Refleksi DFW, Pahit Manis Mengawal PPKT


Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Menilai hasil fasilitasi pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKT) ibarat mengunyah buah ragam rasa. Ada manis, kecut hingga pahit. Yang manis ketika melihat warga bersuka cita meminum air mesin desalinasi, melihat anak-anak belajar di bawah terang cahaya listrik PLTS bantuan. Yang kecut, ketika ada janji membangun PLTS di pulau namun urung. Pahit ada juga, saat fasilitator harus berjibaku gelombang dan badai di beranda negeri.

“Pahit betul e, nyawa taruhannya, kami naik sekoci ke Pulau Bepondi, ombak keras, angin kencang. Saya dan Baso muka su pucat. Laut Pasifik ini yang dihadapi bapa,” ungkap Laode Hardiani saat dimintai pendapatnya tentang sukaduka jadi fasilitator DFW di Kabupaten Supiori, Papua. Laode Hardiani adalah salah satu fasilitator PPKT yang ditangani DFW bersama Kementerian Kelautan Perikanan melalui skema program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat dalam tahun 2016.

***

Menurut Perpres No. 78/2005 disebutkan bahwa ada 31 PPKT termasuk Bepondi di Supiori yang harus dikawal, dijaga dan dibangun. Itu kemudian bersambut saat Jokowi-JK membesut Nawa Cita dan secara eksplisit menyebut di bagian ketiga dengan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran atau dari pulau-pulau di beranda depan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2014 memfasilitasi PPKT di 10 provinsi, 20 kabupaten/kota, 48 kecamatan dan 275 desa menjadi fokus pembangunan dengan menggandeng Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai fasilitator program. Ketigapuluhsatu pulau-pulau yang disebutkan di atas mempunyai 205.596 jiwa penduduk (2016), jumlah yang besar dan perlu diberi perhatian dalam agenda pembangunan secara sungguh-sungguh.

“DFW sepakat dengan Pemerintah bahwa modal dalam membangun PPKT adalah dengan memanfaatkan potensi perikanan dan potensi baharinya. Inilah yang telah diidentifikasi, dikelola dan dikembangkan secara perlahan dengan membantu warga di PPKT melalui penyediaan sarana prasarana kelistrikan dan mesin desalinasi,” sebut Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW.

“DFW hadir sebagai fasilitator hingga bantuan itu sampai di PPKPT. Tidak hanya itu, fasilitator DFW juga bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi pengelola hingga memfasilitasi pendirian Bumdes dan koperasi,” kata Abdi Suhufan tentang kiprah fasilitator Prakarsa.

Buah Manis Pendampingan

Setelah mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi penyiapan program pendampingan dalam tahun 2016, maka sebanyak 18 fasiitator telah dikirim ke PPKT di tahun lalu.

“Ada 11 provinsi, 16 kabupaten/kota, 26 pulau dan 35 desa menjadi fokus dampingan kami. Tidak kurang 200 juta dana kelompok telah terkumpul sebagai buah dari pemanfaatan sarana prasarana PLTS dan mesin desalinasi yang disiapkan pemerintah,” ungkap Abdi.

“Saya kira tetap ada harapan, ada manfaatnya. Sebanyak lima ribu kepala keluarga atau sekitar 24 ribu warga di PPKT telah merasakan manfaat program yang disebut Prakarsa ini. Para fasilitator pun telah memfasilitasi 20 profil atau informasi kelompok sebagai dasar dalam pengembangannya. Terfasilitasi 50 obyek wisata bahari serta terbentuk delapan BUMDes dan dua koperasi,” papar Abdi Suhufan.

Di catatan DFW untuk Prakarsa tahun 2016, pulau-pulau tersebut adalah Enggano di Bengkulu Utara, Nusa Penida, Alor, Nusa Ceningan, Wetar, Liran, Masela, Selaru, Larat, Penambulai, Kolepon, Bepondi, Brass, Marampit, Kawaluso, Kakorotan, Marore, Lingayan, Lutungan, Sebatik, Maratua, Subi Kecil, Kerdau di Kepri.

Cakupan pendampingan Prakarsa hingga penghujung 2016 meliputi penguatan data informasi dan perencanaan pembangunan PPKT. Di sini difasilitasi proses penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, kemitraan dan pemasaran produk terutama yang dihasilkan oleh PLTS, mesin desalinasi hingga usaha ekonomi produktif yang dana awalnya disiapkan KKP.

“Secara rinci pendampingan tersebut berkaitan dengan fasilitasi penyusunan profil pulau dan desa/kampung. Ada penataan administrasi kelompok, pembuatan papan rencana kerja kelompok PLTS, fasilitasi alokasi anggaran pemeliharaan desalinasi/PLTS melalui ADD atau Anggaran SKPD. Selain itu, fasilitator juga mendorong pembentukan BUMDesa/Koperasi dan memasukkan desalinasi dan PLTS sebagai unit usaha di dalamnya,” tambah Hartono, koordinator fasilitator DFW.

Masih menurut Hartono, fasilitasi PPKT meliputi review RPJMDes/Kampung dan koordinasi dengan BPMD terkait perencanaan pembangunan desa serta fasilitasi FGD mengenai pembentukan/restrukturisasi kelompok, pengelolaan sarpras, dan pemeliharaan sarpras. Ditambahkan, untuk penguatan kapasitas kelompok difasilitasi penyusunan profil kelompok pengelola desalinasi, PLTS, dan UEP, SK kelompok pengelola, aturan main pengelolaan, pembuatan buku rekening kelompok, inovasi produk dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan bulanan para fasilitator, DFW mencatat bahwa para fasilitator juga memfasilitasi pelatihan informal peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen keuangan, penguatan organisasi, dan pelaporan hingga fasilitasi penyusunan laporan keuangan kelompok. Lainnya adalah fasilitasi keikutsertaan kelompok UEP mengikuti pameran produk, fasilitasi kemitraan pemasaran produk melalui UKM Pusat oleh-oleh/Dekranasda yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pariwisata.

“Yang unik ada pula inisiatif untuk mendorong penganggaran kendaraan roda 3 untuk pengangkutan air desalinasi melalui RPJM Kampung seperti di Papua,” tambah Hartono.

Tantangan

Meski telah berhasil menggerakkan masyarakat di PPKT dalam membangun daerahnya, secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim DFW dan KKP maka diperoleh gambaran umum tantangan pengembangan PPKT. Di antaranya kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah. Demikian pula kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya. Di beberapa wilayah PPKT Indonesia bagian Timur teridentifikasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa yang masih rendah.

“Tantangan fasilitator adalah koordinasi pengurus dengan pemerintah desa, bahkan antar anggota kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Jeszy gadis berdarah Toraja yang menjadi fasilitator bertugas di pulau teruar Nusa Tenggara Timur. Selain itu Jeszy juga mengatakan bahwa akses kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga masih sangat minim terutama di pulau-pulau yang berbatasan Australia.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan PLTS masih rendah, demikian pula kesadaran tentang sanitasi pualu yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya. Menurut Jeszy, tantangan lainnya di PPKT adalah kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah yang dicirikan oleh kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya.

DFW juga mencatat kelambanan dalam merealisasikan perencanaan sekaitan implementasi UU Desa No. 6/2014. Ada informasi bahwa pendamping kampung yang harus ada sebagaimana amanat UU ternyata belum pernah sampai ke lokasi tugasnya karena belum adanya tumpangan ke sana sehingga perencanaan dan realiasi program pembangunan desa terhambat.

“Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk merupakan hal mendasar yang perlu juga dipertimbangkan untuk program ke depannya,” kata Abdi.

Mendesak, Kerjasama Lintas Sektor

Merujuk ke hasil lokakarya Prakarsa dalam tahun 2016 diperoleh sehimpun harapan bahwa dalam pembangunan PPKT ke depan diperlukan keterlibatan intensif unit kementerian dan sektor terkait lainnya. Mereka dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai kendala pemanfaatan sumberdaya alam di PPKT.

“Saya kira pemerintah harus mendorong kementerian terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya dan alokasi energi, seperti energi listrik dan BBM,” kata Andi Darmawangsyah, fasilitator untuk Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang diaminkan oleh fasilitator lainnya seperti dari Lingayan, Marore, Larat dan Selaru.

Sementara itu di Supiori, Ratu Irma Sabriany dan Laode Hardiani saat ditemui di Kabupaten Supiori mengatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat Papua terutama di Pulau Brass dan Bepondi harus diperkuat dengan pendampingan yang intens.

“Perlu penguatan kapasitas dengan menempatkan tenaga pendamping yang bisa membangun kerjasama dengan warga setempat. Kami merasakan masih lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat terutama dalam memanfaatkan bantuan sarana prasarana dari KKP sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah agar bisa berkesinambungan,” kata Hardiani.

Hal lain disampaikan oleh Wido Cepaka Warih, fasilitator Pulau Larat di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Menurut Wido, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai budaya masyarakat pulau kecil terluar sebagai aset nasional. Sementara Melati Hutagalung, fasilitator di Selaru mengatakan bahwa di PPKT perlu membangun infrastruktur ekonomi yang saling terhubung, pasar, sarana produksi pertanian, sarana produksi perikanan dan pelabuhan.

Menurut Abdi, upaya membangun PPKT sejatinya tak harus berhenti di 2016 sebab menurut catatan DFW, ke depan, PPKT sekurangnya membutuhkan anggaran hingga Rp. 280 miliar. “Hasil lokakarya tahun lalu menunjukkan estimasi rincian kebutuhan anggaran infrastruktur dasar hingga 258 miliar, sarana prasarana kelautan dan perikanan pendukung hingga 5,8 miliar, bantuan modal kelompok 2,5 miliar, paket pendampingan dan peningkatan kapasitas 6,2 miliar, konservasi spesies 600 juta,” papar Abdi.

“Angka-angka ini terihat realistis di tengah kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan maritim sebagai lokomotifnya,” kata Abdi.

“Hasil refleksi DFW ini sangat penting, sehingga tidak boleh tidak, agar Nawa Cita berbuah manis, atau jadi permen enak, maka pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh serius membangun PPKT. Tambah anggaran dan perluas lokasi program. Kalau perlu membuat blue print terbaru berdasarkan capaian-capaian tersebut di atas dengan memastikan pemenuhan infrastruktur penunjung agar roda ekonomi menggeliat, aktivitas sosial semakin dinamis dan produktif di PPKT,” papar Abdi.

“Jika tidak, Nawa Cita hanya akan menjadi pepesan kosong,” pungkasnya.

 

Oleh: Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia




Kisah Williams dan Masa Depan PLTS di Mapia


Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Dari 92 pulau terluar Indonesia, terdapat 31 pulau berpenghuni, salah satunya adalah Pulau Brass atau oleh warga setempat acap disebut Barasi atau Kampung Mapia. Pulau ini adalah salah satu untaian baris terdepan RI dan menjadi perhatian pemerintah untuk dibangun dan dirawat, salah satunya dengan memberikan bantuan sarana prasarana seperti pembangkit listrik tenaga surya hingga desalinasi untuk air bersih.

Hingga kini, sebanyak 23 kepala keluarga di Pulau Brass termasuk bangunan pemerintah, rumah bidan, guru, pos polisi, pos TNI angkatan darat dan laut, gereja, balai desa serta SD telah memanfaarkan bantuan pemerintah pusat ini. Masing-masing menggunakan tenaga listrik 450 watt. Warga pun mulai menikmati dinginnya freezer hingga godaan televisi.

Seperti apa dimensi Brass, dinamika, inovasi pemerintah kampung atas hadisnya bantuan Pembangkit Listrik Lenaga Surya (PLTS), mari simak cerita Kepala Kampung Mapia, kampung yang hanya bisa ditempuh sejauh ini oleh Kapal Perintis Papua V, sekali atau atau dua kali dalam sebulan. Kamaruddin Azis dari DFW menuliskan ulasannya setelah mewawancarai sang Kepala di Kota Biak.

***

Namanya William Ekaldius Msen (37 tahun), kepala Kampung Mapia, Kabupaten Supiori, Papua. Dia unik dan berbeda. Saban malam tampil dengan topi kupluk di kepala, setidaknya itu yang terlihat saat ditemui dua malam berturut-turut (tanggal 18-19 Oktober 2016) di Kota Biak.

Pria kelahiran Jayapura ini mempunyai pandangan tajam dan terang tentang masa depan kampungnya. Tanggung jawab dan kegigihannya membangun kampung teruji dan terbukti saat mengelola PLTS. Sebagai kepala kampung, Williams sukses mengawinkannya dengan dana kampung yang menjadi tanggung jawabnya. Alasannya demi keberlanjutan.

Williams telah menjabat kepala kampung selama tiga tahun. Dia alumni SMA 2 di Jayapura Utara. Bapaknya lahir di Pegun (sekarang disebut Kampung Mapia) dan pernah kerja di PT. Telkom Jayapura. Pegun adalah hamparan pulau tempat berkebun warga daratan utama Biak.

“Kakek saya dari Biak, asalnya dari Melanesia. Ceritanya dulu, masih sistem kerajaan di Pegun dan Brass, di sana banyak kuburan-kuburan tua dan panjang. Tidak begitu jelas dari mana,” kata anak ke delapan dari sembilan bersaudara ini. Empat saudara tertuanya ada di Biak, ada di Supiori, Jayapura, seorang lainnya telah meninggal. Pria yang sempat menjadi tenaga honorer di Dinas Permukiman di Jayapura lalu pidah ke Supiori ini baru saja terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di BPMK Supiori, akronim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dengan pengalaman itu, Williams menjadi berbeda, dia memilih masuk ke gelanggang pembangunan kampung dan warga Kampung Mapia. Kampung yang sungguh sangat dicintainya.

Tentang Pulau Brass

Pulau Brass resmi menjadi desa atau Kampung Mapia pada 1997. Sejak berdirinya, terisolasi adalah labelnya. Lampu listrik tiada, demikian pula pendidikan dan kesehatan. Brass berbatasan dengan Negara Palau. Jika melihat peta jarak dari Biak ke Brass dan Palau ke Brass terlihat nyaris sama. Brass merupakan bagian dari gugusan Mapia. Brass, pulau di mana Williams bermukim tiga tahun terakhir menjadi pusat perhatian maksimum pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Betapa tidak, jika selama ini, pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan logistik sering terputus, sekarang semua nyaris terpenuhi, termasuk sarana komunikasi seluler.

“Kini aspek pendidikan, kesehatan, sudah semakin baik. Kami mendapat bantuan dari KKP untuk listrik dan air. Bantuan yang sangat berguna di dalamnya ada pendampingan. Saya pribadi merasakan bantuan ini sebab ada Pak La Ode Hardiani dari DFW,” ungkap Williams yang mengaku kembali ke Pulau Brass setelah tamat SMA tahun 98 di Jayapura.

Menurut Williams, Kampung Mapia terdiri atas tiga pulau besar. Ada Pulau Pegun dihuni dua kepala keluarga tinggal di sana dan petugas navigasi, lalu ada Pulau Fanildo, pulau kosong. Pulau-pulau sebenarnya ada enam, cuman yang ada tiga kecil dan ada tiga besar. Mercusuar ada di Brass.

Tiga tahun terakhir, suasana Brass berubah drastis. Dari pengamatan Hardiani dan William, anak-anak, kaum muda, warga di Brass mulai cekatan berselancar di dunia maya, bermain Facebook dan social media lainnya. Prajurit pengamanan batas negara tak sunyi lagi sebab komunikasi dengan koneksi internet terbuka lebar. Rumah-rumah terang benderang, guru-guru bersuka cita sebab mereka bisa ngeprint setelah mendapat suplai listrik dari PLTS bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang difasilitasi oleh Destructive Fishing Watch (DFW) untuk penguatan kelompok pengelola.

“Kami terima kasih ada pilihan menempatkan Bapak Hardiani, katong bisa belajar dari dia bagaimana merencanakan kegiatan pengelolaan sarana prasarana bantuan. Bukan hanya itu, katong bisa konsultasi dengan pemanfaatan dana desa untuk masa depan Pulau Brass,” katanya sembari melirik Hardiani.

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Dua bulan terakhir Williams atas bantuan Hardiani sibuk menyiapkan rencana kerja desa untuk pemanfaatan dana desa (di Papua disebut Dana Kampung).

“Agak terlambat ini, mungkin kampung lain su cair, soalnya dokumen berubah terus, dulu ditangani Bappeda dan dikembalikan di BPMK.  Ada salah format dari Bappeda. Kita tidak kelola APBN tapi APBK. Awalnya merencanakan 1,329 miliar, terus berubah, terisa 600an juta,” papar Williams yang kembali menetap di Brass tahun 1999. Williams sempat kembali ke Jayapura tahun 2000 boyong keluarga lalu tahun 2006 balik dan tinggal setahun.

“Tahun 2008 baru menetap di Brass,” kata Kepala Kampung yang terpilih tahun 2013 ini.

Membangun SDM

Menurut Williams, di bawah kendalinya, Pulau Brass sedang berbenah untuk perbaikan kampung. Selain mendukung keberlanjutan layanan PLTS, dengan dana kampung akan dilakukan rehab balai kampung, rehab rumah masyarakat yang tertimpa pohon, menambah MCK dua unit, perawatan infrastrukur, ada pula bantuan untuk kelompok PKK dan nelayan seperti pemberian motor tempel dan bodi perahu, untuk kelompok tani/pekebun ada alat-alat bertani, petani kopra, oven pengasapan dan gudang penampung kopra.

Meski telah banyak program pengadaan dan rehabilitasi bangunan kantor namun Williams tetap memberi porsi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di Pulau Brass.

“Kita sadar kalau SDM Brass rendah, makanya butuh pelatihan utamanya aparatur kampung. Harapan kita juga untuk operator PLTS sebab selama ini pelatihan begitu hanya untuk wilayah Maluku saja, Papua belum,” katanya seakan meminta pemerintah untuk memperkuat kapasitas operator PLTS khusus wilayah Papua.

Saat ini, berdasarkan laporan Hardiani maka telah direncanakan program pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kampung dan pengurus kelompok PLTS melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelompok Masyarakat kaitannya dengan pengelolaan dana kampung dan penyusunan program tahun-tahun berikutnya.

“Kami butuh sebab kami ingin menyusun rencana sendiri, tidak dari atas, apalagi titipan dari pihak lain,” ungkap Williams. Jarak yang jauh dari Ibukota Supiori menurut William telah berdampak ke kehidupan warganya.

“Meski banyak capaian, namun boleh juga dibilang kondisi kami ini payah kalau kapal perintis tidak masuk. Kadang kalau tidak ada kapal datang, kita makan ubi saja, kadang stok beras habis sebelum kapal datang. Sebelumnya kita kesulitan bidan atau guru, mereka kerap tidak datang. Tapi sekarang su mulai baik,” katanya.

Pendidikan mulai dibenahi. Saat ini di sekolah SD terdapat enam kelas, sebuah WC dan empat rumah dinas. Ada pula perpustakaan, dan rumah baca.  “Ini bagus juga sebab ada warga yang bersedia mengajar anak-anak di luar waktu sekolah,” katanya. Tentang pendidikan, Williams bercerita bahwa semangat belajar anak-anak dari Mapia lumayan besar.

“Saat ini ada enam orang alumni SD Pulau Brass yang melanjutkan sekolah, di Biak. Karena mereka anak-anak baru lulus SD dan masih kecil, mereka harus ditemani ibunya pindah ke Biak saat masuk SMP. Ada pula yang sudah lulus. Sekolah SD dibangun tahun 2009, namanya SD Negeri Kecil Kepulauan Mapia,” ungkap Williams.

Melihat kondisi pendidikan seperti itu di Mapia dan hasrat bersekolah yang tinggi dari anak-anak kampung, maka Williams mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan.

“Bukan beasiswa tetapi tunjangan transportasi dan makan-minum, ada seragam. Awalnya 50 juta/tahun namun dikurangi menjadi 10 juta/tahun. Hal ini karena anggaran awal kami dari 1,329 miliar yang disetujui 600 juta,” katanya.

Dalam ingatan Williams, warga Brass pernah diserang sakit bersamaan, ada lebih 100 orang sakit, ada malaria, diare, batuk pilek, obat-obat tidak ada sebab bidan tidak ada. “Pernah pula ada yang meninggal bayi tiga orang karena kurang gizi,” ungkap Williams.

“Di Pulau Brass saat ini telah ada sarana komunikasi seperti telpon, juga listrik, air desalinasi dan pemerintah kampung sedang menyiapkan program rehabilitasi balai desa, fokusnya bantuan nelayan dan speedboat. Lumayanlah bisa berbagi kabar keluar kalau ada apa-apa,” tambahnya.

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Bagi Williams, sarana transportasi sangat vital bagi pulaunya, selain karena jarak yang jauh juga karena keterbatasan kapal yang ke sana. Kapal tersebut melayani jalur Kabupaten Serui sebelum masuk ke Supiori. Antara bulan Desember hingga Januari kadang tidak ada kapal yang masuk sehingga warga harus menyimpan cadangan makanan dan minuman untuk waktu lama.

“Kalau cadangan beras habis, katong balik ke ubi, itupun kalau masih ada,” ujarnya sembari melepas senyum.

Masa Depan PLTS di Brass

Meski tetap jalan sebagai sumber listrik bagi warga Brass namun bantuan PLTS di Pulau Brass juga mengalami kendala terkait ketaatan warga dalam membayar namun itu hanya 3 orang. Mereka enggan membayar sebab dikiranya bantuan tersebut digratiskan. Hal yang lazim untuk pulau, kampung atau kawasan yang terlalu lama dicekoki bantuan dari Pusat.

“Namun demikian, ini bisa diredam dengan komunikasi dan pendekatan fasilitator dengan memediasi pengambilan keputusan atas masalah tersebut. Ini juga proses pembelajaran untuk mandiri toh,” imbuh Hardiani, sang fasilitator.

“Salah satu keputusan tersebut adalah adanya sanksi pencabutan jika telah ingatkan dan masih mengambil listrik dari PLTS. Ini tantangan sebab selalu saja ada pihak yang berseberangan dengan Pemerintah Kampung meskipun sudah dijelaskan penitngnya pembayaran iuran tersebut. Bukan hanya rumah warga tetapi beberapa bangunan lainnya. Namun ini perlahan diselesaikan dengan komunikasi intens,” tambah Diani.

Menurut Williams, yang juga penanggung jawab kelompok pengelola PLTS Brass, operasi PLTS ini tidak tidak bisa menyala 24 jam pada musim Barat. Belakangan ini, karena musim panas jadi masih bisa menyala sampai 24 jam. Meski demikian, dia mengakui bahwa berdasarkan hasil pengamatan pengurus kelompok terjadi kebocoran aliran listrik.

“Saya kira inilah yang masih harus dituntaskan agar listrik bisa dimanfaatkan secara maksimal, terus menerus,” ucap Williams.

“Kalau ketaatan, ada yang bayar 50 ribu perbulan, pemakaian rumah tangga paling maksimum adalah televisi. Belum semua pakai televisi, ada receiver, alat elektoronik dan speaker aktif. Kegiatan produktif, belum ada masih dalam tahap perencaaan. Manfaat PLTS untuk pendidikan pastilah ada, minimal penerangan,” paparnya.

Pengelolaan PLTS di Mapia nampaknya bisa menjadi contoh yang baik untuk lokasi-lokasi lain di Indonesia, selain dapat dipertahankan berfungsi hingga tahun ketiga, perhatian Pemerintah Kampung juga luar biasa.

“Tahun ini kita anggarkan dari Dana Kampung sebesar Rp. 25 juta, itu untuk perawatan dan dana cadangan kelompok,” kata Williams yang juga sebagai ketua dibantu oleh bendahara, Atiawan, sekretaris, Ferry Msen. Operator 1, Yusuf Yawan, Operator 2, Marcus Faidiban. Selain itu, diplot anggaran pula untuk air bersih sebesar Rp. 5 juta dan  10 juta untuk BTS bantuan Kominfo (kerjasama dengan Telkomel tahun 2012).

“Karena masih aset pusat, maka kita plot untuk perawatan saja,” kata Williams. Ada senyum di bibirnya.

“Pengurus dapat honor perbulan, nilainya 50 ribu, kalau operator bisa dapat 110 ribu,” kata Willams terkekeh. Williams menyadari bahwa meski masih ada beberapa warga yang tidak taat aturan namun ini tidak mempengaruhi kelancaran PLTS.

“Karena kita sudah ada kesepakatan, maka bagi yang melanggar akan dicabut. Kita ada angaran dasar, jika tidak membayar tiga bulan berturut-turut maka akan dicabut,” katanya mantap.

“Yang kami lakukan adalah memastikan ada biaya operasional yang datang dari iuran warga, usaha kelompok, peningkatan kapastas masyarakat. Belakangan ini ada keinginan untuk menambah kapasitas listrik sebab ada juga nelayan yang butuh freezer,” kata kepala kampung berpenduduk ada 24 KK atau setara 240 jiwa. Penduduk merupakan asli Supiori dan Biak.

***

Menurut Williams, selama ini Pulau Brass banyak mendapat bantuan seperti dari Perbankan, dana CSR, APBN tapi hanya bertahan beberapa waktu.

“Sebernarnya bagus juga tetapi karena banyak warga atau operator tak punya kemampuan mengelola jadinya bantuan rusak. Dari perbankan, ada bantuan genzet senilai 5 jutaan, pernah pula dari Pemerintah Pusat namun hanya bertahan beberapa saat.

Jika ada yang dikhawatirkan Williams ke depan, maka itu ada dua hal.

Kekhawatiran pertama, sebagai kepala kampung yang diamanahi Dana Kampung adalah jika dana dana bantuan ini cair, Williams harus kerja keras untuk implementasi dan membuat laporan pertanggungjawaban 2016. Dua bulan masa implementasi anggaran, antara November dan Desember sungguhlah waktu yang ketat.

Kekhawatiran kedua, baterai PLTS. Menurut Williams, baterai itu butuh waktu lima tahun bertahan lalu drop, harga perbaterai 5 juta, kalau dikali 100 baterai. “Belum lagi inverter, jutaan juga. Ini yang kami harus antisipasi,” katanya. Oleh sebab itu, bagi Williams, pelatihan teknis pengelolaan PLTS sangat penting dan mendesak.

“Yang kami bisa lakukan adalah menyiapkan dana kampung untuk berjaga-jaga meski terbatas, demi masa depan PLTS, kita tunggu saja bagaimana-bagaimana,” katanya.

Rote, 04/11/2016




Fasilitasi Jalan Terang di Supiori


PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

Sejak beroperasinya PLTS Bepondi, guru Supriono tak lagi ke Pulau Besar. Demikian pengakuan Irma Sabriany, fasilitator DFW Indonesia saat diminta pandangannya tentang tanggapan warga Pulau Bepondi, salah satu pulau di Kabupaten Supiori sejak adanya pembangkit listrik tenaga surya di Papua ini, (16/10).

Supriono adalah guru SD di Pulau Bepondi, pulau berpenghuni tidak kurang 200 jiwa itu.  Pulau Besar yang dimaksudkan adalah Pulau Biak. Tanpa listrik, printer milik sang guru tak bisa difungsikan untuk menggandakan laporan atau kertas kerja.

Apa yang disebutkan Irma tersebut juga dibenarkan oleh dua guru lainnya asal Sulawesi Selatan bernama Kurnia dan Eti. Keduanya menyatakan bahwa berfungsinya PLTS di pulau-pulau terutama di Bepondi telah membantu siswa untuk bisa belajar malam.

“Bantuan PLTS itu sangat berguna sekali, terutama saat anak didik belajar malam,” kata Kurnia dan Eti saat ditemui di Supiori, (17/10).

Hadirnya bantuan itu berkat fasilitasi DFW Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Untuk mengantisipasi pemberian bantuan sarana prasarana listrik dan desalinasi, ditempatkan tenaga fasilitator pendamping masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia. Program ini bernama Prakarsa, atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil  Berbasis Masyarakat.

Untuk wilayah Papua terdapat Pulau Bepondi dan Brass (bagian Kampung Mapia). Ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk masing-masing pulau. Ada dua fasilitator Prakarsa yang ditempatkan di Supiori, Irma Sabriany untuk Bepondi dan La Ode Hardiani untuk Brass. Mereka aktif bekerja sejak April 2016.

Bepondi dapat ditempuh dari pantai Supiori selama 2-3 jam dengan sekoci atau perahu mesin tempel sedang Brass ditempuh dengan kapal perintis. Jika di wilayah lain seperti Sulawesi atau Maluku, transportasi antar pulau menggunakan perahu kayu nelayan maka di Pulau Brass itu sangat langka. Faktor gelombang dan cuaca tak pasti menjadi penghalang perjalanan. Sudah banyak cerita, warga yang tak jelas rimba samuderanya karena perahu hilang. Juga kapal karam di sekitar Pulau Mapia atau Masyai Bepondi. Masyai dalam bahasa Indonesia berarti pulau.

“Di Pulau Brass, memang sesekali ada nelayan asal Buton yang datang beli kopra. Kadang juga menetap lama hingga hasilnya telah penuh dan balik,” kata Williams Msen. Menurut Williams, butuh waktu sehari semalam untuk sampai di pulau yang dijaga pasukan perbatasan Indonesia lengkap ini, AL, AD hingga polisi.

Sejak Indonesia merdeka atau Papua masuk dalam wilayah RI, kehidupan di pulau-pulau kecil terluar Papua terbilang keras, selain jarak, di pulau-pulau tersebut kerap kekurangan makanan seperti beras dan air bersih. Tingkat pendidikan masyarakat sangat terbatas, sarana prasarana komunikasi tidak tersedia, guru-guru enggan datang, pejabat pemerintahpun kesulitan untuk datang ke pulau.

‘Tapi itu dulu, katong su ada listrik, air bersih, guru dan petugas kesehatan rajin ke sana, komunikasi keluar pulau lancar, bisa pakai hape, beras raskin juga ada, apalagi sejak ada Bapak Diani, biar su kasih tahu DFW biar dia tinggal di Brass,” ungkap Williams tertawa seraya menunjuk La Ode Diani, fasilitator pendamping DFW Indonesia untuk Prakarsa di Pulau Brass, (18/10).

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

***

Jika di Pulau Brass listriknya langgeng tanpa kerusakan berarti, maka di Bepondi lain cerita. Mesin sempat rusak berbulan-bulan. Pengoperasian PLTS memang bukan hal mudah untuk lokasi yang relatif jauh seperti Papua. PLTS di Bepondi sempat tidak berfungsi selama beberapa bulan sebelum diperbaiki oleh teknisi. Pengurus mendatangkan teknisi dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000. Antara bulan September 2015 hingga April 2016, PLTS sempat vakum dan tak memberikan aliran listrik ke rumah warga.

“Kelompok yang menanggung ongkosnya. Kelompok juga mendapat bantuan dari dana kampung dan swadaya masyarakat yakni sebesar Rp.100.000/rumah,” kata Irma. Ada 104 pelanggan di Pulau Bepondi.

Kini, Bepondi tak gelap lagi, sudah ada lampu jalan. Malam hari anggota keluarga rajin nonton tivi. Menonton peristiwa di bumi belahan lain. Jika makan malam tidak perlu menggunakan pelita. Apalagi di kampung ini tidak ada yang menjual minyak tanah.

“Sekarang guru-guru khawatir jangan sampai anak-anak sekolah telat datang gara-gara nonton televisi kelamaan,” sebut Irma.

Jika ada kekurangan di pulau Bepondi maka itu adalah pengikisan abrasi di bagian belakang kampung, rendahnya tingkat pendidikan, harga sembilan bahan pokok yang mahal, tidak tersedianya jaringan komunikasi seluler, sengketa tanah yang terjadi misalnya pada lahan PLTS, akses transportasi laut dan kelembagaan koperasi yang tidak aktif.

“Kalau di Bepondi belum ada kapal perintis pemerintah yang datang karena dermaga baru dikerja, komunikasi seluler juga belum tersedia, beda dengan Brass,” kata Irma. Menurut Irma, untuk jaringan komunikasi sebenarnya telah dilakukan survey lahan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut lagi. Untuk transportasi sebenarnya terdapat KM. Papua Lima tetapi karena dermaga belum selesai sehingga KM. Papua Lima tidak berhenti di Bepondi.

Hadirnya KKP, KESDM dan DFW Indonesia secara perlahan nampaknya telah mengurai dan mengurangi beban warga, sementara pemerintah daerah seperti di Supiori telah memfasilitasi kemudahan-kemudahan pelaksanaan program ini.

“Tidak bisa tidak, kami tentu sangat berterima kasih pada pemerintah pusat, sebab dengan itu warga di pulau perbatasan sudah dapat listrik, terima kasih dari masyarakat pulau untuk Irma dan Diani ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori, Ir. Robert J. Matulessy saat ditemui di Sekretariat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu KKP di Kota Biak pada 20 Oktober 2016.

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Warga Bepondi, Nathaniel Kafiar, (39 tahun) mengakui bahwa PLTS yang disiapkan oleh KKP telah mengubah aktivitas warga terutama di malam hari. Rumah kampung terang, jalan-jalan pun terang. Aktivitas malam warga juga meningkat.

“Warga Bepondi memanfaatkannya dengan baik. Anak-anak pun bisa belajar malam hari, menonton televisi, mendengar tape dan alat-alat komunikasi lainnya,” kata Nathaniel yang diiyakan oleh Marthen Kafiar saat ditemui di Supiori, (17/10).

***

Secara perlahan, tuah Nawa Cita Jokowi telah tiba di pulau terluar utara Supiori. Pulau milik Indonesia yang berbatasan dengan Palau. Disebut demikian sebab dengan Nawa Cita, komitmen membangun Indonesia dari pinggiran kian gencar. Imbasnya pada penyediaan sarana prasarana pembangkit tenaga listrik, sejak tahun 2014.

Hadirnya cahaya dan senyum warga di tepian negeri, seperti di Kabupaten Supiori, Papua ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana dikehendaki Presiden Jokowi melalui Nawa Cita-nya di tahun 2014.

Melalui program Prakarsa atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana Prasarana Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, sebanyak 3.404 rumah tangga, 167 fasilitas umum dan 13.838 jiwa, telah memperoleh manfaat penerangan listrik. Untuk Supiori, Pulau Bepondi memperoleh bantuan PLTS tahun 2014 sementara Brass memperoleh bantuan PLTS di tahun 2014 serta bantuan desalinasi atau mesin penyuling air dalam tahun 2015.

“Luaran ini merupakan wujud kerjasama antara KKP dan KESDM sebagai manifestasi 9 agenda Nawa Cita Jokowi. DFW adalah penanggug jawab pendampingan masyarakat di 16 kabupaten, 33 kelurahan/ desa dan meliputi 29 lokasi pulau,” jelas Moh. Abdi, Koordinator Nasional DFW Indonesia saat ditemui di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta.

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

“Yang perlu kami syukuri adalah bantuan-bantuan PLTS dari pemerintah tersebut masih tetap berfungsi hingga kini, fasilitator program tetap semangat meski jarak jauh dan keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau di Papua masih sangat terbatas,” tambah Abdi.

Bagi Abdi, apa yang dialami fasilitator Prakarsa tersebut merupakan risiko dan membutuhkan nyali di atas rata-rata. Tugas mereka adalah menyiapkan warga, memberikan penjelasan tentang substansi bantuan dan apa yang bisa dilakukan setelah PLTS berfungsi.

“Selain menyiapkan warga, kehadiran DFW adalah membantu kelompok pengelola PLTS untuk menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengambilan keputusan pengelolaan jangka pendek dan panjang. Fasilitator tugasnya di situ,” papar Abdi.

“Untuk tahun ini, pendampingan DFW fokus pada penyiapan data dan informasi sosial ekonomi lokasi dampingan seperti Bepondi, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk kelompok yang berkaitan dengan sarana prasarana bantuan,” tambah Hartono, Koordinator Program Prakarsa DFW Indonesia.

 Cerita Fasilitator

 Keberadaan fasilitator pendamping memegang peran strategis dalam membantu warga, terutama pengelola untuk merawat dan menjalankan sarana prasarana yang dibantu pemerintah. Betapa tidak, untuk pulau-pulau terluar yang selama ini minim dari sarana prasarana sosial ekonomi fasilitator tersebut bersedia menembus badai dan menebas jarak. Risikonya tak tanggung-tanggung.

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

“Di tahun 2014, fasilitator DFW bernama Jeszy harus sabar bertahan di rumah penduduk di Supiori jika tak menemukan perahu tumpangan,” kata Irma Sabriany. “Kadang berhari-hari menginap di rumah warga kampung sebelum dapat tumpangan ke Bepondi,” katanya.

“Bersama Baso, kami sempat panik saat dalam perjalanan ke Bepondi. Gelombang besar sekali, kami harus paksa operator perahu sebab kami tak yakin bisa sampai ke pulau,” ungkap fasilitator Pulau Brass yang pernah menemani Baso menuju Bepondi. Baso adalah fasilitator DFW yang mengganti Jeszy di tahun 2015 karena dipindahkan ke Pulau Liki.

Bagi Irma dan Diani, tantangan saat ini adalah mendorong para pihak untuk mengambil bagian dalam keberlanjutan bantuan Prakarsa ini.

“Profil desa sedang dirampungkan, administrasi pengelola PLTS sudah ada peningkatan, mereka mulai menata pembayaran iuran kelompok meskipun masih relatif kecil,” kata Irma. Irma juga jelaskan bahwa fasilitator telah memfasilitasi munculnya rasa kepemilikan warga pada bantuan ini dengan diberlakukan tarif pembayaran untuk operasi PLTS setelah melalui serangkaian musyawarah kampung.

“Jika warga memasang 450 watt maka biayanya Rp. 35.000,-/bulan. Kalau 550 watt dikenakan Rp 50.000,-/bulan, 1.000 watt dikenakan Rp. 100.000,-/bulan dan 2.000 watt dikenakan Rp. 200.000,-/bulan,” papar Irma tentang kesepakatan di Bepondi.

“Ini termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan Pustu,” sebut Irma. Irma tak menampik bahwa masih ada warga yang belum taat pada aturan yang telah disiapkan dan disepakati bersama namun menurutnya ini harusnya bisa ditangani sepanjang semua pihak ikut membantu.

“Sebenarnya pengelola telah memberikan sanksi namun masih saja ada yang melanggar,” katanya. Di laporan Irma, hingga bulan Oktober 2016 saldo PLTS milik Kelompok Rindu Sinar tidak kurang enam juta rupiah. Belum termasuk yang ada di rekening BRI.

Sebagai bagian dari masyarakat Bepondi, Nathaniel dan Marthen Kafiar menyadari tantangan yang disebutkan Irma dan Diani, dia menyebut bahwa warga atau kelompok harus semakin disadarkan untuk membayar iuran listrik dari PLTS ini.

“Masih diperlukan pendampingan yang lebih lama kalau perlu Pemerintah Daerah juga membiayai program PLTS ini. Memikirkan kemungkinan penggunaan energi listrik untuk menghasilkan es dan usaha ekonomi lainnya,” katanya.

“Selama ini, es ikan dibawa dari daratan Biak, masalah ikan, kita tidak bisa diragukan di Bepondi, ikan kita banyak, ini yang harus dipikirkan bagaimana bawa ikan ke pasar dengan harga bagus.” pungkas Nathaniel.

 

Kamaruddin Azis




Resep Baru Budidaya Rumput Laut Tanimbar


Sonya Maskikit, pembudidaya yang masih bertahan meski rumput laut banyak diserang oleh penyakit ais-ais (foto: DFW Indonesia)

Sonya Maskikit, pembudidaya yang masih bertahan meski rumput laut banyak diserang oleh penyakit ais-ais (foto: DFW Indonesia)

Hari-hari Sonya Maskikit penuh kekhawatiran. Usaha budidaya rumput laut yang dirintisnya lima tahun lalu kini kian tak pasti sejak penyakit yang disebut ais-ais menyerang. Perempuan guru dari Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat itu harus lekas memanen rumput lautnya. Membiarkan tetap di tali bentangan akan membuat rencananya menangguk rupiah bakal pupus.

Kekhawatiran Sonya tak tunggal, ancaman lain, harga rumput laut yang pernah bertahta di 14 ribu kini terejerembab ke angka enam ribu. Sonya tak mundur, dia memillih bertahan bersama beberapa orang lainnya yang pernah didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat bersama Inpex.

Bagi perempuan yang juga berprofesi sebagai guru SMP itu, diam berarti hanya akan kembali ke dapur yang tak akan berasap. Dia juga harus pikirkan keberlanjutan kuliah anaknya di Ambon dan tentu saja kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sonya Maskikit menjemur rumput lautnya di atas para-para bantuan PT. Inpex Ltd (foto: DFW Indonesia)

Sonya Maskikit menjemur rumput lautnya di atas para-para bantuan PT. Inpex Ltd (foto: DFW Indonesia)

Menurut Adolop Batlayeri (57 th), warga Lermatang yang juga pembudidaya rumput laut yang masih bertahan, pengetahuan berbudidaya warga bermula di 2007 dan diperkenalkan oleh DKP dengan membawa bibit dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

“Dilatih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada juga dari Inpex,” sebut Adolop terkait keahliannya berbudidaya saat ditemui di pantai Lermatang Lama di bulan September 2016.

Kini, Adolop masih mengarungkan tali-tali bentang budidaya, membiarkan area budidaya tanpa semai bibit. Untuk sementara, dia vakum karena bibit tidak ada. Ais-ais pun tetap mengancam, mengakitbatkan rumput laut memutih dan lambat laun mati.

Sekitar 15 kilometer di barat Desa Lermatang, tepatnya di Desa Latdalam, Ulis Batmanlusy mengaku bahwa DKP juga telah memberikan perhatian dan dukungan pada usaha rumput laut ini. Bantuan sarana prasarana dan pelatihan teknis dan pengolahan hasilpun telah dilaksanakan hanya saja, animo kembali turun karena dua alasan, harga jatuh dan banyak bibit mati yang berdampak pada keterbatasan bibit.

Suasana perkampungan Lermatang Lama pada tanggal 14 Agustus 2016 (foto: DFW Indonesia)

Suasana perkampungan Lermatang Lama pada tanggal 14 Agustus 2016 (foto: DFW Indonesia)

Di mata Ulis, perairan Pantai Luskei adalah titik yang menjadi lokasi budidaya warga Latdalam. Selain Ulis, Cornelius, salah seorang tokoh pemuda gereja yang juga menggeluti usaha budidaya rumput laut ini menyampaikan ketertarikan dan pengalamannya mengembangkan produksi rumput laut yang ada di Latdalam, terutama di Luskei.

“Di Latdalam, tidak kurang ada 20 warga yang punya lokasi budidaya rumput laut. Jika ada dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya tentu akan sangat bagus,” kata Cornelius saat ditemui di rumah Kepala Desa Latdalam, Azet Batmanlusy.

Menurut Nasruddin, manajer lapangan Sentra Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditempatkan di Kota Saumlaki, hal lain yang mempengaruhi semangat berbudidaya warga adalah terbatasnya akses dan waktu tempuh dari Saumlaki ke pusat-pusat bisnis seperti Ambon, Makassar, Surabaya hingga Jakarta.

“Itu salah satu sebab mengapa harga jatuh, mungkin akan berbeda jika ada intervensi teknik budidaya baru atau jalur pasar yang pasti dan kompetitif,” katanya. Di pemantauan Nas, begitu ia dipanggil, gairah warga untuk kembali menanam rumput laut melemah sebab ada aktivitas lain yang lebih menggiurkan dan ekonomis yaitu menambang pasir pantai.

Suasana Desa Latdalam (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana Desa Latdalam (foto: Kamaruddin Azis)

Resep Baru

DFW Indonesia, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang telah 15 tahun lebih berkecimpung di pemberdayaan dan advokasi masyarakat pesisir melihat peluang besar untuk mengembangkan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat. Potensi itu memantik ide untuk memberikan resep pencegahan penyakit ais-ais dan perbaikan produksi dan nilai jual rumput laut di kedua desa potensial tersebut.

“Tidak boleh tidak, pengecekan aspek oseanografi, aplikasi dan prosedur budidaya yang baik, kemampuan manajerial pembudidaya dan pemasaran rumput laut harus dibenahi,” kata Muhammad Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia kala mendapat lampu hijau kerjasama pendampingan dengan Inpex Corporation, salah satu perusahaan yang sejak 2013 telah berinvestasi sosial di Maluku Tenggara Barat.

Menurut Abdi, pendampingan yang dimaksud adalah fasilitasi penguatan kapasitas pembudidaya dan penjajakan akses pasar yang lebih baik dan ekonomis. “Kami melihat peluang besar, meski saat ini animo berbudidaya sedang drop. Yang kita lakukan menyiapkan strategi pengembangan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, penguatan sistem nilai baik dalam diri anggota atau warga, kelompok dan sistem sosial ekonomi di desa-desa potensial seperti Lermatang dan Latdalam, bahkan termasuk desa-desa lainnya jika model ini berjalan baik,” papar Abdi.

“Pengalaman Inpex merupakan pelajaran penting untuk melihat sisi mana yang masih harus dipoles dalam pengembangan rumput laut ini. Kami yakin pasti ada titik temu antara harapan DFW dan Inpex serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, DFW menempatkan fasilitator pendampingan di dua desa, yaitu Leramatang dan Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Seperti kata Abdi, fokusnya pada penyiapan kelompok masyarakat melalui penjajakan kapasitas berusaha individu, penguatan kapasitas kelompok hingga menelisik relasinya dengan sistem pasar domestik dan regional.

“Dalam jangka pendek, harapannya adalah lahirnya rencana aksi yang dikonfirmasi dengan baik bersama warga, bersama yang berminat sungguh-sungguh, identifikasi kegiatan yang terkait kapasitas tersedia dan secara perlahan menguatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan pemasaran produk rumput laut. Bahkan termasuk pengolahan rumput laut menjadi bahan pangan lokal jika warga menunjukkan antusiasme,” sebut Abdi.

Suasana di pesisir Desa Latdalam, 16/08/2016 (foto: DFW)

Suasana di pesisir Desa Latdalam, 16/08/2016 (foto: DFW Indonesia)

Mengapa Rumput Laut?

Apa yang ditawarkan DFW dan Inpex ini merupakan hal niscaya mengingat permintaan rumput laut pasar dunia ke Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat, mencapai rata – rata 21,8% dari kebutuhan dunia. Menurut laporan DFW, sekarang ini pemenuhan untuk memasok permintaan tersebut masih sangat kurang, yaitu hanya berkisar 13,1%. Rendahnya pasokan dari Indonesia disebabkan karena budidaya yang kurang baik dan kurangnya informasi tentang potensi rumput laut dan transformasi teknologi dan manajemen usaha kepada para petani.

Alasan kedua adalah adanya kebijakan pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat yang menempatkan rumput laut sebagai prioritas puncak dalam pengembangan potensi sumber daya pesisir. Hal ini dapat dilihat dari strategi peningkatan aksesibilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di MTB yang diplot pada wilayah pengembangan yaitu, Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Tanimbar Selatan, Selaru, Wermaktian, Wertamrian, dan Kormomolin yang berpusat di Kota Saumlaki; Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Tanimbar Utara, Yaru, Nirunmas, Wuarlabobar, dan Molu Maru yang berpusat di Kota Larat.

Alasan ketiga adalah adanya akses transportasi yang semakin terbuka sehingga peluang pasar sangat terbuka dan relevan dengan informasi bahwa masih ada warga yang menjalankan budidaya rumput laut meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti harga, penyakit dan kompetisi usaha di desa pesisir.

Sebagaimana diketahui bahwa di MTB, rumput laut (jenis Euchema cottoni) telah lama menjadi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan PAD hingga tahun 2011, produksi rumput laut basah mencapai 29.625 ton, sedangkan produksi kering mencapai 3.703 ton.

Kegiatan budidaya rumput laut tersebut telah mampu merekrut tenaga kerja sebanyak tidak kurang 11ribu orang dan berpotensi menjadi alternatif usaha skala besar di MTB (DKP, 2012). Inilah yang akan digenjot di tengah tantangan aspek teknis, penyakit dan pemasaran yang tak efektif.

***

Pengalaman Sonya dan Adolop serta informasi Ulis dan Cornelius di Latdalam merupakan informasi awal yang bisa dianalisis bersama mereka tentang realitas usaha budidaya rumput laut di Lermatang dan Latdalam. Ini pulalah yang difasilitasi oleh tim kerja DFW melalui penyiapan data dan informasi berkaitan dimensi budidaya rumput laut di kedua desa.

Program manager DFW untuk program kerjasama dengan Inpex, Subhan Usman mengatakan bahwa sejak mulai memfasilitasi kedua desa tersebut telah dilaksanakan serangkaian konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten hingga pembudidaya. Luarannya adalah adanya peta kapasitas sosial dan profil kelompok yang telah menyatakan bersedia menjadi bagian dari program ini. Di tingkat desa, fasilitator DFW, Imam Trihatmaja mulai intens membangun komunikasi dengan para pembudidaya di Lermatang dan Latdalam.

“Ada dua kelompok di Desa Lermatang dan satu kelompok di Desa Latdalam siap menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan ini. Sonya dan Adolop akan menjadi ketua kelompok di Lermatang serta Cornelius di Desa Latdalam. Resep usaha sudah siap dan sekarang mereka bersiap mencari bibit untuk mulai menanam lagi,” pungkas Subhan.

 

 




Menunggu PPI Ukurlaran Jadi Simpul SKPT Saumlaki


Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia berkunjung ke Kota Saumlaki, Maluku Tenggara Barat untuk melihat situasi PPI Ukurlaran yang diplot sebagai simpul Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2015. Dia juga mewawancarai tenaga syahbandar perikanan, Artha Apla Unawekla, Kepala Pos PSDKP Roy Salinding, tenaga BKIPM – KKP, Ridwan, manajer SKPT Nasruddin serta nelayan di Pasar Ikan Omele.

***

Situasi kini

“Peluang pengembangan PSKPT sangat besar. Pasokan ikan melimpah. Misalnya, ikan hidup dan lobster banyak dikirim ke Benoa Bali, demikian pula ikan-ikan demersal dan pelagis yang dikirim ke Ambon, Bali, Kendari dan Surabaya,” ungkap Artha. Dia tenaga syahbandar perikanan yang diperbantukan PPN Tual ke PPI Ukurlaran, Saumlaki. Bersama Artha hadir pula Nasruddin, (Jumat, 23/09).

Nasruddin menambahkan, bahwa sesuai pengamatannya terdapat beberapa perusahaan perikanan yang rutin beroperasi di perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti PT. Pulau Mas Nusantara, CV. Rajawali Laut Timur hingga UD. Joyo Mandiri Pratama.

“Yang ke Kendari dan Surabaya membawa ikan-ikan pelagis seperti cakalang, tuna, ikan layang, ikan segar,” kata Nasruddin.  “Pokoknya banyak sekali tetapi seng ada es. Ikan lain seperti kuweh, bobara juga banyak tetapi masyarakat biasa tanya, ambil es di mana?” tambah Lartha yang ditugaskan bersama personil Dinas Kelautan dan Perikanan MTB untuk bertugas di PPI dengan SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

“Salah satu upaya Pemerintah adalah menghidupkan PPI Ukurlaran sebagai simpul usaha perikanan hanya saja beberapa sarana pendukung Seperti SPDN, pabrik es, cold storage belum tersedia,” terang Nasruddin. Meski demikian, menurut Nasruddin, di PPI yang dibangun oleh pemda pada tahum 2005 ini, aktivitas bongkar muatnya belum difungsikan namun secara kelembagaan telah siap melayani, baik struktur maupun personil.

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

“Kami mulai beroperasi di Saumlaki sejak 2015, aktivitas perkantoran sudah mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan baik untuk ekspor maupun domestik. Saat ini masih untuk kebutuhan domestik melihat kondisi usaha perikanan di sini, tapi kami siap untuk ekspor,” terang penanggung jawab karantina perikanan, Ridwan saat ditemui pada tanggal 24 September 2016.

Lalu lintas domestik keluar komoditi hasil perikanan stasiun KIPM kelas I Ambon untuk wilayah kerja Saumlaki melaporkan (per 1 Agustus 2016) bahwa telah dikeluarkan 296 health certificate domestik atau sekitar 321 ton hasil perikanan. Meliputi kepiting bakau, rumput laut, tenggiri, hingga lobster.

Sekaitan dengan usaha perikanan, di Saumlaki dan sekitarnya, urusan Surat Layak Operasi (SLO) kapal pun telah siap dilayani oleh unit kerja PSDKP-KP.

“Selama ini, nelayan atau pemilik kapal bersedia untuk direlokasi lokasi dari pendaratan yang selama ini masih melakukan bongkar muat di sekitar tempat tinggalnya. Karenanya juga sulit terdata oleh pengawas perikanan untuk hasil tangkapan,” kata Roy saat ditemui di kantornya di PSDKP Saumlaki, (Sabtu, 24/09).

Tantangan

Menurut Roy, nelayan di Saumlaki umumnya dari luar MTB, seperti Sulawesi Selatan dan Tenggara dan nelayan kecil (di bawah 10 GT) dan musiman, sehingga juga kesulitan untuk terdata.  “Tentang SLO, selama ini kapal-kapal yang ada (ukuran kecil) tidak memiliki izin atau SIPI/tanda daftar kapal perikanan, sehingga pengawas perikanan tidak bisa mengeluarkan SLO,” kata Roy.

Lartha menambahkan bahwa urusan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar perikanan juga telah berjalan sejak Juni 2016. Hal lain seperti aspek kesehatan pelabuhan dalam hal keluarnya buku hijau juga sudah bisa dikeluarkan oleh otoritas kabupaten/provinsi. Untuk aspek lalu lalang nelayan atau pengusaha perikanan asing, untuk immigration clearance juga telah ada perwakilan di Kota Saumlaki. Ada pula surat keterangan komoditi dari Dinas jika ada sudah ada Karantina seharusnya tidak perlu.

Lobster hasil tangkapan nelayan

Lobster hasil tangkapan nelayan

“Beberapa bulan lalu dalam pengamatan kami, banyak kapal yang seharusnya sandar di PPI Ukurlaran, tetapi memilih ke Larat karena keramba ikan (hidup) ada di sana, sehingga tenaga pengawas PSDKP, Kesyahbandaran dan karantina harus ke sana,” ungkap Lartha.

“Namun kami sudah tegaskan untuk berlabuh melakukan cekpoin di PPI Ukurlaran,” ujar Lartha. Hal yang dimaksudkan Lartha ini karena beberapa kapal ikan mempunyai keramba ikan hidup di Pulau Larat. Kapal yang mendapat izin operasi Pusat di sini seperti milik PT. Pulau Mas Nusantara. Kapal berizin Pusat seharusnya masuk di check point Saumlaki. Sedangkan beberapa kapal ikan lain seperti kapal mili PT. Rajawali Laut Timur itu mendapat izin dari provinsi sehingga tidak ada keterangan check point Saumlaki.

Harapan Nasruddin, Roy, dan Lartha adalah perlunya diakselerasi pembangunan infrastruktur kantor kepelabuhanan yang bisa menjadi pusat layanan terpadu. Selain itu, juga diperlukan dukungan tempat tinggal atau mess bagi tenaga-tenaga PPI Ukurlaran.

“Seingat saya salah satu hasil pertemuan pada pertemuan SKPT di Saumlaki pada tanggal 11 Agustus 2016 adalah perlunya menyiapkan dana  APBN dan APBD untuk operasional PPI, furnitur kantor dan  pemeliharaan aset-aset di PPI,” ungkap Nasruddin.

Nasruddin menyebutkan bahwa selama menjadi manajer lapangan. Bersama DKP-MTB, PLN dan PDAM telah memfasilitasi masuknya listrik dan air besih ke PPI. Kapasitas air bersih bahkan mencapai 100 ton sedang listrik 16,5 KV untuk penerangannya. Menurut Nasruddin saat ini pipa air yang bocor sedang dalam perbaikan. Daya Listrik yang terpasang amat terbatas atau sebesar 3,3% dari perkiraan kebutuhan sebesar 500 KVA.

Selanjutnya Nasruddin mengatakan, melihat potensi yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah ada indikasi ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Saumlaki dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya, Di Pasar Omele, ada investor dari Korea Selatan yang telah menyewa gedung milik pemda dan difungsikan sebagai cold storage berkapasitas 200 ton.

“Hingga kini, mereka hanya menunggu kapal-kapal yang dapat difungsikan sebagai kapal pengangkut,” ungkap Nasruddin. Pria bersapa Nas ini mengatakan sebenarnya Perindo, dalam hal ini melalui Pak Bustami pernah mengutarakan akan mendatangkan investor dari Rusia ke Saumlaki.

“Setahu saya mereka minta disiapkan lahan untuk pabrik es dan cold storage (freezer). Lokasinya di sekitar PPI atau Pasar Omele,” imbuh Nas.

Menunggu perkembangan

Prospek pengembangan SKPT Saumlaki sangat terbuka lebar sebab sejauh pantauan mereka jenis dan jumlah ikan tangkapan nelayan sangat besar seperti beragam ikan karang (demersal/ikan hidup), ikan-ikan pelagis, lobster bambu, lobster mutiara, terutama kerapu oranye (kerapu tongseng).

Di ujung obrolan, Lartha mengutarakan bahwa dia mendapat banyak keluhan dari nelayan pancing rawai dari Makassar yang sedianya mau beroperasi di sekitar perairan Saumlaki, namun akhirnya lebih memilih pindah ke Tual dan Kupang karena urusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang relatif lama keluar, bahkan berbulan-bulan.

“Jika demikian adanya, nampaknya semua pihak harus sungguh-sungguh mengakselerasi SKPT ini. Kalau tidak, mimpi untuk ekspor dari Saumlaki akan sulit,” pungkas Nas.

Untuk mengecek cerita di atas, tanggal 24 September 2016, penulis berkunjung ke PPI Ukurlaran.  Pada pukul 11.00 wita, hanya ada dua orang warga yang sedang memancing di sekitar dermaga. Di dalam kompleks terlihat bangunan lama yang oleh Nas merupakan pabrik es namun tak lagi berfungsi. Tidak jauh dari pintu gerbang.

“Pabrik Es yang telah dibangun pada tahun 2007 oleh Kementerian Perindustrian tidak beroperasi karena rusak berat,” imbuh Nas.

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Di kanan jalan terdapat dua perahu yang sudah tak berfungsi. Terdapat pula bangunan syahbandar perikanan yang baru saja difungsikan. Di kiri jalan, terlihat kantor PPI yang nampaknya harus direnovasi. Selain itu terdapat bak penampungan air seperti yang disebutkan Nas di atas. Tidak jauh dari dermaga terdapat bangunan pusat pendaratan ikan yang atapnya terbongkar yang menurut Nas sedang direnovasi. Suasana hening dan jauh dari kesan PPI yang seharusnya disibukkan oleh bongkar muat ikan atau penyiapan logistik usaha perikanan.

“Di samping bangunan pendaratan ikan ini saya pernah dengar kalau akan dibanguni SPDN atau solar packet dealer nelayan. Agar BBM juga tersedia di sini, tapi belum tahun sampai sejauh mana prosesnya,” ujar Nas sebelum kami kembali ke sekretariat SKPT di Saumlaki.

Sore harinya, penulis menemui Haji Muhdar (69 tahun), seorang nelayan asal Kampung Mola, Wakatobi dan Suriadi (40 tahun) yang sedang mengaso di sisi Pasar Ikan Omele, Saumlaki. Muhdar baru saja kembali dari melaut sebelum kembali ke Omele. Keduanya merupakan nelayan pancing yang memanfaatkan rumpon-rumpon yang ditinggalkan para pemiliknya. “Ikannya banyak,” kata Suriadi.

Sudah beberapa bulan ini mereka menambatkan perahunya persis di dermaga Omele. “Tidak masuk ke PPI Ukurlaran karena sarana prasarana tidak memadai. Tidak ada ada pabrik es,” kata Suriadi. Hal ini juga dibenarkan oleh Haji Muhdar.

Perahu kayu yang dibawa oleh Suriadi berbobot tidak lebih 5 GT. Dia mengoperasikan kapal yang dimiliki oleh seorang tentara yang tugas di Saumlaki. “Kami hanya menggunakan pancing, ikan tuna baby,” kata Suriadi yang tinggal di blok pasar Omele. Mereka tinggal di situ sebab tempat tinggal sebelumnya ludes terbakar pada tanggal 20 September 2016.

Bersama kapal Suriadi terdapat tiga kapal lainnya yang sedang berlabuh di dekat pasar. Ukurannya sama. Jika kebutuhan operasional dipenuhi di PPI Ukurlaran, bukan mustahil mereka akan datang ke sana dan menggairahkan salah satu PPI yang diharapkan oleh Pemerintah ini menjadi sentra usaha perikanan terpadu.

Saat ini nelayan dan pengusaha perikanan menunggu terealisasinya harapan-harapan tersebut di atas tapi sampai kapan?

Saumlaki, 25/09/2016




Membom Ikan, Berhenti atau Mati?


Suasana keberangkatan kapal di Dermaga Kayu Bangkoa Makassar Menuju Kodingareng Lompo (foto: DFW)

Suasana keberangkatan kapal kayu di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar Menuju Kodingareng Lompo (foto: DFW)

Penangkapan ikan dengan bom yang dikhawatirkan akan marak kembali sejak bulan April lalu oleh sebagian warga peduli lingkungan laut di Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, sejak hengkangnya Kapolres Pangkep ke Polda Jabar menjadi terbukti.

Bulan madu antara Kapolres Hidayat dengan nelayan pulau dirasakan oleh sebagian warga Pulau Kodingareng Lompo dan Barrang Caddi yang berprofesi sebagai pemancing anggota kelompok masyarakat yang menjadi dampingan CCDP-IFAD dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2014. Mereka yang memilih bersahabat dengan ekosistem laut ini lempang menangkap ikan sebelum berubah menjadi kekhawatiran dan galau massal.

Kekhawatiran itu terbukti dan bahkan memakan korban meninggal karena ledakan barang haram tersebut.

Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, bom ikan meledak di perairan Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka dan seorang berkalang nyawa. Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sulsel, AKBP Aidin membenarkan ledakan tersebut, beberapa warga menjadi korban. “Ada dua orang luka dan dirawat di RS Stella Maris,” kata Aidin seperti dikutip dari Rakyatku.com. Ada tiga warga dikabarkan hilang karena ledakan itu. Diduga terseret arus. Mereka bernama Tario, Awal, dan Pudding.

*

Narasumber DFW yang sedang berada di Pulau Kodingareng Lompo memperoleh informasi bahwa telah ada korban meninggal bernama Sudarman alias Dammang alias Panglima, usianya 35 tahun, warga Kodingareng RW 4.

“Suasana tempat tinggal Dammang sedang sunyi. Warga tak terlihat di lorong-lorong. Menurut yang saya dengar, warga Kodingareng yang sedang dirawat di rumah sakit berinisial B, usia 40 tahun, kakinya dilaporkan putus,” kata sumber DFW.

Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya terkait destructive fishing ini, setelah terbetik kabar dan ada yang meninggal, semua bungkam, pintu rumah tertutup, suasana pula terasa sunyi. Warga Pulau Kodingareng Lompo berduka. Berduka dalam sunyi dan was-was.

Dermaga utama Pulau Kodingareng Lompo

Dermaga utama Pulau Kodingareng Lompo

“Saat ini warga masih trauma, belum ada yang bersedia dimintai informasi. Di Kodingareng Lompo saat ini ada beberapa aparat dan tim dari Basarnas (mencari jenazah korban bom yang meninggal). Info dari seorang narasumber, korban yang meninggal hancur, tapi mudah-mudahan masih bisa ditemukan potongan tubuh,” ungkap sumber DFW di Kodingareng Lompo.

Penelusuran DFW menunjukkan bahwa ledakan ini bermula dari operasi penangkapan ikan yang melibatkan delapan orang warga setempat. Ada punggawa berinisial S, usia 40 tahun, hingga saat ini kondisinya belum diketahui bersama empat orang ABK yang selamat. “Mereka nampaknya diselamatkan oleh nelayan dari Pulau Langkai, pulau di barat Kodingareng Lompo,” kata sumber DFW.

*

Peristiwa bom meledak di atas perahu ini bukan yang pertama di Sulawesi Selatan atau di perairan Kota Makassar. Kawasan Spermonde sejak puluhan tahun silam adalah kawasan ‘kancah perang dengan bom bertalu’, merupakan kawasan yang ekstrem karena nelayan beroperasi menangkap ikan dengan bom. Bagi yang hanya memancing mereka hanya urut dada dan tak berani melawan. Para pemancing hanya bergeser ke perairan terdekat yang ikannya sangat tipis.

“Praktik DF ini merupakan pertalian antara lemahnya penegakan hukum dan ambisi meraup pendapatan tidak kurang 2,5 juta perbulan. Jika mereka tak bisa memperoleh uang sebesar itu, atau minimal seperti itu, praktik DF akan terus marak,” kata Muhammad Abdi Suhufan, koordinator DFW Indonesia yang telah melakukan riset sejak tahun 2000an mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Menurut Abdi, maraknya penangkapan ikan dengan bahan bom dan bius berhubungan dengan otoritas dan komitmen pimpinan elit Kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya. “Dipindahkannya Kapolres Pangkep ke Polda Jabar itu sangat disayangkan sebab, beliau belum lama menjabat dan komit pada penegakan hukum di laut namun hanya bertahan sementara,” imbuh Abdi.

“Nah, saya menduga bahwa ini juga merupakan bagian dari skenario besar untuk mengobok-obok ekosistem laut dengan motif ekonomi, ada pemain besar yang harus diwaspadai di pesisir dan laut. Mereka pasti telah mengkalkulasi untung ruginya dengan membenturkan antara komitmen konservasi dengan kepentingan ekonomi bernilai miliaran ini,” tambah Abdi.

Suasana di Pulau Kodingareng

Suasana di Pulau Kodingareng

Sementara itu, Muhajir dari Rare Indonesia, organisasi pendorong pelestarian di pesisir dan laut yang berkantor di Bogor mengatakan persoalan bom ikan ini marak karena lemahnya pengawasan pada lalu lintas bahan DF yang mudah diperjual belikan.

“Di Kawasan Taka Bonerate, warga pulau dari kalangan Bajo mengatakan bahwa mereka membeli bahan bom ikan di Sinjai, ikan hasil tangkapan dibeli oleh pedagang Bugis,” katanya.

Sementara itu, Kepala Litbang Kementerian dan Kelautan (KKP), M. Zulficar Mochtar yang juga Plt Dirjen Perikanan Tangkap mengatakan hasil investigasi destructive fishing di Spermonde telah ada sejak tahun 2003 dan membutuhkan langkah konkret untuk solusinya.

“Kita harus atur proporsi pendekatan yang cocok. Kita harus bongkar mafianya, putus rantai material, dan lakukan penegakan hukum. Untuk nelayan kecil yang kapasitasnya terbatas, kita harus dorong untuk memperoleh alternatif mata pencaharian. Capacity building penting. Tapi kalau masuknya dari sini saja, kita tidak akan selesai, harus dibasmi dari akarnya,” katanya.

Betul. Adanya ledakan bom ikan di Kodingareng Lompo itu adalah sinyal kuat, berhenti membom atau memilih mati sia-sia!




Natuna


Pasca insiden penangkapan kapal ikan Tiongkok oleh TNI-AL pada Juni 2016 lalu, nama Natuna kini naik daun. Respon pemerintah Indonesia demikian cepat untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan empat fokus pembangunan Natuna yaitu perikanan, migas, pariwisata, dan pertahahan keamanan. Pengelolaan perikanan Natuna selama ini memang tertinggal. Memiliki potensi lestari 1.1 juta ton pada areal penangkapan di WPP 711 sejauh ini, baru dimanfaatkan sekitar 9% saja.

Bocah Natuna

Bocah Natuna (foto: Hamidah Busyrah)

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, ada 3.843 orang nelayan utama, 3.047 nelayan sambilan utama, dan 2.986 orang nelayan sambilan di Kabupaten Natuna. Tercatat, 3.964 unit kapal dan 16.518 unit alat tangkap, dengan volume produksi mencapai 48.698,85 ton. Di sektor budidaya, Kabupaten Natuna memiliki potensi produksi 733,69 ton dengan komoditas utama ikan kerapu, napoleon, dan rumput laut. Dihasilkan dari 0,29 hektar (ha) areal budidaya rumput laut dan 6,92 ha areal budidaya ikan tawar, dengan 1.040 rumah tangga perikanan. Rendahnya kapasitas tangkap perikanan di Natuna selama ini menjadi pintu masuk terjadinya pencurian ikan di Laut Natuna dan sekitarnya.

Sebenarnya sejak tahun 2015, pemerintah melalui KKP telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan perikanan Natuna. Tahun lalu KKP, telah menetapkan Natuna sebagai lokasi Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). Melalui program ini telah dilakukan pembangunan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa yang akan berfungsi sebagai pelabuhan perikanan skala besar. Dukungan anggaran PSKPT tahun 2016 ini secara total mencapai Rp 45 miliar dari APBN dan APBD Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna.

Desain pembangunan Selat Lampa bertujuan untuk menjadi kota perikanan yang bisa mengumpulkan seluruh ikan, dengan fasilitas penyimpanan (cold storage) yang besar, dan pusat pelelangan ikan nasional. Ini bisa dilakukan dengan meniru kota perikanan yang paling baik di dunia. seperti Tsukiji Fish Market di Tokyo, Jepang. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun perikanan Natuna. “Rencana yang baik dan perlu didukung, mengingat kapasitas pengelolaan perikanan Natuna yang rendah selama ini, tetapi hal ini perlu diikuti dengan perencanaan dan implementasi yang konsisten, bukan berdasarkan respon sesaat atas gejolak laut Cina Selatan,” ujarnya.

Di samping memiliki potensi perikanan, sesuai Perpres 78/2015 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Natuna memiliki beberapa pulau kecil terluar. Satu-satunya pulau kecil berpenduduk di Natuna adalah Pulau Subi Kecil. Pulau berpenduduk 3000 jiwa ini memiliki sumberdaya perikanan dengan komoditas utama ikan kerapu. Ikan karang melalui pembesaran di keramba jaring apung diperdagangkan melalui kapal-kapal Hongkong.

Perkampungan nelayan di Kecamatan Subi, Natuna. (foto: Hamidah Busyirah)

Perkampungan nelayan di Kecamatan Subi, Natuna. (foto: Hamidah Busyrah)

Untuk mendukung pengelolaan Pulau Subi Kecil, sejak tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan DFW-Indonesia telah mengirimkan tenaga fasilitator masyarakat. Pelaksana harian Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ir. Rido Batubara menyampaikan bahwa KKP konsisten melakukan intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar. “Kami punya tanggungjawab untuk menghadirkan negara di pulau kecil terluar melalui penyediaan infratruktur dasar seperti listrik dan air bersih,” katanya.

Fasilitator masyarakat pulau-pulau kecil terluar bertugas melakukan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolan alat desalinasi, PLTS dan ice flake di Pulau Subi Kecil dan Pulau Kerdau. Menurut Pratita, fasilitator masyarakat Pulau Subi Kecil, sejak kedatangannya bulan April 2016 lalu, ia telah berhasil memfasilitasi beberapa kegiatan kelompok. “Dalam waktu tiga bulan saya berhasil memfasiltasi administrasi berita acara serah terima barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok desalinasi dan juga mengurus SK Bupati tentang pengelola PLTS di Pulau Kerdau sesuai ketentuan Kementerian ESDM,” kata Pratita. Masalah legalitas ini penting sebab menjadi dasar pengelolaan aset oleh pihak kelompok dan pemerintah daerah selama ini.

Pendekatan pembangunan kini memang harus mempertemukan dua aras yang sama-sama penting yaitu pemerintah dan masyarakat. Demikian halnya dengan upaya pemerintah membangun Natuna. Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah mesti diikuti dengan tingkat kesiapan sosial masyarakat dan kemampuan daerah. Banyak program terbukti gagal karena mengacuhkan aspirasi, dinamikan dan kapasitas lokal, padahal mereka adalah pelaku pembangunan itu sendiri. Semoga hal ini tidak terjadi di Natuna. (DFW-Indonesia)




Ima’ dan Usaha Blue Sea Lestari dari Sebatik


Bersama memajukan perempuan Sebatik (foto: istimewa)

Bersama memajukan perempuan Sebatik (foto: istimewa)

Sahabat pembaca, dari sisi timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya Pulau Sebatik yang berbatasan Negeri Jiran Malaysia, Andi Darmawansyah membagikan hasil observasi dan wawancaranya dengan warga tepian Sei Nyamuk. Wawan, begitu panggilannya adalah fasilitator Pulau-pulau Kecil Terluar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dia terkesan dengan kiprah perempuan-perempuan desa pulau terdepan. Berikut laporannya.

***

Saya kira benar bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapapun, bukan hanya laki-laki, perempuan juga biasa. Bukan pula hanya orang tua, orang muda juga punya kesempatan untuk meraih sukses. Bukan hanya di kota-kota besar, di pulau terluar pun kesuksesan itu dapat diwujudkan. Hal ini terlihat dari pengalaman dan kiprah salah satu kelompok beranggotakan kaum perempuan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Kelompok Blue Sea Lestari (BSL) namanya. Nama yang beraroma ‘Western’ ini terbentuk pada 19 Juni 2015. Ketuanya bermotivasi besar, dia Sitti Patimah, sering dipanggil sebagai Ima’, wanita tekun yang berdomisili di Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan sangat optimis mengembangkan desanya.

“Mimpi saya membangun suatu usaha yang nantinya dapat menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat pulau kecil terluar,” kata Ima’ pada suatu ketika, tidak lama setelah saya bertugas di Pulau Sebatik.

Produk jejari rumput laut (foto: istimewa)

Produk jejari rumput laut (foto: istimewa)

Sebagai fasilitator atau pendamping PPKT, saya melihat Ima’ sangat jeli melihat potensi yang ada di pulaunya. Menurut Ima’, Sebatik memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah terutama bidang kelautan dan perikanan yang sayang jika dibiarkan begitu saja. Potensi itu adalah rumput laut dan berbagai jenis ikan. Ima melihat adanya peluang untuk mengelola sumber daya alam itu menjadi beraneka jenis makanan agar menambah nilai jualnya.

Di pandangan saya, Ima’ antusias mengajak ibu-ibu warga Sei Nyamuk untuk membentuk suatu kelompok yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Ibu-ibu amat antusias. Mayoritas istri nelayan itu berharap kelak dapat membantu penghasilan keluarga dan mengolah hasil tangkapan suami.

Ima’ adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan H. Muh. Yakif dan Hj. Darmawati. Mereka tinggal di Sei Nyamuk, sebuah desa yang jumlah penduduknya paling padat di Pulau Sebatik.  Desa ini dihuni 4.978  jiwa penduduk. Ima’ sesungguhnya lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 30 tahun silam, tepatnya pada 14 Februari 1986. Dia perempuan Bugis.

“Saya tumbuh dan besar di Tawau Malaysia. Kebanyakan masa kecilku dihabiskan di Tawau, hidup dan sekolah di negara tetangga,” begitu kata perempuan yang gemar memasak dan membuat kue yang menurutnya tidak lepas dari peran orang tuanya yang sering membuat kue dan menjualnya. Hingga akhirnya Ima’ tumbuh menjadi gadis dewasa yang gemar memasak dan membuat kue.

Kue Buras Garis khas BSL (foto: istimewa)

Kue Buras Garis khas BSL (foto: istimewa)

Tahun 2008 Ima’ bersama orang tuanya berpindah ke Sebatik. Di sinilah awal mula ia menyalurkan hobi memasaknya, dengan sering membuat kerupuk yang berbahan dasar ikan.

“Kami mulai pada 19 Juni 2015 atas dampingan penyuluh perikanan dan fasilitator masyarakat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami bentuk kelompok usaha ekonomi produktif yang bernama Blue Sea Lestari, anggotanya 10 orang. Disebut demikian biar laut biru Sebatik tetap lestari dan bermanfaatan untuk kita semua,” kenangnya.

Pembentukan kelompok ini dimulai dengan adanya pertemuan di rumah ibu Ima’. Disepakati nama kelompok Blue Sea Lestari. Dipilih pula Patimah sebagai ketua, sekretaris Aminah dan bendahara Murni.

Usaha Ima’ dan kelompoknya kemudian menggeliat sejak program pendampingan efektifitas sarana dan prasarana memberikan bantuan berupa alat pendukung seperti freezer, kulkas, oven, kompor gas, spinner dan lain-lain untuk memproduksi olahan hasil laut.

“Adanya bantuan alat-alat ini sangat mendukung kegiatan produksi kelompok kami, seperti yang ada sekarang,” katanya bangga.

Produk unggulan BSL (foto: istimewa)

Produk unggulan BSL (foto: istimewa)

Menurut Ima’, sebelum bergabung dengan kelompok Blue Sea Lestari, aktifitas keseharian anggota kelompok beraneka ragam.

“Ada yang menjahit pukat, ada ibu rumah tangga biasa dan ada yang menjual hasil tangkapan suami mereka. Setelah bergabung di kelompok ini mereka mempunyai pekerjaan baru yang ke depannya mereka harapkan dapat membantu keuangan keluarga,” ujar Ima’.

Sumber daya yang kelompok manfaatkan sebagai bahan dasar olahan yaitu sumber daya hasil kelautan dan perikanan. Beberapa di antaranya yaitu rumput laut, ikan tenggiri, ikan gulama, ikan lemuru, ikan teri, dan ikan tuna. Dari bahan dasar tersebut menghasilkan produk yaitu kue bangke, buras garis, nastar (bahan dasar dari rumput laut), amplang (bahan dasar dari ikan tenggiri atau ikan gulama), kerupuk ikan dan lekor (bahan dasar ikan teri atau ikan lemuru), abon, dan bejabu (bahan dasar dari ikan tuna).

BLS saat meeting bersama anggota kelompok

BLS saat meeting bersama anggota kelompok

Bagi saya, produk-produk yang dihasilkan kelompok BLS memiliki rasa yang sangat khas dan tanpa menggunakan bahan pengawet sedikitpun sehingga produk memiliki peluang untuk bersaing dengan produk lainnya dalam hal kualitas dan cita rasa.

Memang, dalam perjalanannya kelompok BLS menghadapi banyak tantangan untuk dapat bersaing.

“Tantangan yang paling besar yaitu dalam hal pemasaran, belum banyak warung-warung dan toko-toko besar yang mau menampung hasil produksi dari kelompok ini,” kata Ima’.  Menurut Ima’, mayoritas produk yang ada di Sebatik masih kalah bersaing dengan produk-produk dari negara tetangga yang telah mengakar di Pulau Sebatik.

Kelompok BSL tidak patah semangat, mereka mencoba membangun kelompok yang kuat dengan melengkapi segala administrasi yang dibutuhkan untuk sebuah produk seperti PIRT, pelabelan hingga sertifikat halal. Pemasaran hasil produksi kelompok awalnya dipasarkan dari rumah ke rumah.

Saat ini kelompok juga memasarkan ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten Nunukan. Selain itu kelompok juga mulai menjajaki peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin bermitra.

Saat sekarang ini, kabar baiknya adalah telah ada pihak yang ingin bermitra yaitu UKM Karang Unarang. UKM Karang Unarang adalah toko ole-ole khas Pulau Sebatik binaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Selamat Ima’ dan BLS-nya, semoga usahanya lancar dan memberi manfaat untuk anggota dan masyarakat Sei Nyamuk, Sebatik.

 

Editor: Kamaruddin Azis, dapat dihubungi pada email daeng.nuntung@gmail.com




Ke Kakorotan Aku Ikut


Khoirunnisak, fasilitator Pulau-Pulau Kecil Terluar Kementerian Kelautan dan Perikanan nampaknya menemukan keceriaan dan kebahagiaan sebagai fasilitator masyarakat di salah satu pulau terluar di Sulawesi Utara. Mari simak cerita pengalamannya selama di sana, yang dituliskannya dengan nada optimis. Juga menggelitik. Yuuuk.

***

Hai semua, saya Nisak, lengkapnya Khoirunnisak. Saya ingin bercerita tentang kehidupan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. Tahu kan ya, kalau Indonesia memiliki setidaknya 92 pulau kecil yang menjadi batas terluar wilayahnya? Di antara pulau-pulau kecil tersebut ada 32 pulau yang berpenduduk, lainnya tidak. Kosong, hanya ada vegetasi dan hamparan pasir putih. Di masa pemerintahan sekarang, pulau terluar berpenduduk tersebut boleh berbangga, sebab pemerintah telah menyatakan janjinya untuk membangun republik ini dari pinggiran, dari pulau-pulau itu.

Berbagai kementerian,membuktikannya dengan mengirimkan muda-mudi negeri ini untuk mengabdi di batas teluar dan pedalaman NKRI. Ada Sarjana Mengajar di Daerah 3T (SM3T) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Nusantara Sehat (NS) dari Kementerian Kesehatan, ada pula Fasilitator Masyarakat Pulau-pulau Kecil Terluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ada juga Patriot Energi dari Kementrian ESDM.

Sebagai alumni program studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB 2011, saya beruntung, tiga bulan lalu dipinang (cieleh dipinang), dipinang oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan serta LSM Destructive Fishing Watch (DFW) untuk sembilan bulan hidup bersama masyarakat di sebuah pulau kecil bernama Kakorotan.

Foto Pulau Intata dan dermaga Kakorotan dari atas

Foto Pulau Intata dan dermaga Kakorotan dari atas

Kakorotan?

Kakorotan, pernah dengar nama Kakorotan? Pulau Kakorotan terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Untuk sampai di pulau kecil ini, terlebih dahulu kita harus singgah ke Melonguane, Ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud. Kita bisa mencapainya dengan naik pesawat reguler dari Manado yang terbang setiap hari, atau kapal Manado-Melonguane yang jadwalnya tiga kali seminggu. Ingat ya, dengan naik pesawat atau kapal laut, jangan paksakan berenang. Jauh!

O iya, selanjutnya untuk mencapai Kakorotan kita bisa naik speedboat ke pelabuhan Lirung, lalu naik kapal perintis Sabuk Nusantara 51 yang berlayar dua minggu sekali. Sampai di Kakorotan kita akan disambut dermaga yang sangat panjang. Panjang sekali.

Tugu sejarah singkat Desa Kakorotan

Tugu sejarah singkat Desa Kakorotan

Desa Kakorotan sendiri sebenarnya meliputi tiga pulau. Pulau Kakorotan, Pulau Malo, dan Pulau Intata. Di antara ketiga pulau tersebut hanya Pulau Kakorotan yang berpenduduk, lainnya tidak. Mungkin nanti, ketika jumlah penduduk Kakorotan semakin padat dan lahan tak lagi tersedia, Intata dan Malo bisa menjadi solusi. Ah tapi entahlah.

Ketiga pulau tersebut memiliki keunikan masing-masing. Pulau Kakorotan dengan datarannya yang agak berbukit 25 persen lahannya digunakan untuk permukiman, sisanya ladang, sedang Pulau Malo dan Intata dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan dan beberapa tempat di Intata dijadikan sebagai tempat pelestarian warisan budaya.

Menurut hikayat, kehidupan masyarakat adat Kakorotan sudah ada semenjak dahulu kala pada abad ke 13. Kemudian pada tahun 1628 terjadi tsunami yang membelah Kakorotan menjadi tiga pulau hingga saat ini. Setelah itu masyarakat yang masih bertahan, kemudian berusaha bangkit dan melanjutkan hidup. Mereka menyadari bahwa untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya sekadar hidup untuk diri mereka saat itu. Agar anak cucunya juga bisa melanjutkan hidup, mereka harus hidup selaras dengan alam. Wah manisnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menghadiri Festival Mane’e tahun 2015 lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menghadiri Festival Mane’e tahun 2015 lalu

Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk membuat Eha yaitu pengaturan masa tanam tanaman di darat serta Mane’e, panen laut dengan menggunakan sammi, alat tangkap berupa janur dan tali hutan yang ramah lingkungan. Masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara hingga Papua menyebutnya Sasi, dan buka Sasi. Sasi lo ya, bukan Sasa apalagi Susi.

Bagi saya yang datang dari Pulau Jawa yang sesak dari tahun ke tahun, Kakorotan adalah desa yang amat kaya. Tutupan karangnya masih alami dan padat, hamparan pasir putih, beragam peninggalan bersejarah yang masih tersimpan rapi di tempatnya. Semua terbungkus rapi dalam kelembagaan adat yang menaunginya.

Sebagai contoh, Kakorotan terkenal dengan ikan demersalnya yang sangat melimpah karena masih banyak karang hidup di ketiga pulaunya. Kelembagaan adat melarang segala alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. Demikian pula dengan nelayan dari daerah lain yang ingin menangkap ikan di sini, mereka harus izin terlebih dahulu kepada Ratumbanua, beliau adalah mangkubumi Kakorotan.

Penarikan tali sammi oleh masyarakat saat Mane’e

Penarikan tali sammi oleh masyarakat saat Mane’e

Kelembagaan adat mengatur hampir segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari kepemilikan lahan secara komunal suku hingga berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kelembagaan adat ini bersinergi dengan kelembagaan gereja dan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Intinya, sumberdaya alam Kakorotan yang besar itu diikat oleh aturan yang ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Indah ya?

Pembaca yang keren, jangan terlena dulu dengan romantisme desa dan pulau di masa lalu yang selalu diceritakan damai, aman, nyaman, tenang dan sejahtera. Kakorotanpun dari tahun ke tahun menyimpan pula banyak permasalahan di dalamnya. Tepatnya tantangan dan cobaan.

Hampir sama seperti pulau kecil yang lain, permasalahan yang melingkupi pulau ini di antaranya akses transportasi yang terbatas, ketersediaan air bersih, listrik, abrasi pantai serta telekomunikasi. Permasalahan tersebut berimbas pada mahalnya bahan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, harga satu bungkus mie instan di pulau ini bisa mencapai 5.000 ribu rupiah, dua kali lipat harga biasanya. Permasalahan telekomunikasipun juga hampir sama. Saat tower rusak seperti yang terjadi pada bulan Mei sampai pertengahan Juni lalu, masyarakat patut bersyukur jika masih bisa menemukan signal dari pulau besar yang kebetulan tersesat di ujung Pulau Malo. Masyarakat, termasuk saya juga tentunya.

Mencari sinyal di ujung Pulau Malo

Mencari sinyal di ujung Pulau Malo

Begitulah, tinggal bersama masyarakat pulau dengan berbagai potensi, permasalahan, dan perbedaan keyakinan tentu saja menjadi hal yang sangat menantang dan pengalaman yang begitu berharga. Itu pula yang menjadi motif utama ketika memutuskan untuk mengambil bagian menjadi fasilitator di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tahun ini bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagi saya, menjadi fasilitator masyarakat berarti menjadi mata, telinga, dan mungkin perpanjangan tangan manusia modern yang belum mampu menjangkau perbatasan. Yang belum merasakan bagaimana menghadapi tantangan hidup di pulau-pulau kecil terluar. Bagi saya, menjadi fasilitator masyarakat di perbatasan artinya membantu masyarakat untuk tidak menjadi terbatas. Membantu mereka untuk secara perlahan mencari tahu potensi yang mungkin saja belum sempat disadari keberadaannya saat ini. Atau paling tidak menjadi bagian dari mereka dalam memandang realita hidup, menemukan sudut pandang baru dalam berfikir dan meramu sesuatu.

Ke Kakorotan aku ikut, menjadi bagian darinya, menjadi bagian dari kehidupan di perbatasan bukan berarti terbatas dan harus merengek bukan?

Oleh karena itu mari tersenyum, jaga bara api merah putih tetap menyala di sini, kita ke Karototan membangun Negeri!

Gambar yang di lukis SM3T tahun 2015 lalu

Gambar yang di lukis SM3T tahun 2015 lalu




Capaian dan Tantangan PSKPT Merauke


Pemandangan Udara Dermaga dan Kantor Pengelola Pelabuhan Perikanan Merauke

Pemandangan Udara Dermaga dan Kantor Pengelola Pelabuhan Perikanan Merauke (foto: Enang)

 

Nasruddin, manajer lapangan Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) Kabupaten Merauke membagikan perspektif dan hasil telisiknya terkait perkembangan PSKPT di Kabuparen Merauke. Meski belum menjawab dan merealisasikan tiga fokus utama pembangunan di PSKPT Merauke namun titik terang telah mulai nampak. Berikut ulasan Nasruddin, sebagaimana disampaikan kepada DFW Indonesia.

***

Kita boleh bangga bahwa pembangunan sentra bisnis di kawasan pesisir dan pulau terluar Indonesia bukan lagi wacana. Saat ini, jalan merealisasikan salah satu amanat Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran kian mendekati dermaga kenyataan. Beralas Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.1/2014, gagasan mempercepat dan mendayagunakan pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi semakin menggeliat. Setidaknya jika membaca geliat fasilitasi dan luarannya di ujung timur Nusantara, Merauke.

Setelah disempurnakan menjadi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau PSKPT, tahun ini satu-persatu mimpi membangun Indonesia dari potensi sumber daya kelautan dan perikanan mulai menampakkan hasil.  PSKPT secara perlahan menjawab substansi pembangunan di kawasan perbatasan NKRI dengan meletakkan esensi usaha perikanan dan kelautan sebagai fokusnya.

Kantor Pengelola Pelabuhan Perikanan dengan Monumen Musamus (foto: Nasruddin)

Kantor Pengelola Pelabuhan Perikanan dengan Monumen Musamus (foto: Nasruddin)

Sebagaimana 14 lokasi lainnya, di Merauke, upaya mengisi mata rantai konektivitas antar pulau dalam  mendistribusikan komoditas kelautan dan perikanan secara perlahan menunjukkan hasil. Pemilihan Merauke sebagai salah satu lokasi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan telah memberi implikasi pada terlaksananaya perencanaan dan berbagai kegiatan pembangunan di semua bidang kelautan dan perikanan melalui penguatan berbagai aspek pendukung.

Aspek yang dimaksud adalah penguatan sarana-prasarana pendukung, penguatan modal, pengembangan kemitraan, penguatan sumber daya manusia, penyusunan bisnis proses, pembukaan akses pasar, penumbuhan dan penguatan kelembagaan dan diseminasi Iptek terbaru yang dilaksanakan secara terpadu. Fokus jangka pendek tahun lalu (2015) adalah pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan dan pengembangan kegiatan mina padi.

Capaian penting selama 2015 adalah terbitnya Master Plan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi Kabupaten Merauke, hadirnya Perum Perindo sebagai pembeli hasil-hasil perikanan masyarakat, bertambahnya panjang dermaga bongkar Pelabuhan Perikanan Merauke. Selain itu telah disiapkan pula sarana MCK dan penataan jalan lingkungan di kampung nelayan Kelurahan Samkai dan Kampung Urumb serta berdirinya Balai Pelatihan Nelayan di Kampung Urumb.

Bukan hanya itu, demi memperkuat kapasitas produksi perikanan maka telah ditambah lima unit kapal penangkap ikan di atas 10 GT serta identifikasi calon lokasi pelaksanaan mina padi, pengadaan berbagai sarana-prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengadaan dermaga apung di Pulau Terluar Kolepon sebagai upaya mendukung kelancaran transportasi hasil perikanan.

Kapal-kapal ikan di Merauke (foto: Nasruddin)

Kapal-kapal ikan di Merauke (foto: Nasruddin)

Status PSKPT

Demi melanjutkan agenda program sebelumnya melalui kapsul program PSKPT maka penekanan rangkaian kegiatan pengembangan tetap pada penguatan berbagai aspek pendukung setiap bidang pembangunan kelautan dan perikanan. Aspek itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan, dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Kabupaten Merauke.

Untuk tahun 2016 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemda Merauke sepakat pada tiga fokus jangka pendek yang ingin dicapai. Fokus itu adalah; (1) Pengoperasian pelabuhan perikanan, (2) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan, dan (3) Revitalisasi Balai Benih Ikan Lokal agar dapat menjadi penyuplai kebutuhan bibit bagi kegiatan budidaya di Merauke.

Menurut pantauan penulis, meski tak melesat, namun pelaksanaan program PSKPT tahun 2016 di Kabupaten Merauke telah menampakkan geliat nyata. Beberapa di antaranya adalah, pertama, berfungsinya Kantor Pelabuhan Perikanan Merauke. Perlu diketahui bahwa hingga akhir tahun 2015 kantor ini belum beroperasi karena berbagai kendala namun kini aktivitasnya mulai berdetak. Terbitnya SK Penanggungjawab Pengelola Pelabuhan Perikanan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI menjadi pemantiknya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah adanya sosialisasi kepada para nakhoda dan pemilik kapal ikan untuk ikut memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai tempat untuk mendaratkan hasil perikanan dan mengisi kebutuhan yang diperlukan seperti air dan BBM yang dibutuhkan dalam pelayaran.

Yang kedua adalah proses pemenuhan kebutuhan air dan listrik di areal pelabuhan perikanan yang pada tahun-tahun sebelumnya belum terealisasi, kini mulai mendapat titik terang. PDAM telah siap mengalirkan air dan membangun jaringan pipa hingga ke dermaga bongkar pelabuhan untuk memudahkan distribusi air bersih ke kapal. Ketiga adalah pemenuhan arus listrik. Melalui DAK Tahun 2016 Pemda Merauke telah mengganggarkan pengadaan travo berdaya di atas 500 KVA beserta jaringannya yang kemungkinan akan dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan.

Salah satu kapal yang telah memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai pangkalan adalah KM. Fajar Makmur. Kapal ini adalah kapal pengepul milik Perindo berukuran 130 GT dan kapasitas tampung 70 ton. Kapal pengepul Perum Perindo yang  dimanfaatkan untuk menampung hasil-hasil perikanan masyarakat yang beraktivitas di seputaran Pulau Terluar Kolepon tersebut telah hadir sejak pertengahan tahun 2015 yang merupakan bagian dari kerjasama dengan KKP untuk menyerap hasil-hasil perikanan yang ditangkap di perairan sekitar Merauke.

Namun mengingat tugas yang diberikan KKP kepada Perum Perindo sebagai “Bulog” Perikanan, ke depannya jumlah kapal pengepulnya yang beroperasi di Kabupaten Merauke perlu ditambah mengingat adanya wilayah-wilayah yang belum terakses oleh perusahaan tersebut dan kian bertambahnya kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri seiring dengan kian melimpahnya ikan semenjak diberlakukannya pelarangan kapal asing dan ex-asing beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Pengorganisasian dan penguatan kapasitas

Pembangunan suatu kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang punya kapasitas. Oleh sebab itu Pemerintah melalui KKP telah menggelar serangkaian pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas nelayan atau pihak terkait lainnya.

Dalam catatan unit kerja PSKPT, termasuk manajer lapangan, sebanyak tiga kali pelatihan nelayan berkaitan perawatan badan kapal fiber, perawatan mesin induk kapal dan pelatihan pembuatan dan pengoperasian alat tangkap gill net telah diselenggarakan.

Untuk pelatihan operasi gill net, di kampung nelayan Kelurahan Samkai dan Kampung Urumb jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang. Selain itu, selama tahun 2016 ini telah disiapkan 15 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang akan bertugas mendampingi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Merauke.

Salah satu dampak yang nyata adanya PPB ini adalah terkelompoknya para pelaku-pelaku usaha perikanan. Dalam tahun ini telah ada 154 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, 41 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan 13 Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) di Kabupaten Merauke.

Meski demikian, menurut hemat penulis, dengan jumlah kelompok sebanyak ini yang disandingkan dengan jumlah PPB yang tersedia serta keterjangkauan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan tersebut maka ke depan diperlukan tambahan jumlah penyuluh dan dukungan anggaran bagi operasional penyuluh khususnya daerah-daerah yang sulit diakses.

Program PSKPT telah menunjukkan geliat dan mulai memberikan dampak pada perkembangan kegiatan kelautan dan perikanan di Kabupaten Merauke. Memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, dikoordinasikan, dan didorong dalam upaya mencapai fokus pelaksanaan PSKPT Merauke tahun ini hingga tahun-tahun ke depannya.

Dari tiga fokus kegiatan yang telah disepakati oleh KKP dan Pemda Merauke yaitu pengoperasian pelabuhan perikanan, pengembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan dan revitalisasi Balai Benih Ikan Lokal, baru satu yang menunjukan kemajuan nyata yakni operasionalisasi pelabuhan perikanan. Dua fokus lainnya masih perlu digenjot.

Semua pihak masih harus kerja keras untuk mewujudkannya. Setidaknya hingga akhir tahun ini.

 

Merauke, 24 Juni 2016

Editor: Kamaruddin Azis, dapat dihubungi melalui email daeng.nuntung@gmail.com




Meraba Urat Nadi Kehidupan di Pulau Larat


Nelayan di Pulau Larat

Geliat kehidupan di Pulau Larat dapat diraba dari interaksi warga pada sumber daya alam, tradisi, dan relasi sosial. Dengan itu mereka bisa bertahan dan berkembang meniti kehidupan, dengan rumput laut, ikan, kacang tanah hingga kain tenun.

Wido Cepaka Warih, fasilitator Prakarsa KKP menuliskan dan mengirimkan temuan-temuannya selama berada di pulau yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Ragam foto dan narasi ini serupa tawaran untuk meraba urat nadi kehidupan di Pulau Larat versi fasilitator PPKT. Simak yuuuk!

***

Masyarakat Larat dan rumput lautnya

Masyarakat Larat dan rumput lautnya

Semenjak rumput laut mulai tertebas harganya, sebagian masyarakat di Pulau Larat memilih meninggalkan budidaya rumput laut. Beragam persoalan menjadi batu ganjalan bagi pembudidaya. Selain harga yang tak stabil mereka juga diserang penyakit. “Rumput laut kami terkena penyakit ice-ice, sekitar tahun 2014. Semenjak itu harga turun terus,” ungkap Ibu Maya sembari menunjukkan bekas lahan budidaya metode longline rumput laut di Desa Ritabel.

“Sekitar tahun 2012-an harga agar-agar (rumput laut) kering setiap kilogram mencapai Rp 15.000. Kalau sekarang hanya laku Rp 4.000-5.000,” kata Om Kui, seorang petani rumput laut di desa Lamdesar Timur, Pulau Larat.

“Ketika rumput laut berjaya, jalanan setapak depan rumah-rumah itu tertutup sama jemuran agar-agar. Masyarakat bisa menyekolahkan anaknya sampai lanjut kuliah, usaha dagang, buka warung, bangun rumah, banyak lagi pokoknya,” sambung ibu Maya.

Hingga Juni 2016, pemerintah daerah tak tutup mata melihat persoalan rumput laut. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, berbagai bantuan seperti bibit rumput laut maupun pelatihan pengolahan budidaya dan hasil rumput laut tak lepas dari agenda rutin dinas terkait. Tujuannya demi kemandirian masyarakat Larat dalam mengelola sumber daya yang ada.

Pasar ikan di Larat

Pasar ikan di Larat

Selain gambaran status rumput laut dan dinamikanya saat ini di Larat, gambaran tentang potensi perikanan juga penting untuk diceritakan. Informasi awal tentang ini saya temukan saat bertemu dengan dua orang nelayan di Pulau Lelingluan yang sedang memanggul ikan bubara dan sakuda.

“Ayo mas, satu ikat Rp 35.000 saja ini, ikan masih segar baru nyampe subuh tadi,” salah satu penjual menawarkan ikan bawaanya

“Mama, ini ikan apa?”, tanya fasilitator DFW (Destructive Fishing Watch) yang sedang bertugas di sini, ikan yang berbeda.”Ikan samandar, harga seikat Rp 35.000, enak dan empuk dagingnya,” ujarnya. Transaksi pun terjadi, ternyata satu ikat isinya ada 15 ekor ikan samandar sebesar telapak tangan orang dewasa. Untuk jenis ikan sakuda maupun kakap seukuran pergelangan tangan orang dewasa kita bisa membelinya seharga Rp 50.000-60.000, apalagi ketika anda lihai menawar dibumbui dengan obrolan hangat akan mendapatkan harga yang lebih murah.

Menurut Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilansir dari data Dinas Kelautan dan Perikanan, di tahun 2013 produksi perikanan di Tanimbar Utara (Pulau Larat) sebesar 1.382 ton dan mengalami penurunan sebanyak 1.207 ton di tahun 2014. Untuk melihat potensi perikanan ini kita perlu melihat angka armada dan alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan Pulau Larat.

Jumlah perahu/motor tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan Pulau Larat adalah perahu jukung sejumlah 190 dikuti perahu kecil 168, perahu besar 33, motor tempel 139, dan kapal motor 26. Armada tersebut beberapa bersumber dari bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masyarakat di Pulau Larat sebagian besar menggunakan pancong, sero, dan jaring insang untuk menangkap ikan dalam kesehariannya.

Belum tersedianya cold storage di Pulau Larat juga berpengaruh terhadap nilai tambah perikanan tangkap. Selama ini, nelayan memanfaatkan es produksi rumahan, itupun hanya bertahan beberapa hari saja.

Suasana di dermaga, tempat nelayan sering mendaratkan hasil tangkapan

Suasana di dermaga, tempat nelayan sering mendaratkan hasil tangkapan

Buce, Ketua Kelompok Nelayan Barrakuda, ketika ditemui di rumahnya juga mengatakan hal yang sama. “Kami kalau melaut jauh-jauh tidak sebanding antara BBM, es dengan jumlah tangkapan. Di sini belum ada pabrik es atau penyimpanan ikan, ini yang kami harapkan dari pemerintah baik pusat mapupun daerah, agar nantinya perikanan di Pulau Larat ini bisa maju dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada,” katanya.

Potret dalam Kacang Botol

Selain menyimpan potensi perikanan, Larat dikenal dengan potensi pertaniannya, seperti kasbi (singkong), umbi-umbian lain, pateka (semangka), jagung, dan kacang tanah. Saat menjumpai masyarakat di salah satu desa Pulau Larat yaitu Desa Lamdesar Barat, kita akan melihat potret aktivitas masyarakat sedang menjemur dan mengupas kacang tanah di selasar rumah.

Dengan jarak 50 km ke pusat Larat, masyarakat Lamdesar Barat biasa menjual kacang tanah yang telah dikelupas dengan harga Rp 20.000-25.000 per kg. Tumpukan karung kacang tanah seakan menjadi saksi jerih payah selama bekerja berladang. Dalam satu karung besar terdapat 30-40 kilogram kacang tanah masih dengan kulitnya. Untuk menghasilkan satu karung kacag tanah bersih (sudah dikelupas kulitnya), mereka harus mengelupas 3-4 karung kacang tanah.

Kacang botol khas Larat

Kacang botol khas Larat

Lebih serunya lagi, setelah pulang sekolah atau di waktu senggang, anak-anak di Lamdesar Barat tidak mau ketinggalan berbagi keceriaan dengan mengelupas kulit kacang tanah. Terkadang memang, tangan mereka lebih cepat dari tangan orang dewasa mengupas kulit kacang. Akan nampak senyum bahagia dan gigi putihnya ketika mereka diberi uang jajan Rp 30.000 per karung kacang tanah bersih seusai ikut mengupas. Semakin banyak karung dengan isi 30 kg per karung, maka akan semakin lebar senyum mereka, artinya akan mempunyai tabungan untuk membeli keperluan sekolah.

“Kalau untuk kacang botol, yang ditaruh di botol seukuran air mineral harganya Rp 15.000, sedangkan botol kaca bisa Rp 25.000-30.000,” ujar Bapak Pice yang juga mempunyai ladang kacang tanah.

“Kalau sekarang sudah mulai enak, sekitar dua bulan lalu, karena ada truk yang masuk ke sini, jadi gampang jual kacang ke pusat Larat, kalau tempo lalu, ketika akan menjual dalam jumlah banyak, kami harus pakai perahu ketinting dan ongkosnya lebih mahal,” sambung Pice saat sedang menjemur kacang tanah depan rumahnya.

Angin segar harapan berhembus ke Larat. Jalan trans Larat sudah mulai dikerjakan tahun ini. Beberapa tahun lagi semua desa akan merasakan lancarnya akses dan distribusi hasil panen, sehingga harapan mereka dapat meningkatkan roda perekonomian selama ini semakin cerah.

Tenun dari Bumi Lelemuku

Bukan hanya rumput laut, ikan, dan kacang tanah. Di Larat terdapat anggrek endemik namanya lelemuku. Ini dapat pula dikembangkan terutama bagi pencinta bunga.

Pemandangan matahari terbenam di Larat

Pemandangan matahari terbenam di Larat

Selain itu, kurang lengkap rasanya kalau berkunjug ke Pulau Larat jika tak membawa oleh-oleh berupa kain tenun yang dibuat dengan tangan langsung (hand made) oleh masyarakat Larat. Hampir semua perempuan di desa bisa membuat tenunan, baik dalam bentuk scarf maupun syal.

Untuk selembar syal, mereka bisa menjual dengan harga Rp 150.000. “Satu syal bisa dua sampai tiga hari buatnya, tergantung kesibukan, kalau mau dikasi nama orang juga bisa di syalnya, atau memilih warna kombinasi benang dan corak syal,” terang Mama Desa Lamdesar Barat. Belajar dari kesabaran memintal benang-benang halus dan ragam corak warna, membuat kita akan jatuh cinta pada kearifan masyarakat di Larat.

Dari masyarakat di Pulau Larat, kita bisa belajar untuk lebih arif dan bijaksana dalam mengelola segala hal, belajar kearifan lokal dan budaya mereka, belajar untuk tetap sederhana dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga harmoni di pulau-pulau kecil terluar.




Kabar Fasilitasi: dari Enggano hingga Bras


Lokasi desalinasi di Enggano (foto: Nisrina)

Lokasi desalinasi di Enggano (foto: Nisrina)

Enam orang fasilitator telah lebih dulu menyampaikan kabar dua bulan fasilitasinya di PPKT kepada tim kerja DFW.

Dari Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Nisrina melaporkan bahwa fungsi-fungsi koordinasi dan konsultasi telah dijalankan. Telah bertemu unsur Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pemerintah Desa. Nisrina ikut memfasilitasi pertemuan bersama kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana (sarpras) PLTS dan desalinasi, ikut menata administrasi dan pembukuan kelompok.

“Bersama pengelola sarpras PLTS dan desalinasi kami menyusun profil pengelola (KMP),” katanya. Nisrina menambahkan bahwa hasil yang telah diperolehnya adalah adanya gambaran perkembangan program, terkumpulnya data dan informasi awal untuk penyusunan profil Pulau Enggano dari DKP Bengkulu Utara dan Pemerintah Desa.

“Ada informasi dan rencana serah terima PLTS dari Pemerintah ke Kelompok Masyarakat Pengelola (KMP) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan,” tambah Nisrina. Nisrina mengatakan beberapa hal yang dicapai selama di Enggano adalah adanya kemitraan dengan Dinas tenaga kerja dalam pelaksanaan Bimtek peningkatan ekonomi melalui pembuatan kerupuk ikan pada bulan Juni 2016 nanti. Bukan hanya itu tercatat juga adanya kerusakan alat, pencurian daya serta penunggakan pembayaran iuran pelanggan.

Suasana di PPKT (foto: Mele Hutagalung)

Suasana di PPKT (foto: Mele Hutagalung)

“Telah ada rencana aksi untuk memeriksa dan mengatur kembali pembagian daya sesuai kesepakatan awal serta pemberian sanksi sesuai aturan bagi pelanggan yang tidak membayar iuran,” katanya. Hal lainnya adalah mulai tertatanya dokumen administrasi peraturan AD/ART serta pembukuan keuangan KMP PLTS dan desalinasi serta tersusunnya dokumen profil KMP PLTS dan desalinasi.

Sementara itu dari Pulau Subi Kecil Kabupaten Natuna, Pratita juga melakukan hal yang sama dengan Nisrina dengan penekanan pada fasilitasi koordinasi perbaikan ice flake dengan pihak rekanan. Pratita memfasilitasi kemitraan pemasangan jaringan listrik dengan PLN dan pemerintah desa untuk sumber listrik cadangan sarana dan prasarana mesin ice flake.

“Saya juga mengikuti pertemuan masyarakat meliputi unsur nelayan, pemerintah desa, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak keamanan TNI AL dalam membahas isu dan permasalahan kenelayanan,” katanya. Isu dimaksud adalah permasalahan masyarakat Pulau Subi karena adanya nelayan dari luar Pulau Subi dengan alat tangkap dan ukuran kapal yang menyalahi aturan penangkapan ikan dan menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

Potensi di PPKT (foto: Nisrina)

Potensi di PPKT (foto: Nisrina)

Inti fasilitasi Pratita bermuara pada membaiknya koordinasi dan terfasilitasinya penyerahan surat pemberitahuan kerusakan PLTS di Pulau Kerdau untuk dapat ditindaklajuti oleh dinas daerah ke pemerintah pusat serta pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna tentang Kelompok Masyarakat Pengelola (KMP) PLTS Pulau Kerdau.

Terfasilitasinya perizinan pengiriman motor angkut desalinasi menggunakan kapal laut di petugas kepolisian perairan laut, pengurusan administrasi berita acara serah terima (BAST) barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke KMP Desalinasi, terpasangnya jaringan listrik PLN untuk operasional mesin ice flake di Pulau Subi serta adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah desa. “Selain itu ada pula komitmen dari pihak rekanan kontraktor penyedia barang ice flake untuk mengirimkan teknisi kantor untuk melakukan perbaikan pada bulan Juni 2016,” katanya.

***

Nun jauh di timur, Laode Hardiani fasilitator di Pulau Insumbabi dan Pulau Bras, Supiori mewartakan dia telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah terutama SKPD DKP, Dinas PU dan Pertambangan, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Desa. Yang relatif berat baginya adalah adanya ide pemindahan  pembangunan PLTS dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan rekanan pelaksana pembangunan PLTS.

Hardiani puas sebab telah dikonfirmasinya pemindahan lokasi pembangunan PLTS yang semula di Pulau Insumbabi dan Pulau Rani pindah ke Pulau Insumrei dan Pulau Aidiru dengan pertimbangan bahwa Pulau Rani telah dianggarkan pembangunan PLTD  bekerjasama dengan PLN tahun 2016, sementara Pulau Insumbabi telah pernah diberikan  bantuan PLTD pada tahun 2012.

“Telah diperoleh informasi kemajuan pembangunan PLTS di Pulau Insumrei dan Pulau Aidiru yang sudah sampai pada tahap pembangunan fondasi bangunan shelter dan pemasangan instalasi ke rumah-rumah warga,” kata Hardiani. Dia juga menambahkan bahwa status dan perkembangan kelompok masyarakat pengelola PLTS dan Desalinasi di Pulau Bras yang hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar.

Fasilitator Ahmad di lokasi tugasnya (foto: istimewa)

Fasilitator Ahmad di lokasi tugasnya (foto: istimewa)

Sebagai fasilitator untuk PPKT, dan demi meningkatkan semangat cinta tanah air, Hardini ikut memfasilitasi penyebaran kegiatan “Aksi Tepian Negeri” dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 71 dan meminta dukungan dari TNI Angkatan Laut khususnya di Pulau Bras dalam Aksi Kelas Inspirasi melalui pemberian materi wawasan kebangsaan.

Dari Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya, Ahmad juga melaporkan kegiatan-kegiatan yang difasilitasinya yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah dan SKPD di Kabupaten MBD. Memfasilitasi survey investor (Perindo) untuk melakukan pembelian ikan di Pulau Luang, di Desa Luang Barat dan Luang Timur MBD.

“Saya ikut berkoordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa Ustutun Pulau Liran, Kepala Puskesmas dan TNI AL di Pulau Liran terkait penyusunan profil pulau dan memfasilitasi pertemuan dengan  kelompok masyarakat pengelola PLTS dan Desalinasi di Pulau Liran. Melakukan survey pasar untuk pengembangan usaha kelompok,” katanya.

Hasil penting yang diperoleh Ahmad yaitu terlaksananya survey awal dari Perindo di Desa Luang Timur dan Luang Barat yang akan berperan sebagai investor dalam rangka pengembangan bisnis perikanan di MBD. Meliputi data dan informasi yang dibutuhkan investor dalam pengembangan bisnis perikanan meliputi jumlah tangkapan, jenis tangkapan dan alat tangkap. Ahmad juga ikut menjadi bagian dalam pertemuan masyarakat di Desa Pulau Luang dalam rangka sosialisasi rencana perindo sebagai investor pembeli penampung ikan hasil tangkapan nelayan.

Di Liran, pengelola desalinasi dan PLTS tetap aktif dan usaha berjalan lancar. Kendala yang ada adalah administrasi keuangan PLTS dan pemasaran produk galon air minum desalinasi karena akses dan komunikasi dengan pengurus.

Sementara itu, Irma Sabriany yang bertugas di Pulau Bepondi dan Pulau Rani Kabupaten Supiori, juga melakukan serangkaian pertemuan, konsultasi dan pendataan kondisi terkini. Irma bahkan ikut menjadi pengajar berkaitan aktivitas pendidikan di Pulau Rani sambal menunggu informasi kejelasan pembangunan PLTS.

“Pertemuan dengan kelompok masyarakat pengelola sarana dan prarana PLTS di Pulau Bepondi telah dilaksanakan, mengingatkan mereka tentang penataan pembukuan dan pelaporan kegiatan,” kata Irma. Hasilnya, terlaksananya pertemuan dengan kelompok dan teknisi desalinasi Pulau Rani dalam upaya memonitor perkembangan hasil bimbingan teknis dalam melakukan perbaikan komponen pompa desalinasi.

Beberapa hasil yang dilaporkan Irma adalah keikutsertaannya mengajar untuk peningkatan kapasitas SDM masyarakat Pulau Rani, memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Desa/Kampong Masyai di Pulau Bepondi dalam rangka memonitoring perkembangan pasca pendampingan 2015 serta terlaksananya pertemuan dengan kelompok masyarakat pengelola PLTS dan teridentifikasinya permasalahan dalam mengelola penarikan iuran dari masyarakat pelanggan PLTS.

“Telah terlaksana pula pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Supiori) untuk memastikan proses pembangunan PLTS yang mengalami perubahan pemindahan lokasi,” tulis Irma.




Kabar dari Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)


Pembangunan wahana desalinasi air tahun 2015 di Liran (foto: Andi Ridwan)

Pembangunan wahana desalinasi air tahun 2015 di Liran (foto: Andi Ridwan)

Dua Bulan Pendampingan Fasilitator di PPKT

“Tujuan utama penempatan fasilitator adalah menyiapkan dan menguatkan masyarakat penerima bantuan sarana prasarana (sarpras), namun bukan itu saja, mereka harus bisa memfasilitasi warga setempat menghasilkan data dan informasi untuk profil PPKT. Dasar untuk pengembangan selanjutnya,” Sofyan Hasan, kepala sub direktorat pulau-pulau kecil terluar (PPKT) kepada Kamaruddin Azis, dari DFW saat ditanyakan apa substansi fasilitasi menurut KKP di PPKT.

***

Sejak bertugas pada awal April 2016, 18 orang fasilitator telah melaksanakan serangkaian fasilitasi; bersosialisasi diri dan tujuan program kepada masyarakat, pihak-pihak terkait, memastikan akses ke lokasi pulau, melakukan observasi dan penilaian mengenai kondisi dan status kelompok masyarakat pengelola sarpras yang menjadi fokus pendampingan.

Situasi di Pulau Enggano (foto: Nisrina)

Situasi di Pulau Enggano (foto: Nisrina)

Hal yang perlu dipahami bahwa pasca pendampingan tahun 2015 di beberapa masih ditemukan kendala dalam manajemen sarpras. Ada beberapa kelompok yang belum tertib serta ada komponen yang rusak sehingga mempengaruhi kinerja kelompok. Beberapa sarpras mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang berdampak pada tidak adanya aktifitas bagi kelompok yang telah dibentuk.

Untuk lokasi dengan kondisi sarpras yang masih berfungsi dengan baik, beberapa kegiatan fasilitator dapat disebutkan sebagai berikut; Pertama, melakukan penilaian awal yang memungkinkan untuk menyusun perencanaan aksi pendampingan pada bulan-bulan berikutnya. Fokus pada manajemen pengelolaan melalui pembenahan administrasi termasuk laporan keuangan. Kedua, mendorong upaya peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok agar memiliki status badan hukum yang memungkinkan pengembangan usaha kelompok pada masa yang akan datang.  Ketiga, mendorong terbangunnya kemitraan dengan berbagai pihak yang dianggap potensial.

Sejak berada di masing-masing lokasi, fasilitator telah memperoleh gambaran realitas lokasi, bertemu dengan tokoh masyarakat, kelompok penerima bantuan, serta pemerintah setempat. Saat dimintai tanggapan atas apa yang telah dihasilkan oleh fasiltator di 18 lokasi PPKT yang dikoordinasi oleh DFW, Tono Nobunaga, koordinator fasilitator mengatakan bahwa selama bulan Mei fokus kegiatan para fasilitator adalah membantu kelompok dalam pembenahan administrasi usaha kelompok masyarakat pengelola sarpras dampingan.

“Misalnya pengecekan dokumen Surat Keputusan (SK) Kelompok, peraturan kelompok berupa AD/ART atau Standar Operasional Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Kelompok,” ujar Tono saat ditemui di kantor DFW, 08/06/2016.

Sarana prasarana listrik di Selaru (foto: Melati Hutagalung)

Sarana prasarana listrik di Selaru (foto: Melati Hutagalung)

Selain itu, menurut Tono, fasilitator juga diminta untuk fokus pada penyiapan SOP atau peraturan kelompok menjadi dokumen terpisah dan menyesuaikan kondisi dan kesepakatan yang dibangun antara pengurus. Dalam dokumen tersebut termasuk pengulangan penegasan aturan-aturan yang sudah ada dalam AD/ART, misalnya struktur dan pembagian tugas antara pengurus, peraturan mengenai jumlah iuran dan pembagiannya, peraturan pengelolaan keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis pengoperasian mesin desalinasi dan PLTS maupun jadwal pertemuan bulanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan arahan DFW dan laporan fasilitator tercatat bahwa para fasilitator telah membantu masyarakat di PPKT untuk menyusun profil kelompok masyarakat pengelola sarpras yang menjadi fokus pendampingan. Profil kelompok tersebut akan menjadi bahan dalam mempromosikan portofolio kelompok kepada calon mitra.

“Profil tersebut diharapkan dapat menggambarkan sejarah pendirian kelompok, struktur dan nama-nama anggota kelompok, saldo yang dimiliki, aktifitas dan kegiatan, arah dan rencana pengembangan usaha serta alamat dan kontak yang dapat dihubungi,” ujar Tono.

Dari pantauan DFW, para fasilitator telah aktif membantu kelompok dalam menyusun dan merapikan laporan pembukuan keuangan kelompok. Fasilitator bersama-sama pengurus kelompok telah menyusun format laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Mereka juga membantu menyusun laporan keuangan kelompok. Dengan laporan keuangan, kelompok dapat lebih mudah memahami bagaimana alur kas keuangan sehingga bisa membuat perencanaan untuk kas simpanan, kebutuhan dana cadangan jika terjadi kerusakan peralatan.

Kelompok mengelola iuran PLTS di Liran

Kelompok mengelola iuran PLTS di Liran

Berdasarkan temuan DFW, beberapa komponen peralatan yang sering rusak sebenarnya telah dapat langsung digantikan oleh kelompok dengan adanya kas simpanan, terkecuali pada komponen peralatan yang memang mahal yang butuh dukungan pembiayaan dari pemerintah, misalnya pompa di Bras, Papua, demikian pula seperti di Pulau Kodingareng Lompo dan Balang Lompo.

Hasil fasilitasi bulan Mei ini seperti dihimpun oleh DFW setidaknya tiga bagian besar; pertama, persiapan dan kemitraan yang dibangun oleh fasilitator dengan masyarakat di PPKT, penjajakan data informasi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di PPKT serta koordinasi dan konsultasi dengan pengurus kelompok penerima bantuan tahun 2014 dan 2015. Meski ada beberapa sarpras yang rusak namun langkah perbaikan telah ditempuh. Khusus untuk kelembagaan kelompok DFW, melalui fasilitator mendorong adanya kelompok pengelola dan berbadan hukum, di antaranya koperasi, badan usaha milik desa, CV atau Firma.

“Untuk koperasi, ada pilihan bahwa kelompok bisa saja mengikut ke koperasi induk di kabupaten sehingga kelompok pengelola sarana dan prasarana menjadi bagian dari salah-satu unit usaha sebuah koperasi,” pungkas Tono.




Tentang Marore dan Teripang Mardiana


Surya bersama Mardiana (foto: istimewa)

Ini tentang informasi yang dibagikan seorang pemuda yang bertugas sebagai fasilitator pendampingan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia. Persis antara Indonesia dan Filipina. Darinya, terkuak dimensi Pulau Marore dan perjuangan seorang perempuan pencari timun laut atau teripang. Teripang yang dapat dihargai hingga US$ 250-300 perkilogram seperti dilihat di laman pasar Alibaba.

***

Ada 1.844 pelamar muda saat Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka lowongan fasilitator untuk pulau di beranda Indonesia di awal Maret 2016. Ada antusiasme berlipat untuk mengabdi di pulau-pulau kecil terluar kita. Pulau yang selama ini dianggap rentan disusupi maling ikan dan perompak. Kaum muda itu nampaknya tahu bahwa ada 92 pulau kecil terluar kita, zamrud yang membingkai Nusantara. Terhubung dari Bepondi di Papua, Langkuru di batas Timor Leste, Sebatik di Kalimantan hingga Marore di batas Filipina.

Surya Asri Simbolon salah satunya yang diterima. Surya, penikmat olahraga selam dan traveler jebolan Ilmu Kelautan Universitas Riau ini mendapat tugas di Pulau Kawaluso dan Marore, dua pulau terluar Indonesia di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe. Marore terletak di lintang 4°35’17” – 4°43’45” LU dan 125°26’11”-125°37’45” BT berbatasan Pulau Mindanao Filipina; di selatan dengan gugusan pulau-pulau kecil seperti Pulau Ehise, Kawio, Memanuk dan Matutang yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sangihe; sebelah barat berbatasan dengan perairan lepas Laut Sulawesi; dan sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Talaud.

Surya, pria kelahiran tahun 1991 di Sarimatondang, Sumatera Utara ini membagi sepercik pengalaman dan inspirasinya kepada saya selama bertugas di Marore.

Dia memulai. Pagi ini,  Kamis, 12 Mei 2016, jarum jam menunjuk 08:29 waktu Marore. Saya membaca laut yang tetap setia berbagi keindahan. Seperti biasanya, sehabis sarapan pagi, saya ke pantai sembari menikmati angin pagi pembangkit semangat. Jarak dari tempat tinggal ke pantai hanya sekitar 50 meter. Ya, pantai yang berada di bagian barat Pulau Marore menjadi tempat yang istimewa setiap paginya.

Surya dan ikan hasil laut Marore (foto: istimewa)

Surya dan ikan hasil laut Marore (foto: istimewa)

Di Marore, pulau dengan luas 240 hektar penuh dengan sumber daya alam, laut yang membentang, ikan-ikan yang melimpah, dengan menjadi seorang pengail cakalang hingga tuna adalah pilihan bagi nelayan di Marore. Jumlah penduduknya 680 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 188.

“Ada tiga dusun atau orang Marore bilang lindongan,” tulis Surya. Pulau Marore merupakan pusat ibukota kecamatan, namanya Kecamatan Kepulauan Marore dan terdiri atas tiga kampung (atau desa kalau di tempat lain) yaitu, Kampung Marore di Pulau Marore, Kampung Kawio di Pulau Kawio dan Kampung Matutuang di Pulau Matutuang.

Surya menulis. Pagi ini, di Marore, ombak sedang menderu. Berkejar-kejaran menuju pantai. Ini adalah hiburan yang saya nikmati setiap harinya.  Hempasan air laut yang tertahan talud mengungkit bunyi khas pecahan ombak. Beberapa hari ini saya menumpang tinggal di kantor karantina ikan yang ada di Pulau Marore. Kalau sedang di Kawaluso, saya tinggal sama Kapitalaung (Kepala Desa). Antara Pulau Marore dan Kawaluso ditempuh tujuh jam dengan kapal perintis. Surya menceritakan pilihan akomodasinya sebagai fasilitator di pulau terluar.

Di Marore selain rumah penduduk ada pula sarana prasarana seperti sekolah SD, SMP, dan SMA. Ada pula Puskesmas dengan dokternya. Sebagai pulau terluar, di sini ditempatkan pulau pasukan penjaga perbatasan lengkap dengan senjata. Meski ada pasar namun geliatnya tak seperti pasar-pasar di pulau lainnya yang ramai.

Pagi ini, saat asik menikmati suasana pantai, mata menoleh ke kiri tepat di bawah sebuah pohon kelapa, terlihat seorang ibu yang sedang asik melakukan pekerjaan. Dengan rasa ingin tahu, kaki melangkah menuju ke arahnya.

Saya memulai perbincangan ringan dengannya.

Keindahan Marore (foto: Surya)

Keindahan Marore (foto: Surya)

***

“Saya Surya. Ibu?” Surya memulai obrolan. “Mardiana,” perempuan itu membalas. Mardiana adalah perempuan yang duduk di bawah pohon kelapa tersebut. Dia tampak asik membersihkan beberapa ekor teripang yang telah dikumpulkan beberapa hari ini. Mardiana lahir di Marore sekitar 52 tahun yang lalu, tepatnya 06 April 1964. Mardiana punya lima orang anak.

“Nama lengkapku Mardiana Takarenguang-Mandome,” balasnya saat Surya bertanya nama lengkapnya.  Mardiana adalah nama yang diberikan orang tuanya, sedangkan Takarenguang– Mandome merupakan nama keluarga atau marga. Takarenguang adalah nama marga yang diwariskan ayahnya sedang Mandome adalah marga dari ibunya.

Surya terperangah saat mendengar ceritanya. Mardiana ternyata pernah tinggal di Filipina. Sejarahnya bermula ketika tahun 1972, Mardiana bersama keluarga dan empat orang saudaranya hengkang ke Pulau Balud.

“Saat itu masih usia delapan tahun. Duduk kelas 3 SD,” kata Mardiana yang kini tinggal di Kampung Lindangan 2, Pulau Marore. Di Balud, Mardiana melanjutkan sekolah sampai kelas 5 SD. Karena tak punya dana cukup sekolah Mardiana tak tuntas. Mardiana dan keluarganya tinggal di Balud selama 33 tahun yang merupakan milik Filipina.

Dari cerita Mardiana terungkap pula kalau suaminya adalah warga Filipina. Dari suaminya ini Mardiana memiliki empat orang anak. Tahun 2003 sang suami meninggal dunia dimakamkan di Balud. Mardiana merasakan beban kehidupan ekonomi pasca ditinggal suami. Anak-anaknya dengan terpaksa putus sekolah dan mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tahun berganti. Waktu berjalan terus, kehidupan di negeri tetangga kian sulit. Selain susahnya mencari pekerjaan, faktor keamanan juga menjadi suatu hal yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian keluarga.

“Banyak premannya,” ungkap Mardiana. Para preman itu kerap meminta uang secara paksa. Kehidupan Ibu Mardiana semakin terjepit di Filipina.

Setelah menimbang, Mardiana memutuskan meninggalkan Pulau Balud dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke Marore. Tanpa ekstradisi, tanpa campur tangan Pemerintah. Mardiana kembali ke Marore bersama dua orang anaknya. Dua orang lainnya memutuskan menetap di Filipina dan berkeluarga di sana. Mardiana diterima tinggal bersama adik laki-lakinya di Marore.

Belum setahun tinggal di Marore, Ibu Mardiana menikah kembali dengan seorang laki-laki Sangihe dan mendapatkan satu orang anak namun kemudian pisah. Dengan kondisi seperti itu, Ibu Mardiana kembali harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Di rentang tahun 2005, demi memenuhi kebutuhan hidupnya Mardiana mulai berusaha. Usaha itu menjadi pencari teripang laut. Inilah aktivitas yang ia geluti selang 11 tahun belakangan ini. Teripang susu dan teripang nenas menjadi biota laut penyambung kehidupan keluarganya. Mardiana adalah pemburu teripang. Dalam usaha ini Mardiana kerap mengikutkan anak bungsunya. Teripang adalah bahan kuliner laut (sea-food) andalan di Hongkong hingga Eropa. Harganya selangit. Kerap dibikin sup. Orang-orang di Perancis menyebutnya, ‘beche de mer’, atau sea cucumber di lidah orang Inggris.

“Mencarinya saat surut  jadi tak terlalu sulit,” kata Mardiana. Karena pilihan hidup ini Mardiana kerap berpindah pulau, dari pulau ke pulau. Jika banyak pencari teripang menggunakan selang kompresor untuk mencari teripang laut dalam maka Mardiana hanya menanti saat air laut surut. Menyisir terumbu dan padang lamun.

Saat kapal perintis tiba di Marore (foto: Surya)

Saat kapal perintis tiba di Marore (foto: Surya)

Kalau ke pulau lain, Mardiana menumpang ke kapal orang lain. Apabila nelayan tiada yang berkunjung ke pulau, itu berarti tiada yang menjemputnya, dia harus tinggal di pulau tersebut dengan perbekalan yang seadanya sampai ada nelayan yang menuju Pulau Marore selanjutnya.

Teripang yang dikumpulkan Mardiana akan dibersihkan serta dijemur terlebuh dahulu sebelum dijual. Dia menjual hasil kumpulannya ke salah satu pengumpul yang berada di Kota Manado. Menurut Mardiana, harga setiap teripang berbeda-beda, tergantung ukuran, jenis dan tingkat kebersihannya.

“Untuk teripang susu yang berukuran besar biasanya dihargai sekitar Rp. 500-600 ribu/kilonya. Sedangkan untuk teripang nenas hanya berkisar Rp. 300-450 ribu/kilonya,” kata Mardiana. Menurutnya, jika ukuran dan kebersihan teripang tidak sesuai seperti yang diharapkan pembeli harganya bisa turuh sampai setengahnya. Jika dibawa ke Hongkong, teripang Mardiana setiap kilonya bisa  dihargai di atas satu juta rupiah. Harga yang pantas untuk kualitas teripang dari perairan Marore.

Selain kedua jenis teripang tersebut, masih ada jenis lainnya yang biasa dijualnya seperti teripang hitam. Warga Marore menyebutnya demikian. Ukurannya lebih kecil dan harganya hanya Rp. 50-80 ribu/kilo. Untuk menjual teripanya, Mardiana menjual sendiri ke Tahuna atau ke Manado jika teripangnya banyak.

Untuk ke Tahuna, Mardiana harus menunggu kapal perintis. Lama perjalanan hingga 12 jam dan harus membayar 35 ribu. Jika ada hasrat ke Manado, Mardiana harus melakukan perjalanan lagi via Bitung dengan menumpang kapal perintis. Marore – Tahuna 12 jam. Tahuna – Bitung hingga 24 jam.

Begitulah aktivitas orang tua tunggal bernama Mardiana Takarenguang–Mandome. Dengan menjual teripang, Mardiana  menggunakan uang hasil penjualan teripang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak bungsunya. Di Marore ada enam orang warga yang memanfaatkan waktu luang untuk mencari teripang, relatif tak banyak yang tertarik mengolahnya, selain karena butuh kerja keras, juga karena jauhnya bentang pemasaran.

***

Teripang di pering restoran (foto: Wiki/ilustrasi)

Teripang di piring restoran (foto: Wiki/ilustrasi)

 

Cerita teripang Mardiana dan fasilitator Surya dari Marore ini memberi kita gambaran tentang jalur-jalur perdagangan teripang di Sulawesi Utara hingga menjadi produk pulau-pulau kecil terluar yang dapat dipasarkan di luar negeri. Dari seorang janda dengan daya tahan luar biasa kita bisa membaca sisi-sisi mana yang harus dibereskan di Nusantara, sarana prasarana apa yang harus disiapkan agar denyut kehidupan terus berputar, agar kondisi sosial ekonomi warga di pulau-pulau terluar menjadi lebih baik dan berdaya.

 

Kepada Surya, Mardiana mengaku kerap berdoa kepada Tuhan semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama anak-anaknya. Semoga diberi keselamatan dalam mencari dan mengumpulkan teripang karena tak jarang dia sering mengalami kecelakaan kecil. Seperti menginjak biota laut yang melukai kakinya. Selain itu, Mardiana juga berupaya supaya mendapat bantuan agar dapat rumah bantuan untuk warga tak berdaya seperti dia. Meski harapan itu pupus karena ada banyak syaratnya.

 

“Saya selalu menyemangati anak agar bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan berharap tidak mengulangi apa yang dialami oleh beliau,” begitu harapannya pada anak bungsunya yang kini duduk di kelas 3 SD yang ada di Pulau Marore. Anak dari suami yang telah meninggalkannya.




Melati Membaca Selaru


Mele, (sumber: istimewa/FB Melati)

Mele, (sumber: istimewa/FB Melati)

Apa itu fasilitator? Untuk apa dia datang ke koloni masyarakat, kampung, desa, pesisir atau pulau-pulau kecil? Apakah sesungguhnya misi yang dibawanya? Bak cendawan di musim hujan, fasilitator program pembangunan masyarakat tumbuh dan bertambah pesat. Pertanyaan-pertanyaan mencari esensi kehadirannya penting untuk diutarakan dan ditelisik. Tak sedikit dari mereka bukannya memberdayakan, mereka justru menempatkan masyarakat kian tergantung pada kehadiran pihak luar, pada bantuan dan uluran tangan.

***

Di ruang sejuk salah satu hotel di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, pertanyaan-pertanyaan itu meluncur lempang ke sanubari peserta pelatihan fasilitator pulau-pulau kecil terluar, di mula April 2016. Para peserta sepakat bahwa hakikat dan makna fasilitator adalah sesiapa yang sedia membantu memudahkan penyelesaian isu atau masalah. Ya, mempermudah. Jika sebaliknya, maka disebut pembuat kesulitan baru. Diksi ‘isu’ adalah pernyataan yang menunjukkan aspek apa yang menjadi perhatian bersama, jika tak mengambil tindakan maka akan menjadi kesulitan baru yang mengganggu tatanan.

Mereka, para fasilitator itu, datang sebab terpanggil oleh keinginan membantu masyarakat atau komunitas di tengah persoalan-persoalan baru, perubahan-perubahan yang harus diantisipasi dengan paripurna. Kadang komunitas tak menyadari perubahan itu, tak ada proses membongkar persoalan untuk melihat di titik mana simpul sengkarut terjadi. Singkat kata masyarakat butuh orang luar yang bisa memberikan pandangan berbeda.

Waktu berputar, peserta latihan berpencar ke seantero Nusantara dengan predikat baru sebagai fasilitator pembanguan di pulau-pulau kecil terluar. Dari Mentawai hingga Merauke, dari Selaru hingga Marore, dari Maratua hingga Bepondi. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua.  Sampai nun jauh di tenggara Maluku, serong ke barat, membentang Pulau Yamdena dan Selaru. Runcing ujung pulau Selaru di selatan mengarah ke pantai Australia dan Timor Leste.

Di Selaru, Melati Suci Febrina Hutagalung, alumni Universitas Sumatera Utara bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2005 ini menginjakkan kakinya pertama kali pada 5 April 2016.

Mele, sapaan akrab perempuan yang menerima pinangan pemerintah melalui program kerjasama Destructive Fishing Watch (DFW), sebuah LSM berbasis di Jakarta dengan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadi fasilitator pembangunan di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Mele diminta fokus memfasilitasi penyediaan sarana prasarana seperti energi listrik dan penyediaan air bersih.

“Bukan hanya itu, para fasilitator kami rekrut untuk memfasilitasi masyarakat menyiapkan data dan informasi dalam penyusunan profil sosial, ekonomi, ekologi desa, demi pengembangan PPKT ke depannya,” kata Sofyan Hasan dari Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, KKP saat bertemu dengan penulis. Maksud Sofyan, segera penuhi data dan informasi untuk dapat menganalisis isu-isu yang menjadi tantangan di PPKT.

***

Mele berhak menggali informasi awal tentang lokasi tempat tugasnya. Hal yang lumrah, misalnya dengan browsing ‘Selaru’ di internet, bertanya ke teman dan membaca laporan-laporan yang disiapkan. Ini langkah awal yang penting. Dari sini Mele bisa membangun dugaan-dugaan tentang Selaru, juga tentang masyarakatnya, alamnya.

Memboyong informasi awal dari Jakarta setelah pelatihan yang diikutinya bersama 18 fasilitator lainnya bahwa Maluku adalah gudangnya rempah-rempah. Adalah untaian pulau indah dan eksotik. Kejayaan dan kekayaan rempah-rempah Maluku adalah alasan kedatangan bangsa Barat untuk menjelajah, berpetualang, berlayar, hingga memutuskan menjajah Nusantara selain dikarenakan terjadinya Perang Salib ataupun jatuhnya Konstatinopel ke Turki Utsmani.

Waktu berganti, tahun-tahun pembebasan telah tiba dan Nusantara bernama Indonesia perlahan mulai membangun dirinya dari pulau-pulau, dari pinggiran. Mele percaya bahwa Indonesia selain pantas berjaya karena rempah juga sangat kaya akan pulau-pulau baik besar, kecil, berpenduduk maupun tak berpenduduk. Modal masa depan bangsa.

“Adalah urusan besar untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara kepulauan, apalagi pemerataan pembangunan dan pengembangannya. Sejarah perjuangan kedaulatan NKRI telah tertoreh panjang, ancaman tetap ada. Sektor kelautan dan perikanan di pulau dan garis terdepan menjadi sangat penting dan tidak dapat lagi ditunda,” begitu pandangan Mele.

Menurut pembacaan Mele, Selaru, berposisi antara 8,010 – 8,340 Lintang Selatan dan 130,760 – 131,170 Bujur Timur. Batas wilayah Kecamatan Selaru antara lain Kecamatan Tanimbar Selatan di Utara, Laut Arafura di Selatan, Kab. Maluku Barat Daya di Barat, dan Laut Arafura di Timur. Luas wilayah Selaru keseluruhan adalah ± 4.334,16 km2, daratan ± 826,26 km2 (19,06%) dan luas lautan ± 3.507,90 km2 (80,94%). Selaru adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Timor dan berbatasan Australia. Selaru adalah bagian wilayah Pemkab Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Persis di selatan Pulau Yamdena yang memboyong Saumlaki.

***

Di masa awal penempatan Mele sebagai fasilitator, dia setia mengindahkan harapan DFW untuk memperoleh data dan informasi awal dari masyarakat pulau, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Bagi Mele, analisis isu pembangunan daerah terutama di PPKT harus dimulai dengan sehimpun data dan informasi faktual.

Mele pun menyusun peta fasilitasinya.

“Saya ingin membangun peta situasi sosial ekonomi budaya politik, kondisi umum dan spesifik Pulau Selaru,” tulisnya. Mele ingin memperoleh gambaran data terbaru mengenai profil pulau yang diperkuat oleh data primer, data sekunder, observasi, wawancara dan informasi faktual di lapangan sehingga dapat menyusun argumentasi tentang isu-isu pembangunan di Selaru, salah satu pilar Indonesia di perbatasn.

Mele ingin mendengar cerita para pihak, warga dan sesiapa yang ada di Selaru. Itu tips pertamanya.

Maka pada pagi tanggal 5 April 2015, dia pun tiba di Saumlaki bersama tim Pokja PSKPT Pusat, manajer lapangan Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). Siangnya digeber dengan mengikuti pertemuan di kantor DKP dengan agenda inventarisasi penyebab dan permasalahan pembanguan di MTB. Pertemuan dengan pihak terkait di MTB tersebut meneguhkan harapan untuk memfasilitasi ekspor perikanan dari MTB, baik melalui udara seperti Saumlaki ke Darwin maupun via Surabaya, MBD, Saumlaki, Aru, atau Merauke. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula upaya menghidupkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran dan Balai Benih Ikan (BBI) Wowonda. Air dan listrik akan segera disuplai.

Pasca pertemuan itu, Mele berangkat ke Pulau Selaru ditemani manajer lapangan PSKPT Saumlaki, Nasruddin pada 6 April 2016. Dengan menumpang speedboat, Mele bersama perwakilan DKP menuju Desa Adaut, pusat pemerintahan Kecamatan Selaru. Tujuannya memperoleh informasi awal tentang kondisi Selaru.

“Pulau atau Kecamatan Selaru memiliki potensi rumput laut namun harga pasar sedang anjlok. Ada serangan hama yang belum dapat diantisipasi ataupun dihentikan. Namun pemusatan perhatian tahun 2016 tetap pada usaha budidaya rumput laut,” kata sang Camat.

Mele mendengar bahwa hampir semua desa di Pulau Selaru memiliki potensi dan membudidaya rumput laut kecuali Desa Kandar karena posisi lebih condong ke arah Timur. Mele juga mencatat bahwa selama ini, bantuan yang pernah diberikan untuk kelompok tangkap dan budidaya di Pulau Selaru di antaranya jaring nylon dari DKP, paket budidaya RL Rp 65.000.000 per kelompok pada tahun 2015 hingga longboat 15 GT di Desa Eliasa tahun 2015 dan 6 GT di Desa Fursui tahun 2015.

Minggu pertama di Selaru membuat Mele kian antusias membaca peta sosial di pulau penting ini.

“Minggu pertama saya menginap di Desa Lingat. Bersosialisasi dengan warga Desa Lingat. Mengenal anggota, mengetahui status terkini PLTS dan kelompok. Saya mengumpulkan poin-poin informasi kelengkapan profil pulau. Lalu stay di Desa Eliasa,” tulis perempuan kelahiran Binjai, Sumatera Utara tahun 1987 ini.

Di Eliasa, Mele bertemu dengan kelompok masyarakat pengelola mesin desalinasi serta kelompok abon ikan dan garam Eliasa. Sekali lagi Mele membuka lebar telinganya untuk mendengarkan cerita warga.

“Saya jadi kenal anggota kelompok dan mengetahui status terkini kelompok. Mengumpulkan poin-poin penting. Berkeliling desa mengumpulkan data dan informasi diperoleh data untuk profil pulau. Terpetakan pula kelompok orang muda di setiap desa,” lanjutnya. Mele telah punya bekal informasi untuk dia olah dan tindak lanjuti.

Tidak saja di desa, Mele melanjutkan anjangsananya dengan berkunjung ke lokasi keramba jaring apung (KJA) Mataksus yang berisi ikan kerapu dengan bibit dari alam. Dia berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil—Dinas Kelautan dan Perikanan MTB, berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, berkoordinasi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa MTB serta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Mele tidak luput mengamati interaksi antara kelompok peserta lokakarya diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang sedang praktik membuat tortilla dari bahan dasar jagung dan rumput laut termasuk produk hasil olahan kerupuk, jelly drink dan es krim rumput laut.

Mele ingin memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dari para pihak. Menatanya dan mengkategorinya untuk jadi simpul-simpul perhatiannya. Kelak.

Sebagai pendatang yang tertarik bekerja di tengah masyarakat pulau-pulau kecil terluar, Mele tak lupa sowan ke kepala desa atau tokoh masyarakat desa. Berkunjung ke Kandar, lapor diri ke Desa Werain, ke Fursui, ke Kades Eliasa dan berkoordinasi tentang keikutsertaan teknisi kelompok PLTS Desalinasi Eliasa ke Jakarta untuk mengikuti Bimtek Teknisi 25-30 April 2016.

Mele ingin membangun pertemanan dengan siapapun di Selaru. Inilah tips penting yang bagi Mele sebagai prasyarat diterima oleh warga. Setelah lebih banyak mendengar dan bertanya, Mele merasa telah diterima dengan baik dan tulus oleh warga setempat, oleh tokoh desa.

“Saya juga kerkoordinasi dan lapor diri di Desa Namtabung dan berkawan dengan kelompok nelayan bersama tim Penyuluh Perikanan Bantu,” ungkapnya. Selama bulan pertama penempatan ini Mele membaca dukungan pihak luar untuk pembangunan Selaru seperti adanya PT. Inpex di Desa Adaut Pulau Selaru. Yang mendorong pertanian organik.

Untuk memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat Selaru, Mele mulai menukik dan mencoba melihat aktivitas jual beli ikan di Adaut. Melihat realitas di relung kehidupan warga, seperti mengecek harga ikan, asal ikan hingga jalur-jalur pemasaran. Informasi penting di antaranya aktivitas kelompok yang telah berjalan sesuai mekanisme. Ada jumlah kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Lingat ada empat kelompok, di Werain empat kelompok, di Desa Fursui empat kelompok dan Desa Eliasa empat kelompok.  Komunikasi antara Mele dan pejabat di DKP membuat dia sadar bahwa sebagai fasilitator harus saling sokong dengan Penyuluh Perikanan Bantu.

 Di sini, Mele mulai menggunakan panca indera, melakukan kuantifikasi untuk membaca realitas lokasi dampingannya. Dia pun tiba pada titik bahwa kemitraan antar pihak begitu penting untuk jadi bagian dari agenda pembangunan di Selaru. Alasannya, masing-masing pihak punya kelebihan dan kapasitas yang dibutuhkan warga.

Masih tentang upaya Mele menghimpun informasi, tentang listrik dan kebutuhan-kebutuhan warga Selaru. Pada tanggal 12 April 2016, Mele bersua Kepala Bidang Pertambangan dan Energi (KBPE), Yani W.T. Laratmasse, ST.

Selain mendengar banyak cerita tentang sejarah serta gambaran budaya dan suku-suku di Kepulauan Tanimbar, Mele juga memperoleh informasi tentang rekapitulasi Listrik MTB Tahun 2007-2020. Berdasarkan data Rekapitulasi Listrik MTB diketahui bahwa satu-satunya desa yang seluruh rumah dialiri listrik di Pulau Selaru yaitu Desa Lingat sedangkan Desa Adaut yang menjadi pusat administratif Kecamatan Selaru hanya teraliri listrik 61% dan menurut informasi yang diperoleh fasilitator bahwa PLTS PLN 100 Kwp akan diaktifkan tahun ini di Adaut.

Pada tanggal 22 April 2016, Mele berkeliling ke desa-desa untuk menemui beberapa kelompok terutama pengelola PLTS Lingat dan PLTS Desalinasi Eliasa serta Kelompok Abon Eliasa untuk memperkenalkan diri dan update situasi terkini. Beberapa informasi yang dipaparkan Mele adalah untuk PLTS Lingat, saldo terakhir berkisar Rp 4.000.000 dan sudah berjalan sejak Januari 2016. Ketua KMP Riki berharap ini bisa dibenahi segera. Mele juga mengecek kondisi PLTS Desalinasi Eliasa.

***

Pengalaman di bulan pertama menjadi fasilitator di Selaru telah memotivasi Melati berlipat untuk mulai membaca dan menguak isu-isu pembangunan di PPKT. Setelah ini, Melati mulai membaca relasi antara sumberdaya alam, pesisir dan laut, daratan dan sumber air, listrik dan produksi pada geliat kehidupan warga. Saat ini, di bulan Mei, Melati sedang menyiapkan kabar tentang apa yang terjadi selanjutnya antara kearifan warga di Selaru dengan ikhtiar mengelola sumberdaya alam maupun bantuan untuk membangun Selaru ke depan.

Jika alur membangun kemitraan dengan warga, dengan komunitas berjalan baik, ragam data dan informasi dihimpun, peluang untung mengurai isu pembangunan di Selaru akan terbuka lebar, jika isu terkuat, upaya penyiapan sumberdaya lanjutan akan mudah ditentukan, siapa melakukan apa, Pemerintah Pusat atau KKP di mana, warga di mana, Dinas di mana, anggota kelompok di mana, fasilitator di mana, sumberdaya apa yang tersedia. Apa yang dikontribusikan warga, apa yang disiapkan warga.

Bagi Melati, kita semua, pembangunan lestari adalah ketika semua pihak mengambil tindakan dan mengalokasikan sumberdaya. Tidak boleh hanya pihak luar yang kasak-kusuk sementara orang dalam bungkam. Dengan kata lain, bantuan boleh datang, tapi yang azasi adalah kesediaan untuk berubah dan berbenah.

Di Selaru, Mele alias Melati sedang memfasilitasinya, sebuah inisiatif membantu misi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) membangun pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

 

Tebet, 28/05/2016




Tujuh Solusi Program PSKPT di Nunukan


DUA perahu bermesin luar dengan ukuran tak lebih 5 grosston ditambatkan pemiliknya. Mereka baru saja kembali dari pasar ikan di Tawau. “Kami bawa ikan kerapu dan kakap ke seberang, selalu begitu,” kata Mustakim kepada Kamaruddin Azis dari DFW (12/12/2015). Mustakim adalah pengusaha ikan berdarah Bugis yang ditemui di dermaga Pasar Ikan Tanah Merah, Nunukan, di bulan Desember 2015. Praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun, terutama di Pulau Sebatik, pulau Indonesia berbatasan Malaysia.

Namun jalinan tradisional usaha perikanan itu nampaknya bakal terputus. Harapan ratusan nelayan atau pedagang ikan Nunukan dan Sebatik yang selama ini giat berbisnis antar negara itu bisa pupus. Ihwalnya, pertanggal 19 Mei 2016, ada maklumat pelarangan pihak Malaysia untuk kapal atau perahu nelayan yang berbahan kayu dan menjual hasil tangkapan ikan di Tawau. Meski ada pengecualian untuk spesifikasi kapal yang bisa melintasi perairan Internasional dan patuh pada sistem pelayaran internasional namun ini adalah sinyal bahaya bagi komunitas nelayan di Kabupaten Nunukan.

Suasana di perbatasan Nunukan dan Malaysia (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana di perbatasan Nunukan dan Malaysia (foto: Kamaruddin Azis)

 

Isu PSKPT

Meski terkesan sepihak namun upaya yang ditempuh Malayasia ini berkaitan dengan keamanan jalur lintas negara meskipun telah ada MoU antar kedua negara tentang perdagangan lintas batas. Ketua DPRD Nunukan Haji Dani Iskandar mencoba menyiapkan langkah-langkah persuasif kepada pejabat Tawau–Malaysia, di antaranya berkunjung ke Tawau untuk meminta klarifikasi dan permohonan penundaan. Opsi kedua adalah kapal-kapal nelayan atau pedagang ikan kita harus dilengkapi alat-alat navigasi dan komunikasi yang standar. “Kita akan berkunjung ke sana tanggal 16 Mei ini,” kata Ketua DPRD tersebut seperti dikutip oleh awak media di Nunukan.

Itu adalah salah satu isu yang harus mendapat perhatian Pemerintah Jakarta terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sedang mendorong pengembangan sentra bisnis perikanan terpadu (PSKPT). Jika ini berlaku untuk jangka waktu lama maka akan berdampak pada pendapatan dan ekonomi Nunukan. Diperlukan mediasi mutualistik namun tidak mengurangi kewibawaan masing-masing negara atau pihak.

Menurut Amrullah AM, manajer kabupaten untuk PSKPT di Nunukan, selain isu itu ada persoalan pelik pada banyaknya oknum yang melakukan penjualan BBM ke Pengusaha (penjual eceran) dalam jumlah banyak.

“Ada SPBU yang tidak memihak nelayan untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk berlayar. Ada indikasi tidak meratanya lokasi penempatan SPBU dan SPDN di Pulau Sebatik yang terdiri dari lima kecamatan,” kata Amrullah. Menurut Ulla, begitu ia biasa dipanggil, isu lainnya adalah ketersediaan listrik. “Defisit tenaga listrik di Pulau Sebatik dan Nunukan sebagai lokasi PSKPT. Seringnya terjadi pemadaman yang dalam sehari bisa mencapai tiga kali,” katanya.

Selain itu, masih menurut Ulla, kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan utama masyarakat tak tersedia dengan baik, bahkan air dari PDAM yang teraliri ke masyarakat berwarna kuning. Kadang ada kotoran.

“Kebutuhan air untuk pengelolaan PSKPT akan tidak sesuai harapan jika daya dukung listrik dan air bersih tak terjaga. Berbanding terbalik dengan keberadaan kebun sawit yang membuat cadangan air tanah berkurang drastis,” ungkapnya.

Suasana Pasar Merah di Nunukan (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana Pasar Merah di Nunukan (foto: Kamaruddin Azis)

Beberapa isu lain yang didentifikasi oleh Amrullah adalah adanya bantuan kapal yang tidak disertai dokumen kapal dari pihak pemberi bantuan untuk beroperasi. Misalnya bantuan kapal Mina Maritim tahun 2015 yang tidak disertai Surat Ukur Kapal yang merupakan berkas penting untuk mengeluarkan SIPI dan berkas-berkas lainnya.

Ada hal menarik yang ditelisik Amrullah, yaitu adanya praktik relasi bisnis antara pengusaha di Tawau dan Sebatik.

“Ada sistem mengikat antara pihak toke di Tawau Malaysia dengan para pengusaha pengumpul hasil laut. Mereka memberikan pinjaman modal yang besar dengan syarat seluruh hasil ikan yang ada harus dijual kepada toke di Tawau,” katanya. Ini juga menjadi rumit karena masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan. Menurut Ulla, pihak yang menangani pengadaan kartu telah berupaya maksimal namun setelah data penerima kartu nelayan diinput data tersebut langsung hilang.

Tujuh Solusi

Berdasarkan konsultasi dan diskusi mendalam dengan beberapa nelayan, pengusaha, ketua asosiasi nelayan maupun DKP setempat ada beberapa hal yang dapat ditawarkan sebagai pendekatan atau solusi atas isu-isu tersebut di atas.

Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus proaktif. Pemerintah harus mulai membantu menyelesaikan isu antar negara ini dan menyediakan kapal besi sesuai peraturan yang diberikan Kerajaan Malaysia namun yang mengelola adalah nelayan Nunukan atau Pemerintah sungguh-sungguh menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur usaha perikanan di Nunukan dari hulu ke hilir.

Kedua, Perindo dapat mengambil peran untuk menjadi simpul penerima atau penampung ikan yang dihasilkan oleh nelayan Nunukan maupun Sebatik namun harus mengaplikasikan prinsip keadilan, memberdayakan dan membeli dengan harga setara harga Malaysia termasuk nilai pengganti ongkos usaha (transportasi, logistik).

Ketiga, mengaplikasikan pengelolaan sarana prasarana secara efektif. Secara konkret diperlukan penegakan hukum bagi oknum pengelola yang menjual bahan bakar bersubsidi ke pengusaha yang membeli dengan drum dan menjualnya secara eceran. Selain itu perlu pula dibangun SPDN khusus Nelayan yang dikelola oleh badan yang terpercaya, akuntabel dan transparan. Yang lainnya dan mendesak adalah membangun SPDN di wilayah Sebatik Barat untuk memudahkan masyarakat setempat mendapatkan BBM dengan syarat yang telah disepakati.

Keempat, penguatan nelayan dengan identitas kartu nelayan. Ini bisa dilaksanakan dengan tidak menjual BBM bagi nelayan yang tidak mampu menunjukkan kartu nelayan atau berkas yang menunjukan pembeli itu adalah nelayan.

Ikan yang dipasarkan di Pasar Tanah Merah, Nunukan (foto: Kamaruddin Azis)

Ikan yang dipasarkan di Pasar Tanah Merah, Nunukan (foto: Kamaruddin Azis)

Kelima, penataan hulu-hilir kelistrikan. Adanya pembangkit listrik tenaga air dari Negara Jerman (berita dari Kadis DKP Prov. KALTARA) akan menjadi awal yang baik untuk menjamin ketersediaan listrik di Nunukan. Selain itu, sebenarnya, kebutuhan listrik bisa surplus bila PLTMG Sebaung dapat menyuplai listrik sebesar 7,2 MW sesuai kontrak yang pengerjaannya yang dipihakketigakan kepada PT. BUGAK. Sementara ini cuma bisa menyuplai 5,8 MW. Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan otoritas penyedia listrik untuk menjamin suplai dan layanan ke pengusaha perikanan di lokasi PSKPT Nunukan dan pada saat yang sama memberikan ketegasan bagi pengguna lisrik untuk taat prosedur dan meyakinkan pengguna utamanya masyarakat kecil untuk produktif dalam penggunaan.

Keenam, pembenahan kebutuhan infrastruktur PSKPT. Ke depan, perlu diinisiasi mesin penjernih air di lokasi PSKPT untuk kebutuhan sehari-hari, baik MCK para pegawai, maupun untuk pembuatan es balok nantinya. Sementara di sisi lain, perlu pula dibuatkan Perda yang mengatur tentang keberadaan kelapa sawit.

Keenam, penguatan data base kelautan perikanan untuk perencanaan dan pengembangan nelayan. Diperlukan pendataan lebih rinci tentang bantuan yang akan turun ke pihak penerima. Keaktifan kelompok calon penerima bantuan harus bisa dibuktikan dengan jenis kegiatan yang telah dilakukan, pembukuan keuangan dan arsip-arsip kelompok lainnya. Selain itu, perlu pula mendata ulang jenis bantuan dan calon penerima bantuan, agar bantuan yang diberikan bersifat tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa nelayan tak lagi memerlukan bantuan kapal, karena nelayan sebagian besar sudah memiliki kapal. Bantuan yang tepat adalah alat tangkap sebab banyak yang telah rusak atau hilang oleh ombak demikian pula beberapa sarana prasarana pendukung seperti mesin pengering rumput laut kapasitas empat ton, seperti di Binusan atau Mansapa.

Ketujuh, memediasi link dengan perbankan. Perlu diperkenalkan sistem peminjaman untuk kegiatan produktif di bank-bank, misalnya KUR (kredit usaha rakyat) BRI, dengan pinjaman dan bunga yang relatif kecil sehingga nelayan bisa menjual hasil tangkapannya kepada siapa saja yang memberikan harga yang tinggi. Ini sangat penting untuk menjamin berjalannya usaha perikanan dari hulu ke hilir, dari nelayan kecil hingga eksportir. Pemerintah daerah harus mengajak pihak perbankan untuk giat menyasar kelompok-kelompok di pesisir dan pulau-pulau di Nunukan.

Begitulah, jika ketujuh pendekatan ini dilaksanakan secara perlahan disertai upaya koordinasi yang konstruktif maka meskipun para nelayan atau pedagang tak lagi ke Tawau kondisi sosial ekonomi masyarakat Nunukan atau pengusaha di lingkup PSKPT-KKP akan membaik secara signifikan. Sistem usaha perikanan setempat akan menggeliat dengan tujuan ekspor. Akan semakin baik dan efisien jika bebas melintasi garis batas kedua negara demi bisnis perikanan yang mutualistik.

 

Editor: Kamaruddin Azis




Agar Cahaya Lestari di Langkuru


Jeszy silaturahmi ke warga Langkuru (foto: istimewa)

Jeszy silaturahmi ke warga Langkuru (foto: istimewa)

Para pembaca sekalian, kali ini tentang cerita gadis Toraja bernama Jeszy Patiri yang mendedikasikan masa mudanya di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Jeszy adalah fasilitator program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).Sebelum mengabdi di Alor, alumni Ilmu Kelautan, Universitas Hasanuddin ini adalah fasilitator serupa di Kampung Liki, Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Papua. Liki adalah kampung sekaligus desa dengan jumlah penduduk 271 jiwa atau hanya 66 kepala keluarga, di pelosok, nun jauh dari Kota Jayapura.

“Saya suka perjalanan ke wilayah atau pulau jauh,” kata Jeszy saat ditemui di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, kala Jesszy dan belasan peserta lainnya praktik pengenalan desa untuk pembekalan fasilitator PPKT atas kerjasama KKP-ESDM, GIZ/Endev,  dan DFW pada awal April 2016. Jeszy bertugas di Dusun Mademang, Desa Langkuru, Pulau Alor, Nusatenggara Timur.  Kepada Kamaruddin Azis dari DFW, Jeszy merefleksikan realitas dan tantangan yang dirasakannya selama sebulan bertugas sebagai fasilitator PPKT di wilayah yang berbatasan Timor Leste itu untuk kita semua. Berikut ceritanya.

Alor dan Sejarah Langkuru

Kabupaten Alor mempunyai 15 pulau. Sembilanberpenghuni dan enam pulau lainnya belum. Luas daratan 2.864,64 km² sedang perairan 10.773,62 km². Panjang garis pantainya 287,1 km. Membentang dari dari utara dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 8º6’LS – 8º36’ LS dan 123º48’ BT – 125º48’ BT. Sebagai kabupaten kepulauan, Alor berbatasan Laut Flores, Selat Ombay, Selat Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste. Jaraknya dari ibukota provinsi sejauh 260 km atau 360 km dari Ende (Flores). Garis vektor dari Jakarta menunjuk angka 1.600 km ke timur.

Letak Langkuru persis di bagian timur Alor, masuk wilayah Kecamatan Pureman. Pureman sendiri merupakan kecamatan paling sedikit penduduknya di Kabupaten Alor. Tahun 2010 dilaporkan hanya berpenduduk 1,700an jiwa. Dari Langkuru, hanya butuh waktu 2 jam perjalanan dengan perahu nelayan untuk sampai ke Timor Leste.

Jeszy bersama Kadis DKP Alor, Bapak Rahmin Amahala (foto: Istimewa)

Jeszy bersama Kadis DKP Alor, Bapak Rahmin Amahala (foto: Istimewa)

Dahulu, bila cuaca cerah, di malam hari kita dapat melihat cahaya kerlap-kerlip di seberang. Di Langkuru cahaya ada juanamun tak seterang goda lampu di Timor Leste. Bagi warga, kadang ada rasa kesal apalagi jarak begitu jauh dengan ibukota Kalabahi. Belum lagi akses komunikasi yang sulit membuat suasana desa seperti bertudung susah.

“Dulu kala kampung ini dibangun oleh dua pendatang dari Timor Leste. Mereka adalah dua orang saudara,” ungkapKetua Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPD), Imanuel Sailana(13 April 2015).

Menurut Imanual, kedua sosok itu datang ke Langkuru dengan menggunakan perahu dan keduanya membawa ayam dan kucing. Tempat tinggal mereka di gunung, namun saat pembagian wilayah, kakak mendapat wilayah gunung sementara adik yang mendapat wilayah pesisir. Imanuel Sailana ini termasuk dari keturunan sang kakak. Sehingga dia terpilih menjadi kepala suku.

“Untuk pembagian tanah, sudah dari zaman dahulu dibagi wilayah-wilayahnya jadi kepala suku yang terangkat saat ini hanya mengawasi tanah yang sudah dibagi,” terang Imanuel kepada Jeszy.

Apabila ada konflik tanah antar masyarakat di Desa Langkuru maka kepala suku yang akan meluruskan dan mengatakan tanah tersebut punya si ini dan semua akan menurut. Kalau untuk wilayah laut tidak ada pembagian wiayah, masyarakat bebas mencari. Imanuel adalah pensiunan guru. Dari Imanuel ini dapat diduga bahwa kekerabatan masih sangat kuat di Langkuru. Hukum atau tradisi adat atau kekeluargaan masih dapat menjadi harapan dalam pembangunan masyarakat ke depannya.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk bertahan hidup, sebagian besar penduduk Langkuru bercocok tanam atau berkebun. Menangkap ikan hanyalah pekerjaan sampingan. Hasil cocok bertanam amat beragam sejak turun temurun; padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kemiri, serta kacang mede.

“Tahun ini hasil panen mereka banyak yang rusak. Mereka menanam hanya dua tahun sekali. Tikus jadi hama tahun ini,” kata Jeszy. Jeszy melaporkan bahwa pada tahun ganjil tidak bisa bercocok tanam. Tanaman rusak dan tidak tumbuh karena terserang hama tikus. Kalau tahun genap tikus sama sekali tidak ada jadi kita bercocok tanam.  Tahun ini hasil panen tak maksimal. Hujan tak turun. Bagi warga, gagal panen berarti persediaan tahun depan akan menipis. Tak ada yang bisa dijual, hanya untuk dimakan di rumah. Ke depan, irigasi nampaknya harus menjadi pilihan membangun kehidupan pertanian dan perkebunan di Langkuru.

Langkuru mempunyai kampung pesisir bernama Mademang. Di dusun inilah ditemui beberapa nelayan. Tak banyak, tak sampai 10 orang selebihnya petani.  Kadang, ketika ikan sedang melimpah mereka juga ke laut untuk memancing. Targetnya ikan-ikan kecil.  Pernah sekali dapat bantuan 1 set alat pancing plus mesin katinting, tetapi alat pancing yang diberikan hanya untuk memancing ikan yang kecil-kecil saja. Padahal lautan mereka adalah area jalur tuna namun karena tidak ada perlengkapan untuk menangkap ikan tuna. Mereka hanya melihatnya saja.

Pasar di Desa Langkuru (foto: Jeszy Patiri)

Pasar di Desa Langkuru (foto: Jeszy Patiri)

Suasana Pesisir Langkuru

Selama berada di pesisir timur Alor, Jeszy menemui limaorang warga mengenai Permen No. 56/2014 dan No. 10/2015.  Kelima orang sedang membuat perahu di pesisir pantai, fasilitator memperkenalkan diri dan menanyakan bila nelayan tersebut mempunyai waktu untuk mengobrol sebentar berdialog.

“Hari ini tidak melaut, mereka lagi sedang membantu teman mereka membuat perahu,” kata Hajiman Salale.

“Permen KP tersebut sangat terasa manfaatnya disini, karena daerah mereka adalah wilayah perbatasan yang perairannya juga menjadi jalur kapal baik kapal Pelni maupun kapal yang lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan juga kapal asing juga biasa masuk di perairan tempat kita mencari ikan,” kata Hajiman. Menurut Hajiman, itu sangat mengganggu aktivitas nelayan. yang mencari disitu karena nelayan disini mencarinya ikan hanya di seputaran teluk saja, dan terkadang kapal asing itu menangkap ikan persis di depan teluk yang menjadi jalur masuknya ikan sehingga tidak ada ikan yang bisa masuk ke teluk dan kapal asing itu menggunakan pukat yang sampai dasar sehingga tidak ada ikan yang bisa masuk ke teluk.

Ucapan senada juga disampaikan oleh Gasparsam Bu’u dan Melianus Septori, keduanya nelayan setempat.

“Dulunya juga ada kapal asing yang masuk dengan peralatan pancing yang sudah modern sehingga mereka bisa menangkap banyak ikan dan mereka juga menutup jalur ikan sehingga kami harus menangkap jauh dari lokasi kami biasa menangkap,” kata Melianus.Dengan perahu dan alat tangkap yang masih tradisional kami sangat kesulitan dalam mencari ikan di perairan luar, belum lagi sebagian masyarakat disini masih menggunakan perahu layar.

Fasilitator menyapa warga, pemilik pengetahuan (foto: istimewa)

Fasilitator menyapa warga, pemilik pengetahuan (foto: istimewa)

Kapal asing dulunya bebas mencari di sekitar situ. Terkadang bila malam tiba ada beberapa kapal asing yang berlabuh ditengah laut untuk mencari ikan. Menurut penduduk di Desa Langkuru itu adalah kapal-kapal Taiwan. Tetapi karena tidak adanya batas wilayah perairan yang jelas serta tidak adanya pos-pos keamanan di desa Langkuru maka masyarakat hanya melihatnya dari jauh saja.Di lokasi yang ketiga, Jeszy bertemu dengan dua nelayan yang sedang bertransaksi dengan ibu-ibu di pesisir pantai. Mereka sedang menjual ikan hasil tangkapan mereka.

Untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas melaut warga Langkuru, Jeszy mewawancarai warga seperti saat mewawancarai seorang nelayan bernama Theofilus (16 April 2016).

“Tangkapan saya biasanya ikan gergain, ikan kada, ikan merah, dan ikan tembang. Hasil tangkapan saya tidak menentu, jika ikan lagi banyak saya bisa mendapatkan sebanyak satu karung 50 kg, tetapi kadang juga tidak dapat apa-apa,” ungkap Theofilus.

“Perahu yang saya gunakan adalah perahu semang dengan dayung, sementara alat tangkap masih sangat sederhana. Dulu saya juga menggunakan katinting akan tetapi mesin saya lagi rusak jadi sekarang saya pakai dayung saja. Area tangkapan saya hanya seputaran sini saja, terkadang di laut saya berjumpa dengan saudara-saudara yang berasal dari Atapupu (kabupaten Atambua), tetapi saya tidak pernah bertemu dengan kapal asing,” kata Theofilus.

Theo bercerita. Hasil tangkapannyadijual di kampung. “Kalau hari pasar baru kami jual ke pasar. Karena disini tidak ada cold box dan juga es untuk mengawetkan ikan kami, jadi kami hanya menjual di desa, kadang kalau tidak habis terjual kami konsumsi sendiri atau bagi-bagi ke tetangga. Dulu kami pernah jual di Atambua, karena ke Atambua lebih dekat dibandingkan ke Kalabahi.” Ungkap Theo.

Seperti Theo, nelayan-nelayan di Langkuru masih sangat sederhana. Perahu yang mereka gunakan masih perahu semang dan dayung serta perahu katinting. Padahal laut di depan mereka merupakan laut lepas yang menjadi jalur tuna, akan tetapi karena alat tangkap biasa dan masih tradisional sehingga mereka hanya bisa menangkap di dekat-dekat pesisir saja dengan hasil tangkapan berukuran kecil-kecil.

Jarak ibukota kabupaten yang aman hanya menggunakan kapal dengan waktu tempuh sekitar enam jam, sementara jalan darat ada, tetapi masih sangat rawan untuk dilewati. Kondisi medannya sangat mengkhawatirkan. Saat ini masih sementara dalam pengerjaan jalan darat.

Berdasarkan wawancara ditemukan informasi bahwa hasil tangkapan yang didapat dijual dengan harga murah. Ikan gergain satu ekor dijual seharga Rp. 20.000, ikan merah dijual dengan harga Rp. 5.000/ekor, ikan kada dijual dengan harga Rp. 20.000/ekor sementara ikan tembang dijual dengan harga Rp. 5.000/tumpuk.

Potensi Langkuru adalah ikan tuna, modal masa depan (foto: istimewa)

Potensi Langkuru adalah ikan tuna, modal masa depan (foto: istimewa)

Butuh Cahaya

Di Langkuru terdapat dua dusun, empat RW, dan delapan RT yang jaraknya tidak dekat-dekat, Dusun 2 berada di gunung dan perjalanan dengan berjalan kaki cukup jauh. Penduduk yang masih 1 dusun hanya beda RT/RW saja jaraknya sekitar 7 km, belum jarak ke Dusun 2 sangat jauh dan akses kesana bisa ditempuh dengan menggunakan motor dan berjalan kaki, namun bila menggunakan motor juga jalannya belum begitu baik, masih bebatuan dan harus mendaki. Medan yang cukup sulit sehingga bila ada bantun yang datang untuk desa Langkuru yang menerimanya hanya Dusun 1 RT 1 dan 2 RW 1, mereka biasanya menyebutnya dengan Mademang.

“PLTS di Desa Langkuru masih dalam kondisi baik, beliau menawarkan bila ingin ke Langkuru, nanti bisa berangkat bersama dengan stafnya yang bernama Pak Yansen, karena pak Yansen ini yang berasal dari Desa Langkuru,” kata Kepala Dinas DKP Alor (6 April 2016) saat ditemui oleh Jeszy.

Dari Kalabahi, Jeszy mendengar himbauan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, “Sampaikan kepada warga untuk tidak mengambil aliran diluar alokasi daya yang telah diberikan oleh operator karena akan terjadi kerusakan pada PLTS.” Kata Jeszy menirukan ucapan Kadis. Kadis juga mengatakan bahwa ada alokasi 20% daya untuk untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat produktif.

Dengan energi cahaya, sesungguhnya Pemerintah telah memberikan perhatian dan alokasi yang cukup untuk itu. Dengan energy listrik dan cahaya, warga bisa memanfaatkan malam hari untuk meningkatkan produktifitas, membantu anak-anak belajar. Listrik dan cahaya dapat pula dimanfaatkan untuk mengawetkan hasil perikanan seperti membuat es dan menyiapkan coldbox.  Ini sangat mungkin namun masih butuh waktu dan proses agar warga semakin kreatif.

Penagihan biaya PLTS (foto: Jeszy Patiri)

Penagihan biaya PLTS (foto: Jeszy Patiri)

Harapan untuk melihat cahaya semarak di Langkuru terwujud saat Pemerintah memberikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui skema kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun lalu. Dampaknya jelas, kian banyak kios-kios yang menjual sembako sekaligus menjadi penampung untuk hasil pertanian masyarakat. Pipa air bersih pun terpasang meski semua itu belum lengkap tanpa telekomunikasi dan akses darat dan laut yang masih susah.

Sebelum pemasangan hingga PLTS terpasang, fasilitator sebelumnya dan petugas sudah memberitahu kalau PLTS ini untuk masyarakat sehingga masyarakat juga harus ikut bertanggungjawab menjaga PLTS ini, kapasitas baterai di ruang shelter terbatas jadi masyarakat harus menggunakannya sesuai dengan daya yang sudah diberikan oleh petugas pemasangan PLTS, jangan ada yang mengambil aliran tanpa sepengetahuan operator karena nanti baterai kelebihan kapasitas dan bisa rusak.

“Ada yang menarik, dengan adanya arahan tersebut maka dibuatkan sanksi bagi yang menambah daya tanpa sepengetahuan operator akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.,” kata Jeszy.

Beberapa bulan terakhir, untuk memudahkan aktivitas warga terutama malam hari telah dibangun pula lampu jalan. “Namun ini tidak berlangsung lama, beberapa waktu kemudian mati total karena kotak penyimpanan data rusak. Bahkan lampu jalan yang baru pun rusak akibat petir,” kata Jeszy menirukan operator PLTS. Sebenarnya, yang terkena petir hanya beberapa lampu jalan saja, namun untuk menghindari kerusakan yang lebih parah maka operator mematikan semuanya.

Tantangan PLTS

Tanggal 14 April 2016, di rumah shelter PLTS Jeszy bertemu dengan Christian, penjaga PLTS.“PLTS masih berjalan dengan baik akan tetapi lampu jalan beberapa bulan yang lalu ada salah satu lampu jalan yang terkena petir sehingga semua lampu jalan padam, saya mau mengecek lampu jalan yang masih berfungsi dan yang tidak tetapi kalau saya sendiri saya tidak mampu. Lampu jalan sangat banyak dan tangga juga berat jadi saya belum mengeceknya sampai saat ini,” ungkap Christian.Menurutnya, tahun lalu MCBterbakar karena kelebihan daya, waktu teknisi sudah pulang banyak masyarakat yang minta tambah daya sehingga MCB terbakar.

“Setelah kami mengganti MCB semua daya dirumah penduduk sudah kami ratakan semua 450 wh, hanya gereja 900 wh,” kata Christian.

Menurut catatan Jeszy, dari perjalanan petugas PLTS yang menagih dari siang hingga pukul 22.43 WITA iuran yang terkumpul sebanyak Rp. 1.230.000 dengan jumlah pelanggan yang membayar sebanyak 39 rumah yang kapasitas daya 450 wh dan 1 gereja yang kapasitas daya 900 wh dari 115 bangunan. Namun karena lampu diruang baterai putus jadi petugas membeli 1 balon lampu LED seharga Rp. 30.000 sehingga iuran yang terkumpul sebesar Rp. 1.200.000.

Bagi Jeszy dan warga Langkuru, meskipun PLTS tetap aktif dan berfungsi, terus memberikan manfaatnya nyata untuk warga, tantangan ke depan adalah menata ulang organisasi pengelola PLTS ini sebab pengurus yang tersisa adalah hanya bendahara dan dua operator. “Yang aktif cuma operator. Nanti kita bicarakan dengan warga bagaimana baiknya,” imbuh Jeszy.

“Saat ini penerangan yang kami gunakan adalah senter solar sel yang dibagikan tiap rumah. Sebenarnya di saya sudah ada surat hibah tanah untuk lokasi PLTS di Dusun 2 tapi saya bingung mau di ajukan ke siapa?” Kata kepala desa.PLTS di Langkuru, di Dusun 1, dikelola oleh tiga orang,Kepala desa berharap ada bantuan serupa untuk Dusun 2, sebagaimana harapan warga lainnya.

Kerjabakti warga Langkuru, modal sosial yang baik (foto: Jeszy Patiri)

Kerjabakti warga Langkuru, modal sosial yang baik (foto: Jeszy Patiri)

***

Bagi kita, Jeszy dan warga Langkuru, kerlap-kerlip lampu di negeri seberang kini tak lagi menjadi biang cemburu sebab negara telah hadir, telah membantu Langkuru demi menikmati cahaya pembangunan. Ini bisa bertahan lama jika warga ikut bertanggung jawab menjaganya, minimal menyiapkan sumberdaya ketika ada bagian yang rusak dan perlu perbaikan atau mengajak pihak lain seperti pemerintah daerah untuk ikut membantu. Oleh sebab itu, sebelum rusak, warga atau para pelanggan harus memikirkan bagaimana cara menyiapkan sumberdaya atau dana cadangan untuk perbaikan ke depannya.

Ya, agar cahaya kehidupan lestari di Langkuru, warga harus mengambil inisiatif, sebab jika tidak, cahaya akan redup dan harapan untuk maju dan berkembang bisa pupus kembali. Warga Langkuru pasti tidak mau kehilangan harapan, mereka pasti bisa. Modal kekerabatan, organisasi informal, potensi perkebunan, perikanan serta pengalaman warga bertahan hidup di tanah minim air itu menjadi bukti mereka amat tangguh menantang waktu…

 

Penulis/Editor: Kamaruddin Azis




Parengge, Serba Salah di Laut Sendiri


“Belum pernah tersesat. Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar, mantan parengge asal Pulau Kodingareng Lompo, Makassar.

Kahar bin Johasang

Kahar bin Johasang

Pernah dengar kapal nelayan dibakar di perairan Balikpapan nun lampau? Tentang konflik nelayan tradisional di Balikpapan versus nelayan Pantura? Pernah dengar kapal ikan modern purse-seine diluluhlantakkan di Lappa, Sinjai, Sulawesi Selatan, dibakar di Lombok? Itu pernah ada. Ada konflik antara nelayan modern pengguna jaring pukat cincin atau purse seine dengan nelayan lokal atau mengaku tradisional.

Dari insiden itu, beberapa korban justru datang dari pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar dan nelayan dari Galesong, Takalar. Komunitas nelayan tersebut terkenal sebagai pelaut dan nelayan tangguh. Mereka mempunyai pengalaman mengagumkan sekaligus mencengangkan di lautan. Ada yang beradaptasi dengan teknologi penangkapan ikan modern, ada yang bertahan dengan destructive fishing meskipun main kucing-kucingan dengan petugas pengamanan. Pun ada yang setia sebagai nelayan tradisional, berperahu kecil dan alat pancing seadanya.  Dari mereka kita petik pelajaran seperti tren praktik pemanfaatan hasil laut, hubungan ideal antara pemodal dan nelayan, eksploitasi taat kaidah konservasi maupun peluang membangun kerjasama multi pihak di perikanan.

Kahar, warga Pulau Kodingareng mempunyai cerita unik dan tangguh sebagai kembara di lautan demi ‘kebenaran’ yang diyakininya; mencari ikan dengan pukat cincin atau purse seine (rengge). Kepada Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia dia menceritakan suka dukanya mengembara dari laut ke laut, dari dermaga ke dermaga sebagai nelayan rengge. Di tanah berbahasa Makassar, nelayan purse-seine disebut Parengge, alat tangkap yang digunakan sejatinya tak dilarang Pemerintah namun dibenci sebagian nelayan lokal di beberapa perairan Nusantara karena daya tangkapnya. Kahar dan nelayan lainnya asal Kodingareng yang percaya bahwa perairan Nusantara adalah milik bersama dan dimanfaatkan dengan baik justru dikejar-kejar di lautnya sendiri.

***

Senja menepi di Kodingareng Lompo. Bersama Gaffar dan Kahar, kami resapi keindahan pulau dan segala yang nampak di hadapan.  Laut memantulkan cahaya merah saga. Matahari yang bertengger di atas karang sisi barat sebentar lagi benam. Beberapa tahun terakhir terumbu karang di selatan Pulau Kodingareng Lompo terlihat seperti onggokan raksasa saban surut. Beberapa perahu nelayan, perahu pemancing dan pemasang pukat tertambat tenang. Beberapa orang terlihat membereskan jaring dan memanggulnya kembali ke rumah. Malam tiba dan mereka menyusun rencana untuk keesokan harinya. Seterusnya.

Gaffar adalah warga setempat yang selama ini getol mengkampanyekan pengelolaan pesisir dan laut Kodingareng dengan bijaksana. Sementara Kahar adalah pengelola mesin desalinasi bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pulau itu sejak 2014. Dari Gaffar terpetakan bahwa masih ada aktivitas illegal fishing di pulau-pulau Makassar, ada bom, ada bius, ada parere.

Setelah makan malam, Kahar melanjutkan ceritanya di Pondok Kerja Pulau Kodingareng. Pondok ini dibangun atas bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama dengan International Finance for Agricultural Development (IFAD). Dia menceritakan pengalaman hidupnya sebagai parengge, sebelum dia menjadi pengelola mesin desalinasi seperti saat ini (20/04/2016).

Dia adalah putra Johasang Daeng Sarro asal Kampung Beba, Galesong Utara, Takalar. Ibunya bernama Kati Daeng Baji (almarhum). Kahar bersaudara sembilan orang. Karena bapaknya menikah lagi dia kemudian punya enam orang saudara tambahan. Kahar bermukim di Kampung Mandar, RW 2/RT B, Pulau Kodingareng Lompo bersama istirnya Ramlah yang merupakan keturunan Mandar. Di kampungnya, terdapat banyak keturunan Mandar asal Pamboang, Campalagiang dan Soreang.

Rengge di Kodingareng

“Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar membuka kisah melautnya.  Menurut Kahar, sudah lama nelayan Kodingareng melaut hingga jauh. Laut adalah ruang-ruang produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa laut adalah dunia tanpa sekat.

Kahar lahir tanggal 13 bulan Agustus 1972 di Kampung Beba. Beba adalah pangkalan pendaratan ikan terbesar di Takalar bahkan di Sulawesi Selatan setelah Lappa dan Paotere. Disebut besar sebab di PPI Beba ratusan kapal ikan bongkar muat di sini. Kawasan ini dikenal telah ada sejak jayanya Sultan Hasanuddin di abad ke-17.

Pulau Kodingareng di sisi selatan

Pulau Kodingareng di sisi selatan

“Beberapa tahun lalu saya adalah parengge, belasan tahun,” kenang Kahar. Kahar mengaku rengge (beberapa orang menyebutnya gae) dilengkapi jaring lingkar yang disokong oleh lampu.  Sederhananya, lampu dipasang dan ketika ikan-ikan berkumpul jaring dibentang dan ditarik mengelilingi ikan-ikan yang telah takluk di bawah sinar lampu. Jaring ini disebut juga jaring cincin yang bisa mengarahkan terbentuknya kantung kerucut saat jaring dihela. Jaring ini pertama kali diperkenalkan tahun 1970 di perairan Jawa yaitu di daerah Batang dan Muncar. Konflik rupanya telah ada saat itu, antara nelayan tradisional dan nelayan purse seine ini namun dapat dimediasi dengan baik sampai sekarang terutama di sentra-sentra perikanan di Jawa.

Tahun 80an hingga 90an, lampu petromaks merupakan senjata para parengge dalam mengoperasikan alat tangkap ini di perairan Sulawesi Selatan. Ikan-ikan pelagis seperti tembang, lemuru, cumi-cumi, layang, dan tongkol jadi target parengge ini. Untuk jaring, parengge menggunakan jaring utama berbahan nilon 210 D/9 1 inci, jaring sayap berbahan nilon 210 D/6 I inci, dan jaring kantong ¾ inci. Ada beberapa tali seperti tali pelampung, tali ris atas bawah dan tali pemberat.

Menurut Kahar, terdapat 300an warga Kodingareng Lompo sebagai nelayan rengge. Dari yang tua hingga kawula muda. Jika tak banyak yang terlihat saat ini itu karena mereka telah migrasi ke Perairan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.

Rengge telah ada di sekitar perairan Makassar sejak tahun 80an. Kondisi dan kompetisi di sekitar perairan ini selama 30 tahun terakhir memaksa nelayan untuk mencari perairan lain. Jika sebelumnya mereka beroperasi di sekitar Kepulauan Tanakeke di Takalar, Dayang-dayangang, perairan Barru hingga Sulawesi Barat maka saat ini mereka berpencar hingga Teluk Tomini, Laut Flores, Teluk Bone, Kalimantan, Maluku hingga Fak Fak di Papua. Hasil rengge sangat dipengaruhi oleh gelombang, musim, sinar bulan, panjang dan kedalaman jaring serta kecepatan kapal. Sayangnya, hasil besar kadang bersoal dengan nelayan-nelayan lokal yang masih sangat terbatas kemampuan tangkapnya.

Model perahu purse-seine dari Pulau Samatellu Lompo, Pangkep (foto LM. Yassir Haya)

Model perahu purse-seine dari Pulau Samatellu Lompo, Pangkep (foto LM. Yassir Haya)

“Tapi kalau nelayan sini tujuannya ke Luwuk Banggai. Ikan banyak, orang Bajo juga sangat baik di sana,” imbuh Kahar. Baginya, warga Bajo di Luwuk Banggai sangat intim dengan nelayan dari Makassar terutama Kodingareng. Kadang nelayan asal Kodingareng meninggalkan perahu rengge dan menitipkannya pada orang Bajo di sekitar pulau-pulau Luwuk Banggai.

“Tidak seperti di tempat lain, di Luwuk Banggai, parengge bisa bebas beroperasi. Menurut saya, di sana ikannya sangat banyak. Banyak sekali,” sebut Kahar yang mengaku pernah beroperasi di perairan Luwuk Banggai.  Sembari terkekeh, Kahar melanjutkan. “Bukan hanya itu, sebelumnya kami beroperasi juga di Perairan Flores, Labuan Bajo, Larantuka, Bima, Sumbawa, Lombok, Bali hingga Perairan Sapekan, Banyuwangi atau Madura,” katanya terlihat bangga. Kahar tetap sepayung di perahu rengge yang dipimpin oleh Kadir. Pria yang disebutnya sebagai ayah angkat di Kodingareng Lompo.

“Sekarang mungkin hanya ada tiga unit yang beroperasi di Kodingareng Lompo. Ada 10 unit yang beroperasi di Luwuk Banggai,” kata pria yang menikah pada tanggal 17 Juli 1994 dan juga mengadopsi dua anak angkat ini. Dari pengalaman berkelana dengan perahu rengge itu Kahar tak bisa menyimpan rasa bahagianya saat beroperasi di sisi selatan Kawasan Taka Bonerate, tepatnya di Pulau Pasitallu.

“Setahun beroperasi di Pulau Pasitallu, Taka Bonerate pada tahun 1999. Saya ingatnya Pak Tani, orang setempat,” kata pria yang tidak tamat SD ini. Terasa berbeda bagi Kahar sebab yang dia dengar banyak warga pulau dalam kawasan Taka Bonerate melarang masuknya purse seine, rengge atau gae. Ada kecemburuan sosial di sana. Beberapa nelayan lokal mengaku kehilangan ikan umpan karena ditangkap oleh parengge ini.

Tentang pengalaman melaut ini, Kahar pertama kali mulai melaut saat kelas IV SD. “Saya pergi mancing sama pak Kadir, tahun 1986,” ingatnya. Setelah itu dia pergi pasang lampu dan memancing di sekitar Pulau Badi’. Pengalaman mancing di Pulau Badi’ kemudian berlanjut saat dia kembali ke kampung ayahnya di Beba’, Takalar.

“Bapak saya pernah usaha baju sablon. Bikin sablon baju Ansor. Mungkin karena itu dia pernah dipenjara tahun 80an. Bapak saya Muhammadiyah, ada fotonya bersama Rhoma Irama,” ungkapnya terlihat bangga. “Pertama kali ikut parengge bersama Kadir dan sepupu bapak namanya Haji Jarre. Hampir dua tahun mondar-mandir di Beba’,” kata lelaki yang mengaku ayah kandungnya bergabung dengan Partai PPP saat Orde Baru.

Lantaran Haji Usman, pamannya, yang membeli rengge dari Pulau Bontosua, Pangkep pada tahun 1991, Kahar dan Kadir kembali ke Kodingareng. Usman bersaudara ibu Kahar, Kati Daeng Baji. Usman adalah pedagang.

“Haji Usman beli rengge di Pulau Bontosua, milik Haji Sanu’. Lengkap alat tangkap dan perahu. Harga kalau tidak salah masih puluhan juta,” ungkap Kahar. Tahun-tahun itu harga satu unit purse seine sekitar 20 juta bahkan ada 9 juta. Jaring bekas.  “Harga begitu bisa ke tanah suci, dua kali,” katanya tertawa. Saat harga emas masih (Rp.) 9.000 satu gram.

Diburu di Lombok

Pengalaman tak terlupakan menjadi parengge terjadi saat diburu-buru nelayan Lombok di awal tahun 2000an. Kahar berkelana dengan perahu rengge ke Pulau Lombok bersama Kadir, bapak angkatnya. Menghabiskan waktu dua hari dua malam melintasi Selat Makassar, Laut Flores hingga menyusuri pesisir Pulau Lombok.

“Awalnya tidak masalah. Kami beroperasi di Lombok Barat dan menjual ikan tangkapan di Lombok Timur, di sebelah TPI Tanjung Luar, di TPI Lombok Timur. Di sana hingga enam bulan. Biaya operasi ditanggung Haji Usman,” kenangnya.  “Yang dibiayai Haji Usman seperti bahan bakar dan beras. Ikannya gampang,” imbuh Kahar. Ini di luar kapal dan mesin dobel. Harus dobel sebab jarak pelayaran jauh membutuhkan daya tahan mesin. Posisi Kahar sebagai orang kedua di perahu itu.

“Tugas saya di bawahnya kapten, pegang jaring,” katanya. Selain pegang jaring, ABK sebanyak 7-10 lainnya bertugas untuk mengontrol pemberat dan bola apung, ada juga yang pasang lampu juga mengayuh sampan.

Apa pengalaman mengesankan selama enam bulan di Lombok itu?

“Enam bulan operasi di Lombok lalu kembali ke Kodingareng. Tahun itu saya senang sekali sebab dapat uang hingga Rp. 600.000, lumayan bisa digunakan untuk perbaiki rumah,” kenangnya.

Oia, haha, kami pernah kejar-kejaran dengan nelayan di Ampenan. Karena kami kerap berlabuh di Ampenan dan membawa hasil banyak, banyak nelayan jengkel,” katanya tergelak. “Mereka protes sebab nelayan pukat asal Sulawesi merusak mata pencaharian mereka,” kata Kahar.

“Ada yang datang protes alasannya macam-macam. Jadi saat melihat kami sedang operasi mereka ramai-ramai datang. Kami lalu pindah. Hanya sebulan di di Ampenan kemudian pindah ke Gili Gede. Kami urus izin desa dengan melapor ke Kades,” ungkap Kahar.  Menurut Kahar saat itu, ada satu perahu parengge yang dibakar massa nelayan namun itu bukan perahu asal Sulawesi, itu perahu warga setempat.

“Mungkin saja orang Bugis Makassar namun telah lama tinggal di Lombok,” katanya.

“Tapi di Gili Gede, nelayan asal Makassar ternyata dikejar juga oleh nelayan setempat karena menggunakan rengge.  Kami pernah ditahan di Gili Trawangan, ditahan sama angkatan laut,” tambah Kahar. Tetapi Kahar merasa tidak dipersulit. Menurut Kahar mereka justru berterima kasih karena mendapat satu lampu petromaks dari juragan Kadir.

“Pengalaman di Lombok ini unik juga sebab ada nelayan-nelayan setempat yang memberikan tanda ke kami kalau di perairan tertentu ada banyak ikan. Mereka kasih kode ikan,” terang Kahar.

“Pengalaman karena dipanggil nelayan setempat itu bagus juga. Kami dapat harga penjualan (Rp.) 10 Juta kami tapi berikan juga untuk nelayan setempat hingga (Rp.) satu Juta,” ujarnya. Tapi menurut Kahar, ini hanya berjalan beberapa hari, setelah itu tambah banyak nelayan yang datang dan minta diberi juga. Repot jadinya.

Dari Peraitan Lombok, Kadir dan Kahar hengkang ke Perairan Jawa Timur, sekitar Banyuwangi dan Madura. Pengembaraan Kahar dan Kadir mencari ikan permukaan di Perairan Sapekan ditemani sekitar 16 orang ABK.

“Di sana, banyak kapal ikan lainnya, dari Kalimantan Selatan, jadi pembelinya juga dari Kalimantan Selatan,” kenangnya. Menurut Kahar, di Sapekan ada banyak Bugis, Bajau, dan Mandar.  “Bahkan ada teman yang menikah di Sapekan,” katanya. Kahar kemudian pindah ke Panggarugang Kecil, sebuah pulau yang sangat besar, empat kali lipat Kodingareng Lompo namun tanpa penghuni, Terdapat rawa-rawa di dalamnya.

“Di daerah Banyuwangi kemudian ke daerah Sapekan. Masih dengan pak Kadir dan menggunakan kapal Haji Usman,” cerita Kahar. Saat ini kapal Haji Usman sedang ada di Luwuk Banggai dan dioperasikan oleh anaknya yang ada di Banggai

Pengalaman menjejak Luwuk Banggai bermula tahun 2005.

“Saya ke sana bersama Bapak Kadir hingga 2009. Kami mondar mandir Kodingareng dan Luwuk Banggai, kadang naik kapal Pelni, kadang menumpang pada kapal lainnya,” ujar Kahar. Di sana dia tinggal di di Pulau Banggai Laut. Nama desanya Lonas Pantai, Lonas Tanjung. Pulau yang dihuni oleh Suku Bajo.

“Sejauh pengalaman ini, di sinilah paling banyak ikan. Paling banyak ikan di Banggai, di situlah paling banyak,” katanya berulang. Di pengamatan Kahar, ikan-ikan nelayan ini diambil oleh kapal dari Jakarta. Ada kapal penampung jumlahnya banyak hingga ada 10 unit. “Sekarang banyak pembeli lokal,” kata Kahar.

Menurut Kahar, bapak angkatnya, Kadir, meninggal di Banggai tidak lama setelah dia kembali ke Kodingareng Lompo. Bagi Kahar, mengembara di perairan Nusantara selalu penuh tantangan dan harapan. Ada beberapa lokasi operasi rengge yang berkesan bagi Kahar. Di Taman Nasional Taka Bonerate dan di Bayuwangi, Jawa Timur.

“Di Pasitallu hampir setahun beroperasi, heran juga Taman Nasional juga tapi belum dilarang saat itu. Yang membeli ikan kami bayarnya di pak Desa dan kami ambil uang di pak Desa. Pembeli yang bawa es datang dari Sinjai. Sering beroperasi di Gusung Kamase. Ikan lumayan. Ikan layang, simbula,” ungkapnya. “Yang kedua di daerah Banyuwangi, di situ didemo oleh nelayan lokal. Kami kemudian mencari pemimpin setempat, ternyata kepala sukunya orang Galesong, asli orang Galesong. Dia berbahasa Makassar,” katanya terkekeh.

Purse-seine, Diusir atau Diatur?

Komunitas nelayan amat dipengaruhi periode musim. Mereka bisa produktif kala teduh, lesu di musim ganas. Pun bermigrasi hingga bermil-mil demi menjaring hasil perikanan. Maka bermigrasilah nelayan-nelayan Bajo, Bugis, Buton, Makassar, hingga Mandar sejauh mungkin. Bagi mereka, laut adalah ruang ekonomi sekaligus interaksi sosial. Laut milik bersama. Inilah alasan mengapa mereka ditemukan di ruang laut mana saja, di Nusantara bahkan melintasi batas negara. Sebagian bernasib baik, lainnya terbalik.

Penulis teringat kisah Daeng Bella yang ditemui pada suatu sore di Kampung Bayowa di ujung tahun 2015. Bella adalah nelayan Dusun Bayowa, Galesong, Takalar yang dipanggil purina (paman). Bella kapok setelah perahu purse seine yang dituntunnya ke kawasan Taka Bonerate kepergok otoritas pengamanan Taman Nasional lalu diboyong ke Polres Selayar. Puluhan juta uangnya habis, selain karena gagal beroperasi juga harus membiayai hidupnya selama beberapa minggu ditahan di Kota Benteng. Kejadiannya tahun 2015.

Jika membaca pengalaman Kahar yang sempat bertahan selama setahun di Pulau Pasitallu, lokasi Taman Nasional, tanpa usikan dan aman-aman saja, tentu ini pengalaman yang bikin jeles Daeng Bella asal Galesong itu tapi bagi Kahar, apapun itu, pengalaman menjelajah perairan Nusantara itu adalah kemerdekaan yang sejati. Pengalaman berusaha dan menatap masa depan di negeri sendiri. Memang, saat ini semakin banyak kegiatan perikanan yang merusak namun untuk beberapa alasan perlu segera diperjelas yang mana sesungguhnya pantas dan mana yang tidak boleh. Yang banyak terjadi adalah kecemburuan sosial, sesuatu yang sulit diterima di tengah beban sosial dan ekonomi para nelayan kita. Jika sudah demikian, negara harus hadir di sini.

Tentu bukan hanya Kahar dan nelayan dari Kodingareng atau pesisir Galesong yang bersoal dengan rengge ini, masih ingat konflik antara nelayan tradisional di pesisir Balikpapan dengan nelayan purse seine dari Pantura? Masih ingat pembakaran purse seine di TPI Lappa Sinjai oleh nelayan pemancing? Konflik ini membenturkan dua kubu, antara yang bermodal besar dan yang dirugikan karena bermodal kecil. Antara yang modern dan tradisional.

Pengalaman dari Kahar ini memberikan kita petunjuk bahwa ke depan, diperlukan penanganan dan pendekatan yang arif untuk memediasi kepentingan nelayan tradisional dan modern. Negara tak hanya hadir di sana tetapi memberikan perlindungan. Beberapa langkah preventif amat dibutuhkan sebelum kisruh antara nelayan tradisional dan modern meluas, sebelum nelayan pemancing versus nelayan purse-seine panasnya memuncak.

Pertama, buat garis dermarkasi pengaturan antara yang boleh dan tidak boleh melalui aturan, beri justifikasi, sosialisasikan dengan perlahan dan manusiawi, kawal aturan, tegakkan aturan. Pada situasi ini, dibutuhkan kapasitas lebih dari cukup untuk mengetahui dan mengkampanyekan aturan. Negara kuat bermula dari penegakan hukum. Kalau ada pembiaran berarti negara lemah. Simpel.

Kedua,  organisasi masyarakat sipil, dunia perguruan tinggi, perusahaan swasta harus bahu membahu melalui kerja-kerja pendampingan dan fasilitasi usaha. Penguatan kapasitas nelayan dan pelembagaan yang bertanggung jawab adalah niscaya. Pilih mana, sebagai kelompok usaha dengan basis pengalaman lampau atau kelompok usaha dengan paradigma dan pengelolaan modern dan reliable? Mari pilih.

Ketiga, kapal-kapal ikan yang kelak akan dibagikan KKP mungkin bisa belajar dari Kahar CS tentang spirit melaut khas Bugis Makassar. Kalau membaca pengalaman Kahar, dia amat cekatan menyusuri lekuk perairan Nusantara. Dia bisa meniti gelombang kompleksitas perikanan meski tantangan sungguhlah besar. Menjadikan Kahar atau nelayan-nelayan yang mampu bertahan tentulah pilihan yang mengasikkan, bukan?

Keempat, negara harus hadir. Lebih dari sekadar hadir tetapi siap sedia 24 jam saat nelayan butuh perlindungan. Tidak ada istilah sarana-prasarana terbatas, uang solar atau bensin belum cair. Betul tidak?

Kelima, masyarakat nelayan harus diingatkan tentang tren perubahan dan tantangan pembangunan ke depan, pertumbuhan penduduk dan konflik kepentingan yang mudah tersulut sentimen lokal. Maksudnya, Kahar perlu diingatkan, begitupun kita, bahwa berhimpunnya nelayan-nelayan parengge Kodingareng Lompo di Luwuk Banggai hingga 300an orang saat ini tak menjamin akan langgeng di sana. Konflik sosial dan ekonomi antara pendatang dan nelayan lokal akan mengintai.

Begitulah, bagi Kahar, menjadi nelayan modern dan tangguh adalah peluang besar untuk mengembangkan kualitas hidup. Bagi yang tak siap, ini akan menjadi ancaman. Pilih mana?

Jakarta, 25 April 2016




Dua Tahun Desalinasi di Kodingareng


Kamaruddin Azis, advisor DFW melaporkan hasil pengamatan dan wawancaranya dengan pengurus Kelompok Air Bersih ‘Nusa Harapan’ di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Kunjungannya tanggal 20 hingga 21 April 2016 ke pulau berpenduduk tak kurang 5.000 jiwa ini untuk membaca geliat pemanfaatan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi pulau-pulau kecil di Indonesia. Berikut laporannya.

***

Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar, Rabu 20 April 2016. Jarum jam menunjuk pukul 11.00 Wita kala dua anak buah kapal (ABK) KM. Rahmat Jaya gegas melepas temali tambat. Seorang perempuan menunjuk lelaki berkumis, bertopi dan berjaket hitam. Dia Kahar, ABK sekaligus pengelola program desalinasi di Pulau Kodingareng.

Dari perempuan bernama Haji Lolo ini saya mendapat pengakuan kalau kegiatan desalinasi tersebut terus berdenyut hingga kini. Dia mengaku, air minum olahan Nusa Harapan yang dikelola Kahar mempunyai cita rasa berbeda dibanding lima usaha penjernihan air minum di pulau yang masuk dalam gugus Kepulauan Spermonde ini. Jika yang lain menggunakan air sumur tanpa desalinasi, unit olah Kahar memakai panel mesin yang dirakit khusus untuk menawarkan air payau atau yang mengandung kadar garam berlebih.

Kahar di depan solar panel untuk mesin desalinalisasinya

Kahar di depan solar panel untuk mesin desalinalisasinya

Pukul 13.00 kapal merapat di dermaga pulau. Saya menyapa Kahar dan memperkenalkan diri sebagai utusan Destructive Fishing Watch (DFW), untuk pengamatan program desalinasi ini.  Kahar lalu menuntun saya ke rumahnya. Di belakang rumahnya, terletak mesin desalinasi termasuk jenis ‘reverse osmose’. Sekitar 150 meter dari dermaga.

Kahar bercerita, sebagai ABK, dia mendapat gaji 500ribu perbulan. Kadang dapat tip 20ribu perhari dari pemilik kapal, anak dari Haji Musdin Nur, ketua kelompok Nusa Harapan. “Kalau banyak penumpang kadang dapat 25 ribu perhari,” kata Kahar saat berbincang di pondok informasi Kelurahan Kodingareng.  Kahar lahir pada 13 bulan Agustus 1972. Istrinya bernama Ramlah. Selain mengurus kelompok desalinasi ini, Kahar telah lama menjadi ABK pada tahun 2009. Kapal milik Haji Nukman, anak Haji Musdin Nur.

Di belakang rumahnya, di pondok kerja nelayan, Kahar membeberkan geliat usaha desalinasi yang selama dua tahun terakhir membuatnya supersibuk.

“Seingatku, pemasangan panel desalinasi dilakukan pada bulan Desember 2013. Oleh Mas Agung dan Jono di atas tanah Haji Musdin Nur. Yang pasang panel Agung dan Jono,” ungkap Kahar, lelaki yang pernah menjadi nelayan purse seine (bahasa setempat disebut rengge) yang ikut berlayar hingga Luwuk Banggai, Flores, Labuan Bajo, Larantuka, Bima, Sumbawa, Lombok, Bali bahkan hingga pulau-pulau Banyuwangi. Dengan desalinasi ini Kahar seperti menemukan tambatan hatinya.

Kahar melanjutkan ceritanya ihwal kapasitas mesin dan sumber energi listrik untuk menggerakkan usaha desalinasi ini.  “Ada 40 panel solar sel yang menyimpan dan menyuplai tenaga listrik hingga 7.500 watt,” imbuh Kahar.  Menurutnya, usaha ini mulai beroperasi bulan Maret 2014 dan memproduksi air tawar untuk konsumsi.

“Sempat rusak di bulan September 2014, disebut ada yang rusak sebab air yang dihasilkan payau, agak asin,” akunya sembari menyungging senyum. Kahar meneruskan. “Satu bulan saja sebab setelah saya ikut pelatihan di Sukabumi, pada 9 Oktober 2014, selama tujuh hari saya rasa siap dan bisa memperbaiki kerusakan tersebut,” ujar Kahar yang dibenarkan oleh Haji Musdin Nur. Kahar bersama pengurus kelompok air bersih dari antero Nusantara yang dapat program serupa dari KKP berlatih selama empat hari di Sukabumi dan tiga hari di Jakarta.

“Kadang kami bawa contoh mesin atau alat desalinasi itu ke kamar hotel. Kami latihan di dalam bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Bongkar pasang,” kenang Kahar.

“Setelah pulang dari Jakarta, saya langsung bongkar, bongkar dan cuci membran serta aero. Diperbaiki dan langsung bagus,” ungkapnya bangga.  Bantuan desalinasi ini meliputi bangunan, satu set alat panel solar system, pipa-pipa. Motor angkut, genset, ada lemari dan wadah tampung sebanyak 200 galon. Telah ada pembukuan untuk biaya produksi dan penjualan.

“Pengeluaran operasional bulanan dalam bentuk honor kerja dan pembelian tutup galon. Kadang kami bagi (Rp.) satu juta perbulan, kadang juga (Rp.) 750 (ribu) tergantung hasilnya,” kata Kahar terkekeh. Dibagi, maksudnya antara dia dan pengurus lainnya termasuk operator motor angkut.  Menurut Kahar, mesin yang disalurkan KKP ini bisa memproduksi sampai 9000 liter/hari air tawar dan ditopang dua bak tampung produksi bervolume 2.000 L dan dua bak lagi untuk bahan baku air.

Kahar di samping gardu desalinasi Kodingareng

Kahar di samping gardu desalinasi Kodingareng

Selain usaha Nusa Harapan di Pulau Kodingareng ini ada lagi lima usaha sejenis, meskipun air yang digunakan adalah air sumur dan diproses dengan mesin ‘Reverse Osmose atau RO’. Kelima usaha itu adalah milik Haji Arham di RW 5, Haji Muis di RW 2, Daeng Mado RW 3, Jamaluddin Baso RW 2 dan Haji Haeruddin RW 1. Mereka juga membanderol harga Rp. 2.500/galon.

Sebelum ada usaha Nusa Harapan, mereka menjual dengan harga Rp. 5.000/galon kepada warga Kodingareng. Haji Arham merupakan pemilik usaha air tawar pertama, lalu Haji Muis, Jamaluddin Daeng Baso lalu PAB Nusa Harapan. Kahar lupa tahun persis beridirnya usaha Haji Arham tetapi menyebutnya telah lama berdiri. Jauh sebelum Nusa Harapan ada.

“Dulu, sebelum ada usaha air galon ini kami membeli air di Makassar. Harganya 5ribu/jerigen. Bulan-bulan kebutuhan air tertinggi adalah pada bulan Juli, Agustus pada musim puncak kemarau,” terang Kahar.

Bagi Kahar, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program desalinasi ini menjadi cambuk bagi kelompok pengelola untuk terus menggeliat. Dengan harga Rp. 2.500/galon jika beli di tempat Kahar dan kelompoknya merasakan keuntungan, setidaknya jika melihat jumlah tabungan dan selisih pengeluaran hariannya.

“Kalau dijual atau diantar langsung ke pelanggan kenanya Rp. 10ribu per  3 galon. Sampai sekarang beginilah mekanismenya,” katanya. Kahar melaporkan bahwa hingga tahun 2016 tabungan di BRI sejumlah 12,9 juta. “Masih ada dana pindahan tahun 2015 sebesar 15 juta, sisa bulan lalu termasuk ongkos. Jika ditotal ada dana sebesar Rp. 27,9 (juta)” terang Kahar.

Anak-anak bersuka-cita melihat pengisian air desalinasi di Kodingareng Lompo

Anak-anak bersuka-cita melihat pengisian air desalinasi di Kodingareng Lompo

Sebagai gambaran rutinitas dan nilai penjualan, Kahar menunjukkan jumlah penjualan air galon desalinasi KKP. Sebagai misal, pada tanggal 1 April 2016 terjual 56 galon di tempat (dibeli di tempat) dan sebanyak 76 galon untuk pelayanan antar. Harganya dipatok Rp. 2.500 di tempat (Rp. 10.000/3 galon jika diantar). Untuk tanggal 2 sebanyak 36 dan 62, demikian seterusnya, ada fluktuasi hingga tanggal 19 April terjual di tempat 24 galon dan 62 untuk yang didistribusi. Beginilah cara Nusa Harapan yang diketuai oleh Haji Musdin Nur, sekretaris Haji Dullah, dan bendahara Kahar. Ketua kelompok, Haji Musdin berusia 67 tahun dan merupakan keturunan Mandar asal Campalagiang, Sulawesi Barat. Musdin telah bermukim di Kodingareng sejak tahun 60an.

Kodingareng Lompo adalah pulau berpenduduk hingga 5.413 jiwa (data 2015). Dengan jumlah penduduk sebesar ini akan menjadi pangsa pasar usaha desalinasi untuk air bersih di pulau.

“Kami membayangkan punya mesin pres air gelas tapi mungkin mesinnya mahal ya?” tanya Musdin Nur. Musdin adalah warga yang telah memberikan tanahnya untuk dijadikan lokasi instalasi mesin desalinasi ini.

“Anggota kelompok ada enam orang. Waktu pertama berdiri 10 orang anggota dan sekarang tinggal lima tambah satu, sejak ada bentor.  Anggota lainnya selain pengurus inti adalah Basir, Askar, Ramlah,” lanjut Kahar. Bagi Kahar dan Haji Musdin Nur, saat ini, tantangan kelompok adalah aki-aki yang sudah mulai tak menyimpan energi listrik dengan baik.

“Tidak terasa dua tahun beroperasi. Koperasi mungkin nanti, kami fokus di kelompok dulu. Jika tabungan bertambah, harus ada kegiatan produktif tambahan lainnya. Semoga tidak ada lagi kerusakan berarti,” lanjut Kahar. Menurut Kahar, salah satu kegiatan tambahan yang juga menyedot anggaran kelompok adalah pembangunan pagar pada solar panel. “Sebelum dipagar batu, beberapa waktu lalu ada motor yang lolos masuk ke bawah panel,” katanya tertawa.

“Dugaan saya ada beberapa aki yang jebol dan harus diperiksa yang mana yang harus diganti. Selalu ada tantangan sebagai misal, meski telah disiapkan gerobak motor pengangkut galon, pelanggan juga minta diantarkan ke rumahnya pakai gerobak kecil. Harus dibuatkan gerobak kecil untuk masuk di lorong.” Kahar menambahkan.

“Tetapji semangat, selalu ada cara untuk melanjutkan usaha ini. Dua tahun mengelola usaha ini toh kami tetap bertahan. Kamma tommi anne jamang katallasangta,” pungkas Haji Musdin Nur, sang ketua kelompok dengan mengunci dalam bahasa Makassar, khas Kodingareng yang artinya, beginilah sumber dan jalan penghidupan kami. Semoga!

__

Makassar, 21 April 2016