Perikanan Buton: Perdagangan Gurita Menurun


Pesisir Kabupaten Buton

Pesisir Kabupaten Buton

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan WPP 713 dan WPP 714 mempunyai potensi perikanan tangkap lestari sebanyak 1.431.069 ton. Kedua WPP tersebut merupakan wilayah Laut Banda dan Laut Flores yang sejak lama telah dimanfaatkan sebagai daerah fishing ground nelayan Buton.

Walaupun dikelilingi WPP dengan potensi lestari tinggi, produksi perikanan Kabupaten Buton pada tahun 2016 hanya mencapai 24.413 ribu ton. Hal ini tidak terlepas dari kondisi armada perikanan yang masih tradisional. Saat ini hanya terdapat 151 armada tuna hand line yang dioperasikan oleh nelayan Buton. Menurut data statistik perikanan Buton tahun 2016, dari 96.648 jiwa penduduk, hanya 8,9% yang berprofesi sebagai nelayan. Ada ketimpangan antara potensi, kapasitas tangkap dan sumberdaya manusia nelayan.

Menurut peneliti Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Subhan Usman, kondisi dan praktik perikanan di Buton menggambarkan adanya gap sekaligus ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan keunggulan sumberdaya perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Buton belum melihat sektor perikanan sebagai sektor unggulan yang perlu dikembangkan untuk menopang kesejahteraan masyarakat nelayan” kata Subhan. Padahal, dengan keunggulan yang ada, butuh konsep pengembangan untuk bisa mengelola potensi perikanan, dengan dukungan pendanaan pembangunan dan tata kelola yang baik.

Subhan menyarankan agar pemerintah Kabupaten Buton perlu menetapkan pengembangkan komoditas tangkap unggulan dan komoditas pendukung. Produksi dan nilai perdagangan ikan tuna, cakalang dan tongkol perlu didukung oleh komdoitas lain seperti ikan kerapu, sunu, kakap, teripang, lola dan gurita. “Fokus ke pengembangan komoditas tangkap yang memiliki nilai ekonomi tinggi” kata Subhan.

Sementara itu fasilitator DFW-Indonesia, yang berpengalaman melakukan pendampingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di beberapa wilayah Indonesia, Laode Hardiani mengatakan bahwa komoditas penting yang menjadi target tangkapan nelayan Buton adalah teripang dan gurita. ‘Walaupun ada indikasi menurun, tapi penangkapan gurita oleh nelayan Buton masih sering dilakukan” kata Laode Hardiani.

Salah satu lokasi penangkapan gurita di Buton ada di Desa Wabula, Kecamatan Wabula. Desa dengan luas 12.000 ha ini memiliki wilayah laut yang dikelola dengan sistim Ombo/Sasi. Areal ombo di Desa Wabula memiliki luas 700x1500m. Wilayah ini dilindungi dengan aturan adat guna memberikan kesempatan bagi biota laut untuk tumbuh.

2

Kondsi Kampung Nelayan di Kabupaten Buton

Menurut Laode Hardiani, nelayan Wabula memiliki cara tersendiri dalam menangkap gurita yaitu dengan menggunakan pancing atau panah dengan menusuk langsug dari lubang/karang dimana gurita tersebut bersembunyi. “Musim tangkap gurita bagi nelayan Wabula dilakukan pada bulan Oktober-Januari” kata Laode. Ukuran gurita yang ditangkap nelayan Wabula rata-rata di atas 0,3 kg. Harga gurita bervariasi yaitu Rp 25.000 untuk gurita ukuran 0,3-0,5 kg, Rp 30.000 untuk ukuran  0,5-1 kg, Rp 35.000 untuk ukuran 1-1,5kg dan Rp 40.000 untuk ukuran 1,5kg. Hasil tangkapan gurita dijual ke pengumpul lokal yang ada di desa dan kemudian oleh pengumpul di jual ke Baubau. Dalam sebulan, seorang pengumpul gurita di Baubau dapat menampung 400-500 kg gurita asal Wabula. Angka ini dirasakan makin menurun setelah tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 1000-1500kg/sebulan.

Potret ini mereflesikan bahwa dengan pola eksploitasi yang berlebihan dan tidak adanya sistim pengelolaan perikanan gurita menyebabkan penuruann populasi gurita di wilayah Kabupaten Buton. “Sistim ombo di Wabula yang diharapkan dapat menahan laju penangkapan gurita ternyata belum cukup kuat” kata Laode Hardiani. Oleh karena masyarakat dan pemerintah desa Wabula perlu merevitalisasi sistim kelola tradisional sumberaya laut untuk lebih memberikan perlindungan bagi biota ekonomis seperti teripang, lola dan gurita.

Hal ini perlu dilakukan agar keberlangsungan hidup gurita sebagai target tangkap nelayan dapat terlindungi. “Caranya adalah dengan memperkuat implementasi sistim pengelolaan tradisional seperti ombo agar dapat memberi manfaat ekonomis, ekologis dan sosial bagi nelayan dan masyarakat desa secara keseluruhan” tutup Laode Hardiani.




Buton Tengah Sebagai Sentra Gurita di Sulawesi Tenggara


Gurita 1

Gurita hasil tangkapan nelayan di Buton Tengah

Buton Tengah merupakan salah satu wilayah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara. Terbentuk berdasarkan UU nomor 15/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah, kabupaten berpenduduk sebanyak 119 ribu jiwa ini mempunyai potensi sumberdaya perikanan meliputi tangkap dan budidaya. Saat ini kegiatan budidaya laut yang berkembang adalah rumput laut dengan produksi 13.966 ton kering pada tahun 2014. Selain rumput laut, komoditas andalan Buton Tengah adalah gurita.

Gurita asal Buton Tengah dikirim ke Kendari untuk selanjutnya di ekspor. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, ekspor gurita beku pada periode Januari-Februari 2017 mencapai 71,86 ton dengan nilai 417,514 ribu dollar AS. Adapun negara tujuan ekspor adalah Amerika dan Jepang. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah perlu menetapkan gurita sebagai salah satu komoditas andalan perikanan.

Peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mengatakan bahwan potensi gurita di Buton Tengah cukup besar tapi belum didukung oleh sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan yang memadai. “Masih dilakukan secara tradisional pada beberapa desa dan terkendala sarana pengolahan seperti cold storage mini atau ice flake” kata Subhan. Minimnya ketersediaan sarana ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Buton Tengah di sektor perikanan. Selain sarana dan prasarana yang terbatas, sistem pendataan produksi dan pemasaran gurita perlu diperbaiki.

Untuk mendukung dan meningkatkan nilai tambah perdagangan komoditas gurita, pemerintah Kabupaten Buton Tengah perlu membangun fasilitas Unit Penolahan Ikan (UPI). Hal ini dimaksudkan agar gurita yang diperoleh nelayan bisa langsung masuk ke tahap pengolahan. Keberadaan UPI diharapkan akan menyerap tenaga kerja bagi kaum perempuan dan ibu-ibu.

Bagi nelayan lokal, gurita kelapa merupakan jenis yang paling sering ditangkap. Periode bulan November-April merupakan masa dimana nelayan Buton Tengah bisa menangkap gurita dalam volume yang banyak. “Dalam satu tahun, hanya lima bulan nelayan Buton Tengah dapat menangkap gurita dalam jumlah yang banyak, istilah nelayan setempat musim gurita,” kata Subhan. Kalender musim secara tradisional selama ini cukup membantu nelayan dalam mengatur pola tangkap sesuai dengan musim.

Gurita 2

Gurita kelapa menjadi tangkapan dominan nelayan di Buton Tengah

Sementara itu, dinamisator DFW-Indonesia di Sulawesi Tenggara, Rivaldy mengatakan bahwa di Buton Tengah sentra nelayan gurita tersebar di tiga kecamatan yaitu Mawasangka Timur, Mawasangka dan Talaga Raya. “Ada lima desa yang selama ini terkenal sebagai nelayan penangkap gurita yaitu Desa Bonemorambe, Desa Terapung, Desa Kokoe, Desa Wulu dan Desa Talaga Besar kata Rivaldy. Pada lima desa tersebut, nelayan sudah terbiasa melakukan penangkapan gurita dengan cara tradisional. Motivasi menangkap gurita karena harga jual yang relatif tinggi. “Pada tingkat nelayan harga gurita berkisar Rp 35.000/kg, sedangkan pada tingkat pengepul harga grade A1 sesebesar Rp 55.000-66.000/kg, sedangkan grade A2 mencapai Rp 45.000-50.000/kg” kata Rivaldy.

Rivaldy mengingatkan agar pemerintah daerah Buton Tengah harus memperhatikan ekspolitasi gurita di Buton Tengah. Apalagi habitat tempat hidup gurita di perairan Buton Tengah akhir-akhir ini makin terancam dengan banyaknya aktivitas pengeboman ikan. “Melihat pola pengeksplotasian yang dilakukan nelayan dalam menangkap gurita, maka habitat dan asosiasi lingkunganya perlu menjadi bahan penting untuk di dikaji” kata Rivaldy. Hal ini dimaksudkan agar upaya eksploitasi gurita dilakukan dalam ambang batas yang dibolehkan, tidak over eksploitasi tetapi berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan.




DFW Indonesia dan BPSPL Makassar Peringati Hari Bumi dengan Libatkan Siswa Sekolah Menanam Mangrove


WhatsApp Image 2018-04-24 at 18.04.51

Minggu (22/04) sebanyak 150 siswa SMK dan Sekolah Dasar memenuhi areal seluas kurang lebih setengah hektar di pantai Desa Rumba-rumba untuk melakukan penanaman mangrove. Mereka hadir sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Bumi tahun 2018 yang diadakan di desa yang terletak di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Sebanyak 350 batang bibit mangrove ditanam dengan melibatkan masyarakat desa.

Dalam keterangannya, fasilitator DFW-Indonesia yang bertindak sebagai koordinator lapangan kegiatan, La Ode Hardiani mengatakan bahwa aksi peringatan ini merupakan bagian dari tradisi DFW Indonesia memperingati hari-hari lingkungan. “Tepat sebulan yang lalu kita gelar peringatan Hari Air di Teluk Jakarta. Acaranya bersih sampah dan juga tanam mangrove. Dan bulan September nanti, seperti tahun lalu kita akan kembali memperingati World Clean up Day,” terangnya.

Menyambung penjelasan Hardiani, koordinator kegiatan Subhan Usman menjelaskan bahwa kegiatan penanaman mangrove dipilih sebagai aksi peringatan Hari Bumi sebab relevansi kegiatan itu dengan Hari Bumi. Menurut Subhan, eksosistem mangrove memiliki setidaknya tiga fungsi, di mana semua fungsi tersebut bersifat esensial.

“Yang pertama, mangrove menempati posisi esensial dalam ekosistem laut karena mangrove memproduksi unsur hara dan jadi tempat berbiak berbagai jenis organisme,” katanya.

“Kedua, mangrove dapat mencegah abrasi dan mengurangi dampak tsunami. Dan ketiga, mangrove sangat penting dalam masalah perubahan iklim. Berbagai hasil penelitian menyatakan hutan mangrove mampu menyerap karbon penyebab pemanasan global setidaknya 5 kali dibanding kemampuan hutan tropis, karenanya dikenal pula dikenal istilah blue carbon,” tambahnya.

“Jadi bisa dibilang, isu mangrove adalah isu masa kini dan masa depan,” tambahnya lagi.

Koordinator nasional DFW-Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan dalam keterangannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah hasil kerja sama organisasinya dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, yang diwakili oleh satuan kerja Kendari. Selain itu, terlibat pula Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Sulawesi Tenggara, serta pihak pemerintah Desa Rumba-rumba.

“BPSPL Makassar menyiapkan bibit. Mereka siapkan 1000 batang, dan siap bekerja sama lebih lanjut. Sisa bibit nanti kita pakai untuk penanaman di desa lain di Teluk Kolono. Desa Awunio,” ungkapnya.

A. Muhammad Ishak Yusma, Kepala Seksi Program dan Evaluasi BPSPL Makassar saat dikonfirmasi menyatakan apresiasinya kepada setiap pihak yang melakukan insiatif yang sama. “Kerja sama seperti ini sangat kami perlukan. Kami dengan keterbatasan waktu dan tenaga membutuhkan pihak lain yang memiliki insiatif serupa,” katanya.

Menyambung keterangan Ishak, Jufri, Koordinator Satuan Kerja Kendari BPSPL Makassar yang hadir dalam kegiatan menyatakan bahwa saat ini misalnya, pihaknya masih membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk memanfaatkan fasilitas pencacah sampah plastik yang saat ini tersedia di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.

Fasilitas itu telah tersedia sejak bulan Januari lalu, tetapi pihak koperasi pengelola fasilitas tersebut masih membutuhkan kerja sama yang lebih luas dengan berbagai stakeholders, termasuk masyarakat luas, untuk mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah fasilitas tersebut. Alat tersebut mampu mengolah sampah hingga 1 ton dalam sehari, sehingga kontribusi masyarakat diperlukan untuk mengotimalkan fungsi alat ini mengurangi sampah plastik.

Adapun Rasyid Rasyiki, staf program Adaptasi dan Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK), sebuah program mengenai kebencanaan dan perubahan iklim yang diselenggarakan melalui kerja sama antara USAID, KLHK, dan Bappenas, yang hadir dalam kegiatan ini menilai bahwa kegiatan bertema lingkungan dengan melibatkan generasi muda adalah tindakan yang perlu direplikasi.

WhatsApp Image 2018-04-24 at 18.06.11

Menurutnya, langkah seperti itu akan menciptakan ingatan di kalangan generasi muda, bahwa mereka pernah melakukan kegiatan seperti itu, dan bahwa mangrove penting dalam isu lingkungan. “Jadi saya kira ini adalah praktik learning by doing untuk anak-anak dan remaja,” katanya.

Acara yang melibatkan sekitar 200 orang ini, dimulai pada pukul 08:00 waktu setempat dan berlangsung selama kurang-lebih dua jam dengan melibatkan berbagai pihak selain para siswa sekolah; pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan para anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) Desa Rumba-rumba yang terbentuk pada September 2017 lalu melalui insiatif program kebencanaan dan perubahan iklim yang disebutkan di atas.




Gurita dan Potensi Bisnisnya


WhatsApp Image 2018-03-21 at 17.49.23

Gurita siap dipasarkan di Pulau Jemaja, Anambas (foto: Kamaruddin Azis)

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa tren nilai ekspor perikanan Januari-November 2016-2017 mengalami kenaikan dengan komposisi; udang 0,53%, tuna-tongkol-cakalang 18,57%, rajungan-kepiting 29,46%, cumi-sotong-gurita 16,54%, rumput laut 23,35%, dan lainnya naik 3,61%.

Menteri Susi Pudjiastuti menyebut potensi laut Indonesia sangatlah besar sebab mempunyai laut terluas di dunia.

Luasnya laut Indonesia juga berpengaruh pada banyak dan beragamnya jumlah ikan di Indonesia yang diminati oleh negara-negara di dunia. Salah satu produk laut yang saat ini diminati oleh banyak negara adalah gurita (octopus).

“Potensi perikanan kita banyak yang lainnya bukan hanya ikan, sekarang kita menduduki ekspor nomor satu untuk gurita,” ujar Menteri Susi di Auditorium Kementerian KKP, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Namun sayangnya lanjut Susi, potensi dan jumlah permintaan ekspor gurita yang begitu tinggi belum mampu diimbangi dengan pemanfaatan produknya secara maksimal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar produk gurita bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Daerah yang berpotensi sebagai penyuplai gurita di Indonesia adalah Anambas dan Natuna. Di Natuna potensinya mendekati angka 40 ton gurita pertahun.

Mengenal Gurita

Gurita adalah biota laut yang masuk kelompok Cephalopoda yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi. Cephalopoda adalah kelas moluska yang mencakup cumi-cumi, sotong, nautilus, dan gurita. Mereka ditandai sebagai berbentuk badan bilateral simetris, memiliki kepala, lengan, dan dalam beberapa kasus, tentakel.

Gurita bisa berkamuflase meniru lingkungan sekitarnya untuk menghindari incaran pemangsa. Bergerak dengan cara menyemburkan air layaknya mesin jet. Masih ingat ketika gurita ‘Paul the Octopus’ dijadikan sumber informasi judi piala dunia tahun 2010 lalu?

Di alam, terdapat sekitar 300 spesies gurita (Octopoda). Spesies tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Cirrina dan Incirrina. Cirrina atau gurita laut dalam memiliki dua sirip di kepala dan cangkang internal kecil.

Yang kedua adalah gurita Incirrina atau gurita bentik mencakup spesies gurita umum yang banyak dikenal dan diperjualbelikan.

Gurita kerap ditangkap untuk digunakan sebagai bahan makanan, dipelihara untuk akuarium. Gurita menjadi ekonomis karena lengan dan beberapa bagian tubuhnya bisa menjadi sumber protein.

Di beberapa negara seperti Eropa, Meksiko, terutama Jepang, gurita adalah bagian utama dari sushi, tempura, takoyaki dan akashiyaki.

Singkat cerita, gurita adalah bahan makanan ekspor sehingga memegang peranan penting juga dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir.

Di beberapa lokasi seperti Anambas, Ranai, Makassar, Sorong, belakangan ini rerata harga gurita adalah Rp. 50 ribu/ekor. Di beberapa tempat harganya malah jauh di bawah terutama yang akses lautnya terbatas seperti Nusa Tenggara atau pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Di pasar internasional, harga gurita bervariasi antara US$ 5-10/kilogram tergantung kualitas dan jenisnya. Dengan harga yang menggiurkan itu, maka jangan heran jika eksploitasinya juga semakin masif.

WhatsApp Image 2018-03-21 at 17.49.47

Gurita di Pasar Ikan Wanci, Wakatobi (foto: Kamaruddin Azis)

Masih Tradisional

Menurut penelusuran penulis, alat tangkap gurita bermacam-macam, ada yang menggunakan bubu, ada pula dengan pancing berikut umpan unik.

Bubu gurita serupa dengan pengoperasian bubu lainnya hanya saja dalam pengoperasian bubu gurita tidak memakai umpan. Pemasangan dan pengangkatan bubu dilakukan setiap hari di pagi hari, namun ada juga yang mengambilnya ketika dua atau tiga hari tergantung lokasi dan musim.

Nelayan di Anambas menggunakan bubu gurita di rataan terumbu pada kedalaman antara dua sampai 30 meter. Beberapa jenis tangkapan yang lazim adalah Octopus oceltus, Octopus vulgaris dan Octopus dofleins.

Selain bubu, nelayan Anambas juga menggunakan pancing dengan umpan serupa kodok dan mempunyai mata kail pada beberapa bagian. Nelayan Anambas seperti di Mubur, membeli umpan aluminium dengan harga beragam, dari harga 300 ribu hingga 500 ribu perbiji dan dapat digunakan berulang-ulang.

Tantangan

Pada beberapa jenis, setelah dibuahi, gurita betina bisa bertelur hingga sekitar 200.000 butir. Bisa lebih bisa kurang, bergantung spesies.

Dengan jumlah telur sebanyak itu maka gurita potensil untuk dibudidayakan atau setidaknya dikontrol dengan baik saat berada di alam. Dengan demikian, eksploitasi yang berlebih sedapat mungkin dihindari dengan tata kelola yang lebih baik.

Tantangan keberlangsungan hidup gurita di laut adalah predator seperti murai, ikan kerapu hingga hiu. Meski demikian, tantangan sesungguhnya adalah manusia yang semakin aktif melakukan penangkapan.

Permintaan gurita di luar negeri karena godaan kelezatannya membuat usaha penangkapannya juga semakin intensif. Diperlukan penanganan, kebijakan hingga penegakan hukum agar gurita tak dieksploitasi secara berlebihan.

Dengan penanganan yang baik, penangkapan gurita tidak boleh merusak karang, tidak boleh membongkar lubang-lubang karang yang merupakan rumah gurita. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada alam saat permintaan di luar negeri semakin besar.

Untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati laut seperti gurita, setidaknya ada tiga aspek yang perlu dibenahi.

Pertama, pentingnya peningkatan pemahaman para pihak terkait perlindungan bagi ekosistem yang merupakan habitat bagi spesies seperti gurita.

Perlindungan bisa dilakukan dengan mengajak para pihak untuk mengetahui daya dukung dan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola bisnis gurita sejauh ini serta mencari tahu gap dalam hal kembang biak dan suplainya ke pasar ekspor. Semakin banyak pihak yang terlibat semakin bagus untuk masa depan gurita.

Kedua, meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut terutama gurita melalui lokasi konservasi, penyiapan pilot project yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penilaian daya dukung dan solusi perencanaan.

Pengawasan multipihak bisa dimulai dengan mengajak otoritas pemerintah setempat dalam menggagas pola kerjasama dan metode pemantauan.

Untuk daerah-daerah potensial seperti Kepulauan Anambas dan Natuna di Kepri, Kepulauan Selayar dan Pangkep di Sulawesi Selatan, Kepulauan Sulu, Morotai atau Halmahera di Maluku Utara hingga Mentawai dan Simeulue di Sumatera merupakan wilayah yang harus diprioritaskan.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah produk gurita dengan memperbaiki tata kelola usaha perikanan. Salah satunya dengan menyiapkan sertfikasi produk yang merefleksikan metode, alat tangkap dan sertifikat ‘anti destructive fishing’.

 

Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia




Kelompok Siaga Bencana, Ujung Tombak Antisipasi Bencana di Teluk Kolono


Sosialisasi dan Kordinasi Kelompok Masyarakat Siaga Bencana

Sosialisasi dan Kordinasi Kelompok Masyarakat Siaga Bencana

Peran serta masyarakat dalam mengantisapi perubahan iklim dan kebencanan kini makin penting. Respon dan tanggap cepat sangat diperlukan jika terjadi situasi emergency dimasyarakat terutama dalam mengahadapi bencana. Untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Siaga Bencana (KSB), program USAID-APIK bekerjasama dengan DFW-Indonesia memfasilitasi pembentukan dan meningkatkan kapasitas KSB Desa Awonio dan Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Upaya peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan tentang aspek-aspek kebencanaan pada kelompok dan masyarakat. Selain itu hal ini bertujuan untuk memperkenalkan (i) konsep bencana, (ii) fenomena perubahan iklim, (ii) konsep dasar tangguh bencana, (iv) peran dan tugas anggota KSB, dan (v) penyusunan Prosedur Tanggap Darurat (PROTAP).

Karakteristik wilayah desa Awonio dan desa Rumba-Rumba sangat rentan dengan bencana hidro-meteorologi seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung, serta ancaman bencana biologi seperti penyakit tanaman. Oleh karena itu kegiatan ini penting diberikan kepada anggota KSB dan masyarakat desa Awonio dan desa Rumba-Rumba. Sebelum kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan, fasilitator DFW-Indonesia dikedua desa tersebut yaitu Laode Hardiani di Awonio dan Miswa di Rumba-Rumba terlebih dahulu telah berhasil memfasilitasi pembentukan KSB. Keberadaan kedua KSB tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang peduli dan terpanggil menjalankan tugas kemanusiaan. “Proses pembentukan KSB desa Awonio dilakukan secara partisipatif dan musyawarah mufakat dan kekeluargaan” kata Laode Hardiani, fasilitator DFW-Indonesia di desa Awonio.

Sementara itu, menurut Kepala Desa Awonio, Arifin, mengatakan bahwa keberadaan KSB dan upaya meningkatkan kapasitas kelompok sangat penting terutama dalam kemampuan teknis anggota kelompok jika terjadi bencana di desa. “Ini proses yang sangat penting dan keberadaan KSB akan sangat membantu pemerintah desa nanti jika terjadi bencana” kata Arifin. Arifin berharap KSB yang telah terbentuk tersebut akan terus aktif meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan agar betul-betul berguna jika terjadi bencana.

Pemetaan Kerentanan Bersama Kelompok Siaga Bencana

Pemetaan Kerentanan Bersama Kelompok Siaga Bencana

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSB Awonio Jaya, Bedu Amin mengatakan bahwa semua anggota kelompok berkomitmen untuk terus memantau perkembangan fenomena perubahan iklim yang terjadi serta potensi bencana yang kemungkinan terjadi di desa Awonio. “Walaupun dianggap sebagai wilayah yang stabil dari ancaman bencana, kami akan tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi dan kejadian bencana” kata Bedu Amin. Bedu Amin sangat mengapresiasi kegiatan ini karena untuk pertama kalinya kelompok siaga bencana diberikan wawasan, keterampilan serta teknik-teknik tindakan pertama melakukan pertolongan dan evakuasi jika terjadi bencana. “Kegiatan ini memberi wawasan baru bagi kami anggota kelompok dan ini pasti bermanfaat dimasa yang akan datang” kata Bedu amin.

Bedu Amin juga memberikan gambaran dampak dari perubahan iklim yg dirasakan masyarakat desa Awunio. Akibat dari perubahan iklim selain memberikan ancaman bencana banjir, juga berdampak pada munculnya berbagai penyakit pada tanaman, tidak terkecuali pada tanaman perkebunan seperti penyakit busuk buah pada tanaman jambu mete dan kakao.

Pada tahun ini harapan masyarakat desa Awonio untuk memetik buah jambu mete dengan jumlah banyak akhirnya pupus karena ratusan hektar tanaman unggulan mengalami gagal panen akibat hujan yang mengguyur hingga menyebabkan bungga jambu mete menjadi rusak serta gagal mengeluarkan buah. Para petani hanya bisa pasrah. “Kami tidak tahu mau berbuat apa lagi sebab itu merupakan mata pencaharian kami” keluh Bedu Amin. Gagal panen yang dialami petani jambu mete dalam beberapa tahun belakangan ini mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta.

Bedu Amin yang kini berusia 50 tahun, menceritakan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, dia menghabiskan waktu bekerja di kebun serta merasakan bagaimana ‘nikmatnya’ menjadi petani. Dulu hasil panen sangat melimpah dan menopang kehidupan keluarganya, namun akhir-akhir ini hasil panen perkebunan jauh menurun. Bankan komoditi kakao yang dulu menjadi salah satu komoditi unggulan masyarakat desa Awonio, sekarang hampir punah akibat serangan hama sehingga tanaman kakao banyak yang mati. Dari pengalaman ini itulah, Bedu Amin termotivasi untuk bergabung menjadi anggota Kelompok Siaga Bencana di desa Awonio.

Desa Awonio adalah salah satu dari 10 desa yang ada di sekitar kawasan Teluk Kolono. Desa Awonio memiliki jumlah penduduk sebesar 526 jiwa atau sekitar 142 KK. Memiliki potensi sumberdaya pertanian seperti kopra, jambu mete, kakao dan merica. Keberadaan KSB diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

DFW-Indonesia adalah organisasi perkumpulan yang banyak melakukan upaya pendampingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengelola sumberdaya laut serta aktif melakukan advokasi terhadap regulasi dna kebijakan kelautan di tingkat nasional. USAID-APIK adalah program donor USAID yang membantu pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim dan ketangguhan di 3 wilayah yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku.




Masyarakat Teluk Kolono Mengantisipasi Perubahan Iklim


Kondisi lingkungan dan panorama alam Teluk Kolono, Konawe Selatan (DFW-Indonesia)

Kondisi lingkungan dan panorama alam Teluk Kolono, Konawe Selatan (DFW-Indonesia)

 

Ancaman dan dampak perubahan iklim kini demikian nyata dan ada di depan mata. Tidak terkecuali bagi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang berpotensi terancam adalah kawasan Teluk Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Teluk Kolono prospektif berkembangan jika dikelola dengan baik karena memiliki potensi perikanan budidaya laut dan tambak,  perikanan tambak dan pertanian dengan komoditas jambu mete dan kopra.

Berdasarkan hal tersebut, DFW-Indonesia bekerjasama dan dengan dukungan program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)-USAID, mengimplementasikan Program Pembangunan Ketanguhan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim.

Progam ini dilaksanakan di tiga desa di kawasan Teluk Kolono yaitu Desa Awunio, Desa Rumba-Rumba dan Desa Batu Jaya melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang siaga terhadap perubahan iklim dan bencana

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui penyediaan data, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menghasilkan rencana pembangunan desa yang pro dan sensitif terhadap perubahan iklim. “Program ini dilakukan secara terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program berbasis kelompok dan desa agar pemerintah dan masyarakat memiliki sensitivitas terhadap isu perubahan iklim dan bencana yang terjadi di lingkungan mereka” kata Abdi.

Untuk mendukung implementasi program, DFW-Indonesia menempatkan tiga orang fasilitator lapangan dan program officer di Teluk Kolono. Tim fasilitator ini akan bekerja bersama masyarakat dalam melakukan assessment dan penyusunan rencana aksi  masyarakat dengan tujuan meningatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan hasil assessment sementara terhadap kerentanan masyarakat di tiga desa tersebut, terdapat beberapa ancaman perubahan iklim dan bencana yang berhasil diidentifikasi dan perlu diantisipasi. “Terkait ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, terdapat dua dimensi pengukuran yaitu tingkat dampak dan tingkat probabilitas” kata Abdi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tiga desa dalam kawasan Teluk Kolono diperkirakan akan berdampak pada terjadinya banjir, gemba bumi dan abrasi. Sementara dari aspek probabilitas berpotensi terjadi angin kencang,  gelombang tinggi dan bajir rob.

Pertemuan masyarakat dalam rangka studi tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana (DFW-Indonesia)

Pertemuan masyarakat dalam rangka studi tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana (DFW-Indonesia)

Sementara itu, Program Officer DFW-Indonesia Subhan Usman mengatakan bahwa kawasan Teluk Kolono memiliki sumberdaya perikanan dan pertanian yang membutuhkan intervensi pengelolaan yang saling mendukung antar berbagai sektor. “Teluk ini masih alami dan berpotensi dikembangkan menjadi sentra budidaya perikanan dan konservasi” kata Subhan.

Namun demikian, upaya mengoptimalkan pengelolaan Teluk Kolono menghadapi tantangaan dengan kejadian perubahan iklim yang kini mengancam aktivitas masyarakat. “Menurut pengakuan masyarakat Rumba-Rumba, sekitar lima tahun lalu Teluk Kolono pernah booming kegiatan budidaya rumput laut dan lobster, namun kemudian berhenti karena kematian yang dialami oleh lobster dan rumput laut” kata Subhan. Hal ini masih perlu dilakukan pengecekan dan penelitian lebih lanjut, apakah kejadian tersebut disebabkan oleh fenomena alam seperti kenaikan suhu air laut secara ekstrim atau karena adanya buangan limbah dari aktivitas di darat yang menyebabkan turunnya kualitas periaran Teluk Kolono.

DFW-Indonesia merupakan lembaga penerima grantee dari program APIK-USAID di Sulawesi Tenggara akan bekerjasa bersama masyarakat di tiga desa dan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk fokus membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Salah satu aspek yang akan menjadi fokus intervensi adalah penyusunn dokumen perencananan desa yaitu RKPDes dan APBDes agar lebih pro terhadap perubahan iklim. “Nantinya kegiatan pemberdayaan pesisir akan menjadi prioritas rencana aksi, tentunya dengan mempertimbangkan jenis usaha yang tahan terhadap perubahan iklim” kata Laode Hardiani, fasilitator DFW-Indonesia untuk program APIK-USAID yang bertugas di Desa Awunio, Kecamatan Kolono.




Struktur Armada Perikanan Tangkap Indonesia didominasi Skala Kecil


Armada tangkap nelayan Anambas. (foto: DFW-Indonesia)

Armada tangkap nelayan Anambas. (foto: DFW-Indonesia)

JakartaDFW-Tekad pemerintah Indonesia memerangi IUU fishing dari pihak luar mesti dibarengi dengan tindakan membenahi tata kelola dan manajemen perikanan dalam negeri.

Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah ketimpangan struktur armada perikanan, dimana kapal ukuran kecil di bawah 10 GT masih mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia. Masalahnya, pemerintah tidak mewajibkan kapal ukuran 10 GT melakukan registrasi dan mengurus izin. Tanpa pengaturan, hal ini berpotensi merusak upaya mewujudkan praktik perikanan berkelanjutan yang dikampanyekan sendiri oleh pemerintah Indonesia.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengatakan bahwa berdasarkan data profil armada tangkap, dalam periode tahun 2013-2014 terjadi penurunan jumlah armada ukuran di bawah 10 GT dari 198.297 unit pada tahun 2013 menjadi 194.867 unit pada tahun 2014.

Walaupun demikian, jenis dan jumlah kapal ukuran ini mendominasi armada tangkap di Indonesia. “Struktur armada tangkap didominasi kapal ukuran di bawah 10 GT yang menurut UU no 7/2016 masuk dalam kategori nelayan kecil” kata Abdi.

Armada yang demikian banyak ini kemudian diberikan kemudahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membebaskan pengurusan izin dalam melakukan penangkapan ikan.

Kondisi struktur armada yang didominasi oleh nelayan kecil dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan kemudahan dengan tidak mewajibkan pengurusan izin kapal mesti diantisipasi dampaknya oleh pemerintah. Hal ini untuk tidak menimbulkan implikasi negatif pada praktik perikanan tangkap di Indonesia.

“Ketiadaan izin bagi kapal kecil akan berkonsekuensi pada sulitnya melakukan traceabilty hasil dan lokasi tangkapan serta berpotensi berkontribusi pada terjadinya overfishing” kata Abdi.

Dampak lanjutan yang ditimbulkan jika pendataan perikanan skala kecil ini jika tidak dilakukan dengan baik adalah terjadinya bias dalam perhitungan MSY yang kini dilakukan setiap tahun oleh KKP.

Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan, ikan yang ditangkap oleh nelayan kecil masuk kategori unreported.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Nilmawati mengatakan agar Kementerian Kelautan da Perikanan mesti menyiapkan instrumen pengelolaan perikanan untuk mempermantap pelaksaan sistem kuota tangkap sesuai renstra KKP. “Pada semua lokasi pendaratan ikan, KKP harus menempatkan operator dan sistem pendataan yang handal agar bisa men-trace kegiatan penangkapan skala kecil sampai pada fishing ground mereka” kata Nilmawati.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik, apakah KKP akan menempatkan nelayan skala kecil di dalam sistem kuota yang diberlakukan?

Menurut Nilmawati, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mencari cara dan tidak menganggap enteng keberadaan nelayan kecil sebab daya jelajah mereka menangkap ikan sudah demikian maju.

“Kemampuan menangkap ikan nelayan kecil sudah sangat jauh, tidak saja pada zona tradisional tapi juga bisa menembus perairan perbatasan seperti Australia dan Malaysia” kata Nilma. Tanpa sistem pemantauan dan pengawasan, keberadaan nelayan kecil yang melintas batas akan mencoreng wajah Indonesia yang kini sedang memimpin perang terhadap IUU Fishing.




Kenapa Percepatan Industrialiasasi Perikanan Nasional Harus Dievaluasi?


Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay)

Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay Indonesia)

Penerbitan Peraturan Presiden No.3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional dinilai sejumlah kalangan memicu pro dan kontra di kalangan pelaku usaha industri perikanan dan kelautan. Perbedaan pandangan tersebut, karena peraturan tersebut dinilai bisa memicu ke arah positif dan juga sebaliknya.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan, harus ada evaluasi dan sekaligus melakukan kajian ulang atas pemberlakuan Perpres tersebut. Penyebabnya, karena sejak diterbitkan pada awal Januari 2017 hingga sekarang, perpres tersebut belum bisa efektif mengakselerasi pembangunan industrialisasi perikanan.

“Padahal, Perpres tersebut merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi implementasi Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan,” ucap dia di Jakarta pekan lalu.

Menurut Abdi Suhufan, Perpres yang sudah diterbitkan itu memuat 5 program dan 27 kegiatan yang di dalamnya memberi mandat dan penugasan kepada 20 Kementerian, Badan Informasi Geospasial, TNI/Polri dan Pemerintah Provinsi untuk saling bersinergi melaksanakan rencana aksi industrialisasi perikanan nasional.

Dengan penugasan tersebut, Abdi menilai, seharusnya program percepatan bisa berjalan lancar dan cepat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Perpres justru menemui sejumlah hambatan seperti adanya ego sektoral antar kementerian, berkurangnya anggaran pemerintah untuk membiayai industri perikanan dan masih minimnya realisasi investasi industri perikanan oleh pihak swasta.

Abdi menyebut, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi Perpres No.3/2017, mengingat APBN 2018 akan segera ditetapkan. Selain itu, dengan evaluasi, Pemerintah bisa mengetahui perkembangan dan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut.

Lebih jauh Abdi mengatakan, belum efektifnya Perpres No.3/2017, bisa dilihat dari rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 untuk membangun sentra kelautan dan perikanan (SKPT) di 12 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana pembangunan tersebut, faktanya tidak semuanya terakomodir dalam Perpres No.58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Hanya SKPT Talaud yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional, ini menyebabkan daya dorong dan percepatan pembangunan SKPT tidak terlalu kuat,” sebut dia.

Selain contoh di atas, Abdi Suhufan mengatakan, bukti lain masih belum efektifnya pelaksanaan Perpres No.3/2017 adalah masih adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Fakta itu menyebabkan belum selesainya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut.

sentar-kelautan-dan-perikanan-skpt-kkp-2016-2017

Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)

Adapun, 3 RPP yang dimaksud adalah RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RPP tentang Perencanaan Ruang Laut dan RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional. Keberadaan RPP tersebut menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha dan investasi sesuai dengan peruntukan ruang yang dialokasikan oleh Pemerintah.

“Ada hambatan sektoral antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kewenangan kedua instansi sehingga ke-3 RPP tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini,” jelas dia.

Pengadaan Kapal

Berkaitan dengan pengadaan 4.787 kapal berukuran di bawah 3 gros ton (GT) yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan 12.536 kapal di atas 30 GT oleh swasta, DFW Indonesia memprediksi kalau pengadaan yang ditarget pada 2019 itu tidak akan terwujud.

Peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mencatat, berdasarkan pengalaman pengadaan kapal oleh KKP pada dua tahun terakhir, target pengadaan oleh Pemerintah dan Swasta dalam waktu bersamaan, pesimis bisa berjalan baik. Meskipun, kata dia, usaha perikanan tangkap terbuka lebar untuk investor dalam negeri karena sektor tersebut sudah masuk dalam daftar negatif investasi (DNI).

“Tahun lalu hanya ada sekitar 1300-an kapal ikan yang dibangun oleh swasta dan perorangan yang mengajukan izin baru ke KKP. Artinya terdapat tantangan untuk membuat agar usaha perikanan tangkap dalam negeri menjadi bergairah dan menarik swasta untuk berinvestasi,” jelas dia.

Sehubungan dengan hal tersebut, DFW-Indonesia meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanan Perpres No.3/2017.

Adapun hal yang perlu dievaluasi adalah melakukan identifikasi hambatan pelaksanaan Perpres, menyusun rencana dan target tahunan yang lebih rinci bagi setiap Kementerian, serta memberikan prioritas penyelesaian regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan industrialisasi agar memberikan kepastian usaha bagi stakeholders perikanan.

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Jepang di Pulau Terluar

Sementara itu, 6 lokasi pembangunan SKPT di Sabang (Aceh), Natuna (Kepulauan Riau), Morotai (Maluku Utara), Saumlaki dan Moa (Maluku), serta Biak (Papua) dipastikan mendapat hibah pembangunan fasilitas fisheries community dari Pemerintah Jepang. Kepastian itu didapat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi awal pekan ini di Jakarta.

Menurut Susi, pembangunan di enam lokasi SKPT, merupakan implementasi dari kerja sama dengan Jepang dalam memastikan pembangunan di bidang perikanan dan juga keamanan laut, termasuk free navigation di wilayah laut Indonesia.

“Saya berharap pembangunan 6 pulau terluar ini nantinya akan dibantu lagi menjadi 60 pulau terluar. Saya harapkan ini nanti menjadi PR kita bersama,” ujar dia.

Susi mengatakan, jika Indonesia memiliki 60 coastal radar yang tersebar di pulau-pulau terluar Indonesia, maka laut Indonesia akan menjadi aman. Jika itu terwujud, maka manfaatnya akan dirasakan oleh negara-negara Asia lain.

Di saat yang sama, Hiroto Izumi mengatakan, Jepang sangat menghargai peran aktif Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan global. Untuk itu, kedua belah pihak telah menyepakati beberapa paket kerja sama.

“Pentingnya poros maritim dunia dianjurkan Presiden Joko Widodo, Jepang bekerja sama erat dengan Indonesia, dan mempertimbangkan kesempatan kerja sama dengan kecepatan luar biasa. Kami melaksanakan dengan cepat dan berurutan dari proyek yang tersedia dengan menggunakan berbagai upaya termasuk kerja sama pendanaan dan kerja sama teknologi,” ungkap Izumi.

Izumi mengatakan, kedua negara sudah menyadari betapa pentingnya memperkuat fasilitas infrastruktur, meningkatkan keselamatan, dan mempromosikan industri maritim kawasan, termasuk pembangunan pulau-pulau terluar sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral.

“Ini sejalan dengan kepentingan kedua negara untuk memelihara dan mempromosikan laut yang bebas, terbuka, dan stabil untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dan masyarakat internasional sebagai negara maritim,” ungkap dia.

Untuk itu, menurut Izumi, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama di beberapa bidang, seperti ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan produk perikanan, pemberantasan IUU Fishingdan fisheries crimes dan pengembangan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan, serta penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Selain itu, Izumi menambahkan, kerja sama juga akan dilakukan dalam konstruksi kapal pengangkut ikan untuk memperlancar konektivitas produk perikanan dari pulau-pulau terluar ke pasar, peningkatan kemampuan pengawasan perikanan di sekitar enam pulau terluar dengan menggunakan teknologi Jepang, konstruksi kapal-kapal pengawas dan kapal serbaguna (multipurpose), dan penyusunan proyek kelautan dan perikanan dengan menggunakan teknologi antariksa.

(sumber berita)

 

 




SKPT Saumlaki: Terkendala Komitmen Daerah dan Perlu Rekayasa Sosial


IMG-20170518-WA0123

Kegiatan budidaya rumput laut di Desa Lermatang, Maluku Tenggara Barat.

Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki dalam dua tahun ini belum tunjukan hasil nyata. PPI Ukurlaran yang menjadi pusat SKPT Saumlaki sampai saat ini belum beroperasi. Padahal dalam periode 2005-2010 PPI Ukurlaran sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 26 miliar APBD. Sementara KKP sendiri tahun ini hanya anggarkan Rp 6 miliar dan tahun 2016 lalu tidak lebih dari Rp 6 miliar. Penyebab utama belum berkembangnya SKPT Saumlaki karena ketiadaan prioritas program dan fokus intervensi SKPT, lemahnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta konsentrasi nelayan yang tersebar pada beberapa titik.

Selain itu KKP juga gagal melakukan pemetaan tentang kapasitas nelayan di Saumlaki yang jumlahnya hanya 9.597 jiwa atau 8,6% dari jumlah penduduk yang mencapai 110.425 jiwa.  “KKP perlu segera menyusun bisnis proses yang menggambarkan status kegiatan, status infrastruktur yang sudah terbangun, memetakan gap yang ada, kapasitas produksi, pembiayaan usaha dan pasar terhadap komoditas andalan SKPT Saumlaki” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Selain itu, desain PPI Ukurlaran perlu direvisi bukan saja sebagai pusat produksi dan distribusi hasil laut tetapi juga sebagai pusat kuliner dan wisata baru di Saumlaki.

Laut Saumlaki sebenarnya kaya akan potensi ikan. Terletak pada WPP 718 dan 714 potensi ikan di laut sekitar Maluku Tenggara Barat diperkirakan mencapai 2,4 juta ton. Pada tahun 2015 produksi dan nilai perikanan tangkap Maluku Tenggara Barat hanya sebesar 9.425 ton atau Rp 125 miliar. Selain produk tangkap, Saumlaki memiliki catatan hasil produksi rumut laut kering sebesar 10.714 ton dengan nilai Rp 96 miliar. Kekayaan laut ini berbanding terbaik dengan jumlah orang miskin di Maluku Tenggara Barat yang mencapai 28,58%. “Membangun SKPT Saumlaki sangat penting untuk merubah paradoks yang berkembang saat ini yaitu kemiskinan masyarakat di tengah kelimpahan sumberdaya ikan” kata Abdi.

Menurut rencana, KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk membangun SKPT Saumlaki pada tahun 2018 yang akan datang. Untuk akselerasi SKPT Saumlaki, KKP sebaiknya tidak hanya fokus ke penyediaan infrastruktur perikanan tetapi juga melakukan rekayasa sosial, terutama untuk meningkatkan jumlah nelayan, dan membentuk organisasi nelayan yang kuat. “Perlu membuka opsi untuk mendatangkan nelayan dari luar Saumlaki dengan persiapan sosial yang matang terkait dengan pemukiman dan proses transformasi sosial dengan masyarakat lokal agar tidak timbulkan konflik” kata Abdi. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan skill, kemampuan dan etos kerja nelayan lokal Saumlaki agar dapat meningkatkan hasil tangkapan.

IMG-20170102-WA0015

Pembinaan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Desa Lermatang.

Selain fokus pada perikanan tangkap, program SKPT Saumlaki perlu mengintervensi peningkatan produksi dan pengolahan rumput laut. Produksi rumput laut MTB merupakan terbesar ke-3 di Provinsi Maluku setelah Tual dan Maluku Barat Daya. Intervensi rumput laut dilakukan melalui sinergis dengan Kementerian Desa yang mulai tahun ini melaksanakan Program Aquaculture Estate dengan anggaran Rp 16 miliar untuk kembangkan rumput laut.

Terdapat pabrik pengolahan rumput laut (chip) di Desa Lermatang, Saumlaki yang dibangun oleh Kementerian Desa pada tahun 2010 namun sejak dibangun sampai saat ini belum juga beroperasi. Untuk atasi hal ini, integrasi program menjadi kunci keberhasilan. “KKP, Kementerian Desa, Pemda Maluku dan Pemda Maluku Tenggara Barat mesti duduk dalam satu meja bundar untuk menyusun tabulasi masalah serta rencana aksi dalam membangun SKPT Saumlaki dengan mempertimbangkan semua aspek modalitas pembangunan yang ada saat ini” kata Abdi. Hal ini mengingat Saumlaki merupakan daerah perbatasan yang memiliki makna dan berperan penting dalam kacamata geo-strategis, geo-ekonomi maupun geo-politik bagi negara dan bangsa Indonesia. [dfw]




Penghematan Anggaran KKP, Proyek Sentra Perikanan Terpadu Terancam


PPI Dagho1

Proses pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Perikanan Dagho, Sangihe 2016 lalu (dokumentasi DFW-Indonesia)

Jakarta- Proyek Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Pasalnya, KKP memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran SKPT sebesar Rp 114 miliar. Anggaran SKPT yang semula Rp 771,8 miliar berkurang menjadi hanya Rp 657,8 miliar. Ada delapan lokasi SKPT yang mengalami pengurangan anggaran dari 12 lokasi yang akan dibangun tahun ini. Pengurangan ini merupakan implikasi dari penghematan dan efisiensi anggaran yang disepakati antara KKP dan DPR dalam RAPBN-P 2017.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pengurangan alokasi anggaran ini menunjukkan ketidaksiapan perencanaan SKPT oleh KKP sehingga pembangunan infrastruktur vital yang mendukung industrialisasi di daerah pinggiran menjadi terlambat. “Problem perencanaan teknis akhirnya mengaburkan tujuan besar program ini untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran” kata Abdi. Pihak KKP mengajukan penghematan anggaran termasuk SKPT karena alasan ketidaksiapan lahan serta belum selesainya perencanan teknis seperti DED dan Amdal di beberapa lokasi seperti Biak, Mimika, Saumlaki, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Seharusnya hal-hal mendasar seperti itu sudah diselesaikan sejak tahun pertama proyek ini akan dijalankan pada tahun 2015 lalu.

Akibat kebijakan penghematan ini menyebabkan rencana pembangunan gudang beku di Mimika dan Integrated Cold Storage (ICS) di Saumlaki masing-masing 200 ton senilai Rp 20 miliar menjadi batal. Padahal di satu sisi, KKP telah memberikan izin kepada 30 kapal ikan ukuran di atas 30 GT asal Indramayu untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura. “Gagalnya pembangunan unit pengolahan ikan di Mimika dan Saumlaki akan timbulkan masalah hasil tangkapan ikan yang tidak bisa langsung diolah” kata Abdi. Biaya logistik tidak akan bisa ditekan jika unit pengolahan tidak terbangun di lokasi SKPT.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsisten merencanakan dan melaksanakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai manivestasi membangun Indonesia dari pinggiran. “Pembangunan Indonesia bukan hanya Jawa, tapi juga membangun daerah pinggiran yang punya potensi perikanan tapi tidak memiliki infratruktur pendukung, termasuk nelayan miskin yang masih banyak” kata Widya. Apalagi Proyek SKPT telah ditetapkan dalam Perpres 16/2017 Kebijakan Kelautan Indonesia sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

DFW-Indonesia menyarankan agar Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek SKPT. Hal-hal yang menjadi pokok evaluasi yaitu terkait upaya meningkatkan kualitas perencanaan teknis agar lebih matang pada tahun 2018, meningkatkan koordinasi dengan daerah lokasi SKPT dan membentuk tim kerja yang solid untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan proyek SKPT. [dfw]




Basmi IUU Fishing Menuju Perikanan Yang Berkelanjutan


(sumber gambar: maritime-executive.com)

(sumber gambar: maritime-executive.com)

 

IUU Fishing adalah permasalahan serius yang bukan hanya merugikan perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia, merusak upaya-upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing juga adalah salah satu bentuk ancaman kedaulatan negara. IUU Fishing adalah terminologi umum yang digunakan dunia international terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan baik di laut lepas maupun diperairan teritorial sebuah negara.

Walaupun akar permasalahan nya adalah illegal fishing, namun International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) yang di adopsi dalam  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2012,  mendefinisikan kejahatan dalam dunia perikanan ini ke dalam tiga konsep yang berbeda; Illegal fishing (I) yaitu operasi penangkapan ikan yang melanggar hukum baik dari negara setempat jika dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun dari regional management organizations (RFMOs) jika dilakukan di laut lepas, unreported (U) adalah penangkapan yang tidak dilaporkan atau keliru terlaporkan, sedangkan unregulated (U) adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur bisa atau kegiatan perikanan yang dilakukan di area yang belum memiliki upaya-upaya pengelolaan and konservasi perikanan.

Meningkatkan Efektifitas Membasmi IUU Fishing

Praktik IUU Fishing yang sangat masif dan merugikan negara di masa lalu membuat pemerintah saat ini menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang juga masif bahkan tergolong keras bertujuan menciptakan efek jera. Beberapa media negara tetangga bahkan menilai bahwa langkah Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan IUU Fishing adalah sangat keras, tradisional (seperti penenggalaman kapal asing), menunjukkan Indonesia sebagai negara baru yang sombong dan bahkan tidak sesuai dengan spirit ASEAN yang mengutamakan dialog dan kompromi. Seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertujuan sebagai shock therapy yang diharapkan dapat menghasilkan efek jera bagi para pelaku IUU Fishing selama ini di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan menguatkan perkataan Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal telah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Buku Refleksi 2016 dan Outlook 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kapal ikan asing (KIA) dari 84 kapal di tahun 2015 menjadi 140 di tahun 2016 yang berhasil ditangkap.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengurangan Jumlah kapal illegal fishing yang ditemukan di pangkalan PSDKP di Bitung.  Peningkatan jumlah KIA ini dapatkah diinterpretasi sebagai bentuk peningkatan keberhasilan operasi penangkapan? Ataukah kebijakan baru pemerintah dalam memberantas Illegal fishing ini belum berhasil mencapai tujuannya: meningkatkan efek jera? Jadi efektifkah kebijakan-kebijakan ini dalam menghasilkan efek jera sehingga perikanan kita sekarang dapat dikategorikan lestari?

Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian IUU Fishing di Indonesia.

Pertama, polemik ketidakjelasan perbatasan dengan negara tetangga dapat menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menegosiasikan penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga sejak tahun 1969, namun hingga kini beberapa segmen perbatasan masih menjadi perdebatan. Polemik Laut China Selatan misalnya,  diklaim Indonesia sebagai wilayah ZEE di sekitar perairan Pulau Natuna overlap dengan klaim China atas wilayah 9 dash line-nya.

Perselisihan wilayah perbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing. Hal ini dikarenakan klaim terhadap fishing grounds yang sama menyebabkan ketidakjelasan antara legal dan illegal fishing grounds bagi nelayan setempat.  Insiden tertangkapnya kapal penangkap ikan China, Kwey Fey yang beroperasi ilegal di perairan ZEE Indonesia bulan Maret 2016 lalu misalnya bisa saja akan terjadi kembali jika permasalahan perbatasan ini tidak terselesaikan.

Kedua, ketiadaan kerjasama dengan negara tetangga terkait upaya pengelolaan stok ikan bersama. IUU Fishing adalah permasalahan bersama negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik perikanan yang hampir sama: didominasi perikanan tradisional skala kecil dengan implementasi instrumen-instrumen pengelolaan perikanannya yang lemah seperti sistem registrasi kapal perikanan yang kurang efektif menjadi alat bagi negara mengontrol kegiatan penangkapan ikan warga negaranya, lemahnya kapasitas negara dalam kegiatan monitoring, control and surveillance (MCS) serta lemahnya informasi (scientific data) mengenai kondisi status stok ikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan operasi penangkapan lintas perbatasan dengan mudah.

Negara-negara ASEAN sejak lama telah memulai kerjasama dalam sektor perikanan yang terwujudkan dalam kegiatan-kegiatan joint MCS sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing. Namun pembahasan kerjasama mengenai pengelolaan stok ikan bersama sepertinya jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masing-masing negara masih cenderung enggan mengontrol daya penangkapan ikannya yang memicu eksploitasi berlebih serta mengancam sumberdaya perikanan yang ada. Kerjasama perikanan regional dalam bentuk joint MCS yang diperkuat dengan kerjasama regional pengelolaan stok ikan bersama akan mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud.

Ketiga, upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dapat terhambat dengan kurang memadainya kapasitas MCS yang dibutuhkan untuk mengamankan 5.8 milliar km2 laut Indonesia.  Dalam laporan Refleksi 2016 dan Outlook 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 terdapat 35 kapal pengawas perikanan, 1 unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan 109 unit speedboat pengawasan. Jumlah ini tentu saja masih kurang memadai dibandingkan besaran luas laut Indonesia. Kurang kuatnya armada pengawasan kita menjadikan kebijakan-kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Lemahnya armada pengawasan ini berpotensi membuat aparat penegak hukum cenderung tebang pilih, berani terhadap kapal-kapal yang lebih kecil (atau dari negara-negara yang kurang kuat) namun lemah terhadap kapal-kapal yang berasal dari negara besar seperti China. Hal ini terlihat dari pembiaran kapal penangkapan ikan China, FU Yuan Yu 80 yang beroperasi ilegal di lepas pantai utara Jakarta pada Februari 2015 oleh TNI Angkatan Laut. Sejak Desember 2014, TNI Angkatan Laut telah mencoba menangkap 22 kapal pelaku illegal fishing, namun hanya sekitar 8 kapal saja yang benar-benar tertangkap. Penambahan kapasitas pengawasan menjadi krusial jika tidak kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing hanya akan terlihat tidak lebih sebagai ajang penunjukkan kekuatan.

Keempat, lemahnya koordinasi dan harmonisasi antar institusi pemerintah dapat mempengaruhi upaya pemberantasan illegal fishing. Implementasi penerapan logbook perikanan yang diatur oleh Kepmen KP No. 3 tahun 2002 dan Permen KP No. 18 tahun 2010 yang baik misalnya, dapat digunakan sebagai tool bagi Kementerian Keuangan dalam memvalidasi data hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.Logbook adalah laporan harian yang memuat semua informasi kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nakhoda seperti jumlah tangkapan, alat tangkap, daerah penangkapan, jenis dan jumlah upan yang digunakan hingga banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dalam satu trip penangkapan.

Koordinasi yang kuat antar dua kementerian ini akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab logbook untuk senantiasa meningkatkan kevalidatisan logbook ini guna mendukung penarikan jumlah pajak yang benar oleh Kementerian Keuangan. Penerapan logbook yang baik akan menguatkan upaya pemberantasan IUU Fishing serta menguatkan formulasi manajemen perikanan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat.

Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah luasan laut mencapai 5.8 juta km² ini memiliki karakteristik perikanan yang unik. Walaupun didominasi oleh perikanan tradisional skala kecil dengan tekologi yang sangat sederhana namun Indonesia adalah salah satu produsen utama tuna dunia, bahkan FAO, organisasi dunia yang mengurusi pangan di tahun 2016 menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penghasil perikanan tangkap kedua setelah China. Tentu saja hal ini sangat membanggakan. Namun, dunia juga mengakui bahwa perikanan Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lemahnya sistem pendataan perikanan. Perikanan tradisional skala kecil Indonesia masih tergolong unregulated atau masih belum sepenuhnya diatur sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemberian izin misalnya, nelayan skala kecil dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2017 didefinisikan sebagai kapal-kapal tangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) maupun surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP). Di samping itu, nelayan skala kecil juga dibebaskan dari kewajiban melaporkan jumlah tangkapan ikannya. Kemudahan ini tentu saja baik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil. Namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi perencanaan pengelolaan dan manajemen sumberdaya perikanan. Hasil penelitian terbaru mengestimasi jumlah hasil perikanan skala kecil dan medium di perairan Indonesia mencapai 33-38 % lebih tinggi ketimbang yang terlaporkan selama ini.

Ketidaklengkapan data dan informasi penangkapan ikan yang bersumber dari tidak tercatatnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil di beberapa daerah,  pencatatan yang kurang tepat, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian nelayan-nelayan melaporkan hasil tangkapannya serta kurangnya kapasitas petugas pencatatan data menyebabkan formulasi pengelolaan dan manajemen perikanan didasarkan pada data dan informasi yang kurang akurat yang tentu saja berpotensi memicu ekploitasi yang sebenarnya sudah melebihi batas kapasitas sumberdaya yang ada atau yang biasa disebut dengan overexploitasi.

Di samping itu, nelayan-nelayan kecil yang mayoritas beroperasi diperairan teritorial masih banyak menargetkan juvenile tuna yang tentu saja mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika informasi dan data ini terlewatkan dari formulasi kebijakan perikanan. Perbaikan dan penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi perikanan yang efektif dan akurat adalah hal salah satu penting terutama karena, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 -2019,  telah menetapkan rencana penerapan sistem kuota penangkapan ikan, di mana dokumentasi yang lengkap yang menggambarkan keseluruhan hasil tangkapan menjadi salah satu syarat utamanya.

Terakhir adalah upaya penguatan pemahaman akan best practice of fish handling on board atau proses menjaga dan meningkatkan kualitas ikan serta peningkatan higienitas pada pelabuhan pendaratan ikan guna dapat menembus pasar ekspor. Absennya pemahaman akan higienitas dan teknologi yang dimiliki menyebabkan banyaknya hasil tangkapan nelayan selama ini tidak dapat menembus pasar ekspor. Preferensi akan produk ikan yang berkualitas (higienitas yang baik) yang dihasilkan secara lestari atau yang telah melalui upaya penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  mendominasi pasar dunia saat ini. Sehingga peningkatan kualitas ikan yang dibarengi dengan upaya manajemen perikanan selain dapat mendorong meningkatkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat menekan laju eksploitasi yang juga adalah salah satu cara menuju perikanan yang berkelanjutan.

 

Nilmawati

Peneliti DFW-Indonesia, PhD Candidate

Political Economy and Transnational Governance

University of Amsterdam (UvA)

n.nilmawati@uva.nl

 




Indonesia Darurat Bom Ikan?


DF biaka

Selain bahan peledak amonium nitrat (pupuk), bom peninggalan Perang Dunia II juga kerap dijadikan bom ikan oleh nelayan (doc: DFW-Indonesia)

Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90an, penulis melihat enam karung pupuk bahan bom teronggok di Kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi, dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan.

***

Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan. Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna, dan Pangkep.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat tiga ton di Pangkep pada 24 Juli 2017. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.

Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511. Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia sedang darurat bom ikan.

Dari Aceh ke Papua

Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan. Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran. Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom. Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan. Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat. Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya diditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017. Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe. Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

DF biaka1

Nelayan mantan pelaku pembom ikan mendemonstrasikan pembuatan sumbu ledak bom ikan (dokumentasi DFW-Indonesia)

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari lawan!

Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%.  Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya penegakan hukum tidak bisa ditawar agar negara kita tak berada dalam situasi darurat bom ikan.  Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu harus didukung sepenuh hati. Kerjasama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi bisa ditutup dan pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara.

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.  Bupati Pangkep, Bupati dimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Senior DFW-Indonesia

Tulisan juga dapat dibaca di sini




Indonesia (Terus) Melawan Perikanan Ilegal


dfw_2239-1500-x-1000

Walaupun telah dilakukan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, perang melawan perikanan ilegal di Indonesia sampai saat ini masih relevan. Berbagai strategi, cara dan pendekatan terus diupayakan agar kejahatan ini bisa ditumpas. Pada kenyataannya, menjelang tiga tahun, praktik ini masih tetap ada, walaupun dalam skala dan intensitas yang berkurang. Dalam bulan Juli 2017, ada sekitar 10 penangkapan kapal ilegal dilakukan aparat keamanan Indonesia di Laut Natuna. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini belum benar-benar habis. Selalu ada upaya dan cara untuk melakukan praktik perikanan ilegal di laut Indonesia.

Dalam konferensi laut PBB di New York pada tanggal 5-9 Juni 2017, delegasi Indonesia mengajak dunia internasional untuk memerangi perikanan ilegal. Indonesia meyakinkan dunia bahwa perikanan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari aktivitas ini terungkap bahwa selain perikanan ilegal, terjadi kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar, perdagangan manusia, penyelundupan satwa liar dan penyelundupan narkoba. Perikanan ilegal dapat berupa penangkapan ikan yang melanggar aturan, atau dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Secara umum terdapat tiga dampak dari perikanan ilegal yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian perikanan global akibat praktik ini mencapai USD 50 miliar per tahun. Di sisi lain, pelaku perikanan ilegal sering menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut seperti trawl (pukat harimau). Alat tangkap ini sangat destruktif karena mengeksploitasi ekosistem laut sebagai habitat hidup ikan dan tempat reproduksi. Perikanan ilegal juga menyebabkan kemiskinan di pesisir Afrika dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia. Menurunnya stok ikan di perairan nasional suatu negara memaksa nelayan tradisional negara tersebut menyeberang dan menerobos perairan negara lain.

Bagi Indonesia, perikanan ilegal merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah NKRI. Pelanggaran kedaulatan merupakan isu sensitif yang bisa memicu konflik antar negara. Termasuk sentimen dan ketegangan di Laut China Selatan yang saat ini terjadi, sedikit banyak telah menarik Indonesia dalam pusaran konflik kawasan. Kapal ikan asing dengan sewenang-wenang dan tanpa izin telah memasuki batas laut teritorial kedaulatan Indonesia. Mengambil dan merampok kekayaan laut Indonesia secara bebas.

Publikasi Food Agrucultural Organizatiton (FAO) 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 28,8% stok ikan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (over fishing), 61,3% mengalami full exploited dan hanya tinggal 9,9% yang belum tereksploitasi (under exploited). Menurut perkiraan antara 11 -16 juta ton ikan ditangkap oleh perikanan ilegal setiap tahunnya, mewakili 18% tangkapan global di semua perikanan. Ke depan, biaya penurunan hasil perikanan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 88,4 miliar pada tahun 2050 dan USD 343,3 miliar pada tahun 2100 (Noone, Sumaila dan Diaz, 2012).

Seiring dengan semakin bertambahnya populasi dunia, meningkatnya pendapatan masyarakat dan makanan yang berkembang mengakibatkan permintaan ikan terus meningkat. Ini menyebabkan stok ikan dunia mendapat tekanan yang lebih besar lagi. FAO (2014) menyatakan bahwa produksi ikan global meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 3,2%, melampaui pertumbuhan populasi dunia sebesar 1,6%. Namun, sebagian besar pertumbuhan produksi perikanan saat ini berasal dari produksi akuakultur, karena hasil dan volume perikanan tangkap mengalami stagnasi

Perikanan ilegal di Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di laut, minimnya pengawasan aparat di laut, lemahnya struktur armada perikanan tangkap, berkurangnya sumberdaya ikan negara lain dan konsumsi produksi perikanan global yang terus mengalami peningkatan. Secara garis besar, modus dan praktik pelanggaran perikanan di Indonesia terbagi tiga yaitu sebelum penangkapan ikan, pada saat menangkap ikan, dan setelah ikan di tangkap. Pelanggaran pada tahap sebelum penangkapan ikan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi ukuran kapal (markdown), mengubah call sign dan mesin serta kapal beregister dan berbendera ganda. Pelanggaran selanjutnta terjadi saat menangkap. Kapal-kapal ikan beroperasi tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran seperti SLO dan SPB, menggunakan nahkoda dan ABK asing dan tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang. Dan yang terakhir pada saat setelah menangkap, mereka tidak mendaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tetapi melakukan transshipment ilegal yang melibatkan kapal-kapal trampler raksasa.

Dampak sosial dan ekonomi dari masifnya perikanan ilegal bagi Indonesia dapat terlihat dari dua hal yaitu menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan kecilnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikananan. Berdasarkan survei BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Hal ini terjadi karena berkurangnya stok ikan dan kemampuan nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil yang tak mampu bersaing dengan kapal asing yang bertonase besar. Sementara itu, dalam periode tahun 2005-2012 perolehan pendapatan negara dari PNBP sektor perikanan dari SDA dan Non SDA tidak pernah melebihi angka Rp 300 miliar/tahun. Indonesia seperti mengalami kutukan sumberdaya alam laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Strategi Baru

Salah satu terobosan penanganan perikanan ilegal di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, kemudian dikenal dengan Satgas 115. Satgas 115 memiliki kewenangan luas yang men-shortcut hambatan koordinasi dan operasi penegakan hukum kejahatan perikanan ilegal. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok sipil yang penuh kontroversi karena agresifitasnya dalam memerangi perikanan ilegal. Inilah Satgas superbody yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut yaitu menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam operasi penegakan hukum serta melaksanakan komando pengendalian. Unsur Satgas 115 meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Kinerja Satgas 115 yang paling menonjol dalam hal penegakan hukum adalah penenggelaman kapal perikanan ilegal yang sampai bulan April 2017 telah mencapai 317 kapal. Dari jumah tersebut, 93% merupakan kapal berbendera asing seperti Vietnam, China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Walaupun sempat mengundang kontroversi, penenggelaman kapal pelaku perikanan ilegal telah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tentang Perikanan. Meski demikian, tantangan penegakan hukum tidak berhenti pada penenggelaman sebab disinyalir masih terjadi bentuk pelanggaran lain seperti transshipment yang terjadi di high seas. Menghadapi hal tersebut, dukungan teknis kepada efektivitas pola kerja Satgas 115 perlu terus diberikan. Terutama menghadapi pelaku kejahatan perikanan yang terus berkembang dari sisi strategi, peralatan, dan teknologi.

Ke depan, perang terhadap perikanan ilegal mesti dilakukan secara lebih strategis. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan reformasi hukum berupa revisi Undang-Undang Perikanan agar memberi efek jera bagi pelaku perikanan ilegal. Seiring dengan perkembangan modus, bentuk dan cakupan praktik perikanan ilegal, maka kerangka hukum yang mengatur hal ini perlu diperbaharui. Beberapa hal krusial perlu dipertimbangkan dalam revisi tersebut yaitu terkait sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku, kemungkinan gugatan perdata bagi aparat negara yang menangani pelanggaran perikanan ilegal, tindak pidana pembiaran, sanksi pidana korporasi dan evaluasi efektivitas pengadilan perikanan. Penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum mesti mendapat pengawasan masyarakat. Dalam beberapa kejadian, kapal, ikan hasil tangkapan dan awak kapal asing yang sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat, masih bisa lepas atau melarikan diri. Aparat penegak hukum mesti bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti ini.

Upaya memberantas kejahatan seperti perikanan ilegal tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada upaya perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini melakukan dan menikmati praktik kejahatan perikanan. Mafia selalu bergerak mendahului polisi. Pelaku kejahatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, atau bersekongkol antara asing dan bangsa sendiri. Mereka tidak peduli dengan keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bagi mereka, kekayaan laut merupakan warisan yang harus dihabiskan. Menghadapi hal tersebut, bangsa ini harus memperkuat konsolidasi, melawan perikanan ilegal, menegakan kedaulatan negara dan mewariskan ikan yang sama dengan apa yang dimakan generasi saat ini.

Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Kebijakan Pemerataan Ekonomi Belum Sentuh Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut


Jakarta (DFW Indonesia)- Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada April 2017 lalu belum menyentuh nelayan dan pembudidaya rumput laut. Padahal nelayan dan pembudidaya rumput laut adalah kelompok kecil dan lemah sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini disebabkan status kepemilikan aset yang dimiliki nelayan dan pembudidaya rumput laut sangat terbatas. Mereka juga memiliki keterbatasan kemampuan termasuk mengakses teknologi, pembiayaan, pasar dan prasarana.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa desain Kebijakan Pemerataan Ekonomi tersebut dilakukan secara parsial karena menomorduakan kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut. “Pemerintah tidak siap dan tidak punya skenario untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan dan pembudidaya rumput laut, bahkan dalam skema KPE yang sebenarnya sangat strategis untuk mereka terima” kata Moh Abdi Suhufan.

Ada 10 bidang yang menjadi sumber ketimpangan, enam bidang menjadi prioritas dan quick win, empat yang belum masuk quick win. Bidang nelayan dan budidaya rumput laut tidak termasuk quick win dan prioritas KPE.

Seperti diketahui Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan  dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing.

KPE memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia.  Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat yaitu; i) reforma agraria dan perhutanan sosial, ii) pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, iii) perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, iv) perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, (v) nelayan serta petani budidaya rumput laut, vi) sistem pajak, vii) manufaktur dan informasi teknologi, viii) perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, ix) pembiayaan dengan dana pemerintah, dan x) vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

“Bahwa bidang nelayan dan petani budidaya rumput laut seharusnya menjadi kelompok yang menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut nasib 2,2 juta rumah tangga nelayan dan pembudidaya dengan rincian 864 ribu rumah tangga nelayan dan 1,2 juta rumah tangga pembudidaya. Pemerintah akan terus terlambat memperbaiki nasib nelayan jika tidak memanfaatkan skema KPE” kata Abdi.

Menurut data DFW-Indonesia, program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan yang dilaksanakan oleh KKP dalam periode 2010-2013 hanya mampu menyelesaikan 58.495 sertfikat. Artinya dalam setahun kemampuan pemerintah membantu nelayan mendapatkan sertfikat hanya 11.699 sertifikat. Pada tahun 2013 dari 16.703 orang memperoleh sertifikat hanya 1.215 orang yang memanfaatkan sertifikat untuk mengakses modal dengan nilai Rp 10.7 miliar tapi yang digunakan untuk modal kerja hanya Rp 3,7 miliar. “Butuh waktu lama untuk memastikan semua nelayan dan pembudidaya Indonesia yang berjumlah 2,2 juta orang memiliki sertfikat tanah jika tanpa skema KPE” kata Abdi. Kepemilikan sertifikat tanah ini akan membantu nelayan untuk mendapatkan modal usaha pada pihak bank.

Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pembudidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat (foto: DFW Indonesia)

Sementara itu, Widya Safitri, peneliti DFW Indonesia mengatakan bahwa selain soal kepemilikan aset tanah, isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah target produksi rumput laut yang terus meningkat. Pemerintah telah membuat baseline bahwa target produksi rumput laut akan terus digenjot dari 11 juta ton tahun 2016 lalu menjadi 13,4 juta ton tahun 2017 dan 16,1 juta ton pada tahun 2018 nanti.

“Dalam kerangka Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk pembudidaya rumput laut, pemerintah perlu melakukan pengaturan terkait enam hal yaitu; rencana zonasi budidaya rumput laut yang detil, aturan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penyediaan bibit unggul, kesiapan kelompok pembudidaya dan pendampingan, serta market dan hilirisasi rumput laut” kata Widya. Untuk itu Widya menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan sentra produksi yang lokasinya menyatu dengan sentra industri rumput laut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah melakukan langkah strategis yaitu melengkapi perumusan rencana aksi Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk nelayan dan budidaya rumput laut yang sifatnya implementatif, terukur dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Hal ini bertujuan agar bidang nelayan dan budidaya rumput laut  tidak terus ketinggalan dan kesejahteran nelayan dan pembudidaya dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.




Penyelundupan Benih Lobster Kian Marak


(sumber foto: pixabay[dot]com)

(sumber foto: pixabay[dot]com)

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik penyelundupan benih lobster akhir-akhir ini semakin meningkat. Regulasi yang diikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang larangan ekspor benih lobster belum cukup efektif mengurangi eksploitasi benih lobster secara ilegal.

Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, nilai benih lobster yang diselundupkan keluar negeri dan digagalkan oleh aparat semakin meningkat.

Sampai dengan Juni 2017, penyelundupan benih lobster yang digagalkan telah mencapai Rp158 miliar dengan 13 kali upaya penyelundupan.

Angka ini jauh lebih tinggi dari 2015 dan 2016 yang masing-masing hanya Rp27,3 miliar dan Rp71,7 miliar.

Data itu merupakan hasil monitoring dari berbagai macam kasus yang digagalkan oleh aparat terkait, yakni Bareskrim Polri, Badan Karantina Ikan KKP, dan beberapa kepolisian daerah, seperti Polda Jawa Timur dan Lampung.

“Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan bukan tidak mungkin nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik ini sesungguhnya bisa lebih besar mengingat benih lobster yang lolos jumlah bisa lebih banyak,” kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan dalam siaran pers, Minggu (2/7/2017).

Berdasarkan pemantauan DFW-Indonesia selama Juni, tercatat empat kali upaya penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan, yakni di Bandara Adi Sucipto Jogyakarta, Lombok Nusa Tenggara Timur, Banyuwangi dan Soekarno-Hatta Jakarta. Dalam empat kasus tersebut, berhasil digagalkan penyelundupan 273.191 benih lobster senilai Rp35 miliar.

DFW menyarankan agar aparat terkait memperketat pemeriksaan di beberapa bandara utama, seperti Ngurah Rai Bali, Soekarno Hatta Jakarta, Lombok, dan Palembang, terutama untuk penumpang dan pesawat tujuan Batam, Singapura, dan Vietnam.

Pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2016.

Sementara itu, angka penyelundupan benih lobster yang tinggi disebabkan besarnya permintaan pasar internasional dengan harga tinggi, terutama di Vietnam. Di sisi lain, benih lobster di Vietnam semakin berkurang karena mereka sudah lama mengeksploitasi dan mengembangkan budidaya lobster.

“Vietnam selama ini dikenal sebagai negara produsen penghasil lobster dan mereka mempunyai politik dagang mempertahankan image tersebut,” ujar peneliti DFW-Indonesia, M. Arifuddin.

DFW menilai penyelundupan yang marak terjadi a.l. karena kegiatan budidaya lobster di Indonesia belum dikembangkan secara serius oleh pemerintah dan kelompok pembudidaya. Beberapa masalah dalam budidaya lobster adalah teknologi reproduksi, pakan, dan penyakit, yang belum teratasi. KKP semestinya lebih proaktif melakukan promosi dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya agar mereka mau membudidayakan lobster.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera melakukan perubahan secara fundamental terhadap program budidaya lobster. Tidak sekadar menyediakan dan membagikan bibit secara gratis kepada kelompok, tapi memberikan pendampingan secara intensif,” ujar Abdi.

KKP, kata dia, juga perlu segera menetapkan sentra pengembangan budidaya lobster berdasarkan lokasi yang dekat dengan ketersediaan benih alam dan memberikan dukungan terhadap pengembangan riset dan teknologi budidaya sehingga proses budidaya dari hulu ke hilir menjadi jelas.

Sejauh ini, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur merupakan lokasi potensial pengembangan budidaya lobster di Indonesia.

Seperti diketahui, kegiatan budidaya lobster membutuhkan durasi 1-2 tahun dan ketelatenan mengingat lobster sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Budidaya lobster juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga diperlukan konsistensi program dan kesungguhan pemerintah menjadikan lobster sebagai salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia.

 

Sumber Berita




Recana Kerja Pemerintah 2018 Kurang Menyentuh Kelautan dan Perikanan


NARASI DARI LAUT9

Para nelayan Kuala Mempawah, Kalimantan Barat melintasi muara Sungai Mempawah menuju ke laut. Rantai kemiskinan nelayan Indonesia akan semakin sulit diputus jika pemerintah pun tidak lagi memberikan perhatian yang cukup bagi dunia kelautan dan perikanan Indonesia. (Foto: Darmadi Tariah-DFW)

Jakarta (DFW-Indonesia) – Kesungguhan pemerintah Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia sebagai proros maritim dunia perlu dipertanyakan. Pasalnya, dalam rancangan progam nasional dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, program bidang Kelautan dan Perikanan tidak dimasukkan sama sekali. Dalam RKP 2018 yang bertemakan memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah telah menetapkan 10 program nasional dan 30 program prioritas nasional yang akan menjadi acuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa rancangan RKP 2018 yang tidak memasukan program bidang kelautan dan perikanan merupakan langkah mundur pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. “Sebenarnya ada tiga arahan dan kebijakan Presiden Jokowi dalam bentuk Perpres dan Inpres yang semestinya dipedomani oleh semua pihak untuk memajukan pembangunan kelautan dan perikanan” kata Abdi.

Ketiga kebijakan tersebut adalah Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan dan Perpres No. 16 Than 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perkembangan ini bisa menimbulkan pesimisme akan tercapainya target pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang termuat dalam RPJMN 2014-2019. “Padahal peluang dan momentum untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada ekonomi nasional kini terbuka lebar dengan makin meningkatnya  produksi perikanan nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk capaian PDB sektor perikanan yang tumbuh sebesar 5,15% tahun 2016 lalu,” ungkap Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman menyampaikan bahwa bila merujuk pada Rencana Aksi Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia terdapat beberapa program dan target  pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2018 yang akan datang.  “Paling tidak ada empat hal yang perlu mendapat intervensi program yaitu terkait target produksi garam nasional sebesar 3,4 juta ton,  pembangunan dan penyediaan 3.275 kapal dan alat tangkap ikan, pembangunan 31 Sentra Kelautan dan Perikana Terpadu serta revitalisasi 90 titik pelabuhan perikanan,”kata Subhan.

Proses perencanaan yang demikian baik pada level kebijakan makro, menurut Subhan, kemudian tidak bertemu pada titik program dan anggaran yang implementatif yang merupakan kunci atau pintu masuk pencapaian sasaran. “Kami menganggap ada hal yang keliru dalam hubungan koordinasi antarlembaga (trilateral) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam penyusunan RKP sehingga warna kelautan dan perikanann tidak bunyi dalam dokumen tersebut” ujar Subhan.

Merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang ada saat ini, Abdi menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah untuk memberikan perhatian pada kehidupan nelayan terutama di daerah pinggiran dan pulau kecil terluar belum terlalu besar. Ikan yang melimpah belum dapat dinikmati oleh nelayan sebab fasilitas pendukung seperti kapal, alat tangkap ikan, coldstorage, dan pabrik es belum tersedia di wilayah-wilayah tersebut. Membangun industri perikanan di luar Jawa adalah keniscayaan saat ini dan hal tersebut membutuhkan dukungan alokasi program dan anggaran yang cukup besar. “Pemerintah tidak memberikan perhatian yang besar dalam APBN. Ketertinggalan infrastruktur perikananan akan terus terjadi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut akan lebih lama” kata Abdi.

Selanjutnya, menurut dia,  saat ini belum ada keterpaduan perencanaan atau koordinasi antar-kementerian khususnya yang menangani sektor kelautan dan perikanan. Masih ada masalah koordinasi perencanaan, komunikasi atau juga leadership yang menjadi penghambat belum harmonisnya perencanana pembangunan kelautan dan perikanan. “Padahal jika melihat banyaknya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, mestinya pemerintah dalam hal ini Bappenas memasukan progam kelautan dan perikanan ke dalam program nasional ataupun program prioritas tahun 2018,” ujar Abdi. (DFW)




Mendesak, Pemerintah Terbitkan PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Aktivitas perikanan di Belitung Timur (foto: DFW-Indonesia)

Aktivitas perikanan di Belitung Timur (foto: DFW-Indonesia)

Jakarta (DFW-Indonesia)- Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini semakin tidak terkendali karena aturan main yang digunakan masih bersifat sektoral dan tidak mengacu kepada rezim pengelolaan laut terpadu seperti yang diamanahkan oleh UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berbagai konflik mengemuka akibat adanya kegiatan reklamasi pantai di Jakarta, Makassar, serta Teluk Benoa, Bali. Demikian pula halnya dengan kegiatan penambangan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dan Pulau Romang, Maluku. Berbagai permasalahan tersebut merupakan contoh perlunya aturan main yang mengatur pemanfaatan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pemerintah terlambat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keterlambatan ini menyebabkan munculnya konflik pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil karena ketiadaan alas aturan pengelolaan yang berimplikasi kerugian lingkungan, mandeknya investasi serta terancamnya mata pencaharian nelayan tradisonal. “Setelah diundangkan tahun 2014 lalu, praktis kita kehilangan waktu 3 tahun menindaklanjuti amanah UU agar pemerintah mengeluarkan PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir da Pulau-Pulau Kecil,” kata Abdi.

P_20150830_131412 (1024 x 576)

Perkampungan nelayan di Pulau Subi, Natuna (foto: DFW-Indonesia)

Penguasaan lahan yang berlebihan di pulau-pulau kecil, menurut Abdi dilakukan oleh korporasi dengan penyelundupan hukum. Kenyataan ini menunjukkan sinyal bahwa aturan yang ada saat ini mengandung sejumlah kelemahan sehingga perlu diperbaiki. Konflik masyarakat pulau Pari dengan PT Bumiraya Griyanusa merupakan kasus terbaru. “Betapa peliknya tata kelola dan izin yang berlaku saat ini, belum lagi isu kepemilikan pulau oleh orang asing merupakan sengkarut pengelolaan pulau-pulau kecil saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mengatakan bahwa salah satu contoh ketidakhadiran negara dalam mengatur pemanfaatan laut adalah terbongkarnya kasus PT Sacova di Anambas beberapa waktu yang lalu. PT Sacova adalah perusahan asal Malaysia yang memasang jaringan kabel serat optik bawah laut melintasi perairan Anambas-Natuna sejak tahun 2011 tanpa melewati prosedur resmi Pemerintah Indonesia. Anehnya kegiatan ini bisa berlangsungs selama 6 tahun dan baru dihentikan April 2017 lalu oleh Panglima TNI. “Hal Ini menunjukan lemahnya aturan pengelolaan tentang izin dan prosedur pemasangan pipa dan kabel bawah laut yang dimiliki pemerintah Indonesia,” lanjut Subhan.

Mengingat sebagian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini telah digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lain seperti perhubungan, pertambangan dan energi, maka diperlukan sinkronisasi aturan perizinan sesuai dengan kepentingan yang lebih besar dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Menurut Abdi pembangunan sektoral yang terjadi di pesisir selama ini hanya menempatkan laut sebagai area pembuangan akhir dari aktivitas di darat. “Laut dan pesisir kita sangat tertekan, karena dianggap pembuangan akhir, prinsip-prinsip lingkungan diabaikan, padahal pesisir sangat rentan terhadap kerusakan, di sana juga tempat sumberdaya ikan” kata Abdi.

Perahiuu nelayan Desa Dalum Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Perahu nelayan Desa Dalum Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Selanjutnya, Abdi menambahkan berdasarkan data milik DFW, bahwa di Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 300 Izin Usaha Pertambangan (IUP), di mana ada sekitar 40 lokasi tambang tersebut akan dibangun jetty. Dapat dibayangkan akan dibangun 40 jetty untuk mengakamodir kegiatan penambangan nikel dan lain-lain yang berdampak pada keberlangsungan ekosistem pesisir. “Belum lagi, sebagian lokasi penambangan tersebut berhimpitan dengan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD), areal yang menurut kajian scientific memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi,” ungkap Abdi.

Oleh karena itu, DFW-Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kementerian terkait agar segera merampungkan Rancangan Peratuan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Draft RPP ini telah disusun sejak tahun 2015, namun karena tingginya ego sektoral sehingga beberapa poin terkait Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan belum dapat disepakati. Menurut catatan DFW-Indonesia, RPP ini nantinya akan mengatur perizinan tentang produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan pengangkatan BMKT.




Atasi Penangkapan Ikan Destruktif, Pemerintah Harus Lakukan Ini


Ilustrasi kerugian akibat praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (Pitral) (sumber: DFW-Indonesia)

Ilustrasi kerugian akibat praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (Pitral) (sumber: DFW-Indonesia)

JAKARTA (bisnis.com) – Pemerintah diminta memperkuat penindakan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Penelitian Destructive Fishing Watch (DFW) menyebutkan praktik bius selama ini banyak terjadi di Kepulauan Natuna karena adanya kebutuhan ikan hidup dari Hong Kong.

“Penyediaan bahan baku bius terindikasi oleh kapal-kapal Hong Kong yang masuk secara ilegal di wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan cukong di pulau,” kata peneliti DFW Indonesia, Muhammad Arifuddin, Selasa (13/6/2017).

Kawasan Indonesia tengah juga merupakan titik rawan, dengan konsentrasi di Kepulauan Spermonde, Makassar, dan Taman Nasional Takabonerate, Selayar yang marak penggunaan bom. Hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan di perbatasan Kalimantan dengan Tawau, Malaysia. Pupuk urea cap Matahari sebagai bahan peledak asal Malaysia masih leluasa masuk ke Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh DFW-Indonesia pula di Pangkep dan Selayar, Sulwaesi Selatan, pelaku penangkapan ikan yang merusak selama ini hanya mendapat vonis pengadilan yang rendah.

“Rata-rata pelaku hanya mendapat hukuman penjara di bawah satu tahun, walaupun ancaman hukuman menurut UU 45/2009 adalah selama 5 tahun,” kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan.

DFW mengusulkan kepada pemerintah agar kejahatan destructive fishing dapat dijerat dengan berbagai UU, seperti UU Perikanan, UU Bea Cukai, dan UU Budidaya Pertanian, sehingga perlu pemahaman bersama antar penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Di samping memperkuat sisi penindakan, DFW menyarankan agar pemerintah melakukan pencegahan melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan pada kantong-kantong destructive fishing. Pasalnya, pelaku hidup dalam mata rantai kemiskinan dan ketiadaan mata pencaharian akibat keterampilan kenelayanan yang minim.

Dalam kondisi miskin tersebut, muncul iming-iming dan tawaran mendapatkan penghasilan dengan cara membom dan membius ikan dengan mengesampingkan risiko yang dihadapi.

Menurut Abdi, kelompok masyarakat ini perlu diberikan intervensi program dengan meningkatkan kemampuan teknis dan bantuan modal usaha agar dapat mengalihkan aktivitas menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

“Mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif lainnya seperti budidaya ikan atau mengembangkan kegiatan wisata bahari berbasis masyarakat di pulau-pulau kecil,” jelasnya.

DFW memandang praktik destructive fishing melibatkan rantai pelaku, rantai material, dan rantai pasar yang kompleks, sehingga butuh strategi dan keberanian untuk mengungkap hingga ke akar.

Sumber berita:
http://m.bisnis.com/industri/read/20170613/99/662147/atasi-penangkapan-ikan-destruktif-pemerintah-harus-lakukan-ini




Susi dan Agenda Kesejahteraan Nelayan


IMG-20151115-WA0060

Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasi oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan.”

 

Pemberitaan nasional minggu lalu diwarnai tuntutan nelayan cantrang Jawa Tengah yang mendesak pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantang. Ekskalasi tuntutan tersebut terdengar sampai istana karena campur tangan Muhamimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Larangan penggunaan cantrang tercantum dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Masa 2 tahun ditambah 6 bulan moratorium cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak cukup bagi nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Paket bantuan kapal dan alat tangkap pengganti yang difasilitasi pemerintah juga jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk menghentikan polemik cantrang, Presiden Jokowi memerintahkan perpanjangan moratorium cantrang sampai dengan akhir tahun 2017.

Moratorium cantrang hanya satu dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ibu Susi dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Moratorium kapal asing, larangan transhipment dan larangan penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur merupakan paket kebijakan strategis lainnya yang telah memberi dampak luas pada bisnis proses perikanan di Indonesia. Sepertinya ibu Susi menyadari bahwa praktik tata kelola perikanan yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seperti membuka kotak pandora, kejahatan perikanan makin terkuak dengan terungkapnya praktik ABK ilegal, kapal markdown, perbudakan, pencurian BBM, ekspor bibit lobster ilegal, dan manipulasi pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor perikanan.

Akibat serangkaian kebijakan tersebut, upaya melakukan perbaikan tata kelola perikanan mendapatkan perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikmati manisnya bisnis perikanan tapi dengan cara melanggar hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah hal fundamental untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan ke tangan nelayan. Ibu Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasai oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan. Nelayan tradisonal terdesak di areal tangkap yang makin kecil dan stok ikan yang makin sedikit.

Mendapat perlawanan di dalam negeri, kebijakan ibu Susi justru mendapat apresiasai internasional. Pada tahun 2016 organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada ibu Susi. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF).

Pada tahun 2017, apresiasi juga diberikan oleh Peter Benchley Ocean sebagai Excellence in National Stewardship. Ibu Susi memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik. Salah satunya terkait keberaniannya meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal, yang melakukan praktik illegal fishing dan berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ibu Susi juga berhasil menggalang komitmen dan kerjasama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Norwegia, Perancis dan Jepang untuk bekerjasama memberikan dukungan pada upaya penanggulangan IUUF di Indonesia dan perairan di kawasan Asia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi illegal fishing dengan kebijakan moratorium kapal asing, dan pelarangan transhipment kini telah memberi dampak signifikan pada produktivitas perikanan nasional. Saat ini telah terjadi kenaikan biomassa ikan sebesar 240% dari 4,5 juta metrik ton menjadi 6,6 juta metrik ton. Selain itu, stok ikan nasional kini meningkat. Melalui Keputusan Menteri KP 47/2016 angka Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah sebesar 9 juta metrik ton dan dengan kebijakan yang konsisten, diduga akan meningkat menjadi 11 metrik ton pada tahun 2018 nanti.

IMG-20151115-WA0086

jenis-jenis alat tangkap nelayan yang sering jadi korban pengguna trawl atau cantrang

Dalam periode April 2014-2017 nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 nilai tukar nelayan hanya 103, maka April tahun 2017, nilai tukar nelayan naik menjadi 109. Sementara pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing  105 dan 107. Artinya dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan tumbuh 2,31%. Pencapaian ini justru bertolak belakang dengan kondisi di sektor pertanian. Pada sektor pertanian, nilai tukar petani  mengalami penurunan dari 102 pada tahun 2016 menjadi 100 pada Februari 2017 lalu.

Dari segi penerimaan negara, sektor perikanan ikut menyumbang pendapatan yang tiap tahun makin meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.

Pilar Kesejahteraan Nelayan

Mengusung 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti secara proporsional mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kembali mengemukanya isu cantrang mengindikasikan perencanaan dan eksekusi program belum dilakukan dengan optimal. Masa 2 tahun moratorium tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyiapkan skema pengalihan alat tangkap, transisi kebiasaan nelayan, potensi kredit macet pemilik kapal dan pendataan jumlah serta sebaran alat tangkap cantrang. Seperti api dalam sekam, akibat masalah yang tidak tuntas terselesaikan, akhirnya menimbulkan potensi konflik dan rentan dimanfaatkan menjadi isu politik.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama untuk menopang terwujudnya kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan realisasi pengadaan 2090 kapal dan alat tangkap ikan termasuk perizinan yang dibutuhkan. KKP perlu memastikan bahwa rencana pengadaan 2090 unit kapal dan alat tangkap ikan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu PR lain adalah adanya gap kebutuhan kapal pengganti eks cantrang yang kini berjumlah 12.000an dengan kemampuan dan kapasitas KKP menyediakan kapal. Untuk wilayah Jawa Tengah saja saat ini terdapat 5600 kapal ukuran 10 gross tonase dan 1100 kapal ukuran 30 GT. Arahan Presiden Jokowi untuk mengikutsertakan pihak perbankan dalam membantu pembiayaan pengadaan kapal ikan mesti ditindaklanjuti secara teknsi dan operasional.

Kedua, membangun kampung nelayan dengan kerjasama lintas sektor. Rencana KKP untuk merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan tahun ini sejalan dengan rencana Jokowi di awal pemerintahan untuk membenahi 1000 kampung nelayan dalam periode 2014-2019. Saat ini ada sekitar 1260 pelabuhan perikanan dengan berbagai status operasional yang berbeda-beda. Jika 1260 pelabuhan perikanan bisa diaktifkan berarti akan mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa pesisir yang mendapat pelayanan oleh pelabuhan perikanan tersebut. Kebutuhan air bersih, pertanahan, BBM, perumahan nelayan, listrik mesti difasilitasi secara terpadu dengan dukungan sektor lain. Membangun pelabuhan perikanan berbasis kampung nelayan akan membantu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, pemerataan dan keadilan sosial.

Ketiga percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai implementasi model industrialisasi perikanan. Rencana KKP untuk membangun 12 (SKPT) di 12 lokasi, sejalan dengan misi Jokowi utuk membangun Indoensia dari pinggiran. Selain terletak diperbatasan negara, lokasi tersebut memiliki potensi perikanan yang yang cukup besar namun tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Program afirmatif seperti SKPT menjadi jurus ampuh mempercepat pembangunnan infratruktur pendukung perikanan di pinggiran Indonesia dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, agenda industrialisasi perikanan perlu segera diwujudkan untuk memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri pelaku bisnis perikanan bahwa pemerintah serius melaksanakan program industrialisasi. Dengan industrialisasi perikanan diharapkan maka investasi perikanan akan meningkat, nilai tabah produk akan meningkatn dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Ke-empat kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam eksekusi program. Silang pendapat antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan kelautan dan perikanaan mesti direduksi. Perbedaan pendapat antara KKP, KLHK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang reklamasi teluk Jakarta memberi indikasi bahwa pemerintah tidak satu suara dalam penanganan masalah reklamasi. Bagaimana mungkin memberikan perlindungan kepada kehidupan nelayan, jika silang pendapat tidak bisa diselesaikan secara internal. Perihal kebijakan dan tata kelola perikanan, komitmen dan antar soliditas instansi pemerintah sangat diharapkan. Usaha perikanan merupakan bisnis dengan ketidakpastian tinggi dan resiko besar. Pertuaran dan kebijakan yang berubah-ubah akan menggangu bertumbuhnya usaha masyarakat di sektor ini. Pemerintah sekali lagi perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara konsisten dalam kerangka meningatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia