Basmi IUU Fishing Menuju Perikanan Yang Berkelanjutan


(sumber gambar: maritime-executive.com)

(sumber gambar: maritime-executive.com)

 

IUU Fishing adalah permasalahan serius yang bukan hanya merugikan perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia, merusak upaya-upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing juga adalah salah satu bentuk ancaman kedaulatan negara. IUU Fishing adalah terminologi umum yang digunakan dunia international terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan baik di laut lepas maupun diperairan teritorial sebuah negara.

Walaupun akar permasalahan nya adalah illegal fishing, namun International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) yang di adopsi dalam  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2012,  mendefinisikan kejahatan dalam dunia perikanan ini ke dalam tiga konsep yang berbeda; Illegal fishing (I) yaitu operasi penangkapan ikan yang melanggar hukum baik dari negara setempat jika dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun dari regional management organizations (RFMOs) jika dilakukan di laut lepas, unreported (U) adalah penangkapan yang tidak dilaporkan atau keliru terlaporkan, sedangkan unregulated (U) adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur bisa atau kegiatan perikanan yang dilakukan di area yang belum memiliki upaya-upaya pengelolaan and konservasi perikanan.

Meningkatkan Efektifitas Membasmi IUU Fishing

Praktik IUU Fishing yang sangat masif dan merugikan negara di masa lalu membuat pemerintah saat ini menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang juga masif bahkan tergolong keras bertujuan menciptakan efek jera. Beberapa media negara tetangga bahkan menilai bahwa langkah Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan IUU Fishing adalah sangat keras, tradisional (seperti penenggalaman kapal asing), menunjukkan Indonesia sebagai negara baru yang sombong dan bahkan tidak sesuai dengan spirit ASEAN yang mengutamakan dialog dan kompromi. Seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertujuan sebagai shock therapy yang diharapkan dapat menghasilkan efek jera bagi para pelaku IUU Fishing selama ini di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan menguatkan perkataan Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal telah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Buku Refleksi 2016 dan Outlook 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kapal ikan asing (KIA) dari 84 kapal di tahun 2015 menjadi 140 di tahun 2016 yang berhasil ditangkap.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengurangan Jumlah kapal illegal fishing yang ditemukan di pangkalan PSDKP di Bitung.  Peningkatan jumlah KIA ini dapatkah diinterpretasi sebagai bentuk peningkatan keberhasilan operasi penangkapan? Ataukah kebijakan baru pemerintah dalam memberantas Illegal fishing ini belum berhasil mencapai tujuannya: meningkatkan efek jera? Jadi efektifkah kebijakan-kebijakan ini dalam menghasilkan efek jera sehingga perikanan kita sekarang dapat dikategorikan lestari?

Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian IUU Fishing di Indonesia.

Pertama, polemik ketidakjelasan perbatasan dengan negara tetangga dapat menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menegosiasikan penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga sejak tahun 1969, namun hingga kini beberapa segmen perbatasan masih menjadi perdebatan. Polemik Laut China Selatan misalnya,  diklaim Indonesia sebagai wilayah ZEE di sekitar perairan Pulau Natuna overlap dengan klaim China atas wilayah 9 dash line-nya.

Perselisihan wilayah perbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing. Hal ini dikarenakan klaim terhadap fishing grounds yang sama menyebabkan ketidakjelasan antara legal dan illegal fishing grounds bagi nelayan setempat.  Insiden tertangkapnya kapal penangkap ikan China, Kwey Fey yang beroperasi ilegal di perairan ZEE Indonesia bulan Maret 2016 lalu misalnya bisa saja akan terjadi kembali jika permasalahan perbatasan ini tidak terselesaikan.

Kedua, ketiadaan kerjasama dengan negara tetangga terkait upaya pengelolaan stok ikan bersama. IUU Fishing adalah permasalahan bersama negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik perikanan yang hampir sama: didominasi perikanan tradisional skala kecil dengan implementasi instrumen-instrumen pengelolaan perikanannya yang lemah seperti sistem registrasi kapal perikanan yang kurang efektif menjadi alat bagi negara mengontrol kegiatan penangkapan ikan warga negaranya, lemahnya kapasitas negara dalam kegiatan monitoring, control and surveillance (MCS) serta lemahnya informasi (scientific data) mengenai kondisi status stok ikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan operasi penangkapan lintas perbatasan dengan mudah.

Negara-negara ASEAN sejak lama telah memulai kerjasama dalam sektor perikanan yang terwujudkan dalam kegiatan-kegiatan joint MCS sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing. Namun pembahasan kerjasama mengenai pengelolaan stok ikan bersama sepertinya jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masing-masing negara masih cenderung enggan mengontrol daya penangkapan ikannya yang memicu eksploitasi berlebih serta mengancam sumberdaya perikanan yang ada. Kerjasama perikanan regional dalam bentuk joint MCS yang diperkuat dengan kerjasama regional pengelolaan stok ikan bersama akan mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud.

Ketiga, upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dapat terhambat dengan kurang memadainya kapasitas MCS yang dibutuhkan untuk mengamankan 5.8 milliar km2 laut Indonesia.  Dalam laporan Refleksi 2016 dan Outlook 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 terdapat 35 kapal pengawas perikanan, 1 unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan 109 unit speedboat pengawasan. Jumlah ini tentu saja masih kurang memadai dibandingkan besaran luas laut Indonesia. Kurang kuatnya armada pengawasan kita menjadikan kebijakan-kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Lemahnya armada pengawasan ini berpotensi membuat aparat penegak hukum cenderung tebang pilih, berani terhadap kapal-kapal yang lebih kecil (atau dari negara-negara yang kurang kuat) namun lemah terhadap kapal-kapal yang berasal dari negara besar seperti China. Hal ini terlihat dari pembiaran kapal penangkapan ikan China, FU Yuan Yu 80 yang beroperasi ilegal di lepas pantai utara Jakarta pada Februari 2015 oleh TNI Angkatan Laut. Sejak Desember 2014, TNI Angkatan Laut telah mencoba menangkap 22 kapal pelaku illegal fishing, namun hanya sekitar 8 kapal saja yang benar-benar tertangkap. Penambahan kapasitas pengawasan menjadi krusial jika tidak kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing hanya akan terlihat tidak lebih sebagai ajang penunjukkan kekuatan.

Keempat, lemahnya koordinasi dan harmonisasi antar institusi pemerintah dapat mempengaruhi upaya pemberantasan illegal fishing. Implementasi penerapan logbook perikanan yang diatur oleh Kepmen KP No. 3 tahun 2002 dan Permen KP No. 18 tahun 2010 yang baik misalnya, dapat digunakan sebagai tool bagi Kementerian Keuangan dalam memvalidasi data hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.Logbook adalah laporan harian yang memuat semua informasi kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nakhoda seperti jumlah tangkapan, alat tangkap, daerah penangkapan, jenis dan jumlah upan yang digunakan hingga banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dalam satu trip penangkapan.

Koordinasi yang kuat antar dua kementerian ini akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab logbook untuk senantiasa meningkatkan kevalidatisan logbook ini guna mendukung penarikan jumlah pajak yang benar oleh Kementerian Keuangan. Penerapan logbook yang baik akan menguatkan upaya pemberantasan IUU Fishing serta menguatkan formulasi manajemen perikanan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat.

Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah luasan laut mencapai 5.8 juta km² ini memiliki karakteristik perikanan yang unik. Walaupun didominasi oleh perikanan tradisional skala kecil dengan tekologi yang sangat sederhana namun Indonesia adalah salah satu produsen utama tuna dunia, bahkan FAO, organisasi dunia yang mengurusi pangan di tahun 2016 menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penghasil perikanan tangkap kedua setelah China. Tentu saja hal ini sangat membanggakan. Namun, dunia juga mengakui bahwa perikanan Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lemahnya sistem pendataan perikanan. Perikanan tradisional skala kecil Indonesia masih tergolong unregulated atau masih belum sepenuhnya diatur sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemberian izin misalnya, nelayan skala kecil dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2017 didefinisikan sebagai kapal-kapal tangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) maupun surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP). Di samping itu, nelayan skala kecil juga dibebaskan dari kewajiban melaporkan jumlah tangkapan ikannya. Kemudahan ini tentu saja baik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil. Namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi perencanaan pengelolaan dan manajemen sumberdaya perikanan. Hasil penelitian terbaru mengestimasi jumlah hasil perikanan skala kecil dan medium di perairan Indonesia mencapai 33-38 % lebih tinggi ketimbang yang terlaporkan selama ini.

Ketidaklengkapan data dan informasi penangkapan ikan yang bersumber dari tidak tercatatnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil di beberapa daerah,  pencatatan yang kurang tepat, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian nelayan-nelayan melaporkan hasil tangkapannya serta kurangnya kapasitas petugas pencatatan data menyebabkan formulasi pengelolaan dan manajemen perikanan didasarkan pada data dan informasi yang kurang akurat yang tentu saja berpotensi memicu ekploitasi yang sebenarnya sudah melebihi batas kapasitas sumberdaya yang ada atau yang biasa disebut dengan overexploitasi.

Di samping itu, nelayan-nelayan kecil yang mayoritas beroperasi diperairan teritorial masih banyak menargetkan juvenile tuna yang tentu saja mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika informasi dan data ini terlewatkan dari formulasi kebijakan perikanan. Perbaikan dan penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi perikanan yang efektif dan akurat adalah hal salah satu penting terutama karena, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 -2019,  telah menetapkan rencana penerapan sistem kuota penangkapan ikan, di mana dokumentasi yang lengkap yang menggambarkan keseluruhan hasil tangkapan menjadi salah satu syarat utamanya.

Terakhir adalah upaya penguatan pemahaman akan best practice of fish handling on board atau proses menjaga dan meningkatkan kualitas ikan serta peningkatan higienitas pada pelabuhan pendaratan ikan guna dapat menembus pasar ekspor. Absennya pemahaman akan higienitas dan teknologi yang dimiliki menyebabkan banyaknya hasil tangkapan nelayan selama ini tidak dapat menembus pasar ekspor. Preferensi akan produk ikan yang berkualitas (higienitas yang baik) yang dihasilkan secara lestari atau yang telah melalui upaya penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  mendominasi pasar dunia saat ini. Sehingga peningkatan kualitas ikan yang dibarengi dengan upaya manajemen perikanan selain dapat mendorong meningkatkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat menekan laju eksploitasi yang juga adalah salah satu cara menuju perikanan yang berkelanjutan.

 

Nilmawati

Peneliti DFW-Indonesia, PhD Candidate

Political Economy and Transnational Governance

University of Amsterdam (UvA)

n.nilmawati@uva.nl

 




Susi dan Agenda Kesejahteraan Nelayan


IMG-20151115-WA0060

Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasi oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan.”

 

Pemberitaan nasional minggu lalu diwarnai tuntutan nelayan cantrang Jawa Tengah yang mendesak pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantang. Ekskalasi tuntutan tersebut terdengar sampai istana karena campur tangan Muhamimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Larangan penggunaan cantrang tercantum dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Masa 2 tahun ditambah 6 bulan moratorium cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak cukup bagi nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Paket bantuan kapal dan alat tangkap pengganti yang difasilitasi pemerintah juga jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk menghentikan polemik cantrang, Presiden Jokowi memerintahkan perpanjangan moratorium cantrang sampai dengan akhir tahun 2017.

Moratorium cantrang hanya satu dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ibu Susi dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Moratorium kapal asing, larangan transhipment dan larangan penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur merupakan paket kebijakan strategis lainnya yang telah memberi dampak luas pada bisnis proses perikanan di Indonesia. Sepertinya ibu Susi menyadari bahwa praktik tata kelola perikanan yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seperti membuka kotak pandora, kejahatan perikanan makin terkuak dengan terungkapnya praktik ABK ilegal, kapal markdown, perbudakan, pencurian BBM, ekspor bibit lobster ilegal, dan manipulasi pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor perikanan.

Akibat serangkaian kebijakan tersebut, upaya melakukan perbaikan tata kelola perikanan mendapatkan perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikmati manisnya bisnis perikanan tapi dengan cara melanggar hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah hal fundamental untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan ke tangan nelayan. Ibu Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasai oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan. Nelayan tradisonal terdesak di areal tangkap yang makin kecil dan stok ikan yang makin sedikit.

Mendapat perlawanan di dalam negeri, kebijakan ibu Susi justru mendapat apresiasai internasional. Pada tahun 2016 organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada ibu Susi. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF).

Pada tahun 2017, apresiasi juga diberikan oleh Peter Benchley Ocean sebagai Excellence in National Stewardship. Ibu Susi memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik. Salah satunya terkait keberaniannya meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal, yang melakukan praktik illegal fishing dan berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ibu Susi juga berhasil menggalang komitmen dan kerjasama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Norwegia, Perancis dan Jepang untuk bekerjasama memberikan dukungan pada upaya penanggulangan IUUF di Indonesia dan perairan di kawasan Asia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi illegal fishing dengan kebijakan moratorium kapal asing, dan pelarangan transhipment kini telah memberi dampak signifikan pada produktivitas perikanan nasional. Saat ini telah terjadi kenaikan biomassa ikan sebesar 240% dari 4,5 juta metrik ton menjadi 6,6 juta metrik ton. Selain itu, stok ikan nasional kini meningkat. Melalui Keputusan Menteri KP 47/2016 angka Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah sebesar 9 juta metrik ton dan dengan kebijakan yang konsisten, diduga akan meningkat menjadi 11 metrik ton pada tahun 2018 nanti.

IMG-20151115-WA0086

jenis-jenis alat tangkap nelayan yang sering jadi korban pengguna trawl atau cantrang

Dalam periode April 2014-2017 nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 nilai tukar nelayan hanya 103, maka April tahun 2017, nilai tukar nelayan naik menjadi 109. Sementara pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing  105 dan 107. Artinya dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan tumbuh 2,31%. Pencapaian ini justru bertolak belakang dengan kondisi di sektor pertanian. Pada sektor pertanian, nilai tukar petani  mengalami penurunan dari 102 pada tahun 2016 menjadi 100 pada Februari 2017 lalu.

Dari segi penerimaan negara, sektor perikanan ikut menyumbang pendapatan yang tiap tahun makin meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.

Pilar Kesejahteraan Nelayan

Mengusung 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti secara proporsional mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kembali mengemukanya isu cantrang mengindikasikan perencanaan dan eksekusi program belum dilakukan dengan optimal. Masa 2 tahun moratorium tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyiapkan skema pengalihan alat tangkap, transisi kebiasaan nelayan, potensi kredit macet pemilik kapal dan pendataan jumlah serta sebaran alat tangkap cantrang. Seperti api dalam sekam, akibat masalah yang tidak tuntas terselesaikan, akhirnya menimbulkan potensi konflik dan rentan dimanfaatkan menjadi isu politik.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama untuk menopang terwujudnya kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan realisasi pengadaan 2090 kapal dan alat tangkap ikan termasuk perizinan yang dibutuhkan. KKP perlu memastikan bahwa rencana pengadaan 2090 unit kapal dan alat tangkap ikan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu PR lain adalah adanya gap kebutuhan kapal pengganti eks cantrang yang kini berjumlah 12.000an dengan kemampuan dan kapasitas KKP menyediakan kapal. Untuk wilayah Jawa Tengah saja saat ini terdapat 5600 kapal ukuran 10 gross tonase dan 1100 kapal ukuran 30 GT. Arahan Presiden Jokowi untuk mengikutsertakan pihak perbankan dalam membantu pembiayaan pengadaan kapal ikan mesti ditindaklanjuti secara teknsi dan operasional.

Kedua, membangun kampung nelayan dengan kerjasama lintas sektor. Rencana KKP untuk merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan tahun ini sejalan dengan rencana Jokowi di awal pemerintahan untuk membenahi 1000 kampung nelayan dalam periode 2014-2019. Saat ini ada sekitar 1260 pelabuhan perikanan dengan berbagai status operasional yang berbeda-beda. Jika 1260 pelabuhan perikanan bisa diaktifkan berarti akan mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa pesisir yang mendapat pelayanan oleh pelabuhan perikanan tersebut. Kebutuhan air bersih, pertanahan, BBM, perumahan nelayan, listrik mesti difasilitasi secara terpadu dengan dukungan sektor lain. Membangun pelabuhan perikanan berbasis kampung nelayan akan membantu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, pemerataan dan keadilan sosial.

Ketiga percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai implementasi model industrialisasi perikanan. Rencana KKP untuk membangun 12 (SKPT) di 12 lokasi, sejalan dengan misi Jokowi utuk membangun Indoensia dari pinggiran. Selain terletak diperbatasan negara, lokasi tersebut memiliki potensi perikanan yang yang cukup besar namun tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Program afirmatif seperti SKPT menjadi jurus ampuh mempercepat pembangunnan infratruktur pendukung perikanan di pinggiran Indonesia dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, agenda industrialisasi perikanan perlu segera diwujudkan untuk memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri pelaku bisnis perikanan bahwa pemerintah serius melaksanakan program industrialisasi. Dengan industrialisasi perikanan diharapkan maka investasi perikanan akan meningkat, nilai tabah produk akan meningkatn dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Ke-empat kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam eksekusi program. Silang pendapat antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan kelautan dan perikanaan mesti direduksi. Perbedaan pendapat antara KKP, KLHK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang reklamasi teluk Jakarta memberi indikasi bahwa pemerintah tidak satu suara dalam penanganan masalah reklamasi. Bagaimana mungkin memberikan perlindungan kepada kehidupan nelayan, jika silang pendapat tidak bisa diselesaikan secara internal. Perihal kebijakan dan tata kelola perikanan, komitmen dan antar soliditas instansi pemerintah sangat diharapkan. Usaha perikanan merupakan bisnis dengan ketidakpastian tinggi dan resiko besar. Pertuaran dan kebijakan yang berubah-ubah akan menggangu bertumbuhnya usaha masyarakat di sektor ini. Pemerintah sekali lagi perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara konsisten dalam kerangka meningatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Membaca Reformasi Susi


dfw_2239-1500-x-1000

 

Terduga akan menggiring Indonesia ke kapitalisasi kelautan dan perikanan yang hebat, kali ini kita harus angkat topi padanya.

Upaya Indonesia memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja. Begitu pidato Susi Pudjiastuti di depan rapat senat terbuka penganugerahan doktor honoris causa di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, 3 November tahun lalu.

Reformasi sistem itu adalah penataan organisasi kelautan dan perikanan, di Pusat dan Daerah agar responsif pada dinamika kekinian dan kepentingan masa depan dunia. Pilarnya pada penegakkan kedaulatan negara sebagai tahap awal sebelum pemanfaatan berkelanjutan dan agenda kesejahteraan. Ketiga hal tersebut sebagai platform yang dibuktikan dengan menolak masuknya asing di bidang perikanan dan melarang beroperasinya alat tangkap yang selama ini hanya memberikan manfaat pada cukong besar.

Bagi Susi, ‘Doctoral speech’ di atas seperti ingin menegaskan bahwa apapun yang dilakukannya untuk mengubah organisasi seperti KKP menjadi pelopor pembangunan di pesisir dan laut (atau maritim) sangat dipengaruhi oleh sehat tidaknya payung besar kebijakan pembangunan nasional. Implisit di dalamnya, pentingnya komitmen Kementerian atau Lembaga Negara, elite politik, tokoh masyarakat, bersama menopang hakikat kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan itu.

Meski mengakhiri tahun 2016 dengan realisasi pengadaan perahu nelayan yang jauh dari rencana, dari target 4 ribuan dan hanya 900an yang terealisasi, pernyataan Susi terkait ‘sistem’ dan ‘kepemimpinan politik’ dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdengar progressif, ‘baru’ dan prospektif.

Disebut demikian sebab selama ini, saat bicara kelautan dan perikanan kita acap dicekoki program-program yang itu-itu saja; seminar-seminar, workshop-workshop tanpa rencana dan aksi, sail-sail mahal, mempermainkan SPJ-SPPD, parade-parade simbolik tanpa kerja nyata, pengadaan sarana prasarana budidaya atau perikanan tangkap, pengadaan pakan, pengadaan alat tangkap, riset-riset ‘tempurung’ hingga program-program pemberdayaan sekadarnya.

Lain Menteri, lain pula programnya, di tepian, masyarakat pesisir tak beranjak dari belitan persoalan akut, nirdaya dan dikecewakan. Tanpa terobosan, dengan eksploitasi perikanan dan kelautan tanpa batas, Indonesia takkan maju. Lebih jauh, untuk membaca motif Susi dapat pula dilihat sikapnya pada pemanfaatan sumber daya perikanan dan reklamasi misalnya.

Jika elit lain tak melihat reklamasi sebagai persoalan dan akan mengajak Pemerintah DKI untuk membereskan agenda reklamasi, Susi melihatnya sebagai pelanggaran atas regulasi dan zonasi di pesisir laut. Yang lain ingin asing ikut mengelola potensi perikanan, Susi berhasrat penuh mendepak asing di kolom lautan NKRI. “No way,” begitu Susi pada beberapa kesempatan.

DSC_5860-300x199Bersama Satgas 115, Susi, mencokok nelayan asing lalu menenggelamkan kapalnya hingga tidak kurang 317 (data 1 April 2017).  Bukan hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti berhasil menyelamatkan sumber daya ikan Indonesia senilai Rp. 306,8 miliar dalam hal penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum. Angka tersebut meningkat dari 2015 yang hanya Rp37,2 miliar. Sumber daya ikan tersebut terdiri dari benih lobster, kepiting/lobster/rajungan bertelur, kepiting dan lobster berukuran di bawah 200 gram, mutiara, koral serta produk hasil perikanan seperti kuda laut, penyu, dan sirip hiu.

Membaca deskripsi di atas maka sangat beralasan jika Susi senewen pada pihak terutama elit politik yang ingin membuka keran beroperasinya praktik perikanan illegal, tak berkelanjutan dan berpotensi menciptkan disharmoni antar nelayan. Cantrang salah satunya, alasannya selain karena kontrapruduktif pada rencana reformasi dan perbaikan sistem perikanan dan kelautan nasional tetapi menempatkan masyarakat sebagai korbannya.

“Kita ini sedang reform kelautan dan perikanan saya mohon politikus untuk tidak mempolitisasi. Ini urusan kedaulatan pangan dan kekayaan alam kita. Kalau ini berantakan hanya karena politisasi kasihan masyarakat,” katanya ketika ditanya ada politisi yang meminta cantrang beroperasi terutama di Pantai Utara Jawa.

Terdapat indikasi kuat bahwa belakangan ini ada beberapa pihak yang ingin melegalkan cantrang atau alat tangkap merusak lingkungan dan mengusik rasa keadilan nelayan kecil. Ada kehendak untuk mengubah Perpres No 44/2016 yang merupakan dasar hukum pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap.

Hal inilah yang harus ditimbang masak-masak sebab Pemerintah bersama nelayan-nelayan kecil yang diuntungkan sedang merelaksasi implikasi moratorium yang amat menggembirakan, ketika ikan-ikan semakin melimpah.

imageisuKegigihannya parallel dengan agenda yang banyak diusung aktivis LSM lingkungan, LSM internasional dan nasional yang telah berdarah-darah melawan eksploitasi sumber daya alam secara serampangan sejak 30 tahun silam. Dengan kita yang khawatir masa depan anak cucu tergadai karena eksploitasi sumber daya laut dan perikanan yang serampangan.

Jika membaca deskripsi di atas, rasanya kita bisa memahami alas pijak Susi. Ujaran agar Susi hengkang, cantrang lanjut terus bukanlah pilihan tepat. Kecuali jika kita tiada alternatif dalam memandang masa depan penduduk Indonesia yang jumlahnya semakin besar, yang semakin sesak di pesisir-pesisir Nusantara. Dengan kembali mengucek lautan, misalnya. Terobosan memang dibutuhkan, sebagaimana harapan Jokowi saat membuka Rakornas Kemaritiman 2017, (4/5) di Jakarta. Ini bisa dimaknai pula pentingnya bersinergi antara Kementerian agar saling isi, saling melengkapi.

PR besar Susi, dan kita semua tentu saja, adalah meretas agenda kesejahteraan, saat ini prakondisi pembangunan melalui penegakan hukum telah berjalan baik di pesisir lautan. Mari membereskan pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan ramah lingkungan, peningkatan daya saing nelayan hingga penguatan kapasitas organisasi mereka. Agenda kesejahteraan dan reformasi sistem perikanan dan kelautan memang melewati jalan berliku, panjang dan butuh waktu dan melibatkan banyak pihak.

Sekarang, mendukung reformasi itu atau angkat topi pada yang kebelet ambil alih kendali karena bernafsu melihat ikan semok berloncatan di lautan Nusantara?

 

Kamaruddin Azis – Peneliti Senior DFW-Indonesia




Pra Aksi Tepian Negeri 2016


Aksi Tepian Negeri adalah upaya sederhana kita untuk melangsungkan kampanye perlindungan ekosistem terumbu karang dan satwa yang terancam punah, berbagi peristiwa dan kebahagiaan bersama masyarakat pulau-pulau kecil terluar Indonesia utamanya anak-anak dan pemuda.

Bersama mereka, kita merayakan 71 tahun Indonesia merdeka.
Bergabunglah, Satu Aksi untuk Tepian Negeri!
Tim Aksi Tepian Negeri 2016
DFW-Indonesia

more info: www.dfw.or.id, www.facebook.com/aksitepianegeri2016

http://dfw.or.id/mari-berkenalan-dengan-indonesia-melalui-aksi-tepian-negeri/
======================================================
All images are our own courtesy.
Video taken by: Cherina La Rubatt, Hamidah Busyirah, and Imam Trihatmadja.
Video edited by Darmadi H. Tariah
Score: soundtaxi.net, Padi on youtube




Enam Agenda Pemberantasan Destructive Fishing


Jalur bom ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Jalur bom ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Dampak Destructive Fishing

Tanggal 4 April 2016, Polsek Biduk-Biduk di Kalimantan Timur menahan lelaki berinisial HS karena menangkap ikan dengan bom rakitan. Sebanyak 10 botol bom dan 9 locis atau sumbu ledak jadi bukti. Di bulan Februari 2016, dua pelaku lainnya berinisal AR dan ST diciduk aparat kepolisian di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat karena menangkap ikan dengan bahan peledak. Ditemukan tujuh buah sumbu detanator, satu kompresor, fins dan alat bantu selam.

Dua kejadian ini hanyalah bagian kecil dari praktik pemboman ikan yang terus saja merebak dari tahun ke tahun. Praktik destructive fishing terus marak padahal lembaga pangan dunia FAO pada tahun 2014 telah mengingatkan bahwa illegal fishing dunia telah menyebabkan kerugian hingga US$ 23 miliar per tahun dan sekitar 30% aktivitas tersebut terjadi di perairan Indonesia. Dampaknya, hampir 60% terumbu karang dunia hancur oleh kegiatan merusak. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, hampir 95% terumbu karang hancur dan menyisakan penderitaan panjang pada warga di sekitarnya.

Penggunaan bahan peledak (blast fishing) dan bius ikan (fish poisoning) adalah buah dari ambisi kapitalisasi pemanfaatan sumberdaya alam demi ekonomi belaka. Nelayan menjadi korban sekaligus pelaku yang dikendalikan oleh sistem pasar ikan dunia yang tak sensitif ekologi. Pasar yang dimaksudkan adalah aliran permintaan ikan dan produk seafood yang kian tinggi dan menggiurkan dari tahun ke tahun. Bom dan bius ikan memberikan kerugian jangka panjang dan masif karena rusaknya ekosistem serta risiko fisik dan keselamatan jiwa nelayan.

Herman Cesar dari Bank Dunia (1997) dalam Sukarno (2001) menyatakan bahwa penangkapan ikan dengan bius memberikan manfaat sebesar 33.000 Dolar AS per kilometer persegi terumbu karang dalam jangka waktu analisis sekitar 25 tahun. Namun kerugian akibat   penurunan hasil tangkapan dan pariwisata sebesar 43.000 – 476.000 Dolar AS per tahun perkilo meter persegi. Manfaat yang didapat perorangan dari penangkapan dengan bahan peledak hanya 15.000 Dolar AS, tetapi kerugiannya mencapai 98.000 – 761.000 Dolar AS per kilometer perseginya, karena fungsi daya dukung perikanan menurun, fungsi perlindungan pantai hilang, fungsi pariwisata habis sampai munculnya konflik horizontal nelayan.

Catatan berikut ini adalah kutipan dan pandangan penulis yang hadir sebagai peserta Focus Group Discussion (FGD) mewakili Detructive Fishing Watch (DFW Indonesia) terkait aktivitas pemboman dan pembiusan ikan yang difasilitasi oleh Litbang KKP, 10/05/2016. Tidak kurang 20an peserta ikut hadir seperti praktisi bisnis perikanan, peneliti, utusan PSDKP-KKP, WWF, TNC, DFW, I-CAN, LIPI, Litbang KP. Mengapa Litbang KKP mengambil inisiatif ini? Ini disebabkan karena praktik ini terus marak dan menggerogoti potensi sumberdaya kelautan dan perikanan nasional.

***

Suasana FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Nasfri Adisyahmeta Yusar, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) memantik gairah diskusi dengan mengutarakan praktik Destructive Fishing (DF) tetap marak meski upaya pemerintah untuk melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan sangat serius. Bagi KKP, seperti penilaian Nasfri, isu DF seperti bom ikan dan bius (potas) ikan karang perlu mendapat perhatian amat serius seperti isu Illegal Unregulated and Unreported (IUU).

“Masih rawan pelanggaran sumberdaya kelautan. Masih ada pemboman ikan seperti di perairan Sulawesi Selatan. Perhatian kita pada konsentrasi kegiatan ini. PSDKP akan fokus sesuai pelanggaran itu sendiri. Makassar akan menjadi salah satu pusat perhatian kita,” ungkapnya di samping moderator Dr. Ngurah N. Wiadnyana dari Litbang KP. Menurut Nasfri, PSDKP menargetkan aktivitas DF ini dapat tuntas di tahun 2017, hanya saja perlu pemahaman pada kondisi pelaku, nelayan, dan pengusahanya.

“Nelayan kurang struggle menangkap ikan. DF Ini menjadi mata pencaharian jadi sulit juga. Mesti ada pendekatan psikologi. Pelaku nampaknya bukan untuk memperkaya diri tak seperti pelaku IUU Fishing. Selain bahan baku pemboman kita incar tetapi juga pelakunya,” katanya.

Pada FGD itu terpapar peta distribusi pupuk/bahan bom ikan. Ada hasil penelitian Litbang KP yang menunjukkan peta perjalanan para pencari dan pengecer bahan pembuatan bom ikan. Sentrumnya di Indonesia bagian tengah, di sekitar Makassar. Mereka bergerak dari Pulau Bonerate di Selayar, kemudian melewati perairan Masalembo, Batam, dan Malaysia. Saat kembali dari Malaysia dan membawa pupuk, mereka melewati Perairan Tioman, Pulau Subi, Selat Karimata, Bawean, Masalembo, kemudian masuk di pulau-pulau Pangkajene Kepulauan seperti Sabalana, Liukang, Sanani, Liukang Tangngaya, Liukang Tupabbiring, Pulau Karanrang, Barrang Caddi, Barrang Lompo di Makassar hingga kemudian ke Bonerate. Di Sulawesi Selatan, lokasi atau pulau-pulau yang disebutkan ini terkenal sebagai simpul maraknya isu DF.

Isu DF menjadi marak karena kemudahan memperoleh pupuk yang banyak digunakan untuk kelapa sawit. Mereknya beragam seperti Obor, Cap Matahari, Beruang, dan lain sebagainya. Satu kilogram bom ikan dapat meluluhlantakkan ikan dan karang di sekitanya hingga dalam radius 20 meter atau hingga 500 meter persegi. Dengan bom seukuran itu tercipta lubang hingga empat meter. Pengalaman di Kabupaten Selayar, Pangkep, dan di sekitar Kepulauan Spermonde Makassar, menunjukkan penggunaan bom ikan dengan botol, atau bekas sirup dapat merusak hingga 15 meter persegi.

Maraknya penggunaan bom dan bius dapat menimbulkan konflik sosial antara yang peduli konservasi lingkungan atau pemancing tradisional dengan nelayam pembom. Pemboman dan pembiusan ikan dapat merusak habitat; menyebabkan kekacauan ekosistem serta penurunan daya dukung ekosistem. Kegiatan DF hanya memberikan keuntungan jangka pendek namun mengakibatkan penderitaan jangka panjang. Pada beberapa kasus banyak pembom naik haji atau kaya tetapi banyak punya nelayan yang lumpuh, terkena bom, hingga meninggal.

Selain jalur distribusi dan peta lokasi pulau dan masyarakat nelayan yang kerap menjadi pengguna bom ikan, dipaparkan pula jalur penggunaan potas untuk bius ikan di FGD tersebut. Menurut Heru Purnomo, pengusaha ikan dari UD. Pulau Mas yang hadir sebagai pembicara kedua menyatakan pembius atau pemotas ikan menggunakan potasium sianida yang banyak digunakan untuk pemurnian emas. Bius ikan ini masuk golongan Kalium Cianida – KCn atau juga tuba (akar tuba).

“Potas ini mudah didapat di toko-toko dan dari kapal-kapal asing ynag masuk. Inilah yang digunakan untuk menangkap ikan hidup. Beda dengan bom ikan yang menangkap ikan mati, tidak mungkin ada ikan hidup karena bom,” kata pria berusia 38 tahun yang memulai usahanya sekitar delapan tahun silam. Heru adalah salah satu pengusaha papan atas Indonesia yang fokus pada lobster dan ikan kerapu, omzetnya miliaran.

Heru telah banyak makan asam garam bisnis ini. Bermula dari Mamuju Sulawesi Barat kemudian ke Makassar. Bisnis yang dijalankan saat itu adalah membeli ikan besar dari nelayan tapi seiring berjalannya waktu, ikan belian kian kecil dan lebih kecil. Dia menduga karena praktik ilegal di tengah nelayan. Gagasan untuk berhenti menggunakan sianida dan praktik merusak lainnya berujung pada penutupan beberapa gerai bisnisnya di daerah.

Lelaki berkacamata yang tertarik mengelola bisnis ini dengan sehat justru berdampak pada pendapatan perusahannya. Anjlok sekitar 40 persen pada tahun pertama setelah ia menerapkan praktik ini pada tahun 2010. Terus turun 20 persen pada 2011. Meski kemudian dia menyadari bahwa profit perusahaan mencapai titik balik. Pendapatannya naik sebesar 30 persen. Pulau Mas yang dipimpin Heru Purnomo ini dapat mengekspor hingga 200 ton ikan kerapu hidup ke Hongkong yang ditangkap melalui metode perikanan berkelanjutan. Pengalamannya ini menjadi inspirasi bagi beberapa organisasi seperti WWF termasuk KKP.

Para peserta FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Para peserta FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Stok ikan dunia tak hanya terancam kegiatan penangkapan legal yang terus menerus tetapi juga risiko penangkapan ikan ilegal (IUU). JIka ikan legal dapat dikontrol di TPI atau PPI namun ikan dari praktik IUU tak bisa diprediksi karena mereka melakukan transaksi yang tak terlacak radar otoritas terkait. Ada prediksi bahwa volume produksi ikan dunia dari transaksi haram ini 11 juta ton pertahun namun ada pula yang menyarakan mendekati 26 juta ton – sama dengan 14 atau 33% total tangkapan dunia (World Ocean Forum).

 

Temali Isu

“Pembom dikasih modal oleh punggawa dengan sistem bagi hasil. Targetnya dijual ke pembeli atau diekspor. Alat yang digunakan biasanya kompresor, bom, ada botol, jerigen. Untuk nelayan ahli, teknik terbaru menggunakan aki sebagai detonator. Bom dimasukan ke air dan langsung bagian dalam. Suarapun tidak terlalu keras selain bagi yang menyelam. Sekarang banyak pembom mulai pakai alat modern,” katanya. Punggawa yang dimaksud Heru adalah middle-men atau pemilik modal atau pedagang ikan. Ada akumulasi modal dan teknologi di sini.

Menurut Heru, pembom dan pemotas (bius) punya keahlian dasar yang sama, menyelam! Dengan itulah mereka menjalankan aktivitas ilegal dan merusak ini. Keterampilan di laut sangat berpengaruh pada kualitas ikan. “Kalau nelayan berpengalaman, ikan hasil potas bisa lebih baik dan sama dengan ikan pancingan. Bagi yang tidak berpengalaman mata ikan akan kabur dan kulitnya terbakar. Kalau ikan disimpan di bawah palka air akan cepat keruh,” katanya. Dia menambahkan bahwa ikan potas biasanya tidak aktif makan beberapa saat setelah ditangkap.

Maraknya pemboman ikan ini berkaitan dengan pusat-pusat transportasi massal seperti bandara dan pelabuhan laut besar. “Lokasi pemasaran ikan potas, pasti dekat dengan kota besar, perlu transportasi cepat, pemasaran melalui jalur udara,” tambah Heru.

“Saya berani bilang, 98 hingga 99% ikan kami adalah hasil pancing. Kalau lobster merupakan hasil jerat. Selebihnya atau sekitar 2% masih kecolongan. Kadang-kadang ada selisih harga dan kami juga subsidi ketika harga anjlok. Pada beberapa lokasi seperti Selayar dan Wakatobi, atau Morowali, Banggai, Torosiaje di Pohuwato, masih ada ada 2% anak buah saya kecolongan atau terindikasi. Buktinya, ikan rusak, setelah itu kartunya saya cabut,” ungkap Heru. Menurut Heru, karena timnya yang packing dan awasi sendiri maka semuanya bisa dilacak.

“Kalau ada potas, saya bisa lacak. Kami ada sistem, ada server, kartu nelayannya, foto ikan seperti apa, ukuran berapa, penjualan nelayan berapa,” terang pengusaha yang mengaku mempunyai guru bisnis di Makassar bernama Haji Said dan Markus.

Dari penjelasan Heru ini terpetakan lokasi-lokasi yang menjadi target usaha Pulau Mas, perusahaannya. Titik-titik pengiriman ikannya untuk sampai Hongkong melalui laut dan udara. Untuk udara melalui Jakarta, Surabaya, dan Bali. Praktik yang dijalankan Heru mungkin hanya 30%, 98-99% murni sehat dan sisanya 2% masih kecolongan. Artinya ada 70% yang masih tidak jelas atau masih terindikasi tidak melalui jalan ramah lingkungan.

Saat ini terdapat 61 titik perairan atau pula yang menjadi lokasi usaha UD. Pulau Mas yang dipimpin Heru. Beberapa di antaranya di Berau, Bontang, Toli-toli, Pangkep, Selayar, Manggarai Barat, Nakekeo, Ende, Sikka, Wakatobi, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una, Boalemao, Pohuwato, Torosiaje, Bacan, Obi, Taliabu, Saumlaki, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Tengah, Dobo, Fakfak, Nabire, Teluk Ondama, Serui termasuk Padaido, meski menurut Heru, potensi lautnya rusak parah karena dibom.

Dari paparan Heru ini nampak bahwa ada inovasi dan kreativitas nelayan dan pengusaha untuk kucing-kucingan dengan aparat atau publik. Ada indikasi yang kuat tentang akumulasi modal dan mobilisasi nelayan untuk melancarkan agenda bisnis, bisnis ilegal. Demikian pula daya tahan sosiologis warga atau nelayan atas iming-iming pendapatan tinggi dengan praktif DF.

Apa yang dipaparkan Heru merupakan alternatif yang dapat menjadi oase di tengah keringnya gagasan publik atau peneliti kelautan dan perikanan untuk membantu nelayan keluar dari jeratan aktivitas yang rentan berujung bui bahkan kematian ini.

 

Isu dan Solusi DF

Berdasarkan proses yang berkembang di FGD tersebut ada beberapa alasan yang membuat bisnis perikanan yang dilumuri praktik pemboman dan pembiusan ini masih marak.  Pertama, kapasitas dan kesadaran nelayan yang sangat rendah. Mereka tidak bisa lepas dari pengaruh dan iming-iming pengusaha atau harga ikan yang relatif tinggi.

Kedua, lemahnya pembuktian dan penegakan hukum sehingga memicu hasrat mengulang kegiatan DF ini. Selain karena komitmen aparat, juga karena secara teknis susah dibuktikan. Banyak sekali kasus DF yang tidak dilanjutkan karena lemahnya penyelidkan dan pembuktian.

Ketiga, terbatasnya pimpinan penegak hukum yang komit pada lingkungan. Mereka tidak melihat pengelolaan lingkungan hidup sebagai isu utama. Keempat, tidak adanya regulasi yang memeriksa dan mengawasi dengan rinci praktik penangkapan ikan, misalnya, melacak sumber ikan, uji petik ikan, deteksi alat tangkap, pembatasan kuota dan ukuran ikan tangkapan serta uji kandungan kadar potas.

Kelima, terbatasnya upaya patroli petugas pengawasan hingga ke pulau-pulau jauh. Keenam, terpangkasnya kewenangan kabupaten/kota membuat jarak koordinasi dan pemantauan menjadi semakin jauh. Ibukota provinsi, tempat di mana ada kantor kelautan dan perikanan provinsi berada memiliki beban ganda, selain karena sarana prasarana terbatas, juga karena terbatasnya anggaran pengawasan dan penindakan. Pada situasi ini praktik DF seperti kembali merajalela apalagi jika tidak ada penempatan pucuk pimpinan pengawasan atau penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang jujur dan berintegritas.

Ketujuh, samarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam memerangi isu DF ini. Mereka, terutama para kepala daerah belum menempatkan isu ini masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan kata lain, tema lingkungan masih menjadi isu paling bawah padahal secara sosiologis sangat melemahkan struktur sosial dan ekonomi lokal secara jangka panjang.

Membaca peta masalah dan isu di atas maka beberapa pihak yang ikut dalam FGD tersebut menawarkan beberapa solusi, baik untuk internal peserta dan bagi Litbang maupun untuk stakeholder lainnnya yang belum masuk dalam ronde FGD ini. Enam agenda pemberantasan DF ini juga merupakan amanat organisasi bagi DFW Indonesia.

Pertama, membenahi kapasitas nelayan atau pengusaha. Pandu mereka dengan regulasi dan penguatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dengan metode praktis dan memberdayakan. Skema pembangunan kelautan dan perikanan saat ini harus memberikan ruang yang maksimum bagi terlibatnya para pihak yang selama ini jauh dari skema bantuan. Upaya-upaya persuasif dan memberdayakan harus segera didorong dengan menempa mental atau merevolusi cara pandang atas sumberdaya laut dan masa depan sosial ekonomi kawasan.

Kedua, menjalankan dan awasi pembatasan kuota dan ukuran. Pengalaman Heru Purnomo bersama UD. Pulau Mas adalah karena adanya komitmen pembatasan ukuran bagi nelayan. Mereka tidak dianjurkan menangkap yang kecil, minimal 500 gram. Nelayan diajak disiplin dan bertanggung jawab. Bukan perkara mudah, tetapi dari paparan Heru, ini bisa terlaksana dan bahkan sangat ekonomis dan pro-lingkungan. Perlu dikembangkan pola-pola seperti ini sebab dapat bermanfaat pada pendataan potensi ikan maupun kapasitas produksi dari para nelayan di pesisir.

Ketiga, mengaktifkan kegiatan budidaya ikan karang yang disertai dengan penyediaan pakan yang murah, dibutuhkan cara mencari pakan. Di sinilah peran peneliti dan praktisi ikut andil dan memberikan kontribusinya dalam pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan dan prospektif secara sosial dan ekonomis.

Keempat, perkuat kapasitas penegak hukum, tingkatkan pemahaman mereka tentang risiko bom bius, tingkatkan keterampilan untuk melakukan pemantauan dan penindakan, alokasikan anggaran lebih dari cukup untuk melakukan patroli rutin. Jika KKP telah menganggarkan ratusan miliar untuk Satgas IUU maka hal serupa juga harus dilakukan untuk isu DF dengan pelaku domestik ini.

Kelima, memperkuat riset untuk membaca fenomena, isu dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kapasitas nelayan, punggawa/pegusaha hingga eksportir. Praktik yang dikembangkan oleh Heru Purnomo harus dilihat secara sosiologis di pesisir pula, ada banyak dimensi yang harus dikaji sebelum diaplikasikan seperti relasi antara punggawa-sawi (patron client), tabiat kultural nelayan yang kadang tidak konsisten pada pemilik modal. Program pemberdayaan masyarakat yang selama ini hanya dikaitkan sebagai beri ikan, harus diubah dengan beri kapasitas memadai mengoperasikan pancing (fishing gears).

Keenam, yang juga tak kalah pentingnya untuk disegerakan adalah menggiatkan kerjasama, kolaborasi dan data sharing antar pihak sehingga dapat membaca dan mengantisipasi tren DF ini secara berkala.  Salah satunya adalah, mendorong Litbang KKP untuk menyiapkan kelompok kerja khusus isu DF agar peta dan antisipasi isu dapat secara sinergis diciptakan.

 

Penulis: Kamaruddin Azis




Parengge, Serba Salah di Laut Sendiri


“Belum pernah tersesat. Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar, mantan parengge asal Pulau Kodingareng Lompo, Makassar.

Kahar bin Johasang

Kahar bin Johasang

Pernah dengar kapal nelayan dibakar di perairan Balikpapan nun lampau? Tentang konflik nelayan tradisional di Balikpapan versus nelayan Pantura? Pernah dengar kapal ikan modern purse-seine diluluhlantakkan di Lappa, Sinjai, Sulawesi Selatan, dibakar di Lombok? Itu pernah ada. Ada konflik antara nelayan modern pengguna jaring pukat cincin atau purse seine dengan nelayan lokal atau mengaku tradisional.

Dari insiden itu, beberapa korban justru datang dari pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar dan nelayan dari Galesong, Takalar. Komunitas nelayan tersebut terkenal sebagai pelaut dan nelayan tangguh. Mereka mempunyai pengalaman mengagumkan sekaligus mencengangkan di lautan. Ada yang beradaptasi dengan teknologi penangkapan ikan modern, ada yang bertahan dengan destructive fishing meskipun main kucing-kucingan dengan petugas pengamanan. Pun ada yang setia sebagai nelayan tradisional, berperahu kecil dan alat pancing seadanya.  Dari mereka kita petik pelajaran seperti tren praktik pemanfaatan hasil laut, hubungan ideal antara pemodal dan nelayan, eksploitasi taat kaidah konservasi maupun peluang membangun kerjasama multi pihak di perikanan.

Kahar, warga Pulau Kodingareng mempunyai cerita unik dan tangguh sebagai kembara di lautan demi ‘kebenaran’ yang diyakininya; mencari ikan dengan pukat cincin atau purse seine (rengge). Kepada Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia dia menceritakan suka dukanya mengembara dari laut ke laut, dari dermaga ke dermaga sebagai nelayan rengge. Di tanah berbahasa Makassar, nelayan purse-seine disebut Parengge, alat tangkap yang digunakan sejatinya tak dilarang Pemerintah namun dibenci sebagian nelayan lokal di beberapa perairan Nusantara karena daya tangkapnya. Kahar dan nelayan lainnya asal Kodingareng yang percaya bahwa perairan Nusantara adalah milik bersama dan dimanfaatkan dengan baik justru dikejar-kejar di lautnya sendiri.

***

Senja menepi di Kodingareng Lompo. Bersama Gaffar dan Kahar, kami resapi keindahan pulau dan segala yang nampak di hadapan.  Laut memantulkan cahaya merah saga. Matahari yang bertengger di atas karang sisi barat sebentar lagi benam. Beberapa tahun terakhir terumbu karang di selatan Pulau Kodingareng Lompo terlihat seperti onggokan raksasa saban surut. Beberapa perahu nelayan, perahu pemancing dan pemasang pukat tertambat tenang. Beberapa orang terlihat membereskan jaring dan memanggulnya kembali ke rumah. Malam tiba dan mereka menyusun rencana untuk keesokan harinya. Seterusnya.

Gaffar adalah warga setempat yang selama ini getol mengkampanyekan pengelolaan pesisir dan laut Kodingareng dengan bijaksana. Sementara Kahar adalah pengelola mesin desalinasi bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pulau itu sejak 2014. Dari Gaffar terpetakan bahwa masih ada aktivitas illegal fishing di pulau-pulau Makassar, ada bom, ada bius, ada parere.

Setelah makan malam, Kahar melanjutkan ceritanya di Pondok Kerja Pulau Kodingareng. Pondok ini dibangun atas bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama dengan International Finance for Agricultural Development (IFAD). Dia menceritakan pengalaman hidupnya sebagai parengge, sebelum dia menjadi pengelola mesin desalinasi seperti saat ini (20/04/2016).

Dia adalah putra Johasang Daeng Sarro asal Kampung Beba, Galesong Utara, Takalar. Ibunya bernama Kati Daeng Baji (almarhum). Kahar bersaudara sembilan orang. Karena bapaknya menikah lagi dia kemudian punya enam orang saudara tambahan. Kahar bermukim di Kampung Mandar, RW 2/RT B, Pulau Kodingareng Lompo bersama istirnya Ramlah yang merupakan keturunan Mandar. Di kampungnya, terdapat banyak keturunan Mandar asal Pamboang, Campalagiang dan Soreang.

Rengge di Kodingareng

“Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar membuka kisah melautnya.  Menurut Kahar, sudah lama nelayan Kodingareng melaut hingga jauh. Laut adalah ruang-ruang produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa laut adalah dunia tanpa sekat.

Kahar lahir tanggal 13 bulan Agustus 1972 di Kampung Beba. Beba adalah pangkalan pendaratan ikan terbesar di Takalar bahkan di Sulawesi Selatan setelah Lappa dan Paotere. Disebut besar sebab di PPI Beba ratusan kapal ikan bongkar muat di sini. Kawasan ini dikenal telah ada sejak jayanya Sultan Hasanuddin di abad ke-17.

Pulau Kodingareng di sisi selatan

Pulau Kodingareng di sisi selatan

“Beberapa tahun lalu saya adalah parengge, belasan tahun,” kenang Kahar. Kahar mengaku rengge (beberapa orang menyebutnya gae) dilengkapi jaring lingkar yang disokong oleh lampu.  Sederhananya, lampu dipasang dan ketika ikan-ikan berkumpul jaring dibentang dan ditarik mengelilingi ikan-ikan yang telah takluk di bawah sinar lampu. Jaring ini disebut juga jaring cincin yang bisa mengarahkan terbentuknya kantung kerucut saat jaring dihela. Jaring ini pertama kali diperkenalkan tahun 1970 di perairan Jawa yaitu di daerah Batang dan Muncar. Konflik rupanya telah ada saat itu, antara nelayan tradisional dan nelayan purse seine ini namun dapat dimediasi dengan baik sampai sekarang terutama di sentra-sentra perikanan di Jawa.

Tahun 80an hingga 90an, lampu petromaks merupakan senjata para parengge dalam mengoperasikan alat tangkap ini di perairan Sulawesi Selatan. Ikan-ikan pelagis seperti tembang, lemuru, cumi-cumi, layang, dan tongkol jadi target parengge ini. Untuk jaring, parengge menggunakan jaring utama berbahan nilon 210 D/9 1 inci, jaring sayap berbahan nilon 210 D/6 I inci, dan jaring kantong ¾ inci. Ada beberapa tali seperti tali pelampung, tali ris atas bawah dan tali pemberat.

Menurut Kahar, terdapat 300an warga Kodingareng Lompo sebagai nelayan rengge. Dari yang tua hingga kawula muda. Jika tak banyak yang terlihat saat ini itu karena mereka telah migrasi ke Perairan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.

Rengge telah ada di sekitar perairan Makassar sejak tahun 80an. Kondisi dan kompetisi di sekitar perairan ini selama 30 tahun terakhir memaksa nelayan untuk mencari perairan lain. Jika sebelumnya mereka beroperasi di sekitar Kepulauan Tanakeke di Takalar, Dayang-dayangang, perairan Barru hingga Sulawesi Barat maka saat ini mereka berpencar hingga Teluk Tomini, Laut Flores, Teluk Bone, Kalimantan, Maluku hingga Fak Fak di Papua. Hasil rengge sangat dipengaruhi oleh gelombang, musim, sinar bulan, panjang dan kedalaman jaring serta kecepatan kapal. Sayangnya, hasil besar kadang bersoal dengan nelayan-nelayan lokal yang masih sangat terbatas kemampuan tangkapnya.

Model perahu purse-seine dari Pulau Samatellu Lompo, Pangkep (foto LM. Yassir Haya)

Model perahu purse-seine dari Pulau Samatellu Lompo, Pangkep (foto LM. Yassir Haya)

“Tapi kalau nelayan sini tujuannya ke Luwuk Banggai. Ikan banyak, orang Bajo juga sangat baik di sana,” imbuh Kahar. Baginya, warga Bajo di Luwuk Banggai sangat intim dengan nelayan dari Makassar terutama Kodingareng. Kadang nelayan asal Kodingareng meninggalkan perahu rengge dan menitipkannya pada orang Bajo di sekitar pulau-pulau Luwuk Banggai.

“Tidak seperti di tempat lain, di Luwuk Banggai, parengge bisa bebas beroperasi. Menurut saya, di sana ikannya sangat banyak. Banyak sekali,” sebut Kahar yang mengaku pernah beroperasi di perairan Luwuk Banggai.  Sembari terkekeh, Kahar melanjutkan. “Bukan hanya itu, sebelumnya kami beroperasi juga di Perairan Flores, Labuan Bajo, Larantuka, Bima, Sumbawa, Lombok, Bali hingga Perairan Sapekan, Banyuwangi atau Madura,” katanya terlihat bangga. Kahar tetap sepayung di perahu rengge yang dipimpin oleh Kadir. Pria yang disebutnya sebagai ayah angkat di Kodingareng Lompo.

“Sekarang mungkin hanya ada tiga unit yang beroperasi di Kodingareng Lompo. Ada 10 unit yang beroperasi di Luwuk Banggai,” kata pria yang menikah pada tanggal 17 Juli 1994 dan juga mengadopsi dua anak angkat ini. Dari pengalaman berkelana dengan perahu rengge itu Kahar tak bisa menyimpan rasa bahagianya saat beroperasi di sisi selatan Kawasan Taka Bonerate, tepatnya di Pulau Pasitallu.

“Setahun beroperasi di Pulau Pasitallu, Taka Bonerate pada tahun 1999. Saya ingatnya Pak Tani, orang setempat,” kata pria yang tidak tamat SD ini. Terasa berbeda bagi Kahar sebab yang dia dengar banyak warga pulau dalam kawasan Taka Bonerate melarang masuknya purse seine, rengge atau gae. Ada kecemburuan sosial di sana. Beberapa nelayan lokal mengaku kehilangan ikan umpan karena ditangkap oleh parengge ini.

Tentang pengalaman melaut ini, Kahar pertama kali mulai melaut saat kelas IV SD. “Saya pergi mancing sama pak Kadir, tahun 1986,” ingatnya. Setelah itu dia pergi pasang lampu dan memancing di sekitar Pulau Badi’. Pengalaman mancing di Pulau Badi’ kemudian berlanjut saat dia kembali ke kampung ayahnya di Beba’, Takalar.

“Bapak saya pernah usaha baju sablon. Bikin sablon baju Ansor. Mungkin karena itu dia pernah dipenjara tahun 80an. Bapak saya Muhammadiyah, ada fotonya bersama Rhoma Irama,” ungkapnya terlihat bangga. “Pertama kali ikut parengge bersama Kadir dan sepupu bapak namanya Haji Jarre. Hampir dua tahun mondar-mandir di Beba’,” kata lelaki yang mengaku ayah kandungnya bergabung dengan Partai PPP saat Orde Baru.

Lantaran Haji Usman, pamannya, yang membeli rengge dari Pulau Bontosua, Pangkep pada tahun 1991, Kahar dan Kadir kembali ke Kodingareng. Usman bersaudara ibu Kahar, Kati Daeng Baji. Usman adalah pedagang.

“Haji Usman beli rengge di Pulau Bontosua, milik Haji Sanu’. Lengkap alat tangkap dan perahu. Harga kalau tidak salah masih puluhan juta,” ungkap Kahar. Tahun-tahun itu harga satu unit purse seine sekitar 20 juta bahkan ada 9 juta. Jaring bekas.  “Harga begitu bisa ke tanah suci, dua kali,” katanya tertawa. Saat harga emas masih (Rp.) 9.000 satu gram.

Diburu di Lombok

Pengalaman tak terlupakan menjadi parengge terjadi saat diburu-buru nelayan Lombok di awal tahun 2000an. Kahar berkelana dengan perahu rengge ke Pulau Lombok bersama Kadir, bapak angkatnya. Menghabiskan waktu dua hari dua malam melintasi Selat Makassar, Laut Flores hingga menyusuri pesisir Pulau Lombok.

“Awalnya tidak masalah. Kami beroperasi di Lombok Barat dan menjual ikan tangkapan di Lombok Timur, di sebelah TPI Tanjung Luar, di TPI Lombok Timur. Di sana hingga enam bulan. Biaya operasi ditanggung Haji Usman,” kenangnya.  “Yang dibiayai Haji Usman seperti bahan bakar dan beras. Ikannya gampang,” imbuh Kahar. Ini di luar kapal dan mesin dobel. Harus dobel sebab jarak pelayaran jauh membutuhkan daya tahan mesin. Posisi Kahar sebagai orang kedua di perahu itu.

“Tugas saya di bawahnya kapten, pegang jaring,” katanya. Selain pegang jaring, ABK sebanyak 7-10 lainnya bertugas untuk mengontrol pemberat dan bola apung, ada juga yang pasang lampu juga mengayuh sampan.

Apa pengalaman mengesankan selama enam bulan di Lombok itu?

“Enam bulan operasi di Lombok lalu kembali ke Kodingareng. Tahun itu saya senang sekali sebab dapat uang hingga Rp. 600.000, lumayan bisa digunakan untuk perbaiki rumah,” kenangnya.

Oia, haha, kami pernah kejar-kejaran dengan nelayan di Ampenan. Karena kami kerap berlabuh di Ampenan dan membawa hasil banyak, banyak nelayan jengkel,” katanya tergelak. “Mereka protes sebab nelayan pukat asal Sulawesi merusak mata pencaharian mereka,” kata Kahar.

“Ada yang datang protes alasannya macam-macam. Jadi saat melihat kami sedang operasi mereka ramai-ramai datang. Kami lalu pindah. Hanya sebulan di di Ampenan kemudian pindah ke Gili Gede. Kami urus izin desa dengan melapor ke Kades,” ungkap Kahar.  Menurut Kahar saat itu, ada satu perahu parengge yang dibakar massa nelayan namun itu bukan perahu asal Sulawesi, itu perahu warga setempat.

“Mungkin saja orang Bugis Makassar namun telah lama tinggal di Lombok,” katanya.

“Tapi di Gili Gede, nelayan asal Makassar ternyata dikejar juga oleh nelayan setempat karena menggunakan rengge.  Kami pernah ditahan di Gili Trawangan, ditahan sama angkatan laut,” tambah Kahar. Tetapi Kahar merasa tidak dipersulit. Menurut Kahar mereka justru berterima kasih karena mendapat satu lampu petromaks dari juragan Kadir.

“Pengalaman di Lombok ini unik juga sebab ada nelayan-nelayan setempat yang memberikan tanda ke kami kalau di perairan tertentu ada banyak ikan. Mereka kasih kode ikan,” terang Kahar.

“Pengalaman karena dipanggil nelayan setempat itu bagus juga. Kami dapat harga penjualan (Rp.) 10 Juta kami tapi berikan juga untuk nelayan setempat hingga (Rp.) satu Juta,” ujarnya. Tapi menurut Kahar, ini hanya berjalan beberapa hari, setelah itu tambah banyak nelayan yang datang dan minta diberi juga. Repot jadinya.

Dari Peraitan Lombok, Kadir dan Kahar hengkang ke Perairan Jawa Timur, sekitar Banyuwangi dan Madura. Pengembaraan Kahar dan Kadir mencari ikan permukaan di Perairan Sapekan ditemani sekitar 16 orang ABK.

“Di sana, banyak kapal ikan lainnya, dari Kalimantan Selatan, jadi pembelinya juga dari Kalimantan Selatan,” kenangnya. Menurut Kahar, di Sapekan ada banyak Bugis, Bajau, dan Mandar.  “Bahkan ada teman yang menikah di Sapekan,” katanya. Kahar kemudian pindah ke Panggarugang Kecil, sebuah pulau yang sangat besar, empat kali lipat Kodingareng Lompo namun tanpa penghuni, Terdapat rawa-rawa di dalamnya.

“Di daerah Banyuwangi kemudian ke daerah Sapekan. Masih dengan pak Kadir dan menggunakan kapal Haji Usman,” cerita Kahar. Saat ini kapal Haji Usman sedang ada di Luwuk Banggai dan dioperasikan oleh anaknya yang ada di Banggai

Pengalaman menjejak Luwuk Banggai bermula tahun 2005.

“Saya ke sana bersama Bapak Kadir hingga 2009. Kami mondar mandir Kodingareng dan Luwuk Banggai, kadang naik kapal Pelni, kadang menumpang pada kapal lainnya,” ujar Kahar. Di sana dia tinggal di di Pulau Banggai Laut. Nama desanya Lonas Pantai, Lonas Tanjung. Pulau yang dihuni oleh Suku Bajo.

“Sejauh pengalaman ini, di sinilah paling banyak ikan. Paling banyak ikan di Banggai, di situlah paling banyak,” katanya berulang. Di pengamatan Kahar, ikan-ikan nelayan ini diambil oleh kapal dari Jakarta. Ada kapal penampung jumlahnya banyak hingga ada 10 unit. “Sekarang banyak pembeli lokal,” kata Kahar.

Menurut Kahar, bapak angkatnya, Kadir, meninggal di Banggai tidak lama setelah dia kembali ke Kodingareng Lompo. Bagi Kahar, mengembara di perairan Nusantara selalu penuh tantangan dan harapan. Ada beberapa lokasi operasi rengge yang berkesan bagi Kahar. Di Taman Nasional Taka Bonerate dan di Bayuwangi, Jawa Timur.

“Di Pasitallu hampir setahun beroperasi, heran juga Taman Nasional juga tapi belum dilarang saat itu. Yang membeli ikan kami bayarnya di pak Desa dan kami ambil uang di pak Desa. Pembeli yang bawa es datang dari Sinjai. Sering beroperasi di Gusung Kamase. Ikan lumayan. Ikan layang, simbula,” ungkapnya. “Yang kedua di daerah Banyuwangi, di situ didemo oleh nelayan lokal. Kami kemudian mencari pemimpin setempat, ternyata kepala sukunya orang Galesong, asli orang Galesong. Dia berbahasa Makassar,” katanya terkekeh.

Purse-seine, Diusir atau Diatur?

Komunitas nelayan amat dipengaruhi periode musim. Mereka bisa produktif kala teduh, lesu di musim ganas. Pun bermigrasi hingga bermil-mil demi menjaring hasil perikanan. Maka bermigrasilah nelayan-nelayan Bajo, Bugis, Buton, Makassar, hingga Mandar sejauh mungkin. Bagi mereka, laut adalah ruang ekonomi sekaligus interaksi sosial. Laut milik bersama. Inilah alasan mengapa mereka ditemukan di ruang laut mana saja, di Nusantara bahkan melintasi batas negara. Sebagian bernasib baik, lainnya terbalik.

Penulis teringat kisah Daeng Bella yang ditemui pada suatu sore di Kampung Bayowa di ujung tahun 2015. Bella adalah nelayan Dusun Bayowa, Galesong, Takalar yang dipanggil purina (paman). Bella kapok setelah perahu purse seine yang dituntunnya ke kawasan Taka Bonerate kepergok otoritas pengamanan Taman Nasional lalu diboyong ke Polres Selayar. Puluhan juta uangnya habis, selain karena gagal beroperasi juga harus membiayai hidupnya selama beberapa minggu ditahan di Kota Benteng. Kejadiannya tahun 2015.

Jika membaca pengalaman Kahar yang sempat bertahan selama setahun di Pulau Pasitallu, lokasi Taman Nasional, tanpa usikan dan aman-aman saja, tentu ini pengalaman yang bikin jeles Daeng Bella asal Galesong itu tapi bagi Kahar, apapun itu, pengalaman menjelajah perairan Nusantara itu adalah kemerdekaan yang sejati. Pengalaman berusaha dan menatap masa depan di negeri sendiri. Memang, saat ini semakin banyak kegiatan perikanan yang merusak namun untuk beberapa alasan perlu segera diperjelas yang mana sesungguhnya pantas dan mana yang tidak boleh. Yang banyak terjadi adalah kecemburuan sosial, sesuatu yang sulit diterima di tengah beban sosial dan ekonomi para nelayan kita. Jika sudah demikian, negara harus hadir di sini.

Tentu bukan hanya Kahar dan nelayan dari Kodingareng atau pesisir Galesong yang bersoal dengan rengge ini, masih ingat konflik antara nelayan tradisional di pesisir Balikpapan dengan nelayan purse seine dari Pantura? Masih ingat pembakaran purse seine di TPI Lappa Sinjai oleh nelayan pemancing? Konflik ini membenturkan dua kubu, antara yang bermodal besar dan yang dirugikan karena bermodal kecil. Antara yang modern dan tradisional.

Pengalaman dari Kahar ini memberikan kita petunjuk bahwa ke depan, diperlukan penanganan dan pendekatan yang arif untuk memediasi kepentingan nelayan tradisional dan modern. Negara tak hanya hadir di sana tetapi memberikan perlindungan. Beberapa langkah preventif amat dibutuhkan sebelum kisruh antara nelayan tradisional dan modern meluas, sebelum nelayan pemancing versus nelayan purse-seine panasnya memuncak.

Pertama, buat garis dermarkasi pengaturan antara yang boleh dan tidak boleh melalui aturan, beri justifikasi, sosialisasikan dengan perlahan dan manusiawi, kawal aturan, tegakkan aturan. Pada situasi ini, dibutuhkan kapasitas lebih dari cukup untuk mengetahui dan mengkampanyekan aturan. Negara kuat bermula dari penegakan hukum. Kalau ada pembiaran berarti negara lemah. Simpel.

Kedua,  organisasi masyarakat sipil, dunia perguruan tinggi, perusahaan swasta harus bahu membahu melalui kerja-kerja pendampingan dan fasilitasi usaha. Penguatan kapasitas nelayan dan pelembagaan yang bertanggung jawab adalah niscaya. Pilih mana, sebagai kelompok usaha dengan basis pengalaman lampau atau kelompok usaha dengan paradigma dan pengelolaan modern dan reliable? Mari pilih.

Ketiga, kapal-kapal ikan yang kelak akan dibagikan KKP mungkin bisa belajar dari Kahar CS tentang spirit melaut khas Bugis Makassar. Kalau membaca pengalaman Kahar, dia amat cekatan menyusuri lekuk perairan Nusantara. Dia bisa meniti gelombang kompleksitas perikanan meski tantangan sungguhlah besar. Menjadikan Kahar atau nelayan-nelayan yang mampu bertahan tentulah pilihan yang mengasikkan, bukan?

Keempat, negara harus hadir. Lebih dari sekadar hadir tetapi siap sedia 24 jam saat nelayan butuh perlindungan. Tidak ada istilah sarana-prasarana terbatas, uang solar atau bensin belum cair. Betul tidak?

Kelima, masyarakat nelayan harus diingatkan tentang tren perubahan dan tantangan pembangunan ke depan, pertumbuhan penduduk dan konflik kepentingan yang mudah tersulut sentimen lokal. Maksudnya, Kahar perlu diingatkan, begitupun kita, bahwa berhimpunnya nelayan-nelayan parengge Kodingareng Lompo di Luwuk Banggai hingga 300an orang saat ini tak menjamin akan langgeng di sana. Konflik sosial dan ekonomi antara pendatang dan nelayan lokal akan mengintai.

Begitulah, bagi Kahar, menjadi nelayan modern dan tangguh adalah peluang besar untuk mengembangkan kualitas hidup. Bagi yang tak siap, ini akan menjadi ancaman. Pilih mana?

Jakarta, 25 April 2016




Ayo Bergabung Jadi Volunteer "Aksi Tepian Negeri"!


AttC1EYi4lP15kwYSnhuNi0_BCcEuhstOVIV9KFB7rt7

Tahukah kamu tentang Pulau-pulau Kecil/Terluar (PPK/T) ??

Ada sekitar 13.466 pulau di Indonesia yang telah terdaftar di PBB tahun 2012, 31 di antaranya adalah PPKT berpenduduk. PPK/T bukan sekadar gugusan pulau kecil yang jaraknya ribuan mil dari Jakarta, tidak melulu tentang wajah Indonesia di perbatasan. PPK/T juga tentang sampah yang menggunung, terumbu karang cantik, hingga anak-anak yang mencintai buku.

Mau tahu lebih banyak tentang PPK/T? Yuk, ambil bagian sebagai volunteer “Aksi Tepian untuk Negeri” yang diadakan pada 15-17 Agustus 2015 serentak di 16 PPK/T di Indonesia: Pulau Subi Kecil, Pulau Siberut, Pulau Maratua, Pulau Lingayan, Pulau Rajuni Kecil, Pulau Selaru, Pulau Larat, Pulau Kawaluso, Pulau Brass, Pulau Sebatik,  Pulau Liki, Pulau Alor, Pulau Raijua,  Pulau Kakarotan, dan Pulau Tabuan.

Kamu diver berlisensi? Atau cuma pemula? Pemerhati terumbu karang? Atau cuma seorang awam yang peduli dengan laut dan isinya? Gabung sebagai Coral Reef Checker dan inspirator Kelas Inspirasi Terumbu Karang.

Peduli pendidikan dan suka menggalang buku? Ikuti Gerakan Rumah Baca PPK/T di 10 pulau kecil terluar di Indonesia.

Tertarik daftar atau butuh informasi lebih lanjut? Lihat di laman ini.

Yuk daftar dan jelajahi Indonesia dari pinggiran! Bebas biaya akomodasi selama kegiatan berlangsung. Acara ini diselenggarakan oleh Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Coralreefs Action Network (I-CAN).




Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Harus Dipercepat


Lokakarya Kemitraan AnambasDestructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia menilai, sudah saatnya seluruh sektor yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas bergegas menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi penghambat upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil di Kabupaten perbatasan ini.
Koordinator Nasional DFW,  Moh Abdi Suhufan mengatakan,  menggesa upaya-upaya penyelesaian permasalahan penting dilakukan mengingat peningkatan pembangunan di  daerah ini  seperti Anambas memiliki misi ganda untuk mensejahterakan masyarakat dan menunaikan cita-cita negara.

“Hal ini harus cepat diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sektor swasta dan perbankan yang ada di Anambas. Tantangan pembangunan di Anambas kedepan diyakini tidaklah mudah sebab selain untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, posisi strategis Anambas di beranda utara NKRI diharapkan mampu menopang cita-cita Indonesia menajadi poros maritime dunia,” ungkap Abdi kepada Haluan Kepri, Rabu (24/9).

Salah satu masalah dalam pendayagunaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil yang mendukung aktivitas social dan ekonomi masyarakat. Hal  ini menyebabkan keterisolasian wilayah dan kesenjangan pembangunan antar pulau.

Beberapa sarana dan prasarana pulau-pulau kecil yang sangat dibutuhakn warga saat ini adalah  air bersih, jetty atau dermaga apung, sarana telekomunikasi, sarana perikanan tangkap dan budi daya serta bantuan modal usaha bagi kelompok ekonomi produktif.

DFW sendiri disebut aktif menggalang dukungan menggalang dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, untuk memberikan dukungan dan perhatian pada upaya pembangunan di pulau-pulau kecil di Anambas.

“Rencananya kami bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) akan melaksankaan lokakarya untuk menggalang dukungan dari semua stakeholder. Lokakarya ini akan menyoroti tentang kemitraan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, dan dilaksankan di aula kantor bupati pada tanggal 25 September 2014,” papar Abdi.

Rencananya kegiatan loka karya ini akan dibuka oleh Wakil Bupati Anambas serta narasumber dari Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kepala Dinas Pariwisata Anambas, Kepala BNI Capem Anambas dan Koordinator Nasional DFW-Indonesia.

Adapun kegiatan ini akan dikiuti sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari SKPD terkait, BUMN yang ada di Anambas, private sector, anggota DPRD Anambas dan anggota kelompok pengelola sarpras. Dengan loka karya ini diharapkan adanya mapping program para pihak dan komitmen untuk memberikan dukungan pada kelompok masyarakat pengelola saran dan prasara pulau-pulau kecil di Anambas.

Melalui kegiatan ini  DFW berharap, Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan, mesti memberikan fasilitasi yang cukup guna menyediakan inftastruktur pulau-pulau kecil. Begitu juga pihak swasta dan BUMN melalui mekanisme CSR dan Pengembangan Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) diharapkan memberikan alokasi program dan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di Pulau-Pulau Kecil.

Salah satu contoh kontribusi nyata yang dimaksud oleh Abdi adalah seperti yang dilakukan oleh Ditjen Kelautan dan Perikanan, yang telah memfasilitasi bantuan sarana air bersih (sistim desalinasi) bagi masyarakat Desa Matak dan Desa Batu Belah pada tahun 2012 dan 2013 lalu.

“Bantuan alat air bersih ini telah dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air minum. Selain itu, Ditjen KP3K juga telah memberikan bantuan mina wisata untuk masyarakat Anambas yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan dan pengembangan wisata berbasis perikanan,” ujarnya.

Dalam program ini, DFW-Indonesia berperan sebagai pendamping dengan menyediakan tenaga fasilitator lapangan yang bekerja secara penuh waktu dilapangan selama 7 bulan untuk melakukan pendampingan teknis, manajemen dan keuangan pada kelompok pengelola.

http://www.haluankepri.com/anambas/68388-pembangunan-pulau-pulau-kecil-harus-digesa-.html




Pengelolaan Pariwisata Anambas Belum Serius


Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai, pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan secara serius dan maksimal. Padahal, Kabupaten ini memiliki sejuta pesona alam yang sangat menjanjikan untuk pengembangan sektor pariwisata.
“Saat ini perkembangan pariwisata di Anambas harus diakui belum berkembang. Walaupun secara fisik memiliki kekayaan alam yang luar biasa dari pulau-pulau indah, terumbu karang unik, ekosistem mangrove dan kekayaan seni dan budaya namun pengelolaan dan pemanfaatan belum dilakukan secara optimal,” ungkap Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Mohd. Abdi Suhufan, Senin (29/9)

Abdi  menyebutkan bahwa lambatnya kemajuan sektor pariwisata di kabupaten maritim ini karena belum adanya peraturan daerah tentang zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal perda ini secara strategis mengatur tentang pemanfaatan ruang yang ada di laut termasuk kegiatan pariwisata.

“Tidak cukup hanya ada RTRW saja, karena itu hanya mengatur pola pembangunan di darat. Sebagai daerah kepulauan yang 98% daerahnya merupakan lautan, salah satu dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan aturan adalah perda tentang zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelasnya lagi.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah akses yang masih terbatas ke Anambas via udara, sarana transportasi antar pulau yang berbiaya mahal, infrastruktur kepariwisataan yang minim serta kapasitas SDM dan masyarakat yang rendah untuk terjun langsung dalam kegiatan wisata.

Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dan swasta belum terjalin dengan baik, sehingga Pemda Anambas bekerja secara sporadis dari A sampai Z dengan dampak dan capaian yang didapatkan tidak masimal.

“Hal ini secara makro terjadi karena ketidaaan arahan pengembangan kegiatan dan alokasi ruang yang pasti bagi pelaku kegiatan pariwisata di Anambas. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, maka perubahan rona, landscaping dan kegiatan masyarakat serta bisnis pariwisata akan berjalan tanpa regulasi, berpotensi menimbulkan konflik dan potensi kerugian sosial dan ekonomi,” bebernya.

Oleh karena itu, Pemda dan DPRD Anambas perlu memprioritaskan pengajuan dan pembahasan ranperda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pijakan awal para pihak dalam pemanfaatan potensi kelautan untuk kegiatan pembangunan termasuk pariwisata.

Dengan adanya Perda ini diyakini akan memberi arah, strategi dan pola pemanfaatan zona sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti diketahui bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pengaturan dan penzonasian sesuai dengan potensi dan arahan pemanfaatan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

“Zonasi ini juga akan mendukung tata kelola pemanfaatan laut di Anambas dan memberi keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial,” ujarnya.

http://www.haluankepri.com/anambas/68591-pengelolaan-pariwisata-anambas-belum-serius-.html




MANIFESTO MARITIM HEBAT


1111 (1184 x 711)

FORUM MARITIM HEBAT – ISLA UNHAS – DFW INDONESIA 

A.   PENGANTAR

MANIFESTO MARITIM HEBAT ini disusun sebagai wujud kepedulian dan komitmen para pihak, untuk mengawal substansi dan proses pembangunan maritim Indonesia guna mewujudkan Indonesia sebagai negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat, mendorong pembangunan Kelautan yang lebih baik, guna mencapai cita-cita luhur RI yang telah dituangkan dalam UUD 1945.

PATUT DISYUKURI BAHWA INDONESIA MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA dengan 17.504 pulau wilayah pesisir membentang sepanjang 91.000 kilometer dari Sabang sampai Merauke. Negara ini juga memiliki ekosistem laut paling kaya di dunia: hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang terluas dunia. Indonesia juga terletak di posisi geografis strategis pada persimpangan internasional Samudera Hindia-Pasific dan benua Asia-Australia, sehingga menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan sosial kelautan. Dengan kata lain, selain terbesar dari segi bio-fisik, laut Indonesia juga sangat strategis secara geopolitik.

PATUT DISAYANGKAN, BAHWA TELAH TERJADI IRONI NEGARA KEPULAUAN. Implikasi luas pemanfaatan sumberdaya alam secara serampangan dan tidak serius memberikan konsekuensi makin rapuhnya status sumberdaya kelautan Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi, ekologis, dan sosial yang sangat besar. Praktek perikanan ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing) yang begitu masif, degradasi ekosistem pesisir, tantangan dan implikasi perubahan iklim global, pencemaran dan tumpahan minyak menjadi tantangan nyata. Kesemua hal ini mempertajam paradoks pembangunan di Indonesia: alamnya kaya-raya tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

LAUT ADALAH MASA DEPAN INDONESIA DAN GLOBAL. Berbagai orientasi pemenuhan kebutuhan dan tantangan kehidupan, serta ancaman global mendesak pergeseran pembangunan dari orientasi darat ke pemanfaatan sumberdaya kelautan. Laut perlahan tapi pasti telah menjadi sumber perebutan pengaruh, kekuatan ekonomi, sumbu peradaban baru, dan melahirkan guncangan-guncangan serius bagi pemanfaatan berkelanjutan. Siapa menguasai laut, akan menguasai dunia.

INDONESIA TIDAK BISA MENOLAK TAKDIRNYA SEBAGAI BANGSA BAHARI. Dengan segenap potensi laut Indonesia yang demikian besar sudah seharusnya menjadi fokus upaya untuk membawa negeri ini ke masa depan yang lebih baik. Bukan hanya dalam konteks nasional, namun juga memberikan kontribusi aktif strategis menjadi solusi bagi persoalan maritim global. Menjadi pusat-pusat keunggulan maritm dunia. Menjadi sumbu dan Poros Maritim Dunia. Sudah waktunya pembangunan kelautan menjadi urat nadi pembangunan nasional Indonesia, dan memberikan dampak global yang signifikan. Indonesia tidak bisa lagi menolak takdirnya sebagai bangsa bahari.

B.   TANTANGAN PEMBANGUNAN MARITIM

Upaya pembangunan Maritim dihadapkan pada tantangan, persoalan, dan kompleksitas yang perlu dipahami dan diantisipasi dengan baik, diantaranya:

ANCAMAN BENCANA PANGAN GLOBAL. Penduduk bumi bertumbuh cepat. Tahun 2050 penduduk bumi diperkirakan mencapai 9 milyar jiwa, yang berimplikasi meningkatkan permintaan pangan global sekitar 70%. Kalau tidak diantisipasi sengan baik, akan terjadi bencana pangan global. Sementara, peningkatan produksi pangan mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang signifikan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian menjadi marak. Sumber perikanan dieksplotasi intensif, menyebabkan overfishing secara global. Ini menyebabkan berkurangnya jumlah pangan yang sekaligus memicu harga pangan global. Krisis pangan merupakan ancaman yang nyata secara global, termasuk di Indonesia.

PERUBAHAN IKLIM DAN AKAN TENGGELAMNYA 2000 PULAU INDONESIA. Perubahan iklim global merupakan salah satu persoalan yang sangat penting untuk diantisipasi di kawasan pesisir dan laut. Hasil kajian Badan Riset kelautan dan Perikanan (BRKP) memprediksi bahwa tahun 2030 sekitar 2000 pulau-pulau kecil Indonesia akan tenggelam. Berikut terjadinya erosi dan berkurangnya lahan pesisir, kerusakan ekosistem, intrusi air laut, menurunnya kualitas air tingginya kerentanan kerusakan bangunan pantai.

NEGARA RAWAN BENCANA. Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana dalam berbagai skala termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Indonesia menempati urutan pertama dari 265 negara yang paling rentan tsunami, peringkat pertama dari 162 negara untuk longsor, dan pada posisi ke-3 dari 153 negara atas kasus dan berbagai dampaknya.

KEMISKINAN PESISIR. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia.

DEGRADASI EKOSISTEM. Akibat eksploitasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati secara intensif dan serampangan, telah terjadi kerusakan masif dan penyusutan ekosistem pesisir dan laut, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan sebagainya. Diperkirakan lebih dari 70% mangrove Indonesia telah mengalami kerusakan, sementara kondisi terumbu karang Indonesia yang sangat baik tinggal 6%. Pencemaran di lautan Indonesia tergolong sangat tinggi.

LEMAHNYA PENGELOLAAN PELABUHAN DAN LOGISTIK. Kondisi pelabuhan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. World Economy Forum melaporkan, kualitas pelabuhan Indonesia hanya mendapatkan nilai 3,6 atau peringkat 103 dari 142 negara. Dan dari 134 negara, menurut Global Competitiveness Report 2010-2011, daya saing pelabuhan di Indonesia hanya berada di urutan ke-95. Akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan dan sistem logistik, Indonesia mengalami potensi kerugian ekonomi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu lalu lintas tersibuk dunia. Lemahnya pengelolaan logistik juga memperdalam jurang kesenjangan kawasan Timur dan Barat Indonesia.

ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING. Perairan Indonesia yang sangat kaya sumberdaya perikanan menjadi target-target bagi ribuan kapal setiap tahun untuk melakukan praktek kegiatan perikanan ilegal (illegal fishing). Kerugian ekonomi bagi Indonesia akibat kegiatan yang melibatkan tidak kurang dari 10 negara tetangga diperkirakan lebih dari  Rp 100 Trilyun setahun. Disamping praktek perikanan ilegal, ternyata praktek perizinan kapal ilegal (illegal licensing) juga sangat marak di Indonesia. Praktek illegal license tersebut dilakukan terhadap ribuan kapal yang melakukan aktivitas di laut Indonesia, seperti Laut Arafura, Laut Aru, Laut Banda dan lain-lain. Praktek perikanan merusak (destructive fishing) menggunakan bom, bius, trawl juga semakin marak.

C.   URGENTNYA REVOLUSI MENTAL DALAM PEMBANGUNAN MARITIM:

Pembangunan maritim tidak bisa dilakukan dengan model business as usual. Diperlukan perubahan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga bisa bergerak terukur, tepat sasaran, dan mencapai hasil dan menfaat terbaik pembangunan. Beberapa upaya Revolusi Mental Maritim dapat termasuk:

INOVASI. Membuka ruang perspektif yang lebih luas dan cara pandang yang lebih efektif dalam menjalankan program strategis. Menghindari pola-pola yang sudah terbukti gagal atau tidak efektif. Menerapkan pola dan pendekatan-pendekatan terbaik, sehingga berbagai inisiatif yang dijalankan, dapat terlaksana dengan baik.

PARTISIPASI PUBLIK YANG LUAS DAN PRO-POOR. Menyelenggarakan pembangunan maritim secara partisipatif sejak pendataan dan persiapan, perencanaan, penyusunan strategi, maupun implementasi program maritim. Mendorong dan memberdayakan masyarakat kecil, nelayan kecil dan tradisional, serta masyarakat adat. Membuka ruang-ruang public untuk diskusi dan menggalang inputs warga. Mendorong praktek desentralisasi.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SAINS DAN TEKNOLOGI. Membuka ruang dan akses untuk mendapatkan dan mengimplementasikan input dan dukungan teknologi bagi pembangunan maritim yang memungkinkan memberikan manfaat yang lebih besar dan efektif, sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang tersedia. Mencari model-model teknologi tepat guna dan teknologi maju yang relevan yang bisa diaplikasikan dengan baik.

D.   ARAH DAN FOKUS PEMBANGUNAN MARITIM

Pembangunan Maritim tidak bisa dilakukan secara instan dan serampangan. Untuk mengoptimal pembangunan maritime ditingkat lokal, nasional, dan global, dan khususnya dalam mencapai POROS MARITIM DUNIA dibutuhkan arah, orientasi, strategi dan antisipasi pembangunan yang efektif. Segenap daya, upaya, keunggulan sumberdaya, posisi strategis dan geopolitik perlu diarahkan untuk menjawab tantangan dan mencapai keunggulan Indonesia untuk mencapai:

POROS PANGAN DUNIA. Berfokus untuk mendorong Indonesia mengambil peran strategis dalam menjawab persoalan dan tantangan pangan lokal, nasional, maupun global, khususnya terkait sumberdaya perikanan, dan menjadi sebagai produsen dan penyuplai kebutuhan pangan terbesar dunia. Sekaligus mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan memajukan peran nelayan-nelayan kecil, tradisional, maupun pemberdayaan masyarakat adat.

POROS ENERGI TERBARUKAN. Berfokus untuk mengembangkan implementasi dan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan berbasis tenaga matahari (solar), tenaga angin, tenaga arus dan ombak dalam berbagai skala (besar, sedang, kecil, mikro) yang memungkinkan seluruh kepulauan Indonesia terpenuhi kebutuhan listrik dasar maupun untuk pengembangan usaha, dan meninggalkan ketergantungan terhadap listrik konvensional, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil. Komponen ini juga diharapkan menjadikan Indonesia sebagai contoh dan praktek terbaik dalam strategi konversi energi ramah lingkungan, dan menyuplai kebutuhan-kebutuhan pemanfaatan energi bagi berbagai negara tetangga dan global.

POROS KONSERVASI DAN BIODIVERSITY. Berfokus untuk menjadikan Indonesia sebagai sumberdaya terbesar dan lengkap keanekaragaman laut pesisir dan laut dunia, menjadi etalase maritim global, beserta berbagai manfaat dan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologisnya. Komponen ini menjadikan Indonesia sebagai last resort dalam biodiversity, menjadi wilayah yang paling dijaga dan dilindungi oleh seluruh dunia. Termasuk di dalamnya menyediakan sumberdaya ikan, plasma nutfah, karbon dan sebagainya.

POROS INDUSTRI MARITIM. Berfokus untuk membangun kepemimpinan dan praktek Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensi dan sumberdayanya untuk berbagai industri dan jasa maritim dunia, yang memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar dan memberikan manfaat sosial yang luas. Komponen ini mencakup pengembangan industri perkapalan dan galangan kapal, pengembangan jasa-jasa kelautan, ekowisata bahari, industri farmasi dan obat-obatan yang kompetitf dan unggul sehingga menjadi kontributor signifikan bagi berbagai negara.

POROS LOGISTIK MARITIM. Berfokus menjadikan Indonesia sebagai penyedia fasilitas sistem logistik kemaritiman yang terbaik di dunia, sehingga bisa menjadi alternatif utama bagi berbagai lalu lintas barang, jasa, dan berbagai kegiatan kemaritiman di dunia. Komponen ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia, mendorong penyerapan tenaga kerja trampil, penyerapan teknologi kemaritiman terkini, dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim terpenting di dunia. Dalam lingkup nasional dan lokal, komponen ini akan mengurangi kesenjangan altara berbagai wilayah di Indonesia, mendorong standarisasi harga, dan pengelolaan pelabuhan, kapal, dan sebagainya.

POROS PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM. Berfokus untuk mengembangkan sumberdaya, sistem, dan implementasi pengawasan, pemantauan dan pengendalian keamanan dan pertahanan maritim Indonesia yang maju dan efektif. Menciptakan alur laut internasional yang aman dan diawasi dengan baik, Disamping mengoptimalkan sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional, juga berkontribusi menyediakan sistem pemantauan dan pengendalian perlidungan pemanfaatan sumberdaya kelautan di tingkat regional dan internaisonal.

E.        PRIORITAS

Untuk mencapai misi tersebut, dibutuhkan prioritas, fokus, target, dan kerangka pikir yang optimis dan selanjutnya dituangkan dalam kerangka kerja operasional yang efektif. Diantaranya, adalah:

MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN MENJADI LUMBUNG IKAN. Laut Indonesia menyediakan sumber pangan yang melimpah: ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatif dan obat-obatan bagi masyarakat. Laut Indonesia juga berpotensi menghasilkan komoditas sederhana, garam yang melimpah ruah. Ini akanmenghidupi jutaan orang pesisir secara langsung dan memberi pangan kaya protein bagi ratusan juta lainnya. Dengan posisi di 3 besar untuk perikanan tangkap dan budidaya, tidak sulit bagi Indonesia untuk menjadi Lumbung Ikan Dunia.

MENDORONG POLA PERIKANAN BERKELANJUTAN.  Saat ini terjadi ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya ikan antara wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan status WPP yang yang terdiri dari tiga kondisi yaitu overfishing, eksploitasi penuh dan moderat eksploitasi. Kedepan, perlu mempromosikan praktek pengelolaan sumberdaya perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan

SISTEM LOGISTIK PERIKANAN. Membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi  distribusi ikan di tanah air merupakan salah satu prioritas nasional. Hal ini karena lantaran penyebaran distribusi ikan dalam negeri dari sentra produksi belum optimal, sementara itu disatu sisi kontuinitas pasokan diperlukan untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan. Memenuhi 2 sisi kebutuhan sekaligus yaitu konsumsi dan industry pengolahan merupakan tantangan yang harus diselesaikan sebab terkait dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat serta penguatan ekspor perikanan dalam rangka menambah devisa dari sector perikanan. 

MENGEMBANGKAN ENERGI MATAHARI, ANGIN DAN ARUS LAUT. Sektor energi di Indonesia mengalami masalah serius, karena laju permintaan energi di dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan energi. Potensi energy berbasis Matahari, Angin (bayu), dan Arus laut sangat besar namun belum mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000-an pulau besar dan kecil, upaya memenuhi target listrik di seluruh wilayah di Indonesia melalui pendekatan konvensional, hamper mustahil dilakukan. Pulau-pulau kecil apalagi yang terletar di bagian terdepan wilayah Indonesia, seringkali menjadi opsi terakhir alokasi listrik di Indonesia. Padahal masyarakat yang bermukim di sana punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas tersebut, baik untuk keluarga, aktifitas sehari-hari, maupun untuk pengembangan usaha. Potensi besar alternative energy tenaga matahari (solar), angina (bayu), ombak dan pasang surut — telah terbukti potensial dan diimplementasikan dengan baik di berbagai negara.

SEGITIGA KARANG DUNIA. Indonesia merupakan pemrakarsa utama bagi inisiatif the Coral Triangle, yang mencakup 6 negara anggota, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Indonesia. Saat ini, sebagian besar biota laut di dunia ini hidup di wilayah Coral Triangle tersebut. Terdapat tidak kurang dari 600 spesies atau setara 76% spesies karang yang terdapat di dunia, dan 2500 atau 37% spesies ikan karang dunia.Wilayah ini juga tempat berkembang biak dan tumbuh bagi berbagai organisme yang terancam punah dan langka, seperti enam spesies penyu laut, dan ikan keturunan paus seperti ikan tuna dan paus biru. Kawasan ini menjadi sumber pangan, pendapatan (income), perlindungan terhadap cuaca ekstrim, dan menentukan keberlanjutan hidup tidak kurang dari 363 juta orang yang tinggal di kawasan Coral Triangle, termasuk menunjang milyaran yang hidup di luar wilayah tersebut.

MELAKUKAN RESTORASI DAN REHABILITASI EKOSISTEM. Melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang memungkinkan untuk menjaga kestabilan system ekologis yang ada. Agenda riset terpadu (hulu-hilir) yang melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta mesti didorong terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove, terumbu karang dan lamun untuk pemanfataan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ekonomi, potensi biodiversity ini dapat dikembangkan melalui kegiatan jasa pariwisata agar dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI LAUT.Mengembangkan praktek dan strategi konservasi laut berskala local, nasional dan regional yang memungkinkan mendukung status keamanan biodiversity dunia. Target mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020, perlu dicapai dan dikembangkan dengan baik untuk menginspirasi dunia dalam melakukan upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya hayati laut yang lebih efektif.

MENGEMBANGKAN BLUE ECONOMY. Konsep blue economy diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kemaritiman secara berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan manfaat social dan ekonomi. Blue economy dapat diaplikasikan bagi berbagai upaya pembangunan kelautan dan kemaritiman termasuk industry kelautan, tambak garam, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian, peternakan, ekowisata, energy dan air bersih, konservasi laut, kulinary, penelitian dan pengembangan dan pengawasan sumberdaya kelautan.

MENGEMBANGKAN EKO-WISATA BAHARI. Meskipun belum optimal dan ideal, berbagai obyek wisata bahari secara gencar terus dikembangkan di Indonesia, yang mayoritas mempromosikan keindahan alam, budaya, karakteristik dan keunikan masyarakat Indonesia. Mulai dari ekowisata, wisata budaya, wisata bisnis, wisata pesiar, wisata kuliner, dan wisata olahraga aktif dikembangkan. Trend pariwisata bahari ini terus berkembang dari tahun ke tahun, dan semakin banyak obyek wisata bahari yang terkait langsung dengan lokasi kawasan konsrvasi perairan yang ada di Indonesia. Berbagai kendala infrastruktur, akses, dan fasilitas perlu dibenahi.

MENGEMBANGKAN INDUSTRI PERKAPALAN. Membangun, mereparasi dan mengembangkan industry perkapalan nasional yang memungkinkan untuk berkontribusi bagi perkapalan nasional dan global merupakan agenda penting. Saat ini system perkapalan Indonesia masih didominasi asing. Mengembangkan teknologi perkapalan, system rantai pasok, mengembangkan system galangan kapal dan pelabuhan, dan system manajemen perkapalan, perlu dilakukan, sehingga kapal yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat, menyerap tenaga kerja trampil, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

JASA MARITIM.Sebagai negara kepulauan yang keseluruhan wilayahnya di kelilingi oleh laut, banyak potensi industri dan jasa kelautan yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menyejahterakan rakyat. Namun belum terdapat cetak biru yang menjabarkan berbagai potensi pengembangan jasa dan industri kelautan non-ikan. Pengembangan Jasa maritim ini perlu dilakukan secara komprehensif, memastikan tersedianya kapasitas dan sumberdaya yang memadai.

INDUSTRI MARITIM DAN OBAT-OBATAN. Pengembangan bioteknologi kelautan saat inisangat tergantung sekali dengan impor bahan baku produk kelautan berteknologi tinggi utamanya adalah industri farmasi dan obat, dimana laut Indonesia menyediakan semua bahan tersebut. Menurut studi PKSPL, IPB, 1997 menyebutkan bahwa potensi bioteknologi kelautan kita sebenarnya mencapai US$ 40 juta yang meliputi potensi rumput laut, alga, lamun dan terumbu karang. Kedepan, perlu sinregi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung hilirisasi hasil riset kelautan guna mendukung pengembangan industry farmasi dan obat-obatan.

PEMBENAHAN TRANSPORTASI LAUT, SISTEM BONGKAR MUAT DAN KARGO. Indonesia memiliki lebih dari 21.000 kilometer jalur angkut perairan dalam, dan dapat memberikan nilai ekonomi signifikan bila dilakukan reformasi logistic kemaritiman secara terpadu. Saat ini system bongkat muat dan kargo di Indonesia masih mengandalkan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan terjadi kesenjangan yang sangat dalam dengan pembangunan wilayah lainnya. Efektifitas pengelolaannya juga masih rendah. Kalau tidak dilakukan antisipasi yang baik, kesenjangan akan tercipta di berbagai pelabuhan sekunder, dan mempengaruhi biaya. Pengaruhnya secara nasional akan besar, dan potensi ekonomi hilang juga besar.Visi ASEAN 2015 mendorong agar 47 pelabuhan regional ASEAN, dimana 14 diantaranya terdapat di Indonesia, dapat meningkatkan kinerja, kapasitas dan koneksi dari satu titik ke titik pelabuhan lainnya.

REFORMULASI DAN REFORMASI SISTEM LOGISTIK (TOL LAUT). Keberadaan transportasi maritime, pembangunan dan penataan pelabuhan, perlu didukung dengan system pengelolaan dan perencanaan yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan terpadu dalam reformasi dan reformulasi system logistisk Indonesia. Untuk mendukung hal ini, perlu mengembangkan: (i) membangun pelabuhan domestic berkelas internasional. (ii) Membangun industry pelayaran dan perkapalan domestic berkelas global; (iii) Membangun pusat dan system logistic di berbagai wilayah di Indonesia yang saling terhubung antara pelabuhan satu dengan yang lain; dan (iv) Mendorong kebijakan dan perencanaan strategis. (v) Mengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan system pengelolaan dan penatalaksanaan pelabuhan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan berskala local, nasional, dan global.

KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN. Aspek keamanan dan keselamatan pelayaran menjadi sangat penting sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut kita diselimuti awan gelap dengan banyaknya kasus kapal tenggelam dan tabrakan di laut yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya mengurangi kasus-kasus tersebut mesti dilakukan melalui kampanye dan program zero accident trutama guna memberikan perlindungan keselamatan penumpang, awak kapal dan kapal yang melintasi jalur pelayaran Indonesia

OPTIMASI PENGAWASAN LAUT. Membangun dan mengembangkan pola pengamanan dan patrol laut melalui system CoastGuard yang dapat mengharmoniskan seluruh kelembagaan, kekuatan dan kapasitas pengelolaan maritim yang ada di Indonesia. Melakukan misi pengalaman laut RI secara efektif dan berkontribusi bagi system keamanan laut secara regional dan global. Selain optimasi kelembagaan, juga diperlukan peningkatan kapasitas dan sumberdaya, serta dukungan politik dan kebijakan yang serius. Penguatan system pengawasan dan patrol ini jangan mengerdilkan peran system dan kelembagaan pengawasan yang selama ini ada di 13 institusi. Justru sebaliknya harus makin solid dan efektif. Saat ini, meski telah memiliki BAKORKAMLA yang terdiri atas belasan institusi untuk melakukan pengamanan laut secara intensif, ternyata banyak sekali pelanggaran pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini. Illegal fishing (IUU), pelanggaran batas negara, pemanfatan pulau-pulau kecil secara illegal, pencemaran, penyelundupan bahan bakar, pelarian imigran gelap, penyelundupan berbagai barang, dan sebagianya. Untuk memadukan berbagai kekuatan pengawasan dan pengamatan, ego sektorala harus bisa dikendalikan. Sinergi dan kerjasama harus bisa diwujudkan. Dan penguatan kapasitas, termasuk armada, SDM, kebijakan, perlengkapan dan peralatan (alutsista), dan sebagainya perlu dirangkai. Membangun suatu system pengawasan dan pengendalian yang bisa diandalkan dalam bentuk Coast Guard bisa menjadi salah satu opsi strategis.

PENGELOLAAN PULAU TERLUAR / TERDEPAN. Melalui Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar hendaknya menjadi pemicu kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintahyang makin intensif dalam pengelolaan PPKT. Percepatan penyediaan infrastruktur PPKT yang meliputi sarana listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana dermaga/pelabuhan dan transportasi laut untuk mendukung konektivitas antar pulau serta memfasilitasi lalulintas arus barang dan orang. Pendekatan keamanan harus dibarengi dengan kepedulian dan pendekatan kesejahteraan.

PENGAWASAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA. Penetapan dan pemberlakuan ALKI di perairan Indonesia mengandung konsekuensi terbukanya perairan kita dari aktivitas pelayaran internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang melalui laut, yang saat ini telah mencapai 41.000 miliar ton meningat dari 35.000 miliar ton pada tahun 2010.Diperkirakan 50.000-60.000 kapal dagang tersebut melewati jalur lalulintas internasional yang melewati peariran Indonesia. Selain perdagangan, ada 2 isu besar yang senantiasa mengancam ALKI kita adalah isu pertahanan dan keamanan laut serta penyeludupan. Ketegangan kawasan dan inisiatif negara-negara besar yang mempunyai kepentingan ekonomi di perairan Indonesia senantiasa mengintervensi dalam rangka mengamankan jalur perdagangan dan mengontrol barang-barang yang diangkut oleh kapal mereka.  Sementara itu penyeludupan manusia, senjata ringan dan narkotika merupakan praktek illegal yang marak dan diperikirakan 80% penyaluran barang-barang tersebut melalui laut

PENGUATAN ALUTSISTA MARITIM. Postur armada dan alat utama sistim pertahanan laut kita saat ini perlu pembenahan agar dapat memenuhi standar minimal untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia di laut. Hal ini beralasan sebab kekuatan dan kapasitas armada merupakan syarat utama terlaksananya operasi pengawasan untuk menangkal gangguan dan mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara.

TATA RUANG LAUT NASIONAL. Selama ini, standar acuannya masih bercampur dengan tata ruang darat, seperti temaktub dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada intinya, rencana tata ruang kelautan diperlukan untuk melengkapi rencana tata ruang nasional. Fungsinya sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan: (1)Kebijakan dan strategi pembangunan kelautan nasional; (2).  Keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; (3).  Pengelolaan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4). Arahan nasional dalam penyusunan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  di Daerah. (5). Kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian Izin pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategi Nasional Tertentu, lintas provinsi, dan perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai. Tata ruang Laut nasional ini adalah instrument strategis menata pengelolaan sumberdaya kelautan secara efektif.   

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL. Sejatinya, pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya kelautan yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang potensial mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain menyediakan sumber daya lahan daratan, kawasan ini juga menyediakan sumberdaya alam yang produktif.Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lamun serta keanekaragaman hayati laut yang hidup di dalamnya merupakan sumber bahan pangan. Begitu juga dapat menjadi kawasan pendukung perikanan tangkap dan budi daya, pariwisata bahari, serta jasa-jasa lingkungan lainnya. Namun, investasi di kawasan tersebut masih cenderung rendah. Baik pemerintah, perusahaan milik negara, maupun swasta, masih belum memanfaatkannya secara optimal.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT. Peran dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat atau kearifan lokal harus semakin diakomodasi dalam berbagai perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

KORPORATISASI DAN SWASEMBADA GARAM. Sebagai upaya mencapai swasembada garam industri, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan untuk mendukung kualitas dan produktivitas garam rakyat melalui teknologi yang telah di implementasikan. Dengan peningkatan produksi dan kualitas itu, diharapkan mampu memasok kebutuhan garam industri dalam negeri.

BAHAN BAKAR NELAYAN. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Komponen biaya BBM mencapai 50-70 persen dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan. Demikian pula pada budi daya udang, biaya BBM mencapai 5-25 persen dari biaya produksi.Bahan bakar itu digunakan untuk genset pompa air, kincir air, dan penerangan sekitar tambak budi daya. Akan tetapi, nelayan dan pembudi daya ikan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi di sekitar lokasi, sehingga sering membeli dengan harga industri atau berhadapan dengan mafia penjual.Diperlukan dukungan lintas kementerian untuk memudahkan akses dan menjaga stabilitas harga BBM, khususnya, bagi nelayan kecil dan tradisional.

TEKNOLOGI UNTUK AIR LAYAK MINUM. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil sering dihadapkan pada situasi sulit akibat keterbatasan sumber air tawar. Padahal, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pemanfaatan ruang di dalamnya. Tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih dan air minum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pemilihan teknologi yang tepat dan terjangkau dari segi investasi dan pemeliharaan. Pengolahan air payau menjadi air tawar menjadi kunci penyediaan air laut layak minum di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat difasilitasi dengan menggunakan sarana pengolahan air menggunakan teknologi filtrasi membrane semipermeable. Umum dikenal dengan Reverse Osmosis.  Program penyediaan sarana air bersih yang layak dikonsumsi ini merupakan salah satu program peningkatan pelayanan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mempercepat tingkat pelayanan air minum, pengelolaannya dirancang berbasis masyarakat yang mandiri.

MDGs DAN POST-MDGs PESISIR DAN KEPULAUAN. Upaya pengurangan kemiskinan di pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak melulu masalah ekonomi. Banyak aspek lain yang saling terkait. Fasilitas dan akses pendidikan, sarana kesehatan untuk ibu, bayi maupun untuk penanggulangan penyakit menular, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelnajutan, akses teknologi dan informasi, serta berbagai jejaring kemitraan, antara lain hal yang perlu didukung. Untuk itu, program pengurangan kemiskinan harus berada dalam kerangka pencapaian target millennium (Millennium Development Goals) dan Post-MDGs yang sementara disiapkan.

REGENERASI NELAYAN. Saat ini jumlah nelayan menyusut dari tahun ke tahun. Nelayan tidak dianggap mata pencaharian yang dikejar oleh berbagai pihak. Generasi dan keluarga nelayan umumnya juga tidak memilih menjadi nelayan apabila ada alternative pencaharian lainnya. Sebagian lebih memilih jadi buruh bangunan atau tukang ojek, ketimbang menjadi nelayan. Hal ini disebabkan karena kondisi nelayan yang demikian terpuruk. Pendapatan rendah, kapasitas terbatas, akses dan asset yang tidak memadai, tantangan dan resiko yang sangat besar, dan sebagainya. Inisiatif regenerasi nelayan idealnya mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi profesi terhormat bagi negara. Regenerasi nelayan membuka ruang nelayan tradisional bisa menjadi nelayan professional dengan pendapatan, akses dan asset yang besar. Berbagai perlindungan dan insentif diberikan. Pengembangan kapasitas SDM dan fasilitas diberikan, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik.

KEMITRAAN BERBASIS UNIVERISTAS. Peran universitas, LSM, pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat adalah elemen penting untuk menjawab berbagai persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Adanya desentralisasi, membuka ruang bagi daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan baik. Dukungan universitas sangat strategis untuk proses mengenali persoalan dan pengambilan kebijakan dan solusi strategis. Kemitraan Bahari adalah inisiatif yang memadukan segenap kekuatan kelembagaan yang berbasis universitas untuk menjawab persoalan-persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Saat itu, ratusan universitas telah bergabung dan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Kemitraan Bahari memerlukan penguatan dan dukungan politik strategis sehingga bisa menjadi vehicle untuk mendorong pembangunan maritime yang berbasis ilmiah dan praktek-praktek pembelajaran terbaik. Kemitraan mahari, telah diakomodir sebagai salah satu bentuk strategis kemitraan pembangunan pesisir dan laut dalam UU No 27 tahun 2007 jo. UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Perlu penguatan serius.

INDUSTRIALISASI. Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. Industrialisasi perikanan perlu mengacu pada prinsip blue economy.

PENGUATAN SISTEM PERIKANAN TANGKAP. Kebijakan perikanan tangkap saat ini belum ideal. Nelayan Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lebih dari 90% nelayan Indonesia hanya memiliki motor tempel atau malah perahu tidak bermotor. Kapal-kapal besar juga didominasi oleh kapal-kapal asing. Praktek perikanan tangkap juga belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Overfishing terjadi dimana-mana. Data perikanan tidak rapi. Sistem perizinan tidak tertata. Dan program-program perikanan tangkap, banyak yang tidak tepat sasaran. Indonesia juga masih mengimpor ikan. Untuk itu, pembenahan sektor perikanan tangkap perlu dilakukan secara terukur dan sistematis, berdasarkan data dan informasi yang memadai. Disusun dengan perencanaan yang matang. Dan orientasinya bukan sekedar mencapai target ekspor dan fokus kepada pengusaha, namun bagaimana agar model perikanan yang berdaulat, mendorong nelayan Indonesia untuk berkembang, memenuhi target pangan, dapat dilakukan di Indonesia. Penataan pelabuhan perikanan, perbaikan pasar-pasar kan, akses bahan bakar nelayan, sistem informasi nelayan, sistem perizinan, dan kebijakan strategis perlu menjadi perhatian. Sistim perikanan tangkap perlu dibuat berdasarkan klaster usaha dimana kelompok usaha besar termasuk BUMN Perikanan mesti didorong untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dan ZEEI, sedangkan kelompok nelayan kecil dilaut territorial. Korporotisasi usaha perikanan mesti menjadi pendekatan yang relistis untuk menata sistim perikanan tangkap.

SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA.Upaya penataan sistim perikanan budidaya mesti dilakukan dalam kerangka industrialisasi marikultur bahan baku konsumsi dan industry. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa upaya penting yang mesti dilakukan adalah pengaturan tata ruang dan zonasi kegiatan budidaya, penyiapan infrastruktur budidaya yang memadai, penyediaan induk unggul dan benih bermutu ukuran besar, modernisasi sistim produksi berbasis teknologi dan inovasi dalam pengolahan serta pemasaran hasil produksi. Penataan sistim perikanan budidaya dilakukan dengan empat tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan produksi untuk ekspor yang berdaya saing, peningkatan produksi untuk ketahanan pangan dan gizi serta pelestarian dan keberlanjutan budidaya.

AKSES PASAR DAN MODAL. Upaya pengembangan akses pasar produk perikanan bisa ditempuh dengan 2 cara yaitu melalui perlindungan pasar dan penguatan pasar. Terkait dengan modal usaha, kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir dan nelayan adalah ketiadaan jaminan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap kredit yang dikucurkan kepada nelayan. Sementara untuk memberikan jaminan asset, maka sertifikasi tanah untuk nelayan perlu difasilitasi dalam skala yang lebih luas. Penyediaan fasilitasi perumahan seperti rumah susun nelayan juga perlu dilakukan pada sentra-senyra perikanan yang padat penduduk. Melaui pendekatan dengan swasta, dana corporate social responsibility (CSR) perlu diarahkan untuk dialokasikan untuk penguatan modal, peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan dalam mengelola usaha..

RISET DAN SISTEM DATA KELAUTAN. Hilirisasi riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan pembangunan maritim. Pemanfataan hasil-hasil riset dengan skala ekonomi mesti didorong agar memberikan nilai tambah bagi industry maritime dalam negeri seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi kelautan, survey dan pemetaan bawah laut serta marikultur. Pemanfaatan data dan informasi kelautan perlu dilakukan untuk membantu kebutuhan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, sistim informasi pasar untuk memberikan kepastian harga serta memprediksi cuaca dan gelombang bagi nelayan. Manajemen data dan informasi ini mesti dikelola dengan baik, tidak sulit dan strategi penyebarluasan yang di akses langsung oleh masyarakat dan nelayan.

ROADMAP NEGARA MARITIM. Membangun dan mengembangkan roadmap jangka panjang (20-25 tahun) dan scenario Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat dala m keranka logis sehingga bisa menjadi pijakan dalam membangun kemaritiman Indonesia. Evolusi Negara Maritim dijabarkan dalam fase inisiasi dan pembangunan fondasi, akselerasi dan implementasi, serta institusiaonalisasi Maritim.

F.   KELEMBAGAAN MARITIM YANG KUAT

Untuk mendukung pekerjaan besar dan serius untuk membangun fondasi Indonesia sebagai Negara Maritim, dibutuhkan format dan postur kelembagaan yang efektif. Pembangunan kelautan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja. Untuk itu, beberapa rekomendasi strategis adalah:

MEMBENTUK KEMENTERIAN MARITIM. Yaitu kementerian yang dapat berfokus untuk mengawal dan melakukan pembenahan dan reformasi pengelolaan pelabuhan laut, pengembanagn system logistic, dan pengelolaan distribusi barang secara nasional, yang dapat meretas disparitas antara Kawasan Timur dan Barat Indoensia. Kementerian ini akan bersinergi dengan kementerian lain, dan akan bahu-membahu mewujudkan misi TOL LAUT pada kabinet mendatang.

MEREVITALISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Yaitu memperkuat peran dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini, dan melakukan revitalisasi untuk berbagai aspek yang belum berjalan secara optimal. Membenahi sisi perencanaan, data dan informasi, serta memberikan dukungan politik dan sumberdaya yang memadai. Mengembangkan kemampuan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga lebih efektif dalam mengantisipasi dan menangani berbagai persoalan pengelolaan yang ada. Memfokuskan pengembangan perikanan secara berkelanjutan. Memastikan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal, dan terpadu dalam system yang lebih solid.

MAINSTREAMING MARITIM DALAM KABINET. Menempatkan 1 (satu) pejabat eselon 1 di setiap kementerian/lembaga yang terkait dengan pembangunan kelautan dan maritime, sehingga bisa memastikan berbagai aspek pembangunan kemaritiman senantiasa terwakili dan dijabarkan dalam kabinet mendatang. 

PENUTUP

Demikian MANIFESTO MARITIM HEBAT ini disusun dan merujuk kepada berbagai sumber formal dan informal yang sejalan dengan pemikiran penyusun, untuk dijadikan sebagai himbauan bagi Pemerintah RI Kabinet 2014-2019 sekaligus dukungan solid terhadap upaya pembangunan Kelautan di Indonesia, serta wujud kepedulian untuk mengawal proses-proses dan persiapan menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

 Jakarta, 12 September 2014

Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA – UNHAS) : Ketua Umum – Agus Ajar Bantung

Forum Maritim Hebat (FMH) : Kordinator – M. Zulficar Mochtar

Destructive Fishing Watch (DFW) – Indonesia : Kordinator Nasional – Moh Abdi Suhufan




DIALOG MARITIM - ARAH DAN STRATEGI KELEMBAGAAN MARITIM


Pengantar Dialog Maritim - M. Zulficar MochtarKegiatan Dialog Maritim (Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim) diselenggarakan oleh tiga lembaga yakni Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (Isla-Unhas), Forum Maritim Hebat (FMH) dan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW-Indonesia). Isla-Unhas adalah organisasi alumni kelautan yang selain bertujuan mengembangkan kapasitas anggotanya, bertujuan untuk terlibat langsung dalam praksis pengembangan maritim Indonesia. Forum Maritim Hebat adalah kelompok relawan pendukung Jokowi-JK yang concern pada bidang maritim yang terdiri dari berbagai pihak yang berkecimpung di bidang maritim, dan DFW-Indonesia adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak terutama untuk mendorong pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan.

Kegiatan ini berangkat dari pemikiran bahwa isu maritim yang mengemuka berkat visi dan misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo perlu mendapat pengayaan dan terutama penajaman. Dalam penilaian kami, mengemukanya isu ini akhir-akhir ini belum disertai dengan penjabaran yang secara lebih tajam menyentuh aneka permasalahan spesifik di dalamnya. Alih-alih berisi preskripsi pengembangan, isu ini masih lebih sebagai isu besar yang bahkan masih kurang  dari segi deskripsi. Kegiatan ini hendak mencakup dua sisi tersebut. Karenanya, kegiatan ini sekaligus merupakan langkah pengawalan terhadap visi dan misi pembangunan maritim Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK sebagaimana focus concern kami selama ini.

Dialog Maritim - Arah dan Strategi Lembaga Maritim

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan empat orang pakar kelautan yang telah menunjukkan kiprahnya selama ini yakni Rokhmin Dahuri; Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Sudirman Saad; Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Hugua; Bupati Kabupaten Wakatobi, Bapak Jamaluddin Djompa; Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin serta Deputi I Lembaga Administrasi Negara Ibu Sri Hadiati, SH, MBA. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dewan Pers, Jalan Jl. Veteran 1 No. 18, Jakarta Pusat antara pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB dan dihadiri oleh kurang lebih 150 orang audiens dari kalangan umum, profesional, akademisi, praktisi, LSM yang berkecimpung dalam bidang maritim dan kelautan.

Dalam hemat kami, ada empat dimensi yang mesti menjadi prioritas dalam pembangunan maritim Indonesia. Yakni (1) Pengarusutamaan isu maritim, (2) Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor, (3) Reformasi lembaga pelaksana pembangunan, dan (4) Reformulasi program-program kemaritiman.[1]

1. Pengarusutamaan isu maritim

“Indonesia adalah Negara Maritim. 2/3 wilayahnya adalah laut, dan nenek moyangnya adalah pelaut.” Jika mengaca ke realitas penyelenggaraan pembangunan saat ini, maka jelas bahwa ungkapan tersebut hanyalah sebuah jargon. Ada senjang yang sangat besar antara fakta fisikal dan historis tersebut dengan aktual pengelolaan negara Indonesia saat ini. Benar bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim jika ditinjau dari segi fisik dan historis, namun tidak demikian apabila ditinjau dari orientasi kebijakan pembangunan berikut struktur lembaga pelaksana pembangunan selama ini. Pengarusutamaan isu maritim pada seluruh lembaga penyelanggara pembangunan (kabinet), karenanya harus dilakuan sejauh negara maritim Indonesia diinginkan. Isu atau orientasi kemaritiman mesti ditempatkan sebagai “paradigma”, “topik”, “tema” dan sebagainya yang memandu —setidaknya sebagai semangat— bagi seluruh lembaga pelaksana pembangunan.

2. Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor

Masyarakat pesisir selama ini identik dengan kemiskinan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia.

Narasumber Dialog Maritim - Sudirman SaadHal tersebut disebabkan oleh dua hal pokok. Rendahnya tingkat partisipasi publik dan sikap pembangunan yang tidak pro-poor. Rendahnya partisipasi publik—dalam hal ini masyarakat pesisir—dikarenakan oleh arah pembangunan yang masih berorientasi land-based dengan kata lain lupa akan kodrat Indonesia sebagai maritim. Hal tersebut seturut dengan arah pembangunan yang abai terhadap masyarakat miskin. Pembangunan selalu bertumpu pada indikator-indikator makro yang, karenanya, abai terhadap masyarakat kecil. Sudah saatnya visi pembangunan maritim sekaligus menjadi jawaban bagi dua persoalan tersebut. Pembangunan maritim dijalankan dengan mendengarkan tuntutan kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus  hasil-hasilnya dapat berdampak secara berkeadilan.

3. Reformasi lembaga pelaksana pembangunan

Reformasi struktur kelembagaan adalah hal yang mutlak dilakukan bagi suksesnya pembangunan maritim. Ada sekurangnya empat langkah yang harus dilakukan mengenai reformasi kelembagaan bagi pembangunan negara maritim Indonesia, yakni;

(i) Membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggung jawab atas orientasi dan realisasi program pembangunan infrastruktur (Tol Laut dan lainnya), kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim dan sebagainya.

(ii) Membentuk lembaga Coast Guard (Bakalma) yang kuat bagi untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut.

(iii) Menguatkan posisi dan kewenangan lembaga yang telah ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam mengelola sumberdaya alam  pesisir dan laut.

(iv) Melakukan pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim.

4. Reformulasi program-program kemaritiman

Sebab berorientasi daratan, maka program pembangunan maritim Indonesia selama ini berjalan tidak koheren. Maritim hanya menjadi “atribut” bagi Indonesia yang notabene  secara kodrati adalah negara maritim. Terdapat sekurangnya empat poin yang mesti menjadi orientasi dalam program pembangunan maritim indonesia, yakni:

  1. Peningkatan pengawasan laut Indonesia dan pembenahan transportasi laut
  2. Laut sebagai sumber energi melalui optimalisasi pemanfaatan sains dan teknologi.
  3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan membangun sistem logistik perikanan.
  4. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Penutup: Menuju Poros Maritim Dunia

Narasumber Daalog Maritim

Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim Indonesia. Dengan posisinya sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, dan pemilik kenakeragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia dengan sendirinya akan menjadi poros bagi maritim dunia sejauh pengelolaan potensi-potensi tersebut berjalan optimal.

 


[1] Lebih rinci dalam Manifesto Maritim Hebat Manifesto Maritim Hebat 2014




Peringati World Ocean Day & Coral Triangle Day 2014 DFW-Indonesia dan MSDC UNHAS Galang Dukungan Masyarakat Sulawesi Selatan


WOD CTD 3 (500 x 375)Kita patut berbangga bahwa negeri kita merupakan negeri yang kaya akan sumber kelautan.  Kekayaan tersebut telah dianggap sebagai warisan yang tak kalah pentingnya sehingga harus dikelola dengan baik. Pemanfaatan kelautan kini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tapi melalui kerjasama pengelolaan antar negara sebab dinamika dan kompleksitas masalah memerlukan intervensi bersama. Deklarasi Coral Triangle Initiative (CTI) oleh enam negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Solomon) pada tanggal 9 Juni 2009 di Manado merupakan salah satu upaya Indonesia untuk menggalang dunia internasional untuk mendukung pengelolaan terumbu karang. Tanggal tersebut kemudian disepakati sebagai Coral Triangle Day. Deklarasi yang dilakukan sebagai usaha perlindungan terhadap kawasan terumbu karang yang merupakan fokus pembangunan dikawasan CTI. Coral Triangle adalah kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia mencakup keenam Negara tersebut dan Indonesia merupakan pemilik terumbu karang yang paling luas di antara keenam Negara tersebut.

Sehubungan dengan World Ocean Day dan Coral Triangle Day, DFW-Indonesia dan Marine Science Diving Club Universitas Hasanuddin menggelar kampanye terbuka pada tanggal 8 Juni 2014 di Anjungan Pantai Losari Makassar. Acara tersebut dimulai pukul 06.00-10.30 wib yang melibatkan ratusan orang peserta yang terdiri dari elemen termasuk mahasiswa kelautan Unhas, NGO YKL, Lemsa, Koran Kampus Identitas, komunitas Earth Hour Makassar (WWF), radio Makassar dan masyarakat umum.

WOD CTD Makassar 2Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang melalui pemanfaatan yang berkelanjutan. Bentuk kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah penggalangan tanda tangan kepada pengunjung pantai Losari sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga terumbu karang. Kampanye ini diramaikan dengan adanya Human Banner dan Human statement. Masyarakat umum sangat antusias dalam memberikan dukungannya dengan memberikan tanda tangan diatas spanduk sepanjang 5 meter. Pelaksana kegiatan sangat antusias untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang kondisi dan manfaat terumbu karang bagi kehidupan. Sekali-kali pelaksana kegiatan melakukan dialog dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan tentang pembangunan yang begitu pesat di Makassar yang berakibat pada besarnya tekanan pada ekosistem laut termasuk terumbu karang. Perbedaan itu dirasakan oleh mereka akibat perubahan lingkungan terutama pencemaran laut yang terjadi saat ini. Belum lagi keluhan beberapa pemerhati lingkungan di Makassar yang sempat mengabadikan tanda tangannya di atas spanduk. Pendekatan peserta kampanye kepada masyarakat umum terlihat saat pengambilan foto bersama, inisiatif masyarakat tersendiri untuk bertanda tangan, dan pengenalan tentang latar belakang mereka. Pada akhir sesi kampanye, seluruh peserta jalan beriringan di sepanjang pantai losari.

Rencananya setelah kegiatan ini, akan dilaksanakan kuliah umum dengan tema “Peranan Coral Triangle Initiative Terhadap Kelestarian Terumbu Karang Berbasis Berbasis Masyarakat“. Kuliah umum ini akan menghadirkan pemateri yaitu Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Dirjen KP3K, Kementerian Kelautan Perikanan mewakili The Indonesia CTI-CFF National Coordinating Committee (NCC), Pokja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan pakar Kelautan Universitas Hasanuddin. Acara kemudian dilanjutkan dengan fieldtrip untuk aksi pulau hingga tgl 10 Juni 2014 dengan rangkaian kegiatan penyelaman bersama, pembagian buku, under water clean up, bersih pantai, lomba mewarnai untuk siswa SD dan pemberian penghargaan untuk Tokoh Masyarakat (Dg. Santa) atas sumbangsinya menjaga terumbu karang di Pulau Pajenekang. (DFW-Indonesia)




Press Release : Kampanye Perlindungan Terumbu Karang di Pulau Pulau Kecil


logo_dfwBertepatan dengan peringatan Coral Triangle Day dan World Ocean Day 2014, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISLA) Universitas Hasanuddin dan Marine Science Diving Club mengadakan beberapa rangkaian acara yang berkaitan dengan tema CTD dan WOD 2014 perlindungan terumbu karang di pulau-pulau kecil.

Koordinator DFW Indonesia, Mohammad Abdi, mengatakan kegiatan tersebut rencanaya akan dilaksanakan pada 6-9 Juni 2014. Sementara itu, lokasi kegiatan tersebar di beberapa pulau kecil di wilayah timur dan barat Indonesia yang telah ditentukan oleh panitia. Abdi menambahkan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelamatan dan perlindungan terumbu karang di pulau-pulau kecil. Selain itu, memberi informasi dan sosialisasi terkait peran lembaga CTI dan kemajuan yang telah dicapai selama menjadi mitra pemerintah dalam upaya pelestarian terumbu karang.

Koordinator DFW Indonesia ini memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah. Di mulai dengan Stadium General  yang bertema “ Peranan Coral Triangle Initiative Terhadap Upaya Pelestarian Terumbu Karang  Berbasis Masyarakat”, di kampus Universitas Hasanuddin pada 9 Juni nanti. Pembicara yang hadir yakni Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, KP3K,  Ir Rido Batubara, M.Si, Ade Rahmi Yulianti, Pokja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Dekan FIKP Unhas Prof Djamaluddin Djompa.

“Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum, akademisi, NGO dan mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kemajuan CTI, program dan dampaknya bagi upaya perlindungan terumbu karang di Indonesia,” ujarnya Kamis, 5 Juni 2014 di kantor DFW Indonesia, Gedung SME Tower, Jakarta. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di beberapa daerah. Meskipun terpisah, DFW Indonesia telah menyiapkan fasilitator yang sementara ini bertugas melakukan pendampingan masyarakat di Pulau Pulau Kecil Terluar.

Rangkaian kegiatan tersebut berupa:

Penyuluhan di 10 Pulau Pulau Kecil Terluar

penyuluhan tentang aspek ekonomi, ekologis terumbu karang bagi masyarakat di 10 Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan beberapa pulau yang berbatasan denga Negara lain. Kegiatan ini dilaksanakan 6-9 Juni 2014 di Pulau Alor, Masela, Wetar, Maratua, Kakarotan, Anambas, Marore, Bepondi, Panambulai, Manterawu/Mantehage dan Sebatik.

Pemutaran Film di Pulau Terluar

DFW Indonesia menyadari media film cukup berpengaruh terhadap upaya edukasi masyarakat melalui gambar dan cerita serta member pesan pelestarian lingkungan luat, perubahan iklim dan terumbu karang. Olehnya itu diadakan pemutaran film dengan tema lingkungan laut, perubahan iklim dan terumbu karang. Film tentang konservasi hiu serta peran penting kawasan CTI untuk perlindungan ekosistem terumbu karang. di Kep.Anambas dan Pulau Maratua. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan 9 Juni 2014. Peserta yang ikut yakni siswa SD, SMP dan serta masyarakat umum. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Dewan  Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Open Campaign dan Penandatanganan Komitmen Masyarakat Mendukung Penyelamatan Terumbu Karang

DFW Indonesia mengajak masyarakat untuk peduli pada upaya pelestarain terumbu karang. Olehnya itu, 8 Juni 2014 di Pantai Losari Makassar diadakan kampanye terbuka yang melibatkan masyarakat umum. Sekaligus penandatanganan komitmen masyarakat untuk peduli pada terumbu karang. Abdi memaparkan pada kesempatan itu pula, rencananya akan diluncurkan gerakan masyarakat dari berbagai elemen untuk bersinergi kerja dalam program bersama pengelolaan ekosistem terumbu karang. “ Gerakan itu dinamai Indonesia Coral Reef Action Network (I-CAN),” jelasnya.

Pada sesi terakhir kegiatan yang dilaksanakan yakni penyelaman bersama Underwater dan Clean Up The Beach. Kegiatan ini dipusatkan di Pulau Pajenekang pada 9-10 Juni 2014 dengan melibatkan masyarakat pulau. Pada kesempatan tersebut, salah satu tokoh masyarakat Pulau Pajenekang Daeng Sata akan menerima penghargaan. “Penghargaan itu kami berikan berkat usaha dan kepeduliannya selama ini melakukan konservasi terumbu karang di pulau tersebut,” papar Abdi.




Indonesia Coral Reef Action Network (I-CAN) - Pembentukan Pokmaswas “Laut Lestari” Desa Lemito Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwatu-Gorontalo


Pembentukan Pokmaswas GorontaloDFW-Indonesia bekerjasama dengan Mangrove For Future mengimplementasikan program Indonesia Coral Reef Action Network di Kab Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Program ini memiliki 2 komponen utama yaitu : i) Penyediaan data sumberdaya dan penguatan kelompok masyarakat pelestari sumberdaya pesisir, dan  ii) peningkatan ekonomi produktif melalui budidaya rumput laut. Untuk mendukung upaya penguatan kelompok masyarakat, telah dilakukan pertemuan restrukturisasi  kelompok pemerhati dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir di Desa Lemito. Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) “Rela Mati” di desa Lemito Kecamatan Lemito kabupaten Pohuwatu Gorontalo telah terbentuk sejak tahun 2008 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pohuwatu. Pembentukan ini didasarkan oleh maraknya kegiatan penangkapan ikan yang merusak yang diikuti dengan meningkatnya kerusakan lingkungan pesisir laut di desa Lemito.  Oleh karena itu pembentukan pokmaswas ini adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut.

Namun seiring berjalannya waktu, pokmaswas “ Rela Mati” mulai mengalami penurunan keaktifan dan keefektifan pemantauan sumber daya pesisir dan laut.  Kerusakan perahu sebagai alat operasional yang sangat penting serta berkurangnya anggota menjadi kendala utama yang mengakibatkan penurunan kinerja kelompok masyarakat “Rela Mati” dalam melakukan kegiatan pengawasan. Oleh karena itu, penyegaran keorganisasian sangat diperlukan guna mengembalikan semangat, motivasi serta keaktifan kegiatan pengawasan sumber daya pesisir dan laut guna menekan tingginya aktivitas penangkapan ikan yang merusak serta meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara lestari.

Pada hari selasa tanggal 20 Mei 2014 yang lalu, Destructive Fishing Watch memfasilitasi kegiatan re-organisasi pokmaswas “Rela Mati” di desa Lemito Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo. Pertemuan yang dihadiri oleh kepala seksi Bidang Pengawasan Pesisir dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pohuwato, kepala desa, anggota pokmaswas, serta beberapa nelayan non anggota pokmaswas, membahas beberapa hal sebagai berikut: (1) mengubah nama kelompok; (2) kesepakatan membentuk struktur kepengurusan yang baru; serta (3) penyusunan bersama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok sebagai basis dalam menjalankan organisasi dengan baik.

Forum ini dimulai dengan kesepakatan bersama oleh seluruh peserta yang hadir dalam pengubahan nama dari pokmaswas “Rela Mati” menjadi pokmaswas “Laut Lestari” yang menggambarkan tujuan pokmaswas yaitu mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut secara lestari. Dalam struktur yang baru, disepakati beberapa tokoh masyarakat sebagai dewan Pembina termasuk kepala desa yang sebelumnya menjadi ketua kelompok serta masuknya beberapa anggota baru yang berasal dari beberapa kelompok etnis yang berbeda yang diharapkan dapat menjadi perwakilan serta dapat menjadi role model atau contoh yang baik  di kelompoknya masing-masing dalam menyebarkan pesan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Adapun ketua pokmaswas Laut Lestari yang terpilih dalam forum ini adalah seorang tokoh masyarakat perempuan yang disegani oleh hampir semua warga masyarakat desa Lemito, sehingga dengan kepemimpinannya diharapkan dapat mengembalikan kewibawaan pokmaswas yang pada akhirnya  dapat meminimalisir aktivitas perusakan lingkungan pesisir dan laut. Sedangkan kegiatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua anggota kelompok dalam hal pengelolaan organisasi.

Di akhir acara, beberapa anggota pokmaswas Laut lestari berharap pada pihak pemerintah agar dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan operasional pengawasan serta sosialisasi mengenai undang-undang perikanan yang baru khususnya terkait alat-alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu bagi mereka ketahui, sehingga dapat membantu mereka dalam melakukan pengawasan yang benar dan baik. Disamping itu, pokmaswas Laut Lestari juga berharap adanya bantuan perahu yang dapat digunakan guna menunjang kegiatan operasional pengawasan serta perluasan aktivitas kelompok yang tidak terbatas pada pengawasan SDL tetapi juga melalui pemanfaatan sumberdaya laut oleh kelompok melalui kegiatan penangkapan ikan atau budidaya laut. Hal lainnya yang harapkan adalah adanya sistim komunikasi dan pemantauan oleh masyarakat atau Pokmaswas dan dilanjutkan kepada instansi serta sistim respon cepat dari instansi terkait terhadap pengaduan dan pelaporan yang disampaikan oleh Pokmaswas. Perlu perhatian khusus dari semua pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten, PSDKP serta POLAIRUT dalam menindak lanjuti kasus-kasus penangkapan yang merusak yang telah mereka temui dilapangan.

Kegiatan fasilitasi ini diharapkan dapat membantu menguatkan dan meningkatkan kapasitas keorganisasian setiap anggota kelompok. Pelibatan masyarakat dalam pemantauan sumber daya pesisir sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang memanfaatkan dan  berhubungan langsung dengan laut. Pentingnya keberadaan kelompok pengawas perikanan berbasis masyarakat ini agar masyarakat juga dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut. Sehingga pada akhirnya, pokmaswas diharapkan dapat memberikan manfaat langsung pada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.




PR Besar di Pulau-Pulau Kecil Terluar


Alor Desa LangkuruDalam banyak literatur disebutkan bahwa Indonesia memiliki 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan 31 Pulau di antaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang tersebar di 11 Provinsi. Jika dihitung secara total, ada sekitar 298.000 jiwa penduduk atau sekitar 73.400 Kepala Keluarga yang mendiami PPKT tersebut. Pulau Alor di Selatan Indonesia merupakan Pulau Terluar dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 35.100 jiwa. Namun, kondisi sosial dan ekonomi beberapa wilayah di Alor sangat memprihatinkan. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pureman, Desa Langkuru. Ketiadaan sarana listrik, minimnya air bersih dan letaknya yang terisolir menyebabkan desa ini menjadi sangat terbelakang. Berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, masyarakat Desa Langkuru sering membandingkan daerahnya dengan tetangga dengan ungkapan  ‘Timor Leste Terang, Indonesia Gelap’.

Setelah Perpres 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, penguatan pengelolaan PPKT sebenarnya lebih nyata terlihat dengan lahirnya UU No 43 tahun 2008  tentang Wilayah Negara. Sayangnya, dukungan regulasi ini pada tatanan implementasi justru menimbulkan kebingungan.  Visi pengelolaan Perbatasan termasuk PPKT menciptakan polemik baru terkait dengan kewenangan, koordinasi, budget serta rebutan lahan antar instansi pemerintah. Kelemahan koordinasi instansional menjadi titik kritis sehingga menimbulkan gap, saling tidak enak dan menunggu situasi terakhir untuk mengambil kebijakan. Belum lagi perbedaan nomenklatur program masing-masing sering kali menjadi kendala implementasi terhadap suatu isu yang seharusnya bisa ditangani bersama.

Sebaran 31 Pulau-Pulau Kecil Terluar

Sementara itu, kondisi infrastruktur serta sarana dan prasarana pembangunan di PPKT sangat beraneka ragam. Beberapa sudah tersedia, tapi yang belum tersedia jumlahnya lebih dominan. Beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan saat ini adalah listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, kesehatan, pendidikan dan perikanan. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 menunjukan terdapat kebutuhan pembangunan 15 Base Transreceiver System (BTS) untuk memenuhi pelayanan telekomunikasi di PPKT. Pembangunan BTS ini tidak dapat dilakukan oleh Kementerian tetapi merupakan domain swasta untuk melakukan. Selain minimnya sarana dan prasarana, problem pengelolaan PPKT adalah aksesibiltas yang sulit dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas. Disatu sisi, program pemerintah yang teralokasi sering kali tidak terkoordinasikan dengan baik antara instansi  pusat dan daerah. Akibatnya adalah rasa kepemilikan (ownership) aset-aset yang telah dibangun menjadi tidak jelas sehingga berdampak pada lemahnya pengelolaan secara teknis, manajemen dan administrasi.

Pemetaan terhadap problematika pembangunan di perbatasan termasuk PPKT mungkin perlu menjadi salah satu prioritas pemerintahan yang akan datang. Rekomendasi dan rencana kerja yang selama ini tersusun secara sektoral harus bisa ditampung dalam sebuah skenario pembangunan yang komprehensif.  Perubahan mindset membangun PPKT mesti dilakukan, bahwa mengurus PPKT bukan merupakan beban pembangunan tetapi menjadi aset bagi bangsa ini. Walapun susah, tetapi ego sektoral harus sedikit demi sedikit dapat dikurangi terutama bagi instansi pemerintah yang memiiki kewenangan di perbatasan dan PPKT. Syaratnya adalah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mampu melakukan koordinasi dengan baik. Pendekatan pengelolaan Perbatasan dan PPKT yang selama ini  banyak dilakukan diatas meja, harus berubah dengan sesering mungkin melakukan kunjungan dan bahkan pendampingan intensif di lokasi. (Abdi)




Mengawasi Laut Nusantara Dengan Pentungan


Kapal Illegal Fishing (1)Illegal fishing merupakan masalah serius yang sering kali terjadi di wilayah perairan Indonesia terutama di  perbatasan. Hal ini disebabkan pada beberapa wilayah laut perbatasan Indonesia memiliki kelimpahan ikan target yang bernilai ekonomis tinggi dan sekaligus intensitas pengawasan perikanan yang dilakukan terhadap wilayah perbatasan acapkali sangat lemah oleh aparat negara. Salah satu lokasi yang kerap dijadikan sebagai wilayah illegal fishing yaitu di kawasan perairan Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Pulau yang berpenduduk 3.195 jiwa ini  merupakan salah satu pulau  terluar berpenduduk  Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Kepulauan Maratua sendiri memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang menjadi tempat berkembang biaknya beberapa jenis penyu. Pada setiap tahunnya terutama musim angin selatan di kawasan pulau Maratua dikenal sebagai jalur migrasi beberapa jenis penyu seperti penyu sisik dan penyu hijau. Penyu-penyu tersebut biasanya menjadikan Pulau Sambit dan Pulau Belambangan sebagai tempat bertelur dan memijah. Aktivitas penyu pada musim ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan lokal dan nelayan asing untuk melakukan eksploitasi penyu dengan pencurian telur dan penangkapan penyu.

Metode dan strategi eksploitasi tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi perairan yang kaya sumberdaya namun minim pengawasan dari petugas. Pelaku pencurian sangat efektif dan mereka melengkapi dirinya dengan kapal motor cepat, senjata dan memiliki pemahaman yang baik terhadap perilaku dari target buruannya. Pada malam hari, kapal pelaku berlabuh di perairan internasional hal ini cukup efektif karena perairan internasional cukup jauh dan di periaran tersebut mereka cukup aman terhindar dari patroli petugas Indonesia. Saat dinihari mereka mendekati lokasi pulau dan selanjutnya menggunakan kapal motor jet yang ukurannya lebih kecil (menyerupai jet ski) yang memudahkan mereka masuk ke perairan dangkal bahkan pada kedalaman 40 cm dan menangkap penyu-penyu yang sedang bertelur di daratan pulau.

Kapal Patroli Pengawasan (2) (536 x 402)Sejauh ini, Satuan kerja pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau dan pihak Angkatan Laut setempat memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan karena minimnya biaya operasional yang dimiliki. Biasanya satuan pengawasan melakukan patroli bersama apabila ada bantuan bahan bakar dan logistik lain yang disediakan. Apabila tidak ada bantuan logistik dan BBM biasanya hanya satker yang berjalan sendiri itupun hanya sesekali. Satker pengawas ini sudah mendapat pelatihan khusus dalam kegiatan pengawasan dan sudah mendapat sertifikat menembak senjata api laras panjang serta linsensi untuk langsung melakukan penyidikan di tempat, namun sayangnya setelah pelatihan pengawasan tersebut, anggota satker yang sudah memiliki kapasitas dan bersertifikasi tersebut tidak diberi fasilitas yang memadai. Ibaratnya, tanggungjawab yang begitu besar untuk melakukan pengawasan laut tapi fasilitas yang diberikan sangat jauh dari standar atau hanya sekedar di beri pentungan. Dengan modal pentungan inilah Satker pengawasan melakukan patroli pengawasan dan sulit melakukan tindakan tegas apabila menemukan kapal-kapal yang melakukan aktivitas illegal fishing dan penjarahan penyu di kawasan perairan Maratua.

Sampai dengan tahun 2014 Indonesia hanya memiliki 27 unit kapal pengawas perikanan untuk mengcover seluruh wilayah perairan Indonesia. Hal ini tentunya sangat minim dibandingkan dengan luasnya perairan yang harus dijaga. Jika hanya menunggu ketersediaan jumlah unit kapal untuk mengawasi dan menjaga kekayaan sumber daya laut nusantara maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi harus diakui bahwa alokasi pembiayaan pengawasan perikanan setiap tahunnya semakin menurun serta minimnya inovasi strategi dan program pengembangan kelautan yang mendukung pengelolaan sumberdaya laut kita secara berkelanjutan.  Kemudian menjadi kekhawatiran kita adalah  sampai pada waktunya nanti kapal-kapal siap beroperasi namun tidak ada lagi yang bisa dijaga dan diselamatkan.

Pemerintah Indonesia perlu segera memperkuat dan memprioritaskan upaya penanggulangan illegal fishing di wilayah perbatasan yang kaya akan sumberdaya perikanan. Selain menggalang dukungan dan kemampuan dalam negeri melalui kerjasama lintas sector dan berbagai pihak, Indoneia perlu menjalin kerjasama internasional khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk bekerjasama mengawasi perairan perbatasan masing-masing negara guna meminimalkan praktek illegal fishing. Pelaku illegal fishing baik dari negara tetangga maupun nelayan Indonesia sendiri harus mendapat tindakan hukum yang menimbulkan efek jera.  Agar aktivitas illegal fishing tidak menjadi  momok yang menakutkan dan tidak pula menjadi masalah klasik tanpa solusi di negeri indah ini. (Tim DFW-Indonesia)

Keterangan Gambar : Ilustrasi Kapal Illegal Fishing. (Documentasi Kapal Illegal Fishing dari negara lain yang ditangkap di perairan Anambas Natuna dan kapal pengawasan hiu)




Air Untuk Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


La AbdiSalah satu keputusan penting dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 22 Desember 1992 di Rio De Janeiro Brazil adalah penetapan Hari Air Sedunia yang akan diperingati tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Komitmen ini menunjukan keprihatinan sekaligus dukungan PBB bagi pemerintah di seluruh dunia agar memberikan perhatian bagi ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Melalui inisiatif MDGs, target pemenuhan dan akses masyarakat terhadap air bersih juga ditetapkan menjadi salah satu indikator kunci. Bagi Indonesia sendiri, hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasang target optimis bahwa pada tahun 2015 nanti, pemenuhan air bersih masyarakat mencapai 68,87%. Pada kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 target tersebut baru tercapai 58,05% dan masih harus mengejar selisih 10,82%. Dengan pertumbuhan pemenuhan ketersediaan air yang hanya 2% per tahun, maka dapat di pastikan target 68,87% pada tahun 2015 akan gagal tercapai.

Potret ini menggambarkan beratnya langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu air bersih dan jika dielaborasi lebih jauh, masyarakat yang paling dirugikan adalah mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka acapkali terabaikan kebutuhannya walaupun hal tersebut sangat mendasar bagi keberlangsungan hidupnya. Jangankan mendapatkan air bersih yang berkualitas, menjamin ketersediaan yang minimalis  untuk minum dan mandi sangat sulit dan akhirnya penggunaan air langsung dari alam harus dilakukan walaupun terasa payau.

Tekanan terhadap pemenuhan air masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil semakin bertambah dengan minimnnya infrastruktur di wilayah tersebut. Jangankan ketersediaan instalasi pipa, sumber air bersih pun sangat terbatas ditemukan. Untuk konteks pulau-pulau kecil, karena wilayahnya yang jauh, daya dukung yang terbatas serta aksesibiitas yang sulit, masyarakat harus menyeberangi laut untuk mendapatkan air bersih, itupun dengan alat angkut dan kapasitas yang terbatas. Belum lagi jika dikonversi dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih, sungguh merupakan beban yang teramat berat.

Sementara itu, di wilayah pesisir pemanfaatan air bersih sudah makin meluas, bukan saja hanya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas tersebut misalnya untuk memenuhi kebutuhan air guna memproduksi es batu, pemenuhan air untuk kapal-kapal ikan serta kebutuhan air di Tempat Pendaratan Ikan atau Pangakalan Pendaratan Ikan agar lokasi tersebut bisa beroperasi secara layak. Aktivitas perikanan yang tinggi di pesisir tersebut tentunya membutuhkan ketersediaan air yang cukup sehingga mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Air Bersih Kepulauan AnambasPerhatian pemerintah untuk mendukung pemenuhan air bersih di pesisir dan pulau-pulau kecil baru diberikan pada beberapa tahun terakhir ini. Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa pada tahun 2013 lalu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 153,8 miiliar untuk membangun instalasi air bersih di 152 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2014 ini dengan komitmen anggaran sebesar Rp 147,1 miliar untuk dukungan air bersih di 110 lokasi PPI yang tersebar di 25 Provinsi. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 memberikan fasilitasi penyediaan sarana air bersih dengan teknologi desalinasi yaitu melalui pengolahan air laut menjadi air bersih bagi pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar di 56 lokasi dengan anggaran  sekitar Rp 84 miliar.

Desilinasi Air Bersih Kepulauan AnambasJika di total, dukungan anggaran untuk penyediaan air bersih dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp 240 miliar per tahun. Angka tersebut rasanya belum seberapa dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN tahun 2013 lalu yang mencapai Rp Rp 203 triliun. Apalagi mengingat ada sekitar 7,87 juta penduduk miskin ada di pesisir atau 27,24% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28,59 juta orang. Secara administratif, sebaran penduduk miskin ini ada di 10.640 Desa Pesisir sehingga sangat cukup beralasan jika perhatian pemerintah pada penyediaan dan pemenuhan air bersih dapat lebih ditingkatkan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Memotret kondisi kehidupan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan angka-angka saja nampaknya belum akan cukup. Meneropong lebih dalam kehidupan mereka secara kualitatif akan semakin meneguhkan komitmen kita untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas di wilayah ini. Peran serta semua pihak baik pemerintah, swasta, BUMN, NGO serta masyarakat pesisir sendiri harus terus dilakukan tanpa lelah.  Masalah air bersih tentunya bukan persoalan teknis semata, tetapi mesti dilihat bagaimana keberpihakan negara ini untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat nun jauh di pelosok pesisir dan pulau-pulau kecil yang jauh dari hingar bingar dan kegemerlapan kehidupan perlu mendapatkan pelayanan yang proporsional dari pemerintah. Dengan penuh kesederhanaan, tentunya mereka menginginkan standar dan kualitas hidup sebagaimana masyarakat perkotaan sudah lama menikmati.

Kapal Sitaan Rusak di Pesisir Kepulauan AnambasPemerintah tentunya tidak perlu mengulangi kesalahan pembangunan masa lalu yang hanya mengutamakan pembangunan fisik dan infrastruktur air bersih, tapi  juga harus memberikan perhatian pada peningkatakan kapasitas masyarakat serta pemeliharaan dari infrastruktur air bersih  yang sudah dibangun. Aspek pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap aset-aset tersebut perlu di monitor lebih lanjut karena tidak sedikit infrastrukur air bersih yang sudah terbangun akhinya mangkrak karena minimnya pemeliharaan. Oleh karena itu, perayaan Hari Air Sedunia  ini harus menjadi momentum semua pihak untuk mereview kembali sejauh mana komitmen dan perhatian pemerintah pada perluasan akses ketersediaan dan pemenuhan air bersih pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Wujud perhatian tersebut mesti termanivestasi pada keberpihakan program, anggaran, pelaksanaan yang berkualitas serta tingkat partisipasi masyarakat karena sekali lagi bahwa pembangunan tersebut bukan sekedar angka-angka tetapi tentang harkat dan martabat kemanusiaan bagi siapapun termasuk saudara kita di pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Moh Abdi Suhufan
Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin




Akselerasi Revisi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir


Hukum

Sejak Mahkamah Konstitusi memenangkan sebagian gugatan yang diajukan oleh  9  LSM dan  27 perwakilan nelayan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010, maka perdebatan tentang substansi dan proses revisi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU Pesisir) oleh berbagai stakeholders mulai ramai dibicarakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak tergugat bertanggungjawab untuk menjalankan perintah MK tersebut. Dalam amar putusanya, MK sedikitnya membatalkan  30 ayat di 14 pasal dari UU Pesisir, karena bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945, bertentangan secara horizontal dengan 5 UU sektor dan tumpang tindih secara internal antar pasal dalam UU tersebut. Sejak saat itu, polemik berkepanjangan antara pemerintah yang terrwakili oleh KKP sebagai pihat tergugat dan aliansi LSM sebagai penggugat beradu argumentasi menyikapi proses dan substansi revisi RUU Pesisir agar menghasilkan materi Undang-Undang yang bisa menjawab permasalahan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Silang Pendapat Pemerintah Vs LSM

Dalam perkembangannya, sebagai respon atas keputusan MK tersebut, KKP kemudian menyusun Naskah Akademis untuk memberikan telaah terhadap status UU yang telah dibatalkan serta kajian filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap rancangan revisi UU Pesisir. Naskah akademis merupakan tahapan dalam penyusunan Perundang-undangan yang sifatnya tidak mengikat tapi dibutuhkan untuk memperkaya substansi hukum dalam aturan tersebut. Naskah akademis telah merekomendasikan perlunya melakukan revisi terkait aturan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) dengan segala atributnya menjadi opsi IP-3 (Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir) atau IPRP-2 (Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir). IP-3 atau pun IPRP-2 tidak dapat diberikan pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, pantai umum, wilayah masyarakat hukum adat, dan nelayan tradisional. Terkait dengan status wilayah masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional, alternatifnya adalah bahwa IP-3 tidak dapat diberikan pada wilayah masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional, kecuali telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional yang bersangkutan.

Selain itu, melalui kerjasama  dengan Komisi IV DPR, KKP telah melakukan Konsultasi Publik dan Jaring Pendapat Pembahasan RUU Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Konsultasi dilakukan pada 4 universitas negeri di Pulau Jawa yaitu IPB, UGM, UNDIP dan Universitas Brawijaya. Upaya melakukan Konsultasi Publik dan menyusun Naskah Akademis revisi RUU Pesisir melalui kemitraan dengan Universitas merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan input yang sifatnya akademis. Kekurangan dari proses ini adalah keterbatasan universitas yang terlibat yaitu hanya universitas yang ada di Pulau Jawa. KKP semestinya lebih memberikan ruang keterlibatan dan partisipasi yang lebih luas dengan universitas lain di luar Jawa yang terkenal dengan tradisi akademi kelautan yang cukup kuat seperti Universitas Riau, , Universitas Hasanuddin, Universitas Pattimura dan Universitas Sam Ratulangi.

Pada aras yang lain, aliansi LSM yang dimotori oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) tiada hentinya melakukan kajian, tekanan dan pembentukan opini publik bahwa UU Pesisir yang telah dibatalkan oleh MK sangat merugikan  nelayan dan kepentingan masyarakat pesisir. UU tersebut dianggap sangat pro pemodal termasuk pihak asing yang mau berusaha dan berbisnis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU tersebut juga dianggap merugikan masyarakat adat dan nelayan tradisional yang sudah eksis dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya laut. Upaya advokasi yang dilakukan terus menerus ini paling tidak berhasil mencuri perhatian media untuk terus memberitakan point-point dan isu yang selalu dipermasalahkan oleh aliansi LSM. Sejauh ini, belum ada upaya fasilitasi dan titik temu antara pihak pemerintah dalam hal ini KKP dengan aliansi LSM untuk membicarakan dan membahas isu dan pasal-pasal krusial dalam revisi RUU Pesisir. Akibatnya adalah permasalahan yang timbul kemudian berkembang bukan saja pada substansi pasal yang telah dibatalkan oleh MK tetapi pada keseluruhan materi RUU tersebut. Materi yang kemudian mengemuka diusulkan oleh LSM adalah tentang kemiskinan pesisir, perubahan iklim dan kebencanaan, praktek pengrusakan lingkungan oleh swasta serta persoalan lintas batas yang memiliki dimensi pertahanan dan keamanan nasional (Riza Damanik, Kompas, Oktober 2013).

Walaupun UU Pesisir dianggap pro pemodal dan sangat liberal, sejauh ini kita tidak mendengar tanggapan dan opini pihak swasta dalam polemik tersebut. Padahal UU Pesisir salah satunya dimaksudkan untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut pasal 23 ayat 2 rancangan revisi RUU Pesisir ada 8 prioritas pemanfaatan pulau-Pulau Kecil dan Perairan yaitu : konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industry perikanan secara lestari, pertanian organik dan atau peternakan. Dalam kerangka tersebut, paling tidak pengusaha wisata bahari, usaha hotel dan restoran berlokasi di pesisir dan pulau kecil, usaha budidaya dan penangkapan ikan akan terkena dampak dari aturan ini nantinya. Apakah kehadiran UU Pesisir secara substansi memberi keuntungan terhadap swasta sehingga mereka berdiam diri dalam polemik tersebut?

Mencari Titik Temu

imageisu

Polemik revisi RUU Pesisir yang telah berjalan selama 2 tahun terasa begitu lama dan melelahkan. Bukannya menuju kesamaan sudut pandang, pihak penggungat dan tergugat seakan selalu membuka front baru untuk saling menyikapi posisi masing-masing. Keadaan ini sungguh merugikan upaya konstitusional yang sebenarnya telah menjadi tujuan bersama semua pihak. Upaya menge

mbalikan harkat dan martabat serta partisipasi masyarakat lokal dan tradisional sebagai pemilik sah sumberdaya alam telah terakamodasi dalam rancangan UU yang baru. Adapun concern, kekhawatiran aliansi LSM tentang jaminan eksistensi nelayan tradisonal dan masyarakat adat perlu mendapat apresiasi dan perlu dimasukan dalam substansi RUU Pesisir ataupun Peraturan Pemerintah kelak. Pengalaman dan fakta lapangan membuktikan nelayan tradisional dan masyarakat lokal sering kali tergusur secara paksa oleh aktivitas pembangunan sekalipun aturan telah menjamin mereka. Sedangkan pointer tambahan yang belum masuk dalam revisi rancangan RUU Pesisir bisa terakomodir dalam pembahasan tingkat lanjutan di tim teknis atau Pansus DPR. Kalaupun tidak bisa, masih ada rancangan UU Kelautan yang saat ini masih tersimpan rapi di Badan Legislatif DPR dan belum mulai dibahas. Substansi yang sifatnya lebih luas dan agak keluar dari roh rancangan RUU Pesisir akan lebih baik jika ‘dititipkan’ pada RUU Kelautan yang menarik untuk diikuti pembahasannya.

Mencari titik temu berbagai pihak untuk segera menyelesaikan RUU Pesisir merupakan hal yang mendesak. Isu dan permasalahan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil kian kompleks dan butuh regulasi segera untuk pengaturannya agar membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Menghitung hari menjelang Pemilu legislatif merupakan masa-masa kritis dimana kita perlu khawatir apakah RUU ini dapat selesai oleh periode DPR saat ini atau tidak samal sekali. Jika kemudian tidak bisa, maka resiko politik akan segera menghadang sebab iklim, suasana kebathinan serta prioritas kebijakan nampaknya akan ikut bergeser seiring dengan pergantian pemain di DPR dan kabinet pada tahun 2014 yang akan datang. Sepeti kita ketahui di negeri ini beda rezim, maka beda pula kepentingan dan prioritasnya.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)- Indonesia




Mendesak, Pengelolaan Ikan Napoleon di Kepulauan Anambas


Salah satu potensi perikanan di Kepulauan Anambas adalah keberadaan species ikan Napoleon (Cheilunus undulatus). Populasi ikan ini diperkirakan cukup besar di wilayah perairan Anambas. Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas,  berencana menjadikan ikan Napoleon sebagai ikon dan daya tarik wisatawan. Seperti diketahui bahwa Ikan napoleon termasuk ikan langka yang tergolong appendiks II CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) yang perdagangannya dibatasi. Tapi menurut masyarakat Kepulauan Anambas, di perairan Anambas ikan ini tidak langka, apalagi punah. Populasinya banyak dan dibudidaya oleh nelayan. Budidaya ikan Napoleon sudah dilakukan nelayan Anambas sejak 30 tahun silam dengan menggunakan sistem keramba. Ikan Napoleon memiliki masa panen 4 sampai 5 tahun ini, merupakan ikan ekonomis dengan harga jual yang sangat tinggi yaitu mencapai Rp 1,2 juta/kg dan telah menjadi mata pencaharian nelayan Kepulauan Anambas pada beberapa Pulau seperti di Pulau Temawan dan Pulau Palmatak.

Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus)

Perdagangan ikan Napoleon oleh nelayan selama ini dilakukan langsung di tengah laut. Kapal penampung asal Hongkong dan China datang ke pulau tempat lokasi budidaya dan melakukan pembelian melalui pengumpul. Praktek ini berpotensi merugikan negara karena ketiadaan pencatatan dan pelaporan tentang volume dan nilai penjualan ikan secara regular oleh otoritas setempat. Oleh karena itu, praktek perdagangan ikan Napoleon di Kepulauan Anambas perlu di evaluasi bukan saja pada teknis perdagangan ikan tetapi lebih luas pada aspek manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan.

Budidaya ikan Napoleon masyarakat Anambas dengan Keramba Jaring Tancap

Napoleon (Cheilinus undulatus)

Praktek pemanfaatan ikan Napoleon selama ini dilakukan tanpa basis data yang update dan akurat tentang potensi dan status eksploitasi. Nelayan Kepulauan Anambas secara alamiah melakukan kegiatan penangkapan benih dan pemeliharaan ikan Napoleon.

Oleh karena itu, sangat penting untuk segera disediakan data dasar tentang kondisi dan status ikan Napoleon di Kepulauan Anambas saat ini. Otorita LIPI, KKP dan pemerintah daerah harus bisa bekerja sama untuk menyajikan data yang jujur tentang kondisi ikan Napoleon. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya inovasi untuk mengujicobakan pembudidayaan ikan Napoleon melalui kerjasama riset dan budidaya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Conocophillips yang telah membangun dan memiliki sarana hatchery di Kepulauan Anambas. Upaya pembudidayaan ikan Napoleon mesti dilakukan dalam kerangka berkelanjutan guna menjamin keanekaragaman hayati, mutu dan produksi ikan Napoleon. Hal terakhir adalah pemerintah perlu segera memperbaiki sistem regulasi dan perdagangan, kuota, dan transportasi terkait dengan perdagangan ikan Napoleon. Hal ini bertujuan agar pengusaha dan ekspor ikan Napoleon dapat lebih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menarik minat bagi mereka yang ingin berusaha di laut.

la_abdi56@yahoo.com