yang unik. Walaupun didominasi oleh perikanan tradisional skala kecil dengan tekologi yang sangat sederhana namun Indonesia adalah salah satu produsen utama tuna dunia, bahkan FAO, organisasi dunia yang mengurusi pangan di tahun 2016 menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penghasil perikanan tangkap kedua setelah China. Tentu saja hal ini sangat membanggakan. Namun, dunia juga mengakui bahwa perikanan Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lemahnya sistem pendataan perikanan. Perikanan tradisional skala kecil Indonesia masih tergolong unregulated atau masih belum sepenuhnya diatur sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemberian izin misalnya, nelayan skala kecil dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2017 didefinisikan sebagai kapal-kapal tangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) maupun surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP). Di samping itu, nelayan skala kecil juga dibebaskan dari kewajiban melaporkan jumlah tangkapan ikannya. Kemudahan ini tentu saja baik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil. Namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi perencanaan pengelolaan dan manajemen sumberdaya perikanan. Hasil penelitian terbaru mengestimasi jumlah hasil perikanan skala kecil dan medium di perairan Indonesia mencapai 33-38 % lebih tinggi ketimbang yang terlaporkan selama ini.

Ketidaklengkapan data dan informasi penangkapan ikan yang bersumber dari tidak tercatatnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil di beberapa daerah,  pencatatan yang kurang tepat, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian nelayan-nelayan melaporkan hasil tangkapannya serta kurangnya kapasitas petugas pencatatan data menyebabkan formulasi pengelolaan dan manajemen perikanan didasarkan pada data dan informasi yang kurang akurat yang tentu saja berpotensi memicu ekploitasi yang sebenarnya sudah melebihi batas kapasitas sumberdaya yang ada atau yang biasa disebut dengan overexploitasi.

Di samping itu, nelayan-nelayan kecil yang mayoritas beroperasi diperairan teritorial masih banyak menargetkan juvenile tuna yang tentu saja mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika informasi dan data ini terlewatkan dari formulasi kebijakan perikanan. Perbaikan dan penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi perikanan yang efektif dan akurat adalah hal salah satu penting terutama karena, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 -2019,  telah menetapkan rencana penerapan sistem kuota penangkapan ikan, di mana dokumentasi yang lengkap yang menggambarkan keseluruhan hasil tangkapan menjadi salah satu syarat utamanya.

Terakhir adalah upaya penguatan pemahaman akan best practice of fish handling on board atau proses menjaga dan meningkatkan kualitas ikan serta peningkatan higienitas pada pelabuhan pendaratan ikan guna dapat menembus pasar ekspor. Absennya pemahaman akan higienitas dan teknologi yang dimiliki menyebabkan banyaknya hasil tangkapan nelayan selama ini tidak dapat menembus pasar ekspor. Preferensi akan produk ikan yang berkualitas (higienitas yang baik) yang dihasilkan secara lestari atau yang telah melalui upaya penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  mendominasi pasar dunia saat ini. Sehingga peningkatan kualitas ikan yang dibarengi dengan upaya manajemen perikanan selain dapat mendorong meningkatkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat menekan laju eksploitasi yang juga adalah salah satu cara menuju perikanan yang berkelanjutan.

 

Nilmawati

Peneliti DFW-Indonesia, PhD Candidate

Political Economy and Transnational Governance

University of Amsterdam (UvA)

n.nilmawati@uva.nl

 




Indonesia Darurat Bom Ikan?


DF biaka

Selain bahan peledak amonium nitrat (pupuk), bom peninggalan Perang Dunia II juga kerap dijadikan bom ikan oleh nelayan (doc: DFW-Indonesia)

Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90an, penulis melihat enam karung pupuk bahan bom teronggok di Kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi, dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan.

***

Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan. Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna, dan Pangkep.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat tiga ton di Pangkep pada 24 Juli 2017. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.

Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511. Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia sedang darurat bom ikan.

Dari Aceh ke Papua

Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan. Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran. Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom. Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan. Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat. Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya diditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017. Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe. Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

DF biaka1

Nelayan mantan pelaku pembom ikan mendemonstrasikan pembuatan sumbu ledak bom ikan (dokumentasi DFW-Indonesia)

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari lawan!

Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%.  Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya penegakan hukum tidak bisa ditawar agar negara kita tak berada dalam situasi darurat bom ikan.  Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu harus didukung sepenuh hati. Kerjasama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi bisa ditutup dan pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara.

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.  Bupati Pangkep, Bupati dimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Senior DFW-Indonesia

Tulisan juga dapat dibaca di sini




Indonesia (Terus) Melawan Perikanan Ilegal


dfw_2239-1500-x-1000

Walaupun telah dilakukan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, perang melawan perikanan ilegal di Indonesia sampai saat ini masih relevan. Berbagai strategi, cara dan pendekatan terus diupayakan agar kejahatan ini bisa ditumpas. Pada kenyataannya, menjelang tiga tahun, praktik ini masih tetap ada, walaupun dalam skala dan intensitas yang berkurang. Dalam bulan Juli 2017, ada sekitar 10 penangkapan kapal ilegal dilakukan aparat keamanan Indonesia di Laut Natuna. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini belum benar-benar habis. Selalu ada upaya dan cara untuk melakukan praktik perikanan ilegal di laut Indonesia.

Dalam konferensi laut PBB di New York pada tanggal 5-9 Juni 2017, delegasi Indonesia mengajak dunia internasional untuk memerangi perikanan ilegal. Indonesia meyakinkan dunia bahwa perikanan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari aktivitas ini terungkap bahwa selain perikanan ilegal, terjadi kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar, perdagangan manusia, penyelundupan satwa liar dan penyelundupan narkoba. Perikanan ilegal dapat berupa penangkapan ikan yang melanggar aturan, atau dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Secara umum terdapat tiga dampak dari perikanan ilegal yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian perikanan global akibat praktik ini mencapai USD 50 miliar per tahun. Di sisi lain, pelaku perikanan ilegal sering menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut seperti trawl (pukat harimau). Alat tangkap ini sangat destruktif karena mengeksploitasi ekosistem laut sebagai habitat hidup ikan dan tempat reproduksi. Perikanan ilegal juga menyebabkan kemiskinan di pesisir Afrika dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia. Menurunnya stok ikan di perairan nasional suatu negara memaksa nelayan tradisional negara tersebut menyeberang dan menerobos perairan negara lain.

Bagi Indonesia, perikanan ilegal merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah NKRI. Pelanggaran kedaulatan merupakan isu sensitif yang bisa memicu konflik antar negara. Termasuk sentimen dan ketegangan di Laut China Selatan yang saat ini terjadi, sedikit banyak telah menarik Indonesia dalam pusaran konflik kawasan. Kapal ikan asing dengan sewenang-wenang dan tanpa izin telah memasuki batas laut teritorial kedaulatan Indonesia. Mengambil dan merampok kekayaan laut Indonesia secara bebas.

Publikasi Food Agrucultural Organizatiton (FAO) 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 28,8% stok ikan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (over fishing), 61,3% mengalami full exploited dan hanya tinggal 9,9% yang belum tereksploitasi (under exploited). Menurut perkiraan antara 11 -16 juta ton ikan ditangkap oleh perikanan ilegal setiap tahunnya, mewakili 18% tangkapan global di semua perikanan. Ke depan, biaya penurunan hasil perikanan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 88,4 miliar pada tahun 2050 dan USD 343,3 miliar pada tahun 2100 (Noone, Sumaila dan Diaz, 2012).

Seiring dengan semakin bertambahnya populasi dunia, meningkatnya pendapatan masyarakat dan makanan yang berkembang mengakibatkan permintaan ikan terus meningkat. Ini menyebabkan stok ikan dunia mendapat tekanan yang lebih besar lagi. FAO (2014) menyatakan bahwa produksi ikan global meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 3,2%, melampaui pertumbuhan populasi dunia sebesar 1,6%. Namun, sebagian besar pertumbuhan produksi perikanan saat ini berasal dari produksi akuakultur, karena hasil dan volume perikanan tangkap mengalami stagnasi

Perikanan ilegal di Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di laut, minimnya pengawasan aparat di laut, lemahnya struktur armada perikanan tangkap, berkurangnya sumberdaya ikan negara lain dan konsumsi produksi perikanan global yang terus mengalami peningkatan. Secara garis besar, modus dan praktik pelanggaran perikanan di Indonesia terbagi tiga yaitu sebelum penangkapan ikan, pada saat menangkap ikan, dan setelah ikan di tangkap. Pelanggaran pada tahap sebelum penangkapan ikan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi ukuran kapal (markdown), mengubah call sign dan mesin serta kapal beregister dan berbendera ganda. Pelanggaran selanjutnta terjadi saat menangkap. Kapal-kapal ikan beroperasi tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran seperti SLO dan SPB, menggunakan nahkoda dan ABK asing dan tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang. Dan yang terakhir pada saat setelah menangkap, mereka tidak mendaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tetapi melakukan transshipment ilegal yang melibatkan kapal-kapal trampler raksasa.

Dampak sosial dan ekonomi dari masifnya perikanan ilegal bagi Indonesia dapat terlihat dari dua hal yaitu menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan kecilnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikananan. Berdasarkan survei BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Hal ini terjadi karena berkurangnya stok ikan dan kemampuan nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil yang tak mampu bersaing dengan kapal asing yang bertonase besar. Sementara itu, dalam periode tahun 2005-2012 perolehan pendapatan negara dari PNBP sektor perikanan dari SDA dan Non SDA tidak pernah melebihi angka Rp 300 miliar/tahun. Indonesia seperti mengalami kutukan sumberdaya alam laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Strategi Baru

Salah satu terobosan penanganan perikanan ilegal di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, kemudian dikenal dengan Satgas 115. Satgas 115 memiliki kewenangan luas yang men-shortcut hambatan koordinasi dan operasi penegakan hukum kejahatan perikanan ilegal. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok sipil yang penuh kontroversi karena agresifitasnya dalam memerangi perikanan ilegal. Inilah Satgas superbody yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut yaitu menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam operasi penegakan hukum serta melaksanakan komando pengendalian. Unsur Satgas 115 meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Kinerja Satgas 115 yang paling menonjol dalam hal penegakan hukum adalah penenggelaman kapal perikanan ilegal yang sampai bulan April 2017 telah mencapai 317 kapal. Dari jumah tersebut, 93% merupakan kapal berbendera asing seperti Vietnam, China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Walaupun sempat mengundang kontroversi, penenggelaman kapal pelaku perikanan ilegal telah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tentang Perikanan. Meski demikian, tantangan penegakan hukum tidak berhenti pada penenggelaman sebab disinyalir masih terjadi bentuk pelanggaran lain seperti transshipment yang terjadi di high seas. Menghadapi hal tersebut, dukungan teknis kepada efektivitas pola kerja Satgas 115 perlu terus diberikan. Terutama menghadapi pelaku kejahatan perikanan yang terus berkembang dari sisi strategi, peralatan, dan teknologi.

Ke depan, perang terhadap perikanan ilegal mesti dilakukan secara lebih strategis. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan reformasi hukum berupa revisi Undang-Undang Perikanan agar memberi efek jera bagi pelaku perikanan ilegal. Seiring dengan perkembangan modus, bentuk dan cakupan praktik perikanan ilegal, maka kerangka hukum yang mengatur hal ini perlu diperbaharui. Beberapa hal krusial perlu dipertimbangkan dalam revisi tersebut yaitu terkait sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku, kemungkinan gugatan perdata bagi aparat negara yang menangani pelanggaran perikanan ilegal, tindak pidana pembiaran, sanksi pidana korporasi dan evaluasi efektivitas pengadilan perikanan. Penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum mesti mendapat pengawasan masyarakat. Dalam beberapa kejadian, kapal, ikan hasil tangkapan dan awak kapal asing yang sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat, masih bisa lepas atau melarikan diri. Aparat penegak hukum mesti bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti ini.

Upaya memberantas kejahatan seperti perikanan ilegal tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada upaya perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini melakukan dan menikmati praktik kejahatan perikanan. Mafia selalu bergerak mendahului polisi. Pelaku kejahatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, atau bersekongkol antara asing dan bangsa sendiri. Mereka tidak peduli dengan keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bagi mereka, kekayaan laut merupakan warisan yang harus dihabiskan. Menghadapi hal tersebut, bangsa ini harus memperkuat konsolidasi, melawan perikanan ilegal, menegakan kedaulatan negara dan mewariskan ikan yang sama dengan apa yang dimakan generasi saat ini.

Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Kebijakan Pemerataan Ekonomi Belum Sentuh Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut


Jakarta (DFW Indonesia)- Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada April 2017 lalu belum menyentuh nelayan dan pembudidaya rumput laut. Padahal nelayan dan pembudidaya rumput laut adalah kelompok kecil dan lemah sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini disebabkan status kepemilikan aset yang dimiliki nelayan dan pembudidaya rumput laut sangat terbatas. Mereka juga memiliki keterbatasan kemampuan termasuk mengakses teknologi, pembiayaan, pasar dan prasarana.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa desain Kebijakan Pemerataan Ekonomi tersebut dilakukan secara parsial karena menomorduakan kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut. “Pemerintah tidak siap dan tidak punya skenario untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan dan pembudidaya rumput laut, bahkan dalam skema KPE yang sebenarnya sangat strategis untuk mereka terima” kata Moh Abdi Suhufan.

Ada 10 bidang yang menjadi sumber ketimpangan, enam bidang menjadi prioritas dan quick win, empat yang belum masuk quick win. Bidang nelayan dan budidaya rumput laut tidak termasuk quick win dan prioritas KPE.

Seperti diketahui Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan  dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing.

KPE memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia.  Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat yaitu; i) reforma agraria dan perhutanan sosial, ii) pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, iii) perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, iv) perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, (v) nelayan serta petani budidaya rumput laut, vi) sistem pajak, vii) manufaktur dan informasi teknologi, viii) perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, ix) pembiayaan dengan dana pemerintah, dan x) vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

“Bahwa bidang nelayan dan petani budidaya rumput laut seharusnya menjadi kelompok yang menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut nasib 2,2 juta rumah tangga nelayan dan pembudidaya dengan rincian 864 ribu rumah tangga nelayan dan 1,2 juta rumah tangga pembudidaya. Pemerintah akan terus terlambat memperbaiki nasib nelayan jika tidak memanfaatkan skema KPE” kata Abdi.

Menurut data DFW-Indonesia, program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan yang dilaksanakan oleh KKP dalam periode 2010-2013 hanya mampu menyelesaikan 58.495 sertfikat. Artinya dalam setahun kemampuan pemerintah membantu nelayan mendapatkan sertfikat hanya 11.699 sertifikat. Pada tahun 2013 dari 16.703 orang memperoleh sertifikat hanya 1.215 orang yang memanfaatkan sertifikat untuk mengakses modal dengan nilai Rp 10.7 miliar tapi yang digunakan untuk modal kerja hanya Rp 3,7 miliar. “Butuh waktu lama untuk memastikan semua nelayan dan pembudidaya Indonesia yang berjumlah 2,2 juta orang memiliki sertfikat tanah jika tanpa skema KPE” kata Abdi. Kepemilikan sertifikat tanah ini akan membantu nelayan untuk mendapatkan modal usaha pada pihak bank.

Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pembudidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat (foto: DFW Indonesia)

Sementara itu, Widya Safitri, peneliti DFW Indonesia mengatakan bahwa selain soal kepemilikan aset tanah, isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah target produksi rumput laut yang terus meningkat. Pemerintah telah membuat baseline bahwa target produksi rumput laut akan terus digenjot dari 11 juta ton tahun 2016 lalu menjadi 13,4 juta ton tahun 2017 dan 16,1 juta ton pada tahun 2018 nanti.

“Dalam kerangka Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk pembudidaya rumput laut, pemerintah perlu melakukan pengaturan terkait enam hal yaitu; rencana zonasi budidaya rumput laut yang detil, aturan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penyediaan bibit unggul, kesiapan kelompok pembudidaya dan pendampingan, serta market dan hilirisasi rumput laut” kata Widya. Untuk itu Widya menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan sentra produksi yang lokasinya menyatu dengan sentra industri rumput laut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah melakukan langkah strategis yaitu melengkapi perumusan rencana aksi Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk nelayan dan budidaya rumput laut yang sifatnya implementatif, terukur dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Hal ini bertujuan agar bidang nelayan dan budidaya rumput laut  tidak terus ketinggalan dan kesejahteran nelayan dan pembudidaya dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.




Penyelundupan Benih Lobster Kian Marak


(sumber foto: pixabay[dot]com)

(sumber foto: pixabay[dot]com)

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik penyelundupan benih lobster akhir-akhir ini semakin meningkat. Regulasi yang diikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang larangan ekspor benih lobster belum cukup efektif mengurangi eksploitasi benih lobster secara ilegal.

Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, nilai benih lobster yang diselundupkan keluar negeri dan digagalkan oleh aparat semakin meningkat.

Sampai dengan Juni 2017, penyelundupan benih lobster yang digagalkan telah mencapai Rp158 miliar dengan 13 kali upaya penyelundupan.

Angka ini jauh lebih tinggi dari 2015 dan 2016 yang masing-masing hanya Rp27,3 miliar dan Rp71,7 miliar.

Data itu merupakan hasil monitoring dari berbagai macam kasus yang digagalkan oleh aparat terkait, yakni Bareskrim Polri, Badan Karantina Ikan KKP, dan beberapa kepolisian daerah, seperti Polda Jawa Timur dan Lampung.

“Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan bukan tidak mungkin nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik ini sesungguhnya bisa lebih besar mengingat benih lobster yang lolos jumlah bisa lebih banyak,” kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan dalam siaran pers, Minggu (2/7/2017).

Berdasarkan pemantauan DFW-Indonesia selama Juni, tercatat empat kali upaya penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan, yakni di Bandara Adi Sucipto Jogyakarta, Lombok Nusa Tenggara Timur, Banyuwangi dan Soekarno-Hatta Jakarta. Dalam empat kasus tersebut, berhasil digagalkan penyelundupan 273.191 benih lobster senilai Rp35 miliar.

DFW menyarankan agar aparat terkait memperketat pemeriksaan di beberapa bandara utama, seperti Ngurah Rai Bali, Soekarno Hatta Jakarta, Lombok, dan Palembang, terutama untuk penumpang dan pesawat tujuan Batam, Singapura, dan Vietnam.

Pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2016.

Sementara itu, angka penyelundupan benih lobster yang tinggi disebabkan besarnya permintaan pasar internasional dengan harga tinggi, terutama di Vietnam. Di sisi lain, benih lobster di Vietnam semakin berkurang karena mereka sudah lama mengeksploitasi dan mengembangkan budidaya lobster.

“Vietnam selama ini dikenal sebagai negara produsen penghasil lobster dan mereka mempunyai politik dagang mempertahankan image tersebut,” ujar peneliti DFW-Indonesia, M. Arifuddin.

DFW menilai penyelundupan yang marak terjadi a.l. karena kegiatan budidaya lobster di Indonesia belum dikembangkan secara serius oleh pemerintah dan kelompok pembudidaya. Beberapa masalah dalam budidaya lobster adalah teknologi reproduksi, pakan, dan penyakit, yang belum teratasi. KKP semestinya lebih proaktif melakukan promosi dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya agar mereka mau membudidayakan lobster.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera melakukan perubahan secara fundamental terhadap program budidaya lobster. Tidak sekadar menyediakan dan membagikan bibit secara gratis kepada kelompok, tapi memberikan pendampingan secara intensif,” ujar Abdi.

KKP, kata dia, juga perlu segera menetapkan sentra pengembangan budidaya lobster berdasarkan lokasi yang dekat dengan ketersediaan benih alam dan memberikan dukungan terhadap pengembangan riset dan teknologi budidaya sehingga proses budidaya dari hulu ke hilir menjadi jelas.

Sejauh ini, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur merupakan lokasi potensial pengembangan budidaya lobster di Indonesia.

Seperti diketahui, kegiatan budidaya lobster membutuhkan durasi 1-2 tahun dan ketelatenan mengingat lobster sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Budidaya lobster juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga diperlukan konsistensi program dan kesungguhan pemerintah menjadikan lobster sebagai salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia.

 

Sumber Berita




Recana Kerja Pemerintah 2018 Kurang Menyentuh Kelautan dan Perikanan


NARASI DARI LAUT9

Para nelayan Kuala Mempawah, Kalimantan Barat melintasi muara Sungai Mempawah menuju ke laut. Rantai kemiskinan nelayan Indonesia akan semakin sulit diputus jika pemerintah pun tidak lagi memberikan perhatian yang cukup bagi dunia kelautan dan perikanan Indonesia. (Foto: Darmadi Tariah-DFW)

Jakarta (DFW-Indonesia) – Kesungguhan pemerintah Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia sebagai proros maritim dunia perlu dipertanyakan. Pasalnya, dalam rancangan progam nasional dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, program bidang Kelautan dan Perikanan tidak dimasukkan sama sekali. Dalam RKP 2018 yang bertemakan memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah telah menetapkan 10 program nasional dan 30 program prioritas nasional yang akan menjadi acuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa rancangan RKP 2018 yang tidak memasukan program bidang kelautan dan perikanan merupakan langkah mundur pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. “Sebenarnya ada tiga arahan dan kebijakan Presiden Jokowi dalam bentuk Perpres dan Inpres yang semestinya dipedomani oleh semua pihak untuk memajukan pembangunan kelautan dan perikanan” kata Abdi.

Ketiga kebijakan tersebut adalah Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan dan Perpres No. 16 Than 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perkembangan ini bisa menimbulkan pesimisme akan tercapainya target pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang termuat dalam RPJMN 2014-2019. “Padahal peluang dan momentum untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada ekonomi nasional kini terbuka lebar dengan makin meningkatnya  produksi perikanan nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk capaian PDB sektor perikanan yang tumbuh sebesar 5,15% tahun 2016 lalu,” ungkap Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman menyampaikan bahwa bila merujuk pada Rencana Aksi Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia terdapat beberapa program dan target  pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2018 yang akan datang.  “Paling tidak ada empat hal yang perlu mendapat intervensi program yaitu terkait target produksi garam nasional sebesar 3,4 juta ton,  pembangunan dan penyediaan 3.275 kapal dan alat tangkap ikan, pembangunan 31 Sentra Kelautan dan Perikana Terpadu serta revitalisasi 90 titik pelabuhan perikanan,”kata Subhan.

Proses perencanaan yang demikian baik pada level kebijakan makro, menurut Subhan, kemudian tidak bertemu pada titik program dan anggaran yang implementatif yang merupakan kunci atau pintu masuk pencapaian sasaran. “Kami menganggap ada hal yang keliru dalam hubungan koordinasi antarlembaga (trilateral) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam penyusunan RKP sehingga warna kelautan dan perikanann tidak bunyi dalam dokumen tersebut” ujar Subhan.

Merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang ada saat ini, Abdi menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah untuk memberikan perhatian pada kehidupan nelayan terutama di daerah pinggiran dan pulau kecil terluar belum terlalu besar. Ikan yang melimpah belum dapat dinikmati oleh nelayan sebab fasilitas pendukung seperti kapal, alat tangkap ikan, coldstorage, dan pabrik es belum tersedia di wilayah-wilayah tersebut. Membangun industri perikanan di luar Jawa adalah keniscayaan saat ini dan hal tersebut membutuhkan dukungan alokasi program dan anggaran yang cukup besar. “Pemerintah tidak memberikan perhatian yang besar dalam APBN. Ketertinggalan infrastruktur perikananan akan terus terjadi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut akan lebih lama” kata Abdi.

Selanjutnya, menurut dia,  saat ini belum ada keterpaduan perencanaan atau koordinasi antar-kementerian khususnya yang menangani sektor kelautan dan perikanan. Masih ada masalah koordinasi perencanaan, komunikasi atau juga leadership yang menjadi penghambat belum harmonisnya perencanana pembangunan kelautan dan perikanan. “Padahal jika melihat banyaknya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, mestinya pemerintah dalam hal ini Bappenas memasukan progam kelautan dan perikanan ke dalam program nasional ataupun program prioritas tahun 2018,” ujar Abdi. (DFW)




Mendesak, Pemerintah Terbitkan PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Aktivitas perikanan di Belitung Timur (foto: DFW-Indonesia)

Aktivitas perikanan di Belitung Timur (foto: DFW-Indonesia)

Jakarta (DFW-Indonesia)- Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini semakin tidak terkendali karena aturan main yang digunakan masih bersifat sektoral dan tidak mengacu kepada rezim pengelolaan laut terpadu seperti yang diamanahkan oleh UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berbagai konflik mengemuka akibat adanya kegiatan reklamasi pantai di Jakarta, Makassar, serta Teluk Benoa, Bali. Demikian pula halnya dengan kegiatan penambangan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dan Pulau Romang, Maluku. Berbagai permasalahan tersebut merupakan contoh perlunya aturan main yang mengatur pemanfaatan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pemerintah terlambat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keterlambatan ini menyebabkan munculnya konflik pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil karena ketiadaan alas aturan pengelolaan yang berimplikasi kerugian lingkungan, mandeknya investasi serta terancamnya mata pencaharian nelayan tradisonal. “Setelah diundangkan tahun 2014 lalu, praktis kita kehilangan waktu 3 tahun menindaklanjuti amanah UU agar pemerintah mengeluarkan PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir da Pulau-Pulau Kecil,” kata Abdi.

P_20150830_131412 (1024 x 576)

Perkampungan nelayan di Pulau Subi, Natuna (foto: DFW-Indonesia)

Penguasaan lahan yang berlebihan di pulau-pulau kecil, menurut Abdi dilakukan oleh korporasi dengan penyelundupan hukum. Kenyataan ini menunjukkan sinyal bahwa aturan yang ada saat ini mengandung sejumlah kelemahan sehingga perlu diperbaiki. Konflik masyarakat pulau Pari dengan PT Bumiraya Griyanusa merupakan kasus terbaru. “Betapa peliknya tata kelola dan izin yang berlaku saat ini, belum lagi isu kepemilikan pulau oleh orang asing merupakan sengkarut pengelolaan pulau-pulau kecil saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mengatakan bahwa salah satu contoh ketidakhadiran negara dalam mengatur pemanfaatan laut adalah terbongkarnya kasus PT Sacova di Anambas beberapa waktu yang lalu. PT Sacova adalah perusahan asal Malaysia yang memasang jaringan kabel serat optik bawah laut melintasi perairan Anambas-Natuna sejak tahun 2011 tanpa melewati prosedur resmi Pemerintah Indonesia. Anehnya kegiatan ini bisa berlangsungs selama 6 tahun dan baru dihentikan April 2017 lalu oleh Panglima TNI. “Hal Ini menunjukan lemahnya aturan pengelolaan tentang izin dan prosedur pemasangan pipa dan kabel bawah laut yang dimiliki pemerintah Indonesia,” lanjut Subhan.

Mengingat sebagian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini telah digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lain seperti perhubungan, pertambangan dan energi, maka diperlukan sinkronisasi aturan perizinan sesuai dengan kepentingan yang lebih besar dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Menurut Abdi pembangunan sektoral yang terjadi di pesisir selama ini hanya menempatkan laut sebagai area pembuangan akhir dari aktivitas di darat. “Laut dan pesisir kita sangat tertekan, karena dianggap pembuangan akhir, prinsip-prinsip lingkungan diabaikan, padahal pesisir sangat rentan terhadap kerusakan, di sana juga tempat sumberdaya ikan” kata Abdi.

Perahiuu nelayan Desa Dalum Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Perahu nelayan Desa Dalum Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Selanjutnya, Abdi menambahkan berdasarkan data milik DFW, bahwa di Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 300 Izin Usaha Pertambangan (IUP), di mana ada sekitar 40 lokasi tambang tersebut akan dibangun jetty. Dapat dibayangkan akan dibangun 40 jetty untuk mengakamodir kegiatan penambangan nikel dan lain-lain yang berdampak pada keberlangsungan ekosistem pesisir. “Belum lagi, sebagian lokasi penambangan tersebut berhimpitan dengan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD), areal yang menurut kajian scientific memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi,” ungkap Abdi.

Oleh karena itu, DFW-Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kementerian terkait agar segera merampungkan Rancangan Peratuan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Draft RPP ini telah disusun sejak tahun 2015, namun karena tingginya ego sektoral sehingga beberapa poin terkait Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan belum dapat disepakati. Menurut catatan DFW-Indonesia, RPP ini nantinya akan mengatur perizinan tentang produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan pengangkatan BMKT.




Atasi Penangkapan Ikan Destruktif, Pemerintah Harus Lakukan Ini


Ilustrasi kerugian akibat praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (Pitral) (sumber: DFW-Indonesia)

Ilustrasi kerugian akibat praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (Pitral) (sumber: DFW-Indonesia)

JAKARTA (bisnis.com) – Pemerintah diminta memperkuat penindakan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Penelitian Destructive Fishing Watch (DFW) menyebutkan praktik bius selama ini banyak terjadi di Kepulauan Natuna karena adanya kebutuhan ikan hidup dari Hong Kong.

“Penyediaan bahan baku bius terindikasi oleh kapal-kapal Hong Kong yang masuk secara ilegal di wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan cukong di pulau,” kata peneliti DFW Indonesia, Muhammad Arifuddin, Selasa (13/6/2017).

Kawasan Indonesia tengah juga merupakan titik rawan, dengan konsentrasi di Kepulauan Spermonde, Makassar, dan Taman Nasional Takabonerate, Selayar yang marak penggunaan bom. Hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan di perbatasan Kalimantan dengan Tawau, Malaysia. Pupuk urea cap Matahari sebagai bahan peledak asal Malaysia masih leluasa masuk ke Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh DFW-Indonesia pula di Pangkep dan Selayar, Sulwaesi Selatan, pelaku penangkapan ikan yang merusak selama ini hanya mendapat vonis pengadilan yang rendah.

“Rata-rata pelaku hanya mendapat hukuman penjara di bawah satu tahun, walaupun ancaman hukuman menurut UU 45/2009 adalah selama 5 tahun,” kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan.

DFW mengusulkan kepada pemerintah agar kejahatan destructive fishing dapat dijerat dengan berbagai UU, seperti UU Perikanan, UU Bea Cukai, dan UU Budidaya Pertanian, sehingga perlu pemahaman bersama antar penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Di samping memperkuat sisi penindakan, DFW menyarankan agar pemerintah melakukan pencegahan melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan pada kantong-kantong destructive fishing. Pasalnya, pelaku hidup dalam mata rantai kemiskinan dan ketiadaan mata pencaharian akibat keterampilan kenelayanan yang minim.

Dalam kondisi miskin tersebut, muncul iming-iming dan tawaran mendapatkan penghasilan dengan cara membom dan membius ikan dengan mengesampingkan risiko yang dihadapi.

Menurut Abdi, kelompok masyarakat ini perlu diberikan intervensi program dengan meningkatkan kemampuan teknis dan bantuan modal usaha agar dapat mengalihkan aktivitas menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

“Mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif lainnya seperti budidaya ikan atau mengembangkan kegiatan wisata bahari berbasis masyarakat di pulau-pulau kecil,” jelasnya.

DFW memandang praktik destructive fishing melibatkan rantai pelaku, rantai material, dan rantai pasar yang kompleks, sehingga butuh strategi dan keberanian untuk mengungkap hingga ke akar.

Sumber berita:
http://m.bisnis.com/industri/read/20170613/99/662147/atasi-penangkapan-ikan-destruktif-pemerintah-harus-lakukan-ini




Susi dan Agenda Kesejahteraan Nelayan


IMG-20151115-WA0060

Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasi oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan.”

 

Pemberitaan nasional minggu lalu diwarnai tuntutan nelayan cantrang Jawa Tengah yang mendesak pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantang. Ekskalasi tuntutan tersebut terdengar sampai istana karena campur tangan Muhamimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Larangan penggunaan cantrang tercantum dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Masa 2 tahun ditambah 6 bulan moratorium cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak cukup bagi nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Paket bantuan kapal dan alat tangkap pengganti yang difasilitasi pemerintah juga jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk menghentikan polemik cantrang, Presiden Jokowi memerintahkan perpanjangan moratorium cantrang sampai dengan akhir tahun 2017.

Moratorium cantrang hanya satu dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ibu Susi dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Moratorium kapal asing, larangan transhipment dan larangan penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur merupakan paket kebijakan strategis lainnya yang telah memberi dampak luas pada bisnis proses perikanan di Indonesia. Sepertinya ibu Susi menyadari bahwa praktik tata kelola perikanan yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seperti membuka kotak pandora, kejahatan perikanan makin terkuak dengan terungkapnya praktik ABK ilegal, kapal markdown, perbudakan, pencurian BBM, ekspor bibit lobster ilegal, dan manipulasi pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor perikanan.

Akibat serangkaian kebijakan tersebut, upaya melakukan perbaikan tata kelola perikanan mendapatkan perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikmati manisnya bisnis perikanan tapi dengan cara melanggar hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah hal fundamental untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan ke tangan nelayan. Ibu Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasai oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan. Nelayan tradisonal terdesak di areal tangkap yang makin kecil dan stok ikan yang makin sedikit.

Mendapat perlawanan di dalam negeri, kebijakan ibu Susi justru mendapat apresiasai internasional. Pada tahun 2016 organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada ibu Susi. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF).

Pada tahun 2017, apresiasi juga diberikan oleh Peter Benchley Ocean sebagai Excellence in National Stewardship. Ibu Susi memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik. Salah satunya terkait keberaniannya meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal, yang melakukan praktik illegal fishing dan berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ibu Susi juga berhasil menggalang komitmen dan kerjasama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Norwegia, Perancis dan Jepang untuk bekerjasama memberikan dukungan pada upaya penanggulangan IUUF di Indonesia dan perairan di kawasan Asia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi illegal fishing dengan kebijakan moratorium kapal asing, dan pelarangan transhipment kini telah memberi dampak signifikan pada produktivitas perikanan nasional. Saat ini telah terjadi kenaikan biomassa ikan sebesar 240% dari 4,5 juta metrik ton menjadi 6,6 juta metrik ton. Selain itu, stok ikan nasional kini meningkat. Melalui Keputusan Menteri KP 47/2016 angka Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah sebesar 9 juta metrik ton dan dengan kebijakan yang konsisten, diduga akan meningkat menjadi 11 metrik ton pada tahun 2018 nanti.

IMG-20151115-WA0086

jenis-jenis alat tangkap nelayan yang sering jadi korban pengguna trawl atau cantrang

Dalam periode April 2014-2017 nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 nilai tukar nelayan hanya 103, maka April tahun 2017, nilai tukar nelayan naik menjadi 109. Sementara pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing  105 dan 107. Artinya dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan tumbuh 2,31%. Pencapaian ini justru bertolak belakang dengan kondisi di sektor pertanian. Pada sektor pertanian, nilai tukar petani  mengalami penurunan dari 102 pada tahun 2016 menjadi 100 pada Februari 2017 lalu.

Dari segi penerimaan negara, sektor perikanan ikut menyumbang pendapatan yang tiap tahun makin meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.

Pilar Kesejahteraan Nelayan

Mengusung 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti secara proporsional mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kembali mengemukanya isu cantrang mengindikasikan perencanaan dan eksekusi program belum dilakukan dengan optimal. Masa 2 tahun moratorium tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyiapkan skema pengalihan alat tangkap, transisi kebiasaan nelayan, potensi kredit macet pemilik kapal dan pendataan jumlah serta sebaran alat tangkap cantrang. Seperti api dalam sekam, akibat masalah yang tidak tuntas terselesaikan, akhirnya menimbulkan potensi konflik dan rentan dimanfaatkan menjadi isu politik.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama untuk menopang terwujudnya kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan realisasi pengadaan 2090 kapal dan alat tangkap ikan termasuk perizinan yang dibutuhkan. KKP perlu memastikan bahwa rencana pengadaan 2090 unit kapal dan alat tangkap ikan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu PR lain adalah adanya gap kebutuhan kapal pengganti eks cantrang yang kini berjumlah 12.000an dengan kemampuan dan kapasitas KKP menyediakan kapal. Untuk wilayah Jawa Tengah saja saat ini terdapat 5600 kapal ukuran 10 gross tonase dan 1100 kapal ukuran 30 GT. Arahan Presiden Jokowi untuk mengikutsertakan pihak perbankan dalam membantu pembiayaan pengadaan kapal ikan mesti ditindaklanjuti secara teknsi dan operasional.

Kedua, membangun kampung nelayan dengan kerjasama lintas sektor. Rencana KKP untuk merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan tahun ini sejalan dengan rencana Jokowi di awal pemerintahan untuk membenahi 1000 kampung nelayan dalam periode 2014-2019. Saat ini ada sekitar 1260 pelabuhan perikanan dengan berbagai status operasional yang berbeda-beda. Jika 1260 pelabuhan perikanan bisa diaktifkan berarti akan mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa pesisir yang mendapat pelayanan oleh pelabuhan perikanan tersebut. Kebutuhan air bersih, pertanahan, BBM, perumahan nelayan, listrik mesti difasilitasi secara terpadu dengan dukungan sektor lain. Membangun pelabuhan perikanan berbasis kampung nelayan akan membantu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, pemerataan dan keadilan sosial.

Ketiga percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai implementasi model industrialisasi perikanan. Rencana KKP untuk membangun 12 (SKPT) di 12 lokasi, sejalan dengan misi Jokowi utuk membangun Indoensia dari pinggiran. Selain terletak diperbatasan negara, lokasi tersebut memiliki potensi perikanan yang yang cukup besar namun tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Program afirmatif seperti SKPT menjadi jurus ampuh mempercepat pembangunnan infratruktur pendukung perikanan di pinggiran Indonesia dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, agenda industrialisasi perikanan perlu segera diwujudkan untuk memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri pelaku bisnis perikanan bahwa pemerintah serius melaksanakan program industrialisasi. Dengan industrialisasi perikanan diharapkan maka investasi perikanan akan meningkat, nilai tabah produk akan meningkatn dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Ke-empat kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam eksekusi program. Silang pendapat antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan kelautan dan perikanaan mesti direduksi. Perbedaan pendapat antara KKP, KLHK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang reklamasi teluk Jakarta memberi indikasi bahwa pemerintah tidak satu suara dalam penanganan masalah reklamasi. Bagaimana mungkin memberikan perlindungan kepada kehidupan nelayan, jika silang pendapat tidak bisa diselesaikan secara internal. Perihal kebijakan dan tata kelola perikanan, komitmen dan antar soliditas instansi pemerintah sangat diharapkan. Usaha perikanan merupakan bisnis dengan ketidakpastian tinggi dan resiko besar. Pertuaran dan kebijakan yang berubah-ubah akan menggangu bertumbuhnya usaha masyarakat di sektor ini. Pemerintah sekali lagi perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara konsisten dalam kerangka meningatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Diskusi Bersama


diskusi

Diskusi Bersama

“Destructive Fishing VS Conservation : Conflict or Adjacent”

  1. Dasar pemikiran

Penduduk dan Kebutuhan Pangan. Penduduk bumi akan mencapai 9,3 milyar jiwa pada 2050. Lahan makin terbatas. Sumberdaya tergerus. Tapi Kebutuhan seluruh aspek terkait pangan (makanan, sandang dan papan meningkat sangat pesat. Menuntut kapasitas pengelolaan yang makin besar dan cepat. Penduduk miskin, kurang gizi dan sanitasi, kelaparan makin tajam. Anacaman pertambahan penduduk dan kapasitas penyediaan kebutuhan pangan akan menjadi tantangan masa depan.

Indonesia sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati Dunia. Saat ini RI merupakan pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pemilik 18% terumbu karang dan 25% mangrove dunia. The Amazone of the Sea. Sayangnya sebagian besar terumbu karang Indonesia telah mengalami kerusakan, hanya 6% yang excellent. Salah satu penyebab kerusakan disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang merusakan seperti bom, bius dan trawl. Penyebab lain disebabkan karena dampak perubahan iklim.

DF (Destructive Fishing) atau PITRaL (Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan) adalah kejahatan perikanan. Praktik DF adalah aktifitas nelayan yang dapat menimbulkan  dampak sosial, ekonomi dan ekologi. Aktivitas DF yang sangat populer dan sering terjadi sampai hari ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan bahan berbahaya (semacam racun). Penggunaan kedua jenis bahan baku DF tersebut menimbulkan efek samping yang sangat besar. Misalnya, bahan peledak merusak langsung fisik terumbu karang yang ada di lokasi ledakan dan kematian organisme lain yang bukan sasaran tangkap, penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya dapat mematikan zooxanthella yaitu hewan penyusun karang sehingga karang mulai berubah warna dan mati.

  1. Profil Pelaksana

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sudah berkelut dan menurunkan beberapa peneliti untung mengulik permasalahan DF di beberapa lokasi DF seperti Kepulauan Spermonde dan Taman Wisata Perairan Kapoposang. Hasil penelitian dan investigasi DF yang dilakukan oleh DFW Indonesia memberi rekomendasi penangana DF berupa memperkuat pencegahan melalui Stakeholder Approach dengan spesifikasi: (i) penyadaran masyarakat, (ii) menciptakan mata pencaharian alternatif, (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat, (iv) melakukan pemberdayaan masyarakat, (v) inisiasi jejaring anti DF, dan (vi)manajemen isu DF. Informasi apakah yang didapat DFW Indonesia melalui investigasi DF dari segi sosial ekonomi?. Seberapa kompleks kondisi DF saat ini di lokasi DF?

Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Dalam penanganan DF, KKP telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan peraturan (baik pelarangan maupun himbauan) aktifitas penangkapan ikan. Peraturan jenis alat tangkap baik larangan ataupun anjuran jenis alat tangkap mulai diterapkan di berbagai desa nelayan. Jenis bantuan yang disalurkan mulai mempertimbangkan kawasan DF agar nelayan mendapatkan jumlah tangkapan yang seimbang dengan aktifitas DF. Jenis bantuan ekonomi produktif mulai diturunkan sebagai aksi pencegahan DF di berbagai lokasi. Kawasan konservasi mulai diperjelas dan diberi peraturan khusus. Lalu bagaimana peraturan-peraturan ini berjalan di dalam masyarakat? Apakah ada dinamika yang muncul akibat dari berbagai upaya KKP tersebut?

SEA Project adalah salah satu program USAID yang membantu pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelenajutan. Salah satu strategi SEA Project adalah memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam penyusunan zonasi dan capacity regional building.  SEA Project juga concern pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPP 715 dimana salah satu hal yang menjadi prioritas penangangan adalah menerapkan prinsip pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari, memberi nila tambah pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Amerika Serikat berkepentingan dalam mendukung praktik perikanan yang baik di Indonesia sebab Amerika merupakan negara tujuan ekspor perikanan no 1 Indonesia. Aspek keamanan dan standarisasi produk perikanan menjadi concern Amerika dalam memberikan perlindunagn kepada konsumen.

Memotret praktik perikanan Indonesia dari hulu ke hilir dikaitkan dengan masih maraknya praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan oleh sebagian nelayan Indonesia merupakan salah satu tantangan pengelolaan perikanan Indonesia saat ini.  Dampak ikutan praktik ini akan semakin rumit jika, negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika telah mensyaratkan berbagai macam jenis sertfikasi ecolabelling yang emsti dipenuhi oleh negara pengekspor. Bagaimana melakukan asistensi dan pendampingan nelayan hingga eksportir, agar produk perikanan bebas bom dan bius adalah tantangan kita bersama.

  1. Tujuan

Diskusi ini bertujuan dalam rangka melakukan penyebarluasan informasi, penyadaran publik dan sharing pengalaman berbagai pihak tentang kondisi perikanan Indonesia, ancaman destructive fishing serta dampak dan upaya-upaya yang perllu dilakukan untuk mrereduksi praktik tersebut agar praktik perikanan di Indonesia bisa berjalan dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Diskusi diadakan secara dialogis dan terbuka bersama narasumber dari ketiga badan tersebut diatas yang ahli dibidang DF.

Target diskusi yang diharapkan berupa:

  1. Informasi dari ketiga badan yang diwakili oleh masing – masing narasumber tersebar kepada audience, sehingga audience memahami dan serta mengethau kondisi dan pola praktik DF saat ini dari berbagai sudut pandang,
  2. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pengelolaan perikanan yang baik, memerangi praktik DF serta kebijakan stratgeis lainnya di bidang kelautan
  3. Kampanye gaya hidup pandai memilih sumber makanan khususnya ikan bukan hasil DF, seperti Ecolabelling yang telah sukses menjadi strategi pencegahan eksploitasi SDA di Amerika,
  1. Narasumber

Diskusi ini mengundang narasumber :

  1. Susi Pudjiastuti, Minister Marine and Fisheries Affairs (dalam konfirmasi),
  2. Tiene Gunawan, Deputy Chief of Party SEA Project (Konfirmasi),
  3. Muhamad Arifuddin, Researcher of Destructive Fishing Watch Indonesia (Konfirmasi).
  1. Undangan Khusus
  1. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Suharsono, Peneliti Senior LIPI
  3. Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia
  1. Agenda Kegiatan

Tempat                              : @america, Pacific Place Mall, Level III

Hari/Tanggal                      : Selasa/ 25 April 2017

Waktu                                : 13.00 – 15.30

  1. Agenda :

13.00-13.15 Pembukaan dan perkenalan narasumber diskusi

13.15-14.00 Materi narasumber

14.00-15.30 Diskusi dan tanya jawab

  1. Peserta:

100 orang meliputi:

Social Marine and Fisheries Movement, professional, media, NGOs, dan Mahasiswa

 

 




Rumput Laut, Bumdes, dan Kolaborasi Apik di Tepian Yamdena


Panen Perdana Rumput Laut

Sabtu, 11 Maret 2017. Matahari vertikal di atas Pulau Yamdena. Tujuh perahu bergerak ke laut dipandu pria-pria berkaos biru muda. Mesin perahu berdentum di Pantai Lermatang, khalayak berbagi senyum. Tak lama, Suprayoga Hadi, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU), Kementerian Desa PDTT menarik bentangan rumput laut kecokelatan dan mengangkatnya. Senyumnya mengembang. Sekda Maluku Tenggara Barat (MTB) Piterson Rangkoratat turut memegang tali diikuti Syaifuddin dari SKK Migas, Puri Minari dari Inpex Masela Ltd, Komandan Lanal Saumlaki, Wirawan serta Kades Jantje Rangkoly.

Di perahu lain, Yongky Souissa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) serta Camat Tanimbar Selatan tak tinggal diam, mereka ikut mengangkat rumputlaut. Di pantai dan di dermaga, seratusan warga menjadi saksi prosesi panen perdana hasil budidaya anggota Kelompok Wermas dan Rumyaar. Menjadi saksi peresmian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bernama Ngurmase.Dirjen PDTT mendapuk Kades Jantje Rangkoly untuk menggunting pita peresmian.Bumdes yang disebut sebagai yang pertama di MTB.

Fasilitasi bersama

“Ada 66 orang anggota akan memperoleh tidak kurang 5 ton rumput laut basah. Hasil panen ini dapat jadi target pengelolaan Bumdes ke depan.” kata Abdi Suhufan dari DFW Indonesia, organisasi fasilitator pendampingan. Menurut Abdi, budidaya ini tergolong istimewa, selain mendatangkan bibit dari Maluku Tenggara, panen kali ini menjadi penting sebab harga rumput laut di MTB mulai membaik, dari harga 5 ribuan naik ke harga 7-8ribu perkilo.

Sambutan masyarakat Desa Lermatang“Momentum ini merupakan bukti kekuatan kerjasama para pihak di MTB,  fasilitasi kami tidakakan sukses tanpa dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok dikaji oleh Dinas dan diberi pengakuan sebagai kelompok pemula, demikian pula Bumdes Ngurmase yang diasistensi BPMDK MTB,” papar Abdi. Menurutnya, peresmian dan panen tersebut adalah muara fasilitasi atas sokongan sumber daya Inpex Masela Ltd. Tim DFW intens membangun komunikasi Pemkab MTB, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, BPMDK, Pemdes, dan unsur Kecamatan hingga Lanal Saumlaki.

Program Seaweed Cultivation adalah bagian skema Social Investment Inpex Masela Ltd sejak Juni 2016. DFW hadir melanjutkan program sebelumnya, selain mendukung budidaya rumput laut, Inpex juga memberi dukungan untuk bidang pendidikan, pertanian, hingga promosi khazanah kebudayaan MTB. “Fasilitasi berlangsung sejak Juni 2016. Butuh waktu adaptasi dan persiapan sosial yang intens terutama membaca potensi sumber daya alam dan peta-peta sosial sebelum bicara teknis budidaya dan penyiapan Bumdes,” ungkap Abdi.

“Tahun 2016, kami menggandeng DFW, sebagai partner kami di lapangan untuk melaksanakan program pelatihan dan budidaya rumput laut,di Kabupaten MTB khususnya di Desa Lermatang dan Latdalam,” kata Puri Minari dari PT Inpex Masela Ltd saat memberi sambutan. Puri menambahkan, untuk terciptanya sinergi dengan Instansi Pemerintah, kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama, bersinergi dengan Pemda MTB, melalui keterlibatan SKPD terkait, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Desa Tertinggal.

Sementara itu, Syaifuddin dari SKK Migas menyatakan bahwa perusahaan minyak terutama yang beroperasi di lepas pantai atau pesisir harus turut membantu melakukan program social investment yang dikerjasamakan dengan DKP. mensinergikan dengan Pemda, sehingga program pilot ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Harapan kami, semoga kegiatan social investment bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di MTB dan Lermatang,” harapnya. Apa yang disampaikan Syaifuddin ini adalah isyarat tentang perlunya memberikan ruang bagi masyarakat Maluku Tenggara Barat untuk menjadi bagian atau penerima manfaat ke depan dalam proses operasi Blok Gas Abadi yang letaknya di antara wilayah MTB dan Australia serta akan dikelola oleh PT. Inpex Masela.

Senada dengan itu, dalam sambutannya, Dirjen PDTU menyebut bahwa khusus untuk daerah-daerah perbatasan, peranan Kemendesa sangat penting untuk mendorong potensi pembangunan di daerah-daerah kecil, pesisir dan terluar, termasuk Maluku Tenggara Barat.

“Kita selama ini memang berorientasi ke pedalaman, melupakan pesisir dan pantai. Kehadiran kami (di Lermatang) mewakili Kementerian untuk menunjukkan atensi ke Pulau Pulau Kecil Terluar juga sangat tinggi,” kata Suprayoga yang mengaku terkesan sebab disambut tiga lapis prosesi adat khas Tanimbar, ada penerimaan dan sumpah adat oleh tetua desa, tarian serta nyanyian kelompok perempuan.

“Masyarakat di sini benar-benar mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh Inpex, yang selama ini memberikan pendanaan secara khusus meski produksi belum dilakukan,” puji Suprayoga.

Sambutan tetua ada di Lermatang

“Kalau lihat penyambutan tadi, selama 26 tahun jadi PNS, baru sekali ini disambut hingga tiga tahapan, ini sangat mewah,” tambahnya. Suprayoga mengapresiasi dukungan Pemda MTB. “Bagaimana pun Pemda akan menjadi semacam pengawas, pengendali atau pengawal, agar program tidak selesai sampai di situ, yang penting adalah keberlanjutan. Ini yang harus kita sepakati,” katanya.

“Saya rasa ini merupakan satu hal yang akan menjadi milestones, momentum dan perlu dicatat di sejarah, jika memang ini yang pertama di MTB. Bumdes ini menjadi kunci kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat desa, ada penguatan kelembagaan, bagaimana aparatur diperkuat, pemberdayaan melalui pelatihan, nelayan yang diberikan bibit, pelatihan,produksi,” terangnya.

Dia berpesan bahwa kalau memang Bumdes Lermatang yang pertama di MTB, maka nanti seluruh desa akan belajar ke sini, Bumdes Lermatang akan jadi contoh. “Jadi siapa pun yang akan mengelola Bumdes, harus benar-benar profesional dan mempunyai kewirausahaan, bagaimana mengembangkanbisnis. Bumdes bukan semacam toko, semacam pasar kecil, tetapi Bumdes harusmengembangkan usaha potensial di Lermatang ini. Salah satunya rumput laut,”katanya. Dia juga mengaku sangat antusias sebab apa yang dilakukan di Lermatang sangat relevan dengan program unggulan Kementeriannya yaitu, aquaculture estate. “MTB menjadi salah satu dari tiga kabupaten, ada 67 kabupaten yang punya pulau kecil terluar dan kita pilih MTB,” katanya disambut tepuk tangan.

Menurut Dirjen, investasi Pemerintah di MTB telah mencapai ratusan miliar sejak tahun 2011 namun demikian dia berharap agar ke depan dapat dikelola secara berkelanjutan. “Seluruh aset yang dikelola oleh masyarakat desa, itu harus benar-benar dikelola dengan baik, peran Bumdes menjadi lembaga pengelola aset yang sudah diberikan oleh masyarakat desa, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), air bersih yang selama ini terlantar dan rusak,” katanya.

Tentang Bumdes, dia mengapresiasi Pemdes Lermatang. “Bukan saya yang harus meresmikan tetapi Kepala Desa Lermatang, Kami hanya tamu, Bumdes adalah milik desa,” kata Suprayoga. Sekda MTB Piterson Rangkoratat juga mengapresiasi Inpex dan DFW serta pemerintah Desa Lermatang yang telah berupaya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendampingan budidaya rumput laut dan fasilitasi pembentukan Bumdes.

Di pikiran Piterson, apa yang dilakukan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diketahui MTB memiliki luas wilayah perairan hingga 42.892,28 km2 atau 80,94% dari luar wilayah administrasinya. Disebutkan bahwa salah satu potensi tersebut adalah rumput laut yang pada tahun 2015 mencapai produksi sebesar 85.717,95 ton atau produksi kering, 10.714,75 ton. Produksi dan nilai penjualan sejak dua tahun terakhir terusik karena serang penyakit ice-ice, harga jatuh dari 11 ribu ke 5 ribu.

Sekaitan dengan implementasi UU Desa No. 6/2014, Sekda menyampaikan kabar bahwa untuk tahun 2017, Pemkab MTB telah memenuhi kewajiban mengalokasikan dana transfer ke desa dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil sebanyak 10% atau setara 58 miliar. Dana transfer alokasi dana desa sebesar 124 miliar dan setelah dibagi berdasarkan formula setiap desa memperoleh anggaran sebesar 1,3 hingga 2 miliar perdesa, termasuk Lermatang.

Peresmian BUMDes LermatangTantangan ke depan “Potensi kawasan budidaya rumput laut yang amat besar serta kebutuhan pasar internasional yang tinggi merupakan alasan mengapa DFW berminat jadi bagian dari programpengembangan budidaya rumput laut di Kepulauan Tanimbar atau sekitar Pulau Yamdena, MTB ini,” tambah Abdi kala ditemui di Kampung Lermatang Lama, sehari sebelum kedatangan sang Dirjen.

DFW adalah organisasi yang giat memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau selama lebih sepuluh tahun seperti di Kepulauan Anambas dengan produsen minyak Conoco Phillips, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program pendampingan di Pulau-Pulau Kecil Terluar sejak tahun 2014 hingga donor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) di Kepulauan Tanakeke Sulawesi Selatan. Berbekal pengalaman itu pulalah mereka masuk ke Maluku Tenggara Barat.

“Sebelumnya, kami juga memperkuat dan mengkordinasi fasilitator untuk pulau-pulau di MTB seperti Larat dan Selaru, Dua wilayah ini sangat strategis dan punya potensi di rumput laut yang sangat besar,” tambah Abdi.

“Pendampingan di Lermatang, termasuk Desa Latdalam masih sebagian kecil dari beberapa agenda seperti yang disebutkan Pak Dirjen (Suprayoga), sebagai misal, Bumdes ini masih perlu diperkuat kapasitasnya dalam dimensi yang luas,” ucapnya. Abdi menambahkan, harapan DFW, sebagaimana harapan Dirjen, Bumdes Ngurmase dapat menjadi model kolaboratif. Baik dalam fasilitasi maupun dalam pengembangan ke depan.

Bagi Abdi, tantangan ke depan adalah terus menerus menggairahkan semangat pendampingan pada kelompok pembudidaya rumput laut seperti Rumyaar dan Wermas di Lermatang,termasuk Latdalam di barat, meningkatkan kapasitas manajerial pengelola Bumdes serta mencari alternatif-alternatif kerjasama lintas sektor agar kebutuhan sarana prasarana usaha budidaya seperti alat transportasi, sarana prasarana pengolah rumput laut hingga layanan pemasaran.

Kelompok pembudidaya rumpult laut Lermatang

Siang itu. kegembiraan masyarakat seperti tak berhenti, pada acara berikutnya. Dirjen Suprayoga Hadi dan undangan terutama dari Jakarta berdecak kagum pada jamuan kuliner khas Tanimbar, kasbi (atau ubi jalar) berbalut daun kelapa serta ikan karang yang telah matang melalui tradisi bakar batu.

Jelang petang, rinai hujan perlahan jatuh ke tepian Lermatang, satu persatu warga kembali ke rumah, sebagian anggota kelompok meletakkan rumput laut hasil panen ke atas para-para, sebagian lainnya menikmati musik di bawah tenda pertemuan.Di dermaga Lermatang Lama, kami duduk sejejer di atas tanggul dermaga. ada fasilitator pendampingan Desa Lermatang La Ode Hardiani, Kades Lermatang J.Rangkoly, Muhammad Abdi dari DFW, Donny Rijaluddin dan Inpex Masela serta penulis. Kami mendiskusikan betapa pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dan kerjasama multi pihak ke depannya.

“Pak Diani jangan pulang dulu, Bumdes Ngurmase masih perlu pendampingan. Masih perlu pengembangan,” pinta J. Rangkoly sembari melirik ke Muhammad Abdi disaksikan Donny Rijaluddin, serta penulis. Kami berbagi senyum. Hari semakin tua, diiringi rinai, kami kembali ke Kota Saumlaki dengan sukacita, bukan semata peresmian Bumdes dan panen berjalan sukses tetapi kesediaan kami menerima 4 botol sopi dari tokoh nelayan Lermatang Lama, Adolf Batlayeri, sopi, minuman khas Yamdena, tanda persahabatan.

 

Kamaruddin Azis.




Refleksi DFW, Pahit Manis Mengawal PPKT


Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Menilai hasil fasilitasi pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKT) ibarat mengunyah buah ragam rasa. Ada manis, kecut hingga pahit. Yang manis ketika melihat warga bersuka cita meminum air mesin desalinasi, melihat anak-anak belajar di bawah terang cahaya listrik PLTS bantuan. Yang kecut, ketika ada janji membangun PLTS di pulau namun urung. Pahit ada juga, saat fasilitator harus berjibaku gelombang dan badai di beranda negeri.

“Pahit betul e, nyawa taruhannya, kami naik sekoci ke Pulau Bepondi, ombak keras, angin kencang. Saya dan Baso muka su pucat. Laut Pasifik ini yang dihadapi bapa,” ungkap Laode Hardiani saat dimintai pendapatnya tentang sukaduka jadi fasilitator DFW di Kabupaten Supiori, Papua. Laode Hardiani adalah salah satu fasilitator PPKT yang ditangani DFW bersama Kementerian Kelautan Perikanan melalui skema program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat dalam tahun 2016.

***

Menurut Perpres No. 78/2005 disebutkan bahwa ada 31 PPKT termasuk Bepondi di Supiori yang harus dikawal, dijaga dan dibangun. Itu kemudian bersambut saat Jokowi-JK membesut Nawa Cita dan secara eksplisit menyebut di bagian ketiga dengan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran atau dari pulau-pulau di beranda depan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2014 memfasilitasi PPKT di 10 provinsi, 20 kabupaten/kota, 48 kecamatan dan 275 desa menjadi fokus pembangunan dengan menggandeng Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai fasilitator program. Ketigapuluhsatu pulau-pulau yang disebutkan di atas mempunyai 205.596 jiwa penduduk (2016), jumlah yang besar dan perlu diberi perhatian dalam agenda pembangunan secara sungguh-sungguh.

“DFW sepakat dengan Pemerintah bahwa modal dalam membangun PPKT adalah dengan memanfaatkan potensi perikanan dan potensi baharinya. Inilah yang telah diidentifikasi, dikelola dan dikembangkan secara perlahan dengan membantu warga di PPKT melalui penyediaan sarana prasarana kelistrikan dan mesin desalinasi,” sebut Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW.

“DFW hadir sebagai fasilitator hingga bantuan itu sampai di PPKPT. Tidak hanya itu, fasilitator DFW juga bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi pengelola hingga memfasilitasi pendirian Bumdes dan koperasi,” kata Abdi Suhufan tentang kiprah fasilitator Prakarsa.

Buah Manis Pendampingan

Setelah mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi penyiapan program pendampingan dalam tahun 2016, maka sebanyak 18 fasiitator telah dikirim ke PPKT di tahun lalu.

“Ada 11 provinsi, 16 kabupaten/kota, 26 pulau dan 35 desa menjadi fokus dampingan kami. Tidak kurang 200 juta dana kelompok telah terkumpul sebagai buah dari pemanfaatan sarana prasarana PLTS dan mesin desalinasi yang disiapkan pemerintah,” ungkap Abdi.

“Saya kira tetap ada harapan, ada manfaatnya. Sebanyak lima ribu kepala keluarga atau sekitar 24 ribu warga di PPKT telah merasakan manfaat program yang disebut Prakarsa ini. Para fasilitator pun telah memfasilitasi 20 profil atau informasi kelompok sebagai dasar dalam pengembangannya. Terfasilitasi 50 obyek wisata bahari serta terbentuk delapan BUMDes dan dua koperasi,” papar Abdi Suhufan.

Di catatan DFW untuk Prakarsa tahun 2016, pulau-pulau tersebut adalah Enggano di Bengkulu Utara, Nusa Penida, Alor, Nusa Ceningan, Wetar, Liran, Masela, Selaru, Larat, Penambulai, Kolepon, Bepondi, Brass, Marampit, Kawaluso, Kakorotan, Marore, Lingayan, Lutungan, Sebatik, Maratua, Subi Kecil, Kerdau di Kepri.

Cakupan pendampingan Prakarsa hingga penghujung 2016 meliputi penguatan data informasi dan perencanaan pembangunan PPKT. Di sini difasilitasi proses penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, kemitraan dan pemasaran produk terutama yang dihasilkan oleh PLTS, mesin desalinasi hingga usaha ekonomi produktif yang dana awalnya disiapkan KKP.

“Secara rinci pendampingan tersebut berkaitan dengan fasilitasi penyusunan profil pulau dan desa/kampung. Ada penataan administrasi kelompok, pembuatan papan rencana kerja kelompok PLTS, fasilitasi alokasi anggaran pemeliharaan desalinasi/PLTS melalui ADD atau Anggaran SKPD. Selain itu, fasilitator juga mendorong pembentukan BUMDesa/Koperasi dan memasukkan desalinasi dan PLTS sebagai unit usaha di dalamnya,” tambah Hartono, koordinator fasilitator DFW.

Masih menurut Hartono, fasilitasi PPKT meliputi review RPJMDes/Kampung dan koordinasi dengan BPMD terkait perencanaan pembangunan desa serta fasilitasi FGD mengenai pembentukan/restrukturisasi kelompok, pengelolaan sarpras, dan pemeliharaan sarpras. Ditambahkan, untuk penguatan kapasitas kelompok difasilitasi penyusunan profil kelompok pengelola desalinasi, PLTS, dan UEP, SK kelompok pengelola, aturan main pengelolaan, pembuatan buku rekening kelompok, inovasi produk dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan bulanan para fasilitator, DFW mencatat bahwa para fasilitator juga memfasilitasi pelatihan informal peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen keuangan, penguatan organisasi, dan pelaporan hingga fasilitasi penyusunan laporan keuangan kelompok. Lainnya adalah fasilitasi keikutsertaan kelompok UEP mengikuti pameran produk, fasilitasi kemitraan pemasaran produk melalui UKM Pusat oleh-oleh/Dekranasda yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pariwisata.

“Yang unik ada pula inisiatif untuk mendorong penganggaran kendaraan roda 3 untuk pengangkutan air desalinasi melalui RPJM Kampung seperti di Papua,” tambah Hartono.

Tantangan

Meski telah berhasil menggerakkan masyarakat di PPKT dalam membangun daerahnya, secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim DFW dan KKP maka diperoleh gambaran umum tantangan pengembangan PPKT. Di antaranya kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah. Demikian pula kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya. Di beberapa wilayah PPKT Indonesia bagian Timur teridentifikasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa yang masih rendah.

“Tantangan fasilitator adalah koordinasi pengurus dengan pemerintah desa, bahkan antar anggota kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Jeszy gadis berdarah Toraja yang menjadi fasilitator bertugas di pulau teruar Nusa Tenggara Timur. Selain itu Jeszy juga mengatakan bahwa akses kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga masih sangat minim terutama di pulau-pulau yang berbatasan Australia.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan PLTS masih rendah, demikian pula kesadaran tentang sanitasi pualu yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya. Menurut Jeszy, tantangan lainnya di PPKT adalah kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah yang dicirikan oleh kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya.

DFW juga mencatat kelambanan dalam merealisasikan perencanaan sekaitan implementasi UU Desa No. 6/2014. Ada informasi bahwa pendamping kampung yang harus ada sebagaimana amanat UU ternyata belum pernah sampai ke lokasi tugasnya karena belum adanya tumpangan ke sana sehingga perencanaan dan realiasi program pembangunan desa terhambat.

“Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk merupakan hal mendasar yang perlu juga dipertimbangkan untuk program ke depannya,” kata Abdi.

Mendesak, Kerjasama Lintas Sektor

Merujuk ke hasil lokakarya Prakarsa dalam tahun 2016 diperoleh sehimpun harapan bahwa dalam pembangunan PPKT ke depan diperlukan keterlibatan intensif unit kementerian dan sektor terkait lainnya. Mereka dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai kendala pemanfaatan sumberdaya alam di PPKT.

“Saya kira pemerintah harus mendorong kementerian terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya dan alokasi energi, seperti energi listrik dan BBM,” kata Andi Darmawangsyah, fasilitator untuk Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang diaminkan oleh fasilitator lainnya seperti dari Lingayan, Marore, Larat dan Selaru.

Sementara itu di Supiori, Ratu Irma Sabriany dan Laode Hardiani saat ditemui di Kabupaten Supiori mengatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat Papua terutama di Pulau Brass dan Bepondi harus diperkuat dengan pendampingan yang intens.

“Perlu penguatan kapasitas dengan menempatkan tenaga pendamping yang bisa membangun kerjasama dengan warga setempat. Kami merasakan masih lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat terutama dalam memanfaatkan bantuan sarana prasarana dari KKP sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah agar bisa berkesinambungan,” kata Hardiani.

Hal lain disampaikan oleh Wido Cepaka Warih, fasilitator Pulau Larat di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Menurut Wido, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai budaya masyarakat pulau kecil terluar sebagai aset nasional. Sementara Melati Hutagalung, fasilitator di Selaru mengatakan bahwa di PPKT perlu membangun infrastruktur ekonomi yang saling terhubung, pasar, sarana produksi pertanian, sarana produksi perikanan dan pelabuhan.

Menurut Abdi, upaya membangun PPKT sejatinya tak harus berhenti di 2016 sebab menurut catatan DFW, ke depan, PPKT sekurangnya membutuhkan anggaran hingga Rp. 280 miliar. “Hasil lokakarya tahun lalu menunjukkan estimasi rincian kebutuhan anggaran infrastruktur dasar hingga 258 miliar, sarana prasarana kelautan dan perikanan pendukung hingga 5,8 miliar, bantuan modal kelompok 2,5 miliar, paket pendampingan dan peningkatan kapasitas 6,2 miliar, konservasi spesies 600 juta,” papar Abdi.

“Angka-angka ini terihat realistis di tengah kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan maritim sebagai lokomotifnya,” kata Abdi.

“Hasil refleksi DFW ini sangat penting, sehingga tidak boleh tidak, agar Nawa Cita berbuah manis, atau jadi permen enak, maka pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh serius membangun PPKT. Tambah anggaran dan perluas lokasi program. Kalau perlu membuat blue print terbaru berdasarkan capaian-capaian tersebut di atas dengan memastikan pemenuhan infrastruktur penunjung agar roda ekonomi menggeliat, aktivitas sosial semakin dinamis dan produktif di PPKT,” papar Abdi.

“Jika tidak, Nawa Cita hanya akan menjadi pepesan kosong,” pungkasnya.

 

Oleh: Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia




Solusi Rumput Laut Indonesia


IMG_6668

Fasilitasi penyusunan rencana aksi bersama pembudidaya rumput laut di Desa Lermatang, Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku oleh tim DFW Indonesia – INPEX

Rumput laut merupakan komoditas utama perikanan budidaya sektor non-ikan yang dalam perjalanannya membuat nama Indonesia terkenal karena menjadi penghasil rumput laut terbesar di dunia. Pada tahun 2014 Indonesia mampu memproduksi 206.570 ton rumput laut kering (raw material), diikuti oleh Chili dan China dengan nilai produksi 81.463 ton dan 68.136 ton. Sebagai negara yang memiliki laut lebih luas yaitu 3.257.483 km2 (62,89%) dibandingkan luas daratan 1.922.570 km2 (37,11%), dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km (Data dan Informasi Geospasial, 2013), sudah sewajarnya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen penghasil rumput laut terbesar di dunia.

Berdasarkan data KKP 2016, potensi pengembangan rumput laut terdapat di 23 provinsi dengan sentra utama produksi ada di 10 provinsi yaitu: Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku. Peta potensi areal budidaya dapat dilihat pada Gambar 1.

peta

Gambar 1. Peta Potensi areal budidaya rumput laut Indonesia (Sumber: KKP (diolah Kemenko Ekon), 2016 Keterangan: bulat merah: Eucheuma sp., segitiga hijau: Gracilaria sp.)

Budidaya rumput laut di Indonesia mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1980-an dengan maksud merangsang pertumbuhan ekonomi daerah pesisir (Aslan, 1998). Jenis rumput laut yang dikembangbiakkan antara lain Kappaphycus alvarezii, Gracillaria sp. dan Sargassum sp. Ketiga jenis rumput laut tersebut merupakan bahan dasar (raw material) untuk industri karagenan, agar dan alginat. Sementara itu, produk turunan dari karagenan, alginate, dan agar dapat dimanfaatkan ke industri lanjutan sebagaimana yang dideskripsikan pada Gambar 2. Secara global kebutuhan dan suplai rumput laut dunia masih memberikan peluang usaha bagi petani rumput laut dan pelaku industri termasuk Indonesia (Tabel 1).

Banyaknya user produk rumput laut saat ini seharusnya mampu mendorong pemerintah untuk terus menjadikan rumput laut sebagai komoditas unggulan non-ikan yang diharapkan menjadi penggerak meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Rumput Laut Dunia Tahun 2013-2015

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Rumput Laut Dunia Tahun 2013-2015

Rumput laut termasuk jenis komoditi yang dapat diperbaharui dikarenakan kemampuan reproduksi yang dapat dilakukan secara vegetative. Keragaman jenis rumput laut di perairan laut Indonesia sangat tinggi dan semua spesies rumput laut penghasil agar, karagenan dan alginate dapat tumbuh dengan baik. Secara teknis, budidaya rumput laut tidak membutuhkan modal yang besar dan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Keahlian yang dibutuhkan juga sangat mudah dan sederhana sehingga budidaya rumput laut dapat diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat secara cepat.

Kelebihan budidaya rumput laut lainnya adalah tidak merusak lingkungan sehingga kelestarian biota lain seperti terumbu karang dan ikan tetap terjaga.

Gambar 2. Pemanfaatan Rumput Laut untuk Industri Lanjutan

Gambar 2. Pemanfaatan Rumput Laut untuk Industri Lanjutan

Pada tahun 2016 pergerakan produksi rumput laut menurun dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2016 hanya mencapai 131.200,79 ton sedangkan pada tahun 2015 mencapai 176.445,11 (BPS, diolah Dit. Ekspor Tanhut). Harga rataan rumput laut kering tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 13.300/kg dan terus turun pada tahun 2015 yaitu Rp 8.800/kg dan tahun 2016 yaitu Rp 7000/kg (Jasuda, 2016).

Aktivitas impor rumput laut Indonesia yang masih tinggi merupakan permasalahan yang serius dan sekaligus merupakan peluang untuk pengembangan industri dalam negeri (Tabel 2). Pemanfaatan rumput laut kering (raw material) dalam negeri hanya mampu menyerap 20% sedangkan 80% diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya pengolahan rumput laut sehingga ekspor bahan mentah dapat ditekan dan industri pengolahan rumput laut dapat tumbuh.

Tabel 2. Impor Produk Rumput Laut Indonesia Tahun 2012–2015

Tabel 2. Impor Produk Rumput Laut Indonesia Tahun 2012–2015

Menjaga Hulu sampai Hilir

Seperti kita ketahui bahwa rumput laut tidak hanya sebagai komoditas budidaya (hulu), akan tetapi sebagai komoditas industri (hilir). Oleh karena itu, pengembangan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara bersamaan. Pada sektor hulu titik kritis yang harus diperhatikan antara lain ketersediaan bibit bermutu, pengelolaan sentra rumput laut sektor pembesaran dan pembenihan yang harus berdekatan, pengaturan pola tanam terkait waktu tanam pembibitan dan pembesaran yang berbeda, pengetahuan dan keterampilan para pembudidaya untuk menghasilkan produk prima guna meningkatkan posisi tawar kepada para pedagang pengumpul, kesesuaian (link and match) antara industri pengolah dengan para pembudidaya, serta kelembagaan usaha nelayan yang menjamin kestabilan harga rumput laut kering.

Upaya pengembangan rumput laut pada sektor hulu perlu dilakukan secara cermat agar dapat menghasilkan kualitas rumput laut yang baik. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

  1. Perlu dilakukan pengaturan wilayah sentra budidaya rumput dengan konsentrasi pengembangan bibit yang bersumber dari perairan lokal tidak berjauhan dari lokasi pembesaran,
  2. Mengadopsi teknik budidaya yang sederhana di rumput laut pemantapan dan keseragaman skill pembudidaya sudah harus diterapkan di semua sentra produksi dengan melakukan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi ini melalui assessment yang sebenar-benarnya dan quality control yang ketat,
  3. Meningkatkan nilai tambah dari rumput laut segar menjadi rumput laut kering hingga akhirnya menjadi bahan baku industri lanjutan mengharuskan pembudidaya paham terhadap penangan pasca panen, oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran informasi terkait pasca panen sehingga output yang dihasilkan memenuhi standar internasional,
  4. Menjaga stabilitas harga rumput laut yang dipengaruhi oleh pasar dunia, pemerintah harus membentuk lembaga atau wadah yang menjaga lonjakan fluktuasi harga bahan mentah seperti pembentukan koperasi atau unit kerja khusus terkait distribusi pemasaran bahan mentah.

Sementara pada sektor hilir, pengolahan rumput laut yang jauh dari sentra budidaya merupakan hal yang harus segera dicari solusinya. Lokasi pengolahan yang jauh menyebabkan harga pokok produk (HPP) yang dihasilkan menjadi tinggi dimana biaya logistik merupakan komponen terbesar. Hal ini secara langsung akan berimbas pada sektor hulu, dimana sektor hilir akan menekan harga pada pembudiaya. Kecenderungan ini mengakibatkan pelaku usaha lebih memilih menjual bahan mentah (raw material) langsung ke luar negeri dibandingkan diolah di dalam negeri.

Kegiatan penanaman bersama untuk memulai kembali budidaya rumput laut di Desa Lermatang

Aktivitas penanaman bersama untuk memulai kembali kegiatan budidaya rumput laut di Desa Lermatang

Industri pengolahan rumput laut melibatkan lebih banyak kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah dibandingkan pada kegiatan budidaya sehingga sinergitas antar lembaga juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, issue kebijakan bea keluar untuk ekspor rumput laut harus ditelaah sesuai dengan pengembangan industri dalam negeri. Begitu juga issue delisting karagenan pada sumber bahan organik yang ada di Amerika yang hingga saat ini membuat banyak perusahaan penghasil dan pengguna karagenan membatasi jumlah produksi sampai kejelasan kebijakan dikeluarkan.

Hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi dormant dan ragu mengambil langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diharapkan mampu bersinergi mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong produksi rumput laut Indonesia dengan jumlah dan kualitas terbaik serta menjadikan industri rumput laut sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat diambil pada sektor hilir antara lain:

  1. Pemerinta perlu segera merespon dan menjawab issue non-organic pada pengolahan rumput laut menjadi karagenan, diperlukan teknologi pengganti alkali yang biasa digunakan diteknik ATC dengan mengacu pada dasar organik yang diterapkan tanpa menurunkan kualitas rumput laut yang dilihat dari nilai rendemen,
  2. Meningkatkan penyerapan bahan mentah dalam negeri, pemerintah diharapkan mampu mendirikan pabrik pengolahan yang lebih tersebar dan berlokasi dekat dengan sentra budidaya,
  3. Menambah jumlah pabrik olahan akan berdampak meningkatnya hasil produksi olahan di Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan membuat kerja sama antar negara terkait pemanfaatan produk yang dihasilkan,
  4. Memperkenalkan teknologi pengolahahn yang zero waste dan eco-friendly. Sebagai industri, pabrik pengolahan akan menghasilkan limbah (bye products) dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu pengembangan pabrik harus memiliki prinsip zero waste dan eco-friendly sehingga pabrik harus memanfaatkan buangan menjadi produk lanjutan seperti penggunaan limbah untuk pupuk tumbuhan dan lainnya.

Upaya pengembangan rumput laut yang lebih serius oleh pemerintah sangat dinantikan. Petani rumput laut adalah pihak yang harus dilindungi di tengah maraknya praktik kartel yang tak kuasa mereka lawan. Dalam mata rantai perdagangan rumput laut, ada kesan pembiaran dan petani dibiarkan bertarung bebas tanpa ada perlindungan pemerintah.

Mengingat komoditas rumput laut memiliki produksi dan nilai yang cukup besar, maka keseriusan pemerintah kini mesti lebih diperlihatkan. Proses dari hulu ke hilir mesti ditangani secara ketat dengan aturan dan instrumen yang pro terhadap stakeholder dalam negeri. Ini semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan petani rumput laut yang selama ini terombang-ambing dengan sistem yang sulit mereka mengerti. Semoga tindakana konkrit pemerintah secepatnya bisa diambil, agar kegairahan petani rumput laut dapat terus terjaga.

***

Sefti Heza Dwinanti, Peneliti di DFW-Indonesia




Lokakarya Nasional Pulau-Pulau Kecil


“Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar”

 

Pelaksanaan dua tahun Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dengan salah satu misinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran kini perlu dievaluasi. Status dan capaian program memerlukan perluasan implementasi dengan jangkauan, sasaran dan indikator program yang lebih terukur. Hal ini dimaksudkan sebab dalam rentang waktu tersebut, terdapat hambatan dan peluang yang perlu direspon melalui adjustmen skenario dan strategi implementasi pembangunan.

Salah satu perkembangan terkini terkait pembangunan kelautan dan perikanan adalah lahirnya Inpres No. 7/2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan. Inpres ini merupakan salath satu upaya akselerasi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) berbasis pulau-pulau kecil terluar/perbatasan. Seperti diketahui bahwa pulau-pulau terluar memiliki sejumlah potensi perikanan yang selama ini belum dikelola dengan baik. Pada sisi lain, pulau-pulau kecil terluar memiliki keterbatasan berupa kapasitas pengelolaan, kelembagaan ekonomi mansyarakat dan infrastruktur dasar.

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk membangun daerah pinggiran seperti pulau kecil terluar, beberapa hal yang belum mendapat sentuhan pembangunan adalah sarana komunikasi di mana delapan dari 31 pulau terluar sampai saat ini belum mendapatkan akses telekomunikasi. Di samping itu, sentuhan pembangunan desa belum dirasakan sebab alokasi dana desa belum dimanfaatkan secara utuh untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, elektrifikasi yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi produktif bidang perikanan seperti untuk pabrik es dan coldstorage. Kelembagaan eknomomi desa masih sangat lemah di mana dari 40 desa dampingan di 15 kabupaten lokasi program 2016, belum ada satupun yang memiliki BUMDes atau Koperasi. Pemerintahan Jokowi-JK perlu memberikan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

Berdasarkan hal tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema: “Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar”. Acara ini bertujuan sebagai wadah stakeholder dan pemangku kepentingan untuk pertukaran informasi dan gagasan tentang tantangan, peluang dan strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar dan sebagai forum untuk menyusun dan merumuskan agenda dan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk agar semua pihak (pemerintah, swasta dan masayarakat sipil) dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Lokakarya ini akan berlangsung pada tanggal 22-23 November 2016 di hotel Grand Mercure Ancol, dengan menghadirkan pembicara yaitu Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Drs Hadi Prabowo, Bupati Kabupaten Nunukan ibu Asmin Laura Hafid, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Rido Batubara dan Ibu Erna Witolear sebagai pemerhati pembangunan sosial. Adapun moderator lokakarya adalah Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Lokakarya ini akan dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar, private sector, BUMN, donor, perguruan tinggi dan NGO.

Dalam kurun waktu tiga tahun ini (2014-2016), DFW-Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerjasama melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar seperti desalinasi air bersih, PLTS, dan usaha ekonomi produktif. Program ini telah berhasil mengantarkan menguatnya kapasitas masyarakat desa di pulau terluar dalam pengelolaan infrastruktur pedesaan, berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan tersusunya perencanaan desa yang berbasis pulau dengan mengedepankan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Ini merupakan salah satu bentuk atau model praktik cerdas kolaborasi multipihak dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.  Mengingat keterbatasan pemerintah, maka di masa yang akan datang, pengembangan ekonomi pulau kecil terluar memerlukan dukungan BUMN dan sektor swasta. Skema investasi bisnis ataupun kegiatan filantropi perusahaan terutama untuk mendukung aspek pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah juga perlu mengkonsolidasikan menu pembangunan yang sifatnya lintas sektor agar jangkauan program pembangunan di pulau kecil terluar dapat lebih merata.

 

Jakarta, 21 November 2016

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia




‘Mengeroyok’ SKPT Biak


Ambai menyisik ikan kambing

Ambai menyisik ikan kambing

 

Hari masih pagi di utara Papua. Lelaki Ambai menyisik ikan berukuran panjang yang disebutnya Ikan Kambing. Sekali tarik, sesisik berloncatan. Lelaki yang telah 10 tahun berjualan ikan di Pasar Ikan Fandoi itu menyebut bermacam ikan, ada ikan kambing, cakalang, tongkol, tuna, hingga cucut sebagai ikan jualan sejak lama.

Di pagi tanggal 17 Oktober 2016 itu, meski sedang gerimis, suasana pasar ikan terbesar di Kota Biak itu sedang riuh. Mikael, warga lainnya, menunjukkan ikan cucut raksasa yang dibelinya dari nelayan. Pagi itu dia memotong, membelah, mengiris sesuai ukuran jual beli ikan. Satu iris dilego 20 ribu.

“Harganya macam-macam, dari 250 ribu perekor hingga 500 ribu, tergantung ukuran,” balasnya kalem. Orotha, penjual ikan lainnya, mengaku juga sebagai nelayan. Dia menangkap, dia pula yang jual.

“Di sini banyak macam. Ada kambing, ekor kuning, hingga tuna. Saya sama suami yang ke laut. Ada perahu dengan mesin 5 PK,” katanya saat ditemui di depan lapaknya. Edita Moberfo, perempuan asal Supiori yang ada di sampingnya mengaku bahwa Biak terkenal karena ikan kambingnya. “Mari, mari, mari, kambing, kambing,” serunya ke pembeli.

Suasana Pasar Ikan Bosnik

Suasana Pasar Ikan Bosnik

Di waktu yang lain, pada 18 Oktober 2016, ikan-ikan raksasa tergeletak di Pasar Bosnik. Ada kerapu lumpur, ikan kerapu merah hingga tuna. Para penjual mengatakan bahwa ikan-ikan itu datang dari Nusi, Bromsi, Padaido. Ikan-ikan kerapu merah dijual Rp. 50 ribu dan terdiri dari 10 ekor berserak. Ikan kerapu lumpur dijual 200 ribu/perekor.

Nelayan-nelayan Papua dikenal sebagai nelayan kecil yang mengoperasikan pancing dan jaring dengan membawa perahu ukuran di bawah 3 GT. Di tanggul pasar Bosnik, George Faidiban, John Faidiban dan Abdon Wader dari Nusi, Padaido mengatakan ikan-ikan hasil tangkapannya beragam, dari ikan karang hingga ikan tuna. Aktivitas ini telah dilakoni sejak lama. Dari perikanan mereka menghidupi sanak keluarganya. Jika ada yang belum mereka punyai saat ini, maka itu adalah Kartu Nelayan. “Belum ada, kalau mau urus masih bisakah?” kata George.

Biak dan SKPT

Realitas di kampung-kampung nelayan seperti dipaparkan di atas merupakan alas mengapa pemerintah antusias membangun sentra usaha kelautan dan perikanan di Biak Numfor tersebut. Ada potensi perikanan yang besar dan harapan manis di situ—mengirim ikan keluar Papua, domestik dan ke luar negeri tentu akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi ke warga setempat.

Bersama Mikael di Pasar Fandoi

Bersama Mikael di Pasar Fandoi

“Mengapa tak melengkapi dengan sarana prasarana yang memudahkan pengiriman ikan?” Begitu kikira dasar pikir pemerintah. Memang, ini bukan ide baru sebab sebelumnya, perusahaan perikanan besar seperti Jayanti Grup dan perusahaan pengalengan Biak Mina Jaya (BMJ) pernah berjaya di Biak.

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Biak Numfor merupakan alasan mengapa pemerintah pusat menempatkan kabupaten di Papua ini masuk sebagai salah satu dari 15 titik wilayah administrasi kabupaten pulau-pulau terluar Indonesia yang diplot sebagai lokasi pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Kelimabelas lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa inti program ini adalah berjalannya kerjasama investasi ekonomi di lokasi Pembangunan SKPT pada 15 (lima belas) pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia.

Bagi pemerintah, program ini dianggap strategis sebagai jawaban atas Nawa Cita Jokowi-JK yang mengusung misi konektivitas antar pulau dan akselerasi visi kesejahteraan sosial, pengembangan industri perikanan dan perkapalan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Manajer lapangan SKPT yang ditempatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak April 2016, Megareta Tobing mengatakan bahwa sejak bertugas di Biak, informasi pertama yang harus ditindaklanjuti adalah penunjukan Kampung Maraw sebagai lokasi pengembangan SKPT di Distrik Oridek, Kabupaten Biak.

“Master plan SKPT berfokus di situ, di mana di dalamnya dijelaskan rencana pembangunan lokasi dermaga, pabrik ICS (Integtrated Cold Storage),” kata Mega. Menurut Mega, secara umum akan dibagi dua, di sebelah barat akan difokuskan untuk pariwisata bahari dan ke timur melingkupi kegiatan sentra kelautan dan perikanan dengan membangun dermaga, pabrik, perkantoran dan gudang beku (ICS).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan kosong di mana listrik dan jaringan air belum ada. Megareta mengatakan bahwa listrik dan air bersih bukanlah masalah di Biak sebab hingga saat ini, Biak masih surplus listrik hingga 3 megawatt demikian pula sumber air bersih di mana ada titik yang merupakan sumber air pada jarak 2,1 km yaitu di Kampung Linggapia.

Megareta Lubis, Manager Lapangan SKPT Biak

Megareta Lubis, Manager Lapangan SKPT Biak

Sebagai manajer lapangan, target Megareta adalah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah, SKPD, sinkronisai perencanaan, mengawal rencana pendistribusian bantuan KKP, melaksanakan evaluasi beberapa kegiatan dan bantuan yang sudah ada sebelumnya seperti perikanan tangkap, bantuan budidaya ikan dan rumput laut.

“Perencanaan SKPT di Biak Numfor telah disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk memberikan update tentang rencana membangun atau merehabilitasi PPI Fandoi. Pemda telah menunjukkan komitmennya untuk untuk instalasi air,” tambah Mega. Menurut Mega untuk instalasi air sudah di-cover oleh daerah, jadi akan fokus di cold storage saja untuk PPI Fandoi.

Dari pantauan bersama Megareta, ditemukan bahwa PPI tetap menggeliat, seperti disebutkan sebelumnya, meskipun masih relatif terbatas perahu nelayan yang datang. Ikan-ikan di Fandoi dikirim dari Samber, dari Bosnik, dari Biak Timur, dari Yendidori.

Di sekitar Fandoi. Terdapat beberapa pengusaha pengiriman ikan tuna loin. Dua di antaranya adalah Haji Yusuf dan Haji Razak. Mereka adalah pengusaha ikan tuna loin yang berpengalaman.

“Hari ini mengirim ikan tuna loin ke Makassar via Biak sebanyak 3 kodi, masing-masing berukuran 35 kilo, 38 kilo dan 40 kilo,” kata Haji Razak saat ditemui di Kantor Karantina Perikanan Biak, (20/11).

Salah seorang petugas karantina di Biak, Andiu Roni, diperoleh informasi bahwa terkait kebijakan target PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari Kantor Karantina Perikanan Biak telah melampaui target tahunan. Sumber pemasukan tersebut datang dari pelaku usaha seperti Haji Yusuf dan Razak.

“Target Balai Karantina Jayapura (termasuk Biak, di dalamnya) tahun 2016 ini adalah sebesar Rp. 60 juta dan untuk setahun ini telah melampaui hingga 100 juta lebih setahun,” kata Andiu.

Pegawai Karantina Perikanan Biak di lokasi tuna loin Haji Yususf

Pegawai Karantina Perikanan Biak di lokasi tuna loin Haji Yususf

Harapan Para Pihak

Haji Abdul Rahman yang mendapat mandat mengelola SPDN di sekitar dermaga Fandoi mengharapkan dukungan jangka panjang dari pemerintah bagi penyediaan bahan bakar bagi nelayan ini. Pria yang mengaku telah bertemu mantan Menteri Freddy Numbery serta Ibu Susi Pudjiastuti ini mengaku optimis berbisnis BBM ini.

“Kebutuhan BBM nelayan Biak Numfor sangat besar, kami harus percepat selesainya pembangunan SPDN di Fandoi ini,” kata Rahman. Sementara Mikael, penjual ikan di Pasar Fandoi mengharapkan ketersediaan es yang bertahan lama. “Selama ini kita dapat dari es yang tidak tahan lama,” katanya.

Bagi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Biak Numfor, Harun Saman, konsep SKPT yang diketahuinya adalah pemilihan Kampung Maraw sesuai site plan. Dia menyebut bahwa secara prinsip bupati telah setuju dan menyanggupi meski ada perkembangan baru tentang batalnya alokasi dana ke sana untuk pembanguan cold storage.

Megareta dan Haji Abdul Rahman di Kompleks Fandoi

Megareta dan Haji Abdul Rahman di Kompleks Fandoi

Di pikiran Harun, SKPT harus dilihat dari sudut pandang kepentingan daerah, jadi daerahlah yang seharusnya memberikan statement (pernyataan) baik pada proyeksi kegiatan dan penganggaran, kalau daerah tidak dilibatkan maka akan sangat sulit ke depannya. Kebijakan daerah terkait agenda SKPT pasti akan keluar ketika ada catatan plus minus lokasi yang diusulkan. Menurutnya, konsep pengembangan SKPT tak melulu bicara perikanan tangkap tetapi aspek lain seperti pariwisata dan konservasi karenanya harus ditata dengan baik.

Bagi Harun, transformasi SKPT harus mempertimbangkan lokasi-lokasi strategis di Biak Numfor, seperti misalnya bagaimana menjadikan Kampung Bosnik sebagai titik bisnis perikanan domestik, termasuk menjadikannya sebagai pusat ikan-ikan ekspor. Lokasi lain juga demikian, bagaimana perikanan atau kelautan tetapi menjadi dimensi SKPT, ada budidaya, keramba atau usaha perikanan lainnya.

“Apa yang menjadi tujuan SKPT relevan dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia menganggap kegiatan SKPT sangat perlu untuk didukung,” tambah Ervina, anggota grup Whatsapp SKPT Biak dari Bappeda saat ditemui di kantornya, (20/10). Ervina pernah ikut pertemuan sosialisasi SKPT di kantor DKP Biak. Dia datang bersama Sekretaris Bappeda.

Ervina berharap SKPT bisa menampung tangkapan nelayan dan tak perlu lagi menjual jauh ke kota. Hasil tangkapan bisa cepat dimanfaatkan, sehingga nelayan bisa memperoleh modal usaha.

“Setahu saya, sejauh ini SKPT masih tahap survey dan kajian-kajian,” katanya. Namun demikian, Ervina mengatakan bahwa meskipun yang didorong sebagai lokasi sentra adalah Pesisir Maraw namun perlu pertimbangan sebab lokasi tersebut merupakan lokasi eks hotel dan minim sarana prasarana. Belum lagi dengan fungsi lainnya sebagai lokasi wisata. Yang kedua adalah alternatif Kawasan BMJ Karidio yang menurutnya sebagai bekas pabrik ikan namun sempai sekarang masih bersoal dengan status lahan.

Salah seorang staf Bappeda Biak, Karel, mengatakan bahwa untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan ini, terdapat kebijakan daerah yang mempercepat pendirian koperasi. Selain itu di beberapa titik seperti Kampung Samber telah ada rumah produksi pengolahan hasil laut dimana Biak menjadi pusat kegiatan.

Penulis bersama Kadis DKP Biak dan Fasilitator Lapangan Pulau Brass

Penulis bersama Kadis DKP Biak dan Fasilitator Lapangan Pulau Brass

“Dana Otsus mencapai 20-an miliar pertahun dan inilah yang harus dioptimalkan untuk pembangunan aspek kelautan dan perikanan,” kata Karel. Bagi Karel, dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk pengembangan ekonomi masyarakat Biak Numfor.

Mengeroyok SKPT Biak

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igiriza mengatakan bahwa terkait implementasi SKPT, banyak yang telah berubah dibanding rancangan awal. “Sebagai misal, tahun lalu, bantuan ICS direncanakan dari 28 miliar untuk kapasitas 500 namun karena pemotongan anggaran menjadi jadi 12 miliar dengan kapasitas 300 dan kini tinggal satu miliar,” katanya saat ditemui pada tanggal 20/11.

Menurut Effendi, pembangunan ICS tidak bisa dikesankan sebagai egosektoral sebab pembanguan ICS tanpa ada dukungan sarana prasarana lainnya maka itu tidak akan berfungsi. Sembari menunggu perkembangan terbaru, fokus pembangunan saat ini adalah di PPI Fandoi.

Harapan Effendi bahwa implementasi SKPT harusnya saling melengkapi atau saling dukung. Beberapa hal yang berkembang saat ini di Biak Numfor sebagai bagian dari pengembangan SKPT adalah persiapan pengadaan kapal dan kartu nelayan yang masih perlu percepatan dan pembenahan.

“Saat ini memang disadari bahwa master plan masih menempatkan Maraw sebagai lokasi pembanguan namun perlu dipikirkan bahwa pembangunan SKPT tak semata untuk ICS saja namun ketersediaan sarana prasarana lainnya,” katanya.

“Saat ini sedang dijajaki dan dilaksanakan perluasan budidaya air tawar. Ada bantuan pusat dan sedang didata kolam. Ini dibantu pendataan oleh manajer lapangan, mengecek ketersediaan dan kesiapan kelompok penerima bantuan. Hal lain tentang kapal yang sedianya akan disiapkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Menurut Effendi, pengadaan kapal ini harus dilihat pula pada kesiapan nelayan untuk mempunyai organisasi pengelola dalam hal ini koperasi. Koperasi harus disiapkan dengan baik dan tepat, tidak bisa buru-buru hanya untuk menerima kapal. Pengadaan kapal nelayan harus memikirkan pula biaya operasional, diperlukan investasi atau pihak yang bisa mengelola dengan baik.

Suasana di Pantai Maraw

Suasana di Pantai Maraw

“Hal-hal inilah yang harus dipahami oleh pemerintah pusat di Jakarta. Makanya diperlukan pemetaan realitas termasuk pada posisi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang ada,” katanya. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat pada komitmen daerah yang ingin membangun PPI Fandoi yang diindikasikan keluarnya izin operasi bagi pengelola SPDN dari pihak swasta.

Di ujung perbincangan, Effendi mengharapkan bahwa agenda pengembangan SKPT harus bicara sebagai pengembangan kawasan, pihak-pihak lain harus ‘mengeroyok’ lokasi dimaksud sebab konsep SKPT adalah pengelolaan kawasan usaha, master plan harus disiapkan, kapal nelayan, cold storage, penjajakan kebutuhan es dan lain sebagainya. Harusnya bisa diselesaikan tahun depan.

“Bagi saya, kalau bicara SKPT dan orientasinya ekspor maka itu adalah bagaimana kapasitas 16 ton pabrik es naik ke 50 ton, dari kapasitas skala kecil dua ton ke lima ton. Sekarang SPDN sudah ada, dermaga sudah ada, kapalnya jangan terlalu banyak, disesuaikan kapasitas nelayan dan kelembagaannya,” pungkasnya.

Effendi khawatir, kapal-kapal yang diberikan tak maksimal sebab ada pengalaman bantuan kapal dari KKP belum beroperasi karena izin yang belum kelar sementara biaya perawatan dan penjagaan jalan terus.

Seperti Effendi, penulis juga perlu mengingatkan bahwa pengembangan SKPT harus didasarkan pada kapasitas tersedia dan secara perlahan menata kapasitas baru yang dibutuhkan sesuai target program. Perlahan tapi pasti. Bagaimana dengan anda?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Ahli DFW Indonesia

Foto oleh Kamaruddin Azis & DFW Indonesia