Kenapa Percepatan Industrialiasasi Perikanan Nasional Harus Dievaluasi?


Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay)

Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari (Mongabay Indonesia)

Penerbitan Peraturan Presiden No.3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional dinilai sejumlah kalangan memicu pro dan kontra di kalangan pelaku usaha industri perikanan dan kelautan. Perbedaan pandangan tersebut, karena peraturan tersebut dinilai bisa memicu ke arah positif dan juga sebaliknya.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan, harus ada evaluasi dan sekaligus melakukan kajian ulang atas pemberlakuan Perpres tersebut. Penyebabnya, karena sejak diterbitkan pada awal Januari 2017 hingga sekarang, perpres tersebut belum bisa efektif mengakselerasi pembangunan industrialisasi perikanan.

“Padahal, Perpres tersebut merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi implementasi Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan,” ucap dia di Jakarta pekan lalu.

Menurut Abdi Suhufan, Perpres yang sudah diterbitkan itu memuat 5 program dan 27 kegiatan yang di dalamnya memberi mandat dan penugasan kepada 20 Kementerian, Badan Informasi Geospasial, TNI/Polri dan Pemerintah Provinsi untuk saling bersinergi melaksanakan rencana aksi industrialisasi perikanan nasional.

Dengan penugasan tersebut, Abdi menilai, seharusnya program percepatan bisa berjalan lancar dan cepat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Perpres justru menemui sejumlah hambatan seperti adanya ego sektoral antar kementerian, berkurangnya anggaran pemerintah untuk membiayai industri perikanan dan masih minimnya realisasi investasi industri perikanan oleh pihak swasta.

Abdi menyebut, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi Perpres No.3/2017, mengingat APBN 2018 akan segera ditetapkan. Selain itu, dengan evaluasi, Pemerintah bisa mengetahui perkembangan dan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut.

Lebih jauh Abdi mengatakan, belum efektifnya Perpres No.3/2017, bisa dilihat dari rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 untuk membangun sentra kelautan dan perikanan (SKPT) di 12 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana pembangunan tersebut, faktanya tidak semuanya terakomodir dalam Perpres No.58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Hanya SKPT Talaud yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional, ini menyebabkan daya dorong dan percepatan pembangunan SKPT tidak terlalu kuat,” sebut dia.

Selain contoh di atas, Abdi Suhufan mengatakan, bukti lain masih belum efektifnya pelaksanaan Perpres No.3/2017 adalah masih adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Fakta itu menyebabkan belum selesainya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut.

sentar-kelautan-dan-perikanan-skpt-kkp-2016-2017

Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)

Adapun, 3 RPP yang dimaksud adalah RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RPP tentang Perencanaan Ruang Laut dan RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional. Keberadaan RPP tersebut menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha dan investasi sesuai dengan peruntukan ruang yang dialokasikan oleh Pemerintah.

“Ada hambatan sektoral antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kewenangan kedua instansi sehingga ke-3 RPP tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini,” jelas dia.

Pengadaan Kapal

Berkaitan dengan pengadaan 4.787 kapal berukuran di bawah 3 gros ton (GT) yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan 12.536 kapal di atas 30 GT oleh swasta, DFW Indonesia memprediksi kalau pengadaan yang ditarget pada 2019 itu tidak akan terwujud.

Peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman mencatat, berdasarkan pengalaman pengadaan kapal oleh KKP pada dua tahun terakhir, target pengadaan oleh Pemerintah dan Swasta dalam waktu bersamaan, pesimis bisa berjalan baik. Meskipun, kata dia, usaha perikanan tangkap terbuka lebar untuk investor dalam negeri karena sektor tersebut sudah masuk dalam daftar negatif investasi (DNI).

“Tahun lalu hanya ada sekitar 1300-an kapal ikan yang dibangun oleh swasta dan perorangan yang mengajukan izin baru ke KKP. Artinya terdapat tantangan untuk membuat agar usaha perikanan tangkap dalam negeri menjadi bergairah dan menarik swasta untuk berinvestasi,” jelas dia.

Sehubungan dengan hal tersebut, DFW-Indonesia meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanan Perpres No.3/2017.

Adapun hal yang perlu dievaluasi adalah melakukan identifikasi hambatan pelaksanaan Perpres, menyusun rencana dan target tahunan yang lebih rinci bagi setiap Kementerian, serta memberikan prioritas penyelesaian regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan industrialisasi agar memberikan kepastian usaha bagi stakeholders perikanan.

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Keramba budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ikan napoleon dijual Rp1,2 juta per ekor dan kerapu Rp300 ribu per ekor. Perikanan menjadi sektor ekonomi utama di Natuna. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Jepang di Pulau Terluar

Sementara itu, 6 lokasi pembangunan SKPT di Sabang (Aceh), Natuna (Kepulauan Riau), Morotai (Maluku Utara), Saumlaki dan Moa (Maluku), serta Biak (Papua) dipastikan mendapat hibah pembangunan fasilitas fisheries community dari Pemerintah Jepang. Kepastian itu didapat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi awal pekan ini di Jakarta.

Menurut Susi, pembangunan di enam lokasi SKPT, merupakan implementasi dari kerja sama dengan Jepang dalam memastikan pembangunan di bidang perikanan dan juga keamanan laut, termasuk free navigation di wilayah laut Indonesia.

“Saya berharap pembangunan 6 pulau terluar ini nantinya akan dibantu lagi menjadi 60 pulau terluar. Saya harapkan ini nanti menjadi PR kita bersama,” ujar dia.

Susi mengatakan, jika Indonesia memiliki 60 coastal radar yang tersebar di pulau-pulau terluar Indonesia, maka laut Indonesia akan menjadi aman. Jika itu terwujud, maka manfaatnya akan dirasakan oleh negara-negara Asia lain.

Di saat yang sama, Hiroto Izumi mengatakan, Jepang sangat menghargai peran aktif Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan global. Untuk itu, kedua belah pihak telah menyepakati beberapa paket kerja sama.

“Pentingnya poros maritim dunia dianjurkan Presiden Joko Widodo, Jepang bekerja sama erat dengan Indonesia, dan mempertimbangkan kesempatan kerja sama dengan kecepatan luar biasa. Kami melaksanakan dengan cepat dan berurutan dari proyek yang tersedia dengan menggunakan berbagai upaya termasuk kerja sama pendanaan dan kerja sama teknologi,” ungkap Izumi.

Izumi mengatakan, kedua negara sudah menyadari betapa pentingnya memperkuat fasilitas infrastruktur, meningkatkan keselamatan, dan mempromosikan industri maritim kawasan, termasuk pembangunan pulau-pulau terluar sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral.

“Ini sejalan dengan kepentingan kedua negara untuk memelihara dan mempromosikan laut yang bebas, terbuka, dan stabil untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan dan masyarakat internasional sebagai negara maritim,” ungkap dia.

Untuk itu, menurut Izumi, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama di beberapa bidang, seperti ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan produk perikanan, pemberantasan IUU Fishingdan fisheries crimes dan pengembangan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan, serta penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Selain itu, Izumi menambahkan, kerja sama juga akan dilakukan dalam konstruksi kapal pengangkut ikan untuk memperlancar konektivitas produk perikanan dari pulau-pulau terluar ke pasar, peningkatan kemampuan pengawasan perikanan di sekitar enam pulau terluar dengan menggunakan teknologi Jepang, konstruksi kapal-kapal pengawas dan kapal serbaguna (multipurpose), dan penyusunan proyek kelautan dan perikanan dengan menggunakan teknologi antariksa.

(sumber berita)

 

 




Basmi IUU Fishing Menuju Perikanan Yang Berkelanjutan


(sumber gambar: maritime-executive.com)

(sumber gambar: maritime-executive.com)

 

IUU Fishing adalah permasalahan serius yang bukan hanya merugikan perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia, merusak upaya-upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing juga adalah salah satu bentuk ancaman kedaulatan negara. IUU Fishing adalah terminologi umum yang digunakan dunia international terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan baik di laut lepas maupun diperairan teritorial sebuah negara.

Walaupun akar permasalahan nya adalah illegal fishing, namun International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) yang di adopsi dalam  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2012,  mendefinisikan kejahatan dalam dunia perikanan ini ke dalam tiga konsep yang berbeda; Illegal fishing (I) yaitu operasi penangkapan ikan yang melanggar hukum baik dari negara setempat jika dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun dari regional management organizations (RFMOs) jika dilakukan di laut lepas, unreported (U) adalah penangkapan yang tidak dilaporkan atau keliru terlaporkan, sedangkan unregulated (U) adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur bisa atau kegiatan perikanan yang dilakukan di area yang belum memiliki upaya-upaya pengelolaan and konservasi perikanan.

Meningkatkan Efektifitas Membasmi IUU Fishing

Praktik IUU Fishing yang sangat masif dan merugikan negara di masa lalu membuat pemerintah saat ini menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang juga masif bahkan tergolong keras bertujuan menciptakan efek jera. Beberapa media negara tetangga bahkan menilai bahwa langkah Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan IUU Fishing adalah sangat keras, tradisional (seperti penenggalaman kapal asing), menunjukkan Indonesia sebagai negara baru yang sombong dan bahkan tidak sesuai dengan spirit ASEAN yang mengutamakan dialog dan kompromi. Seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertujuan sebagai shock therapy yang diharapkan dapat menghasilkan efek jera bagi para pelaku IUU Fishing selama ini di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan menguatkan perkataan Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal telah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Buku Refleksi 2016 dan Outlook 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kapal ikan asing (KIA) dari 84 kapal di tahun 2015 menjadi 140 di tahun 2016 yang berhasil ditangkap.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengurangan Jumlah kapal illegal fishing yang ditemukan di pangkalan PSDKP di Bitung.  Peningkatan jumlah KIA ini dapatkah diinterpretasi sebagai bentuk peningkatan keberhasilan operasi penangkapan? Ataukah kebijakan baru pemerintah dalam memberantas Illegal fishing ini belum berhasil mencapai tujuannya: meningkatkan efek jera? Jadi efektifkah kebijakan-kebijakan ini dalam menghasilkan efek jera sehingga perikanan kita sekarang dapat dikategorikan lestari?

Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian IUU Fishing di Indonesia.

Pertama, polemik ketidakjelasan perbatasan dengan negara tetangga dapat menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menegosiasikan penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga sejak tahun 1969, namun hingga kini beberapa segmen perbatasan masih menjadi perdebatan. Polemik Laut China Selatan misalnya,  diklaim Indonesia sebagai wilayah ZEE di sekitar perairan Pulau Natuna overlap dengan klaim China atas wilayah 9 dash line-nya.

Perselisihan wilayah perbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing. Hal ini dikarenakan klaim terhadap fishing grounds yang sama menyebabkan ketidakjelasan antara legal dan illegal fishing grounds bagi nelayan setempat.  Insiden tertangkapnya kapal penangkap ikan China, Kwey Fey yang beroperasi ilegal di perairan ZEE Indonesia bulan Maret 2016 lalu misalnya bisa saja akan terjadi kembali jika permasalahan perbatasan ini tidak terselesaikan.

Kedua, ketiadaan kerjasama dengan negara tetangga terkait upaya pengelolaan stok ikan bersama. IUU Fishing adalah permasalahan bersama negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik perikanan yang hampir sama: didominasi perikanan tradisional skala kecil dengan implementasi instrumen-instrumen pengelolaan perikanannya yang lemah seperti sistem registrasi kapal perikanan yang kurang efektif menjadi alat bagi negara mengontrol kegiatan penangkapan ikan warga negaranya, lemahnya kapasitas negara dalam kegiatan monitoring, control and surveillance (MCS) serta lemahnya informasi (scientific data) mengenai kondisi status stok ikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan operasi penangkapan lintas perbatasan dengan mudah.

Negara-negara ASEAN sejak lama telah memulai kerjasama dalam sektor perikanan yang terwujudkan dalam kegiatan-kegiatan joint MCS sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing. Namun pembahasan kerjasama mengenai pengelolaan stok ikan bersama sepertinya jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masing-masing negara masih cenderung enggan mengontrol daya penangkapan ikannya yang memicu eksploitasi berlebih serta mengancam sumberdaya perikanan yang ada. Kerjasama perikanan regional dalam bentuk joint MCS yang diperkuat dengan kerjasama regional pengelolaan stok ikan bersama akan mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud.

Ketiga, upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dapat terhambat dengan kurang memadainya kapasitas MCS yang dibutuhkan untuk mengamankan 5.8 milliar km2 laut Indonesia.  Dalam laporan Refleksi 2016 dan Outlook 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 terdapat 35 kapal pengawas perikanan, 1 unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan 109 unit speedboat pengawasan. Jumlah ini tentu saja masih kurang memadai dibandingkan besaran luas laut Indonesia. Kurang kuatnya armada pengawasan kita menjadikan kebijakan-kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Lemahnya armada pengawasan ini berpotensi membuat aparat penegak hukum cenderung tebang pilih, berani terhadap kapal-kapal yang lebih kecil (atau dari negara-negara yang kurang kuat) namun lemah terhadap kapal-kapal yang berasal dari negara besar seperti China. Hal ini terlihat dari pembiaran kapal penangkapan ikan China, FU Yuan Yu 80 yang beroperasi ilegal di lepas pantai utara Jakarta pada Februari 2015 oleh TNI Angkatan Laut. Sejak Desember 2014, TNI Angkatan Laut telah mencoba menangkap 22 kapal pelaku illegal fishing, namun hanya sekitar 8 kapal saja yang benar-benar tertangkap. Penambahan kapasitas pengawasan menjadi krusial jika tidak kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing hanya akan terlihat tidak lebih sebagai ajang penunjukkan kekuatan.

Keempat, lemahnya koordinasi dan harmonisasi antar institusi pemerintah dapat mempengaruhi upaya pemberantasan illegal fishing. Implementasi penerapan logbook perikanan yang diatur oleh Kepmen KP No. 3 tahun 2002 dan Permen KP No. 18 tahun 2010 yang baik misalnya, dapat digunakan sebagai tool bagi Kementerian Keuangan dalam memvalidasi data hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.Logbook adalah laporan harian yang memuat semua informasi kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nakhoda seperti jumlah tangkapan, alat tangkap, daerah penangkapan, jenis dan jumlah upan yang digunakan hingga banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dalam satu trip penangkapan.

Koordinasi yang kuat antar dua kementerian ini akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab logbook untuk senantiasa meningkatkan kevalidatisan logbook ini guna mendukung penarikan jumlah pajak yang benar oleh Kementerian Keuangan. Penerapan logbook yang baik akan menguatkan upaya pemberantasan IUU Fishing serta menguatkan formulasi manajemen perikanan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat.

Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah luasan laut mencapai 5.8 juta km² ini memiliki karakteristik perikanan yang unik. Walaupun didominasi oleh perikanan tradisional skala kecil dengan tekologi yang sangat sederhana namun Indonesia adalah salah satu produsen utama tuna dunia, bahkan FAO, organisasi dunia yang mengurusi pangan di tahun 2016 menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penghasil perikanan tangkap kedua setelah China. Tentu saja hal ini sangat membanggakan. Namun, dunia juga mengakui bahwa perikanan Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lemahnya sistem pendataan perikanan. Perikanan tradisional skala kecil Indonesia masih tergolong unregulated atau masih belum sepenuhnya diatur sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemberian izin misalnya, nelayan skala kecil dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2017 didefinisikan sebagai kapal-kapal tangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) maupun surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP). Di samping itu, nelayan skala kecil juga dibebaskan dari kewajiban melaporkan jumlah tangkapan ikannya. Kemudahan ini tentu saja baik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil. Namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi perencanaan pengelolaan dan manajemen sumberdaya perikanan. Hasil penelitian terbaru mengestimasi jumlah hasil perikanan skala kecil dan medium di perairan Indonesia mencapai 33-38 % lebih tinggi ketimbang yang terlaporkan selama ini.

Ketidaklengkapan data dan informasi penangkapan ikan yang bersumber dari tidak tercatatnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil di beberapa daerah,  pencatatan yang kurang tepat, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian nelayan-nelayan melaporkan hasil tangkapannya serta kurangnya kapasitas petugas pencatatan data menyebabkan formulasi pengelolaan dan manajemen perikanan didasarkan pada data dan informasi yang kurang akurat yang tentu saja berpotensi memicu ekploitasi yang sebenarnya sudah melebihi batas kapasitas sumberdaya yang ada atau yang biasa disebut dengan overexploitasi.

Di samping itu, nelayan-nelayan kecil yang mayoritas beroperasi diperairan teritorial masih banyak menargetkan juvenile tuna yang tentu saja mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika informasi dan data ini terlewatkan dari formulasi kebijakan perikanan. Perbaikan dan penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi perikanan yang efektif dan akurat adalah hal salah satu penting terutama karena, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 -2019,  telah menetapkan rencana penerapan sistem kuota penangkapan ikan, di mana dokumentasi yang lengkap yang menggambarkan keseluruhan hasil tangkapan menjadi salah satu syarat utamanya.

Terakhir adalah upaya penguatan pemahaman akan best practice of fish handling on board atau proses menjaga dan meningkatkan kualitas ikan serta peningkatan higienitas pada pelabuhan pendaratan ikan guna dapat menembus pasar ekspor. Absennya pemahaman akan higienitas dan teknologi yang dimiliki menyebabkan banyaknya hasil tangkapan nelayan selama ini tidak dapat menembus pasar ekspor. Preferensi akan produk ikan yang berkualitas (higienitas yang baik) yang dihasilkan secara lestari atau yang telah melalui upaya penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  mendominasi pasar dunia saat ini. Sehingga peningkatan kualitas ikan yang dibarengi dengan upaya manajemen perikanan selain dapat mendorong meningkatkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat menekan laju eksploitasi yang juga adalah salah satu cara menuju perikanan yang berkelanjutan.

 

Nilmawati

Peneliti DFW-Indonesia, PhD Candidate

Political Economy and Transnational Governance

University of Amsterdam (UvA)

n.nilmawati@uva.nl

 




Indonesia Darurat Bom Ikan?


DF biaka

Selain bahan peledak amonium nitrat (pupuk), bom peninggalan Perang Dunia II juga kerap dijadikan bom ikan oleh nelayan (doc: DFW-Indonesia)

Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90an, penulis melihat enam karung pupuk bahan bom teronggok di Kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi, dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan.

***

Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan. Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna, dan Pangkep.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat tiga ton di Pangkep pada 24 Juli 2017. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.

Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511. Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia sedang darurat bom ikan.

Dari Aceh ke Papua

Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan. Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran. Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom. Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan. Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat. Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya diditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017. Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe. Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

DF biaka1

Nelayan mantan pelaku pembom ikan mendemonstrasikan pembuatan sumbu ledak bom ikan (dokumentasi DFW-Indonesia)

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari lawan!

Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%.  Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya penegakan hukum tidak bisa ditawar agar negara kita tak berada dalam situasi darurat bom ikan.  Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu harus didukung sepenuh hati. Kerjasama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi bisa ditutup dan pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara.

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.  Bupati Pangkep, Bupati dimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Senior DFW-Indonesia

Tulisan juga dapat dibaca di sini




Indonesia (Terus) Melawan Perikanan Ilegal


dfw_2239-1500-x-1000

Walaupun telah dilakukan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, perang melawan perikanan ilegal di Indonesia sampai saat ini masih relevan. Berbagai strategi, cara dan pendekatan terus diupayakan agar kejahatan ini bisa ditumpas. Pada kenyataannya, menjelang tiga tahun, praktik ini masih tetap ada, walaupun dalam skala dan intensitas yang berkurang. Dalam bulan Juli 2017, ada sekitar 10 penangkapan kapal ilegal dilakukan aparat keamanan Indonesia di Laut Natuna. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini belum benar-benar habis. Selalu ada upaya dan cara untuk melakukan praktik perikanan ilegal di laut Indonesia.

Dalam konferensi laut PBB di New York pada tanggal 5-9 Juni 2017, delegasi Indonesia mengajak dunia internasional untuk memerangi perikanan ilegal. Indonesia meyakinkan dunia bahwa perikanan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari aktivitas ini terungkap bahwa selain perikanan ilegal, terjadi kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar, perdagangan manusia, penyelundupan satwa liar dan penyelundupan narkoba. Perikanan ilegal dapat berupa penangkapan ikan yang melanggar aturan, atau dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Secara umum terdapat tiga dampak dari perikanan ilegal yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian perikanan global akibat praktik ini mencapai USD 50 miliar per tahun. Di sisi lain, pelaku perikanan ilegal sering menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut seperti trawl (pukat harimau). Alat tangkap ini sangat destruktif karena mengeksploitasi ekosistem laut sebagai habitat hidup ikan dan tempat reproduksi. Perikanan ilegal juga menyebabkan kemiskinan di pesisir Afrika dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia. Menurunnya stok ikan di perairan nasional suatu negara memaksa nelayan tradisional negara tersebut menyeberang dan menerobos perairan negara lain.

Bagi Indonesia, perikanan ilegal merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah NKRI. Pelanggaran kedaulatan merupakan isu sensitif yang bisa memicu konflik antar negara. Termasuk sentimen dan ketegangan di Laut China Selatan yang saat ini terjadi, sedikit banyak telah menarik Indonesia dalam pusaran konflik kawasan. Kapal ikan asing dengan sewenang-wenang dan tanpa izin telah memasuki batas laut teritorial kedaulatan Indonesia. Mengambil dan merampok kekayaan laut Indonesia secara bebas.

Publikasi Food Agrucultural Organizatiton (FAO) 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 28,8% stok ikan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (over fishing), 61,3% mengalami full exploited dan hanya tinggal 9,9% yang belum tereksploitasi (under exploited). Menurut perkiraan antara 11 -16 juta ton ikan ditangkap oleh perikanan ilegal setiap tahunnya, mewakili 18% tangkapan global di semua perikanan. Ke depan, biaya penurunan hasil perikanan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 88,4 miliar pada tahun 2050 dan USD 343,3 miliar pada tahun 2100 (Noone, Sumaila dan Diaz, 2012).

Seiring dengan semakin bertambahnya populasi dunia, meningkatnya pendapatan masyarakat dan makanan yang berkembang mengakibatkan permintaan ikan terus meningkat. Ini menyebabkan stok ikan dunia mendapat tekanan yang lebih besar lagi. FAO (2014) menyatakan bahwa produksi ikan global meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 3,2%, melampaui pertumbuhan populasi dunia sebesar 1,6%. Namun, sebagian besar pertumbuhan produksi perikanan saat ini berasal dari produksi akuakultur, karena hasil dan volume perikanan tangkap mengalami stagnasi

Perikanan ilegal di Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di laut, minimnya pengawasan aparat di laut, lemahnya struktur armada perikanan tangkap, berkurangnya sumberdaya ikan negara lain dan konsumsi produksi perikanan global yang terus mengalami peningkatan. Secara garis besar, modus dan praktik pelanggaran perikanan di Indonesia terbagi tiga yaitu sebelum penangkapan ikan, pada saat menangkap ikan, dan setelah ikan di tangkap. Pelanggaran pada tahap sebelum penangkapan ikan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi ukuran kapal (markdown), mengubah call sign dan mesin serta kapal beregister dan berbendera ganda. Pelanggaran selanjutnta terjadi saat menangkap. Kapal-kapal ikan beroperasi tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran seperti SLO dan SPB, menggunakan nahkoda dan ABK asing dan tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang. Dan yang terakhir pada saat setelah menangkap, mereka tidak mendaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tetapi melakukan transshipment ilegal yang melibatkan kapal-kapal trampler raksasa.

Dampak sosial dan ekonomi dari masifnya perikanan ilegal bagi Indonesia dapat terlihat dari dua hal yaitu menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan kecilnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikananan. Berdasarkan survei BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Hal ini terjadi karena berkurangnya stok ikan dan kemampuan nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil yang tak mampu bersaing dengan kapal asing yang bertonase besar. Sementara itu, dalam periode tahun 2005-2012 perolehan pendapatan negara dari PNBP sektor perikanan dari SDA dan Non SDA tidak pernah melebihi angka Rp 300 miliar/tahun. Indonesia seperti mengalami kutukan sumberdaya alam laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Strategi Baru

Salah satu terobosan penanganan perikanan ilegal di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, kemudian dikenal dengan Satgas 115. Satgas 115 memiliki kewenangan luas yang men-shortcut hambatan koordinasi dan operasi penegakan hukum kejahatan perikanan ilegal. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok sipil yang penuh kontroversi karena agresifitasnya dalam memerangi perikanan ilegal. Inilah Satgas superbody yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut yaitu menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam operasi penegakan hukum serta melaksanakan komando pengendalian. Unsur Satgas 115 meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Kinerja Satgas 115 yang paling menonjol dalam hal penegakan hukum adalah penenggelaman kapal perikanan ilegal yang sampai bulan April 2017 telah mencapai 317 kapal. Dari jumah tersebut, 93% merupakan kapal berbendera asing seperti Vietnam, China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Walaupun sempat mengundang kontroversi, penenggelaman kapal pelaku perikanan ilegal telah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tentang Perikanan. Meski demikian, tantangan penegakan hukum tidak berhenti pada penenggelaman sebab disinyalir masih terjadi bentuk pelanggaran lain seperti transshipment yang terjadi di high seas. Menghadapi hal tersebut, dukungan teknis kepada efektivitas pola kerja Satgas 115 perlu terus diberikan. Terutama menghadapi pelaku kejahatan perikanan yang terus berkembang dari sisi strategi, peralatan, dan teknologi.

Ke depan, perang terhadap perikanan ilegal mesti dilakukan secara lebih strategis. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan reformasi hukum berupa revisi Undang-Undang Perikanan agar memberi efek jera bagi pelaku perikanan ilegal. Seiring dengan perkembangan modus, bentuk dan cakupan praktik perikanan ilegal, maka kerangka hukum yang mengatur hal ini perlu diperbaharui. Beberapa hal krusial perlu dipertimbangkan dalam revisi tersebut yaitu terkait sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku, kemungkinan gugatan perdata bagi aparat negara yang menangani pelanggaran perikanan ilegal, tindak pidana pembiaran, sanksi pidana korporasi dan evaluasi efektivitas pengadilan perikanan. Penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum mesti mendapat pengawasan masyarakat. Dalam beberapa kejadian, kapal, ikan hasil tangkapan dan awak kapal asing yang sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat, masih bisa lepas atau melarikan diri. Aparat penegak hukum mesti bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti ini.

Upaya memberantas kejahatan seperti perikanan ilegal tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada upaya perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini melakukan dan menikmati praktik kejahatan perikanan. Mafia selalu bergerak mendahului polisi. Pelaku kejahatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, atau bersekongkol antara asing dan bangsa sendiri. Mereka tidak peduli dengan keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bagi mereka, kekayaan laut merupakan warisan yang harus dihabiskan. Menghadapi hal tersebut, bangsa ini harus memperkuat konsolidasi, melawan perikanan ilegal, menegakan kedaulatan negara dan mewariskan ikan yang sama dengan apa yang dimakan generasi saat ini.

Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Kebijakan Pemerataan Ekonomi Belum Sentuh Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut


Jakarta (DFW Indonesia)- Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada April 2017 lalu belum menyentuh nelayan dan pembudidaya rumput laut. Padahal nelayan dan pembudidaya rumput laut adalah kelompok kecil dan lemah sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini disebabkan status kepemilikan aset yang dimiliki nelayan dan pembudidaya rumput laut sangat terbatas. Mereka juga memiliki keterbatasan kemampuan termasuk mengakses teknologi, pembiayaan, pasar dan prasarana.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa desain Kebijakan Pemerataan Ekonomi tersebut dilakukan secara parsial karena menomorduakan kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut. “Pemerintah tidak siap dan tidak punya skenario untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan dan pembudidaya rumput laut, bahkan dalam skema KPE yang sebenarnya sangat strategis untuk mereka terima” kata Moh Abdi Suhufan.

Ada 10 bidang yang menjadi sumber ketimpangan, enam bidang menjadi prioritas dan quick win, empat yang belum masuk quick win. Bidang nelayan dan budidaya rumput laut tidak termasuk quick win dan prioritas KPE.

Seperti diketahui Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan  dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing.

KPE memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia.  Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat yaitu; i) reforma agraria dan perhutanan sosial, ii) pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, iii) perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, iv) perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, (v) nelayan serta petani budidaya rumput laut, vi) sistem pajak, vii) manufaktur dan informasi teknologi, viii) perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, ix) pembiayaan dengan dana pemerintah, dan x) vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

“Bahwa bidang nelayan dan petani budidaya rumput laut seharusnya menjadi kelompok yang menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut nasib 2,2 juta rumah tangga nelayan dan pembudidaya dengan rincian 864 ribu rumah tangga nelayan dan 1,2 juta rumah tangga pembudidaya. Pemerintah akan terus terlambat memperbaiki nasib nelayan jika tidak memanfaatkan skema KPE” kata Abdi.

Menurut data DFW-Indonesia, program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan yang dilaksanakan oleh KKP dalam periode 2010-2013 hanya mampu menyelesaikan 58.495 sertfikat. Artinya dalam setahun kemampuan pemerintah membantu nelayan mendapatkan sertfikat hanya 11.699 sertifikat. Pada tahun 2013 dari 16.703 orang memperoleh sertifikat hanya 1.215 orang yang memanfaatkan sertifikat untuk mengakses modal dengan nilai Rp 10.7 miliar tapi yang digunakan untuk modal kerja hanya Rp 3,7 miliar. “Butuh waktu lama untuk memastikan semua nelayan dan pembudidaya Indonesia yang berjumlah 2,2 juta orang memiliki sertfikat tanah jika tanpa skema KPE” kata Abdi. Kepemilikan sertifikat tanah ini akan membantu nelayan untuk mendapatkan modal usaha pada pihak bank.

Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pembudidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat (foto: DFW Indonesia)

Sementara itu, Widya Safitri, peneliti DFW Indonesia mengatakan bahwa selain soal kepemilikan aset tanah, isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah target produksi rumput laut yang terus meningkat. Pemerintah telah membuat baseline bahwa target produksi rumput laut akan terus digenjot dari 11 juta ton tahun 2016 lalu menjadi 13,4 juta ton tahun 2017 dan 16,1 juta ton pada tahun 2018 nanti.

“Dalam kerangka Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk pembudidaya rumput laut, pemerintah perlu melakukan pengaturan terkait enam hal yaitu; rencana zonasi budidaya rumput laut yang detil, aturan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penyediaan bibit unggul, kesiapan kelompok pembudidaya dan pendampingan, serta market dan hilirisasi rumput laut” kata Widya. Untuk itu Widya menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan sentra produksi yang lokasinya menyatu dengan sentra industri rumput laut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah melakukan langkah strategis yaitu melengkapi perumusan rencana aksi Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk nelayan dan budidaya rumput laut yang sifatnya implementatif, terukur dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Hal ini bertujuan agar bidang nelayan dan budidaya rumput laut  tidak terus ketinggalan dan kesejahteran nelayan dan pembudidaya dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.




Susi dan Agenda Kesejahteraan Nelayan


IMG-20151115-WA0060

Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasi oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan.”

 

Pemberitaan nasional minggu lalu diwarnai tuntutan nelayan cantrang Jawa Tengah yang mendesak pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantang. Ekskalasi tuntutan tersebut terdengar sampai istana karena campur tangan Muhamimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Larangan penggunaan cantrang tercantum dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Masa 2 tahun ditambah 6 bulan moratorium cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak cukup bagi nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Paket bantuan kapal dan alat tangkap pengganti yang difasilitasi pemerintah juga jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk menghentikan polemik cantrang, Presiden Jokowi memerintahkan perpanjangan moratorium cantrang sampai dengan akhir tahun 2017.

Moratorium cantrang hanya satu dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ibu Susi dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Moratorium kapal asing, larangan transhipment dan larangan penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur merupakan paket kebijakan strategis lainnya yang telah memberi dampak luas pada bisnis proses perikanan di Indonesia. Sepertinya ibu Susi menyadari bahwa praktik tata kelola perikanan yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seperti membuka kotak pandora, kejahatan perikanan makin terkuak dengan terungkapnya praktik ABK ilegal, kapal markdown, perbudakan, pencurian BBM, ekspor bibit lobster ilegal, dan manipulasi pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor perikanan.

Akibat serangkaian kebijakan tersebut, upaya melakukan perbaikan tata kelola perikanan mendapatkan perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikmati manisnya bisnis perikanan tapi dengan cara melanggar hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah hal fundamental untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan ke tangan nelayan. Ibu Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasai oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan. Nelayan tradisonal terdesak di areal tangkap yang makin kecil dan stok ikan yang makin sedikit.

Mendapat perlawanan di dalam negeri, kebijakan ibu Susi justru mendapat apresiasai internasional. Pada tahun 2016 organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada ibu Susi. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF).

Pada tahun 2017, apresiasi juga diberikan oleh Peter Benchley Ocean sebagai Excellence in National Stewardship. Ibu Susi memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik. Salah satunya terkait keberaniannya meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal, yang melakukan praktik illegal fishing dan berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ibu Susi juga berhasil menggalang komitmen dan kerjasama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Norwegia, Perancis dan Jepang untuk bekerjasama memberikan dukungan pada upaya penanggulangan IUUF di Indonesia dan perairan di kawasan Asia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi illegal fishing dengan kebijakan moratorium kapal asing, dan pelarangan transhipment kini telah memberi dampak signifikan pada produktivitas perikanan nasional. Saat ini telah terjadi kenaikan biomassa ikan sebesar 240% dari 4,5 juta metrik ton menjadi 6,6 juta metrik ton. Selain itu, stok ikan nasional kini meningkat. Melalui Keputusan Menteri KP 47/2016 angka Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah sebesar 9 juta metrik ton dan dengan kebijakan yang konsisten, diduga akan meningkat menjadi 11 metrik ton pada tahun 2018 nanti.

IMG-20151115-WA0086

jenis-jenis alat tangkap nelayan yang sering jadi korban pengguna trawl atau cantrang

Dalam periode April 2014-2017 nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 nilai tukar nelayan hanya 103, maka April tahun 2017, nilai tukar nelayan naik menjadi 109. Sementara pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing  105 dan 107. Artinya dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan tumbuh 2,31%. Pencapaian ini justru bertolak belakang dengan kondisi di sektor pertanian. Pada sektor pertanian, nilai tukar petani  mengalami penurunan dari 102 pada tahun 2016 menjadi 100 pada Februari 2017 lalu.

Dari segi penerimaan negara, sektor perikanan ikut menyumbang pendapatan yang tiap tahun makin meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.

Pilar Kesejahteraan Nelayan

Mengusung 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti secara proporsional mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kembali mengemukanya isu cantrang mengindikasikan perencanaan dan eksekusi program belum dilakukan dengan optimal. Masa 2 tahun moratorium tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyiapkan skema pengalihan alat tangkap, transisi kebiasaan nelayan, potensi kredit macet pemilik kapal dan pendataan jumlah serta sebaran alat tangkap cantrang. Seperti api dalam sekam, akibat masalah yang tidak tuntas terselesaikan, akhirnya menimbulkan potensi konflik dan rentan dimanfaatkan menjadi isu politik.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama untuk menopang terwujudnya kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan realisasi pengadaan 2090 kapal dan alat tangkap ikan termasuk perizinan yang dibutuhkan. KKP perlu memastikan bahwa rencana pengadaan 2090 unit kapal dan alat tangkap ikan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu PR lain adalah adanya gap kebutuhan kapal pengganti eks cantrang yang kini berjumlah 12.000an dengan kemampuan dan kapasitas KKP menyediakan kapal. Untuk wilayah Jawa Tengah saja saat ini terdapat 5600 kapal ukuran 10 gross tonase dan 1100 kapal ukuran 30 GT. Arahan Presiden Jokowi untuk mengikutsertakan pihak perbankan dalam membantu pembiayaan pengadaan kapal ikan mesti ditindaklanjuti secara teknsi dan operasional.

Kedua, membangun kampung nelayan dengan kerjasama lintas sektor. Rencana KKP untuk merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan tahun ini sejalan dengan rencana Jokowi di awal pemerintahan untuk membenahi 1000 kampung nelayan dalam periode 2014-2019. Saat ini ada sekitar 1260 pelabuhan perikanan dengan berbagai status operasional yang berbeda-beda. Jika 1260 pelabuhan perikanan bisa diaktifkan berarti akan mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa pesisir yang mendapat pelayanan oleh pelabuhan perikanan tersebut. Kebutuhan air bersih, pertanahan, BBM, perumahan nelayan, listrik mesti difasilitasi secara terpadu dengan dukungan sektor lain. Membangun pelabuhan perikanan berbasis kampung nelayan akan membantu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, pemerataan dan keadilan sosial.

Ketiga percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai implementasi model industrialisasi perikanan. Rencana KKP untuk membangun 12 (SKPT) di 12 lokasi, sejalan dengan misi Jokowi utuk membangun Indoensia dari pinggiran. Selain terletak diperbatasan negara, lokasi tersebut memiliki potensi perikanan yang yang cukup besar namun tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Program afirmatif seperti SKPT menjadi jurus ampuh mempercepat pembangunnan infratruktur pendukung perikanan di pinggiran Indonesia dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, agenda industrialisasi perikanan perlu segera diwujudkan untuk memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri pelaku bisnis perikanan bahwa pemerintah serius melaksanakan program industrialisasi. Dengan industrialisasi perikanan diharapkan maka investasi perikanan akan meningkat, nilai tabah produk akan meningkatn dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Ke-empat kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam eksekusi program. Silang pendapat antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan kelautan dan perikanaan mesti direduksi. Perbedaan pendapat antara KKP, KLHK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang reklamasi teluk Jakarta memberi indikasi bahwa pemerintah tidak satu suara dalam penanganan masalah reklamasi. Bagaimana mungkin memberikan perlindungan kepada kehidupan nelayan, jika silang pendapat tidak bisa diselesaikan secara internal. Perihal kebijakan dan tata kelola perikanan, komitmen dan antar soliditas instansi pemerintah sangat diharapkan. Usaha perikanan merupakan bisnis dengan ketidakpastian tinggi dan resiko besar. Pertuaran dan kebijakan yang berubah-ubah akan menggangu bertumbuhnya usaha masyarakat di sektor ini. Pemerintah sekali lagi perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara konsisten dalam kerangka meningatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Refleksi DFW, Pahit Manis Mengawal PPKT


Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Akses transportasi, salah satu tantangan di PPKT (foto: istimewa)

Menilai hasil fasilitasi pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKT) ibarat mengunyah buah ragam rasa. Ada manis, kecut hingga pahit. Yang manis ketika melihat warga bersuka cita meminum air mesin desalinasi, melihat anak-anak belajar di bawah terang cahaya listrik PLTS bantuan. Yang kecut, ketika ada janji membangun PLTS di pulau namun urung. Pahit ada juga, saat fasilitator harus berjibaku gelombang dan badai di beranda negeri.

“Pahit betul e, nyawa taruhannya, kami naik sekoci ke Pulau Bepondi, ombak keras, angin kencang. Saya dan Baso muka su pucat. Laut Pasifik ini yang dihadapi bapa,” ungkap Laode Hardiani saat dimintai pendapatnya tentang sukaduka jadi fasilitator DFW di Kabupaten Supiori, Papua. Laode Hardiani adalah salah satu fasilitator PPKT yang ditangani DFW bersama Kementerian Kelautan Perikanan melalui skema program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat dalam tahun 2016.

***

Menurut Perpres No. 78/2005 disebutkan bahwa ada 31 PPKT termasuk Bepondi di Supiori yang harus dikawal, dijaga dan dibangun. Itu kemudian bersambut saat Jokowi-JK membesut Nawa Cita dan secara eksplisit menyebut di bagian ketiga dengan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran atau dari pulau-pulau di beranda depan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2014 memfasilitasi PPKT di 10 provinsi, 20 kabupaten/kota, 48 kecamatan dan 275 desa menjadi fokus pembangunan dengan menggandeng Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai fasilitator program. Ketigapuluhsatu pulau-pulau yang disebutkan di atas mempunyai 205.596 jiwa penduduk (2016), jumlah yang besar dan perlu diberi perhatian dalam agenda pembangunan secara sungguh-sungguh.

“DFW sepakat dengan Pemerintah bahwa modal dalam membangun PPKT adalah dengan memanfaatkan potensi perikanan dan potensi baharinya. Inilah yang telah diidentifikasi, dikelola dan dikembangkan secara perlahan dengan membantu warga di PPKT melalui penyediaan sarana prasarana kelistrikan dan mesin desalinasi,” sebut Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW.

“DFW hadir sebagai fasilitator hingga bantuan itu sampai di PPKPT. Tidak hanya itu, fasilitator DFW juga bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi pengelola hingga memfasilitasi pendirian Bumdes dan koperasi,” kata Abdi Suhufan tentang kiprah fasilitator Prakarsa.

Buah Manis Pendampingan

Setelah mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi penyiapan program pendampingan dalam tahun 2016, maka sebanyak 18 fasiitator telah dikirim ke PPKT di tahun lalu.

“Ada 11 provinsi, 16 kabupaten/kota, 26 pulau dan 35 desa menjadi fokus dampingan kami. Tidak kurang 200 juta dana kelompok telah terkumpul sebagai buah dari pemanfaatan sarana prasarana PLTS dan mesin desalinasi yang disiapkan pemerintah,” ungkap Abdi.

“Saya kira tetap ada harapan, ada manfaatnya. Sebanyak lima ribu kepala keluarga atau sekitar 24 ribu warga di PPKT telah merasakan manfaat program yang disebut Prakarsa ini. Para fasilitator pun telah memfasilitasi 20 profil atau informasi kelompok sebagai dasar dalam pengembangannya. Terfasilitasi 50 obyek wisata bahari serta terbentuk delapan BUMDes dan dua koperasi,” papar Abdi Suhufan.

Di catatan DFW untuk Prakarsa tahun 2016, pulau-pulau tersebut adalah Enggano di Bengkulu Utara, Nusa Penida, Alor, Nusa Ceningan, Wetar, Liran, Masela, Selaru, Larat, Penambulai, Kolepon, Bepondi, Brass, Marampit, Kawaluso, Kakorotan, Marore, Lingayan, Lutungan, Sebatik, Maratua, Subi Kecil, Kerdau di Kepri.

Cakupan pendampingan Prakarsa hingga penghujung 2016 meliputi penguatan data informasi dan perencanaan pembangunan PPKT. Di sini difasilitasi proses penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, kemitraan dan pemasaran produk terutama yang dihasilkan oleh PLTS, mesin desalinasi hingga usaha ekonomi produktif yang dana awalnya disiapkan KKP.

“Secara rinci pendampingan tersebut berkaitan dengan fasilitasi penyusunan profil pulau dan desa/kampung. Ada penataan administrasi kelompok, pembuatan papan rencana kerja kelompok PLTS, fasilitasi alokasi anggaran pemeliharaan desalinasi/PLTS melalui ADD atau Anggaran SKPD. Selain itu, fasilitator juga mendorong pembentukan BUMDesa/Koperasi dan memasukkan desalinasi dan PLTS sebagai unit usaha di dalamnya,” tambah Hartono, koordinator fasilitator DFW.

Masih menurut Hartono, fasilitasi PPKT meliputi review RPJMDes/Kampung dan koordinasi dengan BPMD terkait perencanaan pembangunan desa serta fasilitasi FGD mengenai pembentukan/restrukturisasi kelompok, pengelolaan sarpras, dan pemeliharaan sarpras. Ditambahkan, untuk penguatan kapasitas kelompok difasilitasi penyusunan profil kelompok pengelola desalinasi, PLTS, dan UEP, SK kelompok pengelola, aturan main pengelolaan, pembuatan buku rekening kelompok, inovasi produk dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan bulanan para fasilitator, DFW mencatat bahwa para fasilitator juga memfasilitasi pelatihan informal peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen keuangan, penguatan organisasi, dan pelaporan hingga fasilitasi penyusunan laporan keuangan kelompok. Lainnya adalah fasilitasi keikutsertaan kelompok UEP mengikuti pameran produk, fasilitasi kemitraan pemasaran produk melalui UKM Pusat oleh-oleh/Dekranasda yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pariwisata.

“Yang unik ada pula inisiatif untuk mendorong penganggaran kendaraan roda 3 untuk pengangkutan air desalinasi melalui RPJM Kampung seperti di Papua,” tambah Hartono.

Tantangan

Meski telah berhasil menggerakkan masyarakat di PPKT dalam membangun daerahnya, secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim DFW dan KKP maka diperoleh gambaran umum tantangan pengembangan PPKT. Di antaranya kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah. Demikian pula kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya. Di beberapa wilayah PPKT Indonesia bagian Timur teridentifikasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa yang masih rendah.

“Tantangan fasilitator adalah koordinasi pengurus dengan pemerintah desa, bahkan antar anggota kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Jeszy gadis berdarah Toraja yang menjadi fasilitator bertugas di pulau teruar Nusa Tenggara Timur. Selain itu Jeszy juga mengatakan bahwa akses kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga masih sangat minim terutama di pulau-pulau yang berbatasan Australia.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan PLTS masih rendah, demikian pula kesadaran tentang sanitasi pualu yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya. Menurut Jeszy, tantangan lainnya di PPKT adalah kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah yang dicirikan oleh kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya.

DFW juga mencatat kelambanan dalam merealisasikan perencanaan sekaitan implementasi UU Desa No. 6/2014. Ada informasi bahwa pendamping kampung yang harus ada sebagaimana amanat UU ternyata belum pernah sampai ke lokasi tugasnya karena belum adanya tumpangan ke sana sehingga perencanaan dan realiasi program pembangunan desa terhambat.

“Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk merupakan hal mendasar yang perlu juga dipertimbangkan untuk program ke depannya,” kata Abdi.

Mendesak, Kerjasama Lintas Sektor

Merujuk ke hasil lokakarya Prakarsa dalam tahun 2016 diperoleh sehimpun harapan bahwa dalam pembangunan PPKT ke depan diperlukan keterlibatan intensif unit kementerian dan sektor terkait lainnya. Mereka dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai kendala pemanfaatan sumberdaya alam di PPKT.

“Saya kira pemerintah harus mendorong kementerian terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya dan alokasi energi, seperti energi listrik dan BBM,” kata Andi Darmawangsyah, fasilitator untuk Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang diaminkan oleh fasilitator lainnya seperti dari Lingayan, Marore, Larat dan Selaru.

Sementara itu di Supiori, Ratu Irma Sabriany dan Laode Hardiani saat ditemui di Kabupaten Supiori mengatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat Papua terutama di Pulau Brass dan Bepondi harus diperkuat dengan pendampingan yang intens.

“Perlu penguatan kapasitas dengan menempatkan tenaga pendamping yang bisa membangun kerjasama dengan warga setempat. Kami merasakan masih lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat terutama dalam memanfaatkan bantuan sarana prasarana dari KKP sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah agar bisa berkesinambungan,” kata Hardiani.

Hal lain disampaikan oleh Wido Cepaka Warih, fasilitator Pulau Larat di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Menurut Wido, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai budaya masyarakat pulau kecil terluar sebagai aset nasional. Sementara Melati Hutagalung, fasilitator di Selaru mengatakan bahwa di PPKT perlu membangun infrastruktur ekonomi yang saling terhubung, pasar, sarana produksi pertanian, sarana produksi perikanan dan pelabuhan.

Menurut Abdi, upaya membangun PPKT sejatinya tak harus berhenti di 2016 sebab menurut catatan DFW, ke depan, PPKT sekurangnya membutuhkan anggaran hingga Rp. 280 miliar. “Hasil lokakarya tahun lalu menunjukkan estimasi rincian kebutuhan anggaran infrastruktur dasar hingga 258 miliar, sarana prasarana kelautan dan perikanan pendukung hingga 5,8 miliar, bantuan modal kelompok 2,5 miliar, paket pendampingan dan peningkatan kapasitas 6,2 miliar, konservasi spesies 600 juta,” papar Abdi.

“Angka-angka ini terihat realistis di tengah kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan maritim sebagai lokomotifnya,” kata Abdi.

“Hasil refleksi DFW ini sangat penting, sehingga tidak boleh tidak, agar Nawa Cita berbuah manis, atau jadi permen enak, maka pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh serius membangun PPKT. Tambah anggaran dan perluas lokasi program. Kalau perlu membuat blue print terbaru berdasarkan capaian-capaian tersebut di atas dengan memastikan pemenuhan infrastruktur penunjung agar roda ekonomi menggeliat, aktivitas sosial semakin dinamis dan produktif di PPKT,” papar Abdi.

“Jika tidak, Nawa Cita hanya akan menjadi pepesan kosong,” pungkasnya.

 

Oleh: Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia




Solusi Rumput Laut Indonesia


IMG_6668

Fasilitasi penyusunan rencana aksi bersama pembudidaya rumput laut di Desa Lermatang, Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku oleh tim DFW Indonesia – INPEX

Rumput laut merupakan komoditas utama perikanan budidaya sektor non-ikan yang dalam perjalanannya membuat nama Indonesia terkenal karena menjadi penghasil rumput laut terbesar di dunia. Pada tahun 2014 Indonesia mampu memproduksi 206.570 ton rumput laut kering (raw material), diikuti oleh Chili dan China dengan nilai produksi 81.463 ton dan 68.136 ton. Sebagai negara yang memiliki laut lebih luas yaitu 3.257.483 km2 (62,89%) dibandingkan luas daratan 1.922.570 km2 (37,11%), dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km (Data dan Informasi Geospasial, 2013), sudah sewajarnya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen penghasil rumput laut terbesar di dunia.

Berdasarkan data KKP 2016, potensi pengembangan rumput laut terdapat di 23 provinsi dengan sentra utama produksi ada di 10 provinsi yaitu: Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku. Peta potensi areal budidaya dapat dilihat pada Gambar 1.

peta

Gambar 1. Peta Potensi areal budidaya rumput laut Indonesia (Sumber: KKP (diolah Kemenko Ekon), 2016 Keterangan: bulat merah: Eucheuma sp., segitiga hijau: Gracilaria sp.)

Budidaya rumput laut di Indonesia mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1980-an dengan maksud merangsang pertumbuhan ekonomi daerah pesisir (Aslan, 1998). Jenis rumput laut yang dikembangbiakkan antara lain Kappaphycus alvarezii, Gracillaria sp. dan Sargassum sp. Ketiga jenis rumput laut tersebut merupakan bahan dasar (raw material) untuk industri karagenan, agar dan alginat. Sementara itu, produk turunan dari karagenan, alginate, dan agar dapat dimanfaatkan ke industri lanjutan sebagaimana yang dideskripsikan pada Gambar 2. Secara global kebutuhan dan suplai rumput laut dunia masih memberikan peluang usaha bagi petani rumput laut dan pelaku industri termasuk Indonesia (Tabel 1).

Banyaknya user produk rumput laut saat ini seharusnya mampu mendorong pemerintah untuk terus menjadikan rumput laut sebagai komoditas unggulan non-ikan yang diharapkan menjadi penggerak meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Rumput Laut Dunia Tahun 2013-2015

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Rumput Laut Dunia Tahun 2013-2015

Rumput laut termasuk jenis komoditi yang dapat diperbaharui dikarenakan kemampuan reproduksi yang dapat dilakukan secara vegetative. Keragaman jenis rumput laut di perairan laut Indonesia sangat tinggi dan semua spesies rumput laut penghasil agar, karagenan dan alginate dapat tumbuh dengan baik. Secara teknis, budidaya rumput laut tidak membutuhkan modal yang besar dan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Keahlian yang dibutuhkan juga sangat mudah dan sederhana sehingga budidaya rumput laut dapat diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat secara cepat.

Kelebihan budidaya rumput laut lainnya adalah tidak merusak lingkungan sehingga kelestarian biota lain seperti terumbu karang dan ikan tetap terjaga.

Gambar 2. Pemanfaatan Rumput Laut untuk Industri Lanjutan

Gambar 2. Pemanfaatan Rumput Laut untuk Industri Lanjutan

Pada tahun 2016 pergerakan produksi rumput laut menurun dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2016 hanya mencapai 131.200,79 ton sedangkan pada tahun 2015 mencapai 176.445,11 (BPS, diolah Dit. Ekspor Tanhut). Harga rataan rumput laut kering tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 13.300/kg dan terus turun pada tahun 2015 yaitu Rp 8.800/kg dan tahun 2016 yaitu Rp 7000/kg (Jasuda, 2016).

Aktivitas impor rumput laut Indonesia yang masih tinggi merupakan permasalahan yang serius dan sekaligus merupakan peluang untuk pengembangan industri dalam negeri (Tabel 2). Pemanfaatan rumput laut kering (raw material) dalam negeri hanya mampu menyerap 20% sedangkan 80% diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya pengolahan rumput laut sehingga ekspor bahan mentah dapat ditekan dan industri pengolahan rumput laut dapat tumbuh.

Tabel 2. Impor Produk Rumput Laut Indonesia Tahun 2012–2015

Tabel 2. Impor Produk Rumput Laut Indonesia Tahun 2012–2015

Menjaga Hulu sampai Hilir

Seperti kita ketahui bahwa rumput laut tidak hanya sebagai komoditas budidaya (hulu), akan tetapi sebagai komoditas industri (hilir). Oleh karena itu, pengembangan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara bersamaan. Pada sektor hulu titik kritis yang harus diperhatikan antara lain ketersediaan bibit bermutu, pengelolaan sentra rumput laut sektor pembesaran dan pembenihan yang harus berdekatan, pengaturan pola tanam terkait waktu tanam pembibitan dan pembesaran yang berbeda, pengetahuan dan keterampilan para pembudidaya untuk menghasilkan produk prima guna meningkatkan posisi tawar kepada para pedagang pengumpul, kesesuaian (link and match) antara industri pengolah dengan para pembudidaya, serta kelembagaan usaha nelayan yang menjamin kestabilan harga rumput laut kering.

Upaya pengembangan rumput laut pada sektor hulu perlu dilakukan secara cermat agar dapat menghasilkan kualitas rumput laut yang baik. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

  1. Perlu dilakukan pengaturan wilayah sentra budidaya rumput dengan konsentrasi pengembangan bibit yang bersumber dari perairan lokal tidak berjauhan dari lokasi pembesaran,
  2. Mengadopsi teknik budidaya yang sederhana di rumput laut pemantapan dan keseragaman skill pembudidaya sudah harus diterapkan di semua sentra produksi dengan melakukan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi ini melalui assessment yang sebenar-benarnya dan quality control yang ketat,
  3. Meningkatkan nilai tambah dari rumput laut segar menjadi rumput laut kering hingga akhirnya menjadi bahan baku industri lanjutan mengharuskan pembudidaya paham terhadap penangan pasca panen, oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran informasi terkait pasca panen sehingga output yang dihasilkan memenuhi standar internasional,
  4. Menjaga stabilitas harga rumput laut yang dipengaruhi oleh pasar dunia, pemerintah harus membentuk lembaga atau wadah yang menjaga lonjakan fluktuasi harga bahan mentah seperti pembentukan koperasi atau unit kerja khusus terkait distribusi pemasaran bahan mentah.

Sementara pada sektor hilir, pengolahan rumput laut yang jauh dari sentra budidaya merupakan hal yang harus segera dicari solusinya. Lokasi pengolahan yang jauh menyebabkan harga pokok produk (HPP) yang dihasilkan menjadi tinggi dimana biaya logistik merupakan komponen terbesar. Hal ini secara langsung akan berimbas pada sektor hulu, dimana sektor hilir akan menekan harga pada pembudiaya. Kecenderungan ini mengakibatkan pelaku usaha lebih memilih menjual bahan mentah (raw material) langsung ke luar negeri dibandingkan diolah di dalam negeri.

Kegiatan penanaman bersama untuk memulai kembali budidaya rumput laut di Desa Lermatang

Aktivitas penanaman bersama untuk memulai kembali kegiatan budidaya rumput laut di Desa Lermatang

Industri pengolahan rumput laut melibatkan lebih banyak kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah dibandingkan pada kegiatan budidaya sehingga sinergitas antar lembaga juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, issue kebijakan bea keluar untuk ekspor rumput laut harus ditelaah sesuai dengan pengembangan industri dalam negeri. Begitu juga issue delisting karagenan pada sumber bahan organik yang ada di Amerika yang hingga saat ini membuat banyak perusahaan penghasil dan pengguna karagenan membatasi jumlah produksi sampai kejelasan kebijakan dikeluarkan.

Hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi dormant dan ragu mengambil langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diharapkan mampu bersinergi mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong produksi rumput laut Indonesia dengan jumlah dan kualitas terbaik serta menjadikan industri rumput laut sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat diambil pada sektor hilir antara lain:

  1. Pemerinta perlu segera merespon dan menjawab issue non-organic pada pengolahan rumput laut menjadi karagenan, diperlukan teknologi pengganti alkali yang biasa digunakan diteknik ATC dengan mengacu pada dasar organik yang diterapkan tanpa menurunkan kualitas rumput laut yang dilihat dari nilai rendemen,
  2. Meningkatkan penyerapan bahan mentah dalam negeri, pemerintah diharapkan mampu mendirikan pabrik pengolahan yang lebih tersebar dan berlokasi dekat dengan sentra budidaya,
  3. Menambah jumlah pabrik olahan akan berdampak meningkatnya hasil produksi olahan di Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan membuat kerja sama antar negara terkait pemanfaatan produk yang dihasilkan,
  4. Memperkenalkan teknologi pengolahahn yang zero waste dan eco-friendly. Sebagai industri, pabrik pengolahan akan menghasilkan limbah (bye products) dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu pengembangan pabrik harus memiliki prinsip zero waste dan eco-friendly sehingga pabrik harus memanfaatkan buangan menjadi produk lanjutan seperti penggunaan limbah untuk pupuk tumbuhan dan lainnya.

Upaya pengembangan rumput laut yang lebih serius oleh pemerintah sangat dinantikan. Petani rumput laut adalah pihak yang harus dilindungi di tengah maraknya praktik kartel yang tak kuasa mereka lawan. Dalam mata rantai perdagangan rumput laut, ada kesan pembiaran dan petani dibiarkan bertarung bebas tanpa ada perlindungan pemerintah.

Mengingat komoditas rumput laut memiliki produksi dan nilai yang cukup besar, maka keseriusan pemerintah kini mesti lebih diperlihatkan. Proses dari hulu ke hilir mesti ditangani secara ketat dengan aturan dan instrumen yang pro terhadap stakeholder dalam negeri. Ini semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan petani rumput laut yang selama ini terombang-ambing dengan sistem yang sulit mereka mengerti. Semoga tindakana konkrit pemerintah secepatnya bisa diambil, agar kegairahan petani rumput laut dapat terus terjaga.

***

Sefti Heza Dwinanti, Peneliti di DFW-Indonesia




‘Mengeroyok’ SKPT Biak


Ambai menyisik ikan kambing

Ambai menyisik ikan kambing

 

Hari masih pagi di utara Papua. Lelaki Ambai menyisik ikan berukuran panjang yang disebutnya Ikan Kambing. Sekali tarik, sesisik berloncatan. Lelaki yang telah 10 tahun berjualan ikan di Pasar Ikan Fandoi itu menyebut bermacam ikan, ada ikan kambing, cakalang, tongkol, tuna, hingga cucut sebagai ikan jualan sejak lama.

Di pagi tanggal 17 Oktober 2016 itu, meski sedang gerimis, suasana pasar ikan terbesar di Kota Biak itu sedang riuh. Mikael, warga lainnya, menunjukkan ikan cucut raksasa yang dibelinya dari nelayan. Pagi itu dia memotong, membelah, mengiris sesuai ukuran jual beli ikan. Satu iris dilego 20 ribu.

“Harganya macam-macam, dari 250 ribu perekor hingga 500 ribu, tergantung ukuran,” balasnya kalem. Orotha, penjual ikan lainnya, mengaku juga sebagai nelayan. Dia menangkap, dia pula yang jual.

“Di sini banyak macam. Ada kambing, ekor kuning, hingga tuna. Saya sama suami yang ke laut. Ada perahu dengan mesin 5 PK,” katanya saat ditemui di depan lapaknya. Edita Moberfo, perempuan asal Supiori yang ada di sampingnya mengaku bahwa Biak terkenal karena ikan kambingnya. “Mari, mari, mari, kambing, kambing,” serunya ke pembeli.

Suasana Pasar Ikan Bosnik

Suasana Pasar Ikan Bosnik

Di waktu yang lain, pada 18 Oktober 2016, ikan-ikan raksasa tergeletak di Pasar Bosnik. Ada kerapu lumpur, ikan kerapu merah hingga tuna. Para penjual mengatakan bahwa ikan-ikan itu datang dari Nusi, Bromsi, Padaido. Ikan-ikan kerapu merah dijual Rp. 50 ribu dan terdiri dari 10 ekor berserak. Ikan kerapu lumpur dijual 200 ribu/perekor.

Nelayan-nelayan Papua dikenal sebagai nelayan kecil yang mengoperasikan pancing dan jaring dengan membawa perahu ukuran di bawah 3 GT. Di tanggul pasar Bosnik, George Faidiban, John Faidiban dan Abdon Wader dari Nusi, Padaido mengatakan ikan-ikan hasil tangkapannya beragam, dari ikan karang hingga ikan tuna. Aktivitas ini telah dilakoni sejak lama. Dari perikanan mereka menghidupi sanak keluarganya. Jika ada yang belum mereka punyai saat ini, maka itu adalah Kartu Nelayan. “Belum ada, kalau mau urus masih bisakah?” kata George.

Biak dan SKPT

Realitas di kampung-kampung nelayan seperti dipaparkan di atas merupakan alas mengapa pemerintah antusias membangun sentra usaha kelautan dan perikanan di Biak Numfor tersebut. Ada potensi perikanan yang besar dan harapan manis di situ—mengirim ikan keluar Papua, domestik dan ke luar negeri tentu akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi ke warga setempat.

Bersama Mikael di Pasar Fandoi

Bersama Mikael di Pasar Fandoi

“Mengapa tak melengkapi dengan sarana prasarana yang memudahkan pengiriman ikan?” Begitu kikira dasar pikir pemerintah. Memang, ini bukan ide baru sebab sebelumnya, perusahaan perikanan besar seperti Jayanti Grup dan perusahaan pengalengan Biak Mina Jaya (BMJ) pernah berjaya di Biak.

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Biak Numfor merupakan alasan mengapa pemerintah pusat menempatkan kabupaten di Papua ini masuk sebagai salah satu dari 15 titik wilayah administrasi kabupaten pulau-pulau terluar Indonesia yang diplot sebagai lokasi pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Kelimabelas lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa inti program ini adalah berjalannya kerjasama investasi ekonomi di lokasi Pembangunan SKPT pada 15 (lima belas) pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia.

Bagi pemerintah, program ini dianggap strategis sebagai jawaban atas Nawa Cita Jokowi-JK yang mengusung misi konektivitas antar pulau dan akselerasi visi kesejahteraan sosial, pengembangan industri perikanan dan perkapalan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Manajer lapangan SKPT yang ditempatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak April 2016, Megareta Tobing mengatakan bahwa sejak bertugas di Biak, informasi pertama yang harus ditindaklanjuti adalah penunjukan Kampung Maraw sebagai lokasi pengembangan SKPT di Distrik Oridek, Kabupaten Biak.

“Master plan SKPT berfokus di situ, di mana di dalamnya dijelaskan rencana pembangunan lokasi dermaga, pabrik ICS (Integtrated Cold Storage),” kata Mega. Menurut Mega, secara umum akan dibagi dua, di sebelah barat akan difokuskan untuk pariwisata bahari dan ke timur melingkupi kegiatan sentra kelautan dan perikanan dengan membangun dermaga, pabrik, perkantoran dan gudang beku (ICS).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan kosong di mana listrik dan jaringan air belum ada. Megareta mengatakan bahwa listrik dan air bersih bukanlah masalah di Biak sebab hingga saat ini, Biak masih surplus listrik hingga 3 megawatt demikian pula sumber air bersih di mana ada titik yang merupakan sumber air pada jarak 2,1 km yaitu di Kampung Linggapia.

Megareta Lubis, Manager Lapangan SKPT Biak

Megareta Lubis, Manager Lapangan SKPT Biak

Sebagai manajer lapangan, target Megareta adalah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah, SKPD, sinkronisai perencanaan, mengawal rencana pendistribusian bantuan KKP, melaksanakan evaluasi beberapa kegiatan dan bantuan yang sudah ada sebelumnya seperti perikanan tangkap, bantuan budidaya ikan dan rumput laut.

“Perencanaan SKPT di Biak Numfor telah disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk memberikan update tentang rencana membangun atau merehabilitasi PPI Fandoi. Pemda telah menunjukkan komitmennya untuk untuk instalasi air,” tambah Mega. Menurut Mega untuk instalasi air sudah di-cover oleh daerah, jadi akan fokus di cold storage saja untuk PPI Fandoi.

Dari pantauan bersama Megareta, ditemukan bahwa PPI tetap menggeliat, seperti disebutkan sebelumnya, meskipun masih relatif terbatas perahu nelayan yang datang. Ikan-ikan di Fandoi dikirim dari Samber, dari Bosnik, dari Biak Timur, dari Yendidori.

Di sekitar Fandoi. Terdapat beberapa pengusaha pengiriman ikan tuna loin. Dua di antaranya adalah Haji Yusuf dan Haji Razak. Mereka adalah pengusaha ikan tuna loin yang berpengalaman.

“Hari ini mengirim ikan tuna loin ke Makassar via Biak sebanyak 3 kodi, masing-masing berukuran 35 kilo, 38 kilo dan 40 kilo,” kata Haji Razak saat ditemui di Kantor Karantina Perikanan Biak, (20/11).

Salah seorang petugas karantina di Biak, Andiu Roni, diperoleh informasi bahwa terkait kebijakan target PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari Kantor Karantina Perikanan Biak telah melampaui target tahunan. Sumber pemasukan tersebut datang dari pelaku usaha seperti Haji Yusuf dan Razak.

“Target Balai Karantina Jayapura (termasuk Biak, di dalamnya) tahun 2016 ini adalah sebesar Rp. 60 juta dan untuk setahun ini telah melampaui hingga 100 juta lebih setahun,” kata Andiu.

Pegawai Karantina Perikanan Biak di lokasi tuna loin Haji Yususf

Pegawai Karantina Perikanan Biak di lokasi tuna loin Haji Yususf

Harapan Para Pihak

Haji Abdul Rahman yang mendapat mandat mengelola SPDN di sekitar dermaga Fandoi mengharapkan dukungan jangka panjang dari pemerintah bagi penyediaan bahan bakar bagi nelayan ini. Pria yang mengaku telah bertemu mantan Menteri Freddy Numbery serta Ibu Susi Pudjiastuti ini mengaku optimis berbisnis BBM ini.

“Kebutuhan BBM nelayan Biak Numfor sangat besar, kami harus percepat selesainya pembangunan SPDN di Fandoi ini,” kata Rahman. Sementara Mikael, penjual ikan di Pasar Fandoi mengharapkan ketersediaan es yang bertahan lama. “Selama ini kita dapat dari es yang tidak tahan lama,” katanya.

Bagi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Biak Numfor, Harun Saman, konsep SKPT yang diketahuinya adalah pemilihan Kampung Maraw sesuai site plan. Dia menyebut bahwa secara prinsip bupati telah setuju dan menyanggupi meski ada perkembangan baru tentang batalnya alokasi dana ke sana untuk pembanguan cold storage.

Megareta dan Haji Abdul Rahman di Kompleks Fandoi

Megareta dan Haji Abdul Rahman di Kompleks Fandoi

Di pikiran Harun, SKPT harus dilihat dari sudut pandang kepentingan daerah, jadi daerahlah yang seharusnya memberikan statement (pernyataan) baik pada proyeksi kegiatan dan penganggaran, kalau daerah tidak dilibatkan maka akan sangat sulit ke depannya. Kebijakan daerah terkait agenda SKPT pasti akan keluar ketika ada catatan plus minus lokasi yang diusulkan. Menurutnya, konsep pengembangan SKPT tak melulu bicara perikanan tangkap tetapi aspek lain seperti pariwisata dan konservasi karenanya harus ditata dengan baik.

Bagi Harun, transformasi SKPT harus mempertimbangkan lokasi-lokasi strategis di Biak Numfor, seperti misalnya bagaimana menjadikan Kampung Bosnik sebagai titik bisnis perikanan domestik, termasuk menjadikannya sebagai pusat ikan-ikan ekspor. Lokasi lain juga demikian, bagaimana perikanan atau kelautan tetapi menjadi dimensi SKPT, ada budidaya, keramba atau usaha perikanan lainnya.

“Apa yang menjadi tujuan SKPT relevan dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia menganggap kegiatan SKPT sangat perlu untuk didukung,” tambah Ervina, anggota grup Whatsapp SKPT Biak dari Bappeda saat ditemui di kantornya, (20/10). Ervina pernah ikut pertemuan sosialisasi SKPT di kantor DKP Biak. Dia datang bersama Sekretaris Bappeda.

Ervina berharap SKPT bisa menampung tangkapan nelayan dan tak perlu lagi menjual jauh ke kota. Hasil tangkapan bisa cepat dimanfaatkan, sehingga nelayan bisa memperoleh modal usaha.

“Setahu saya, sejauh ini SKPT masih tahap survey dan kajian-kajian,” katanya. Namun demikian, Ervina mengatakan bahwa meskipun yang didorong sebagai lokasi sentra adalah Pesisir Maraw namun perlu pertimbangan sebab lokasi tersebut merupakan lokasi eks hotel dan minim sarana prasarana. Belum lagi dengan fungsi lainnya sebagai lokasi wisata. Yang kedua adalah alternatif Kawasan BMJ Karidio yang menurutnya sebagai bekas pabrik ikan namun sempai sekarang masih bersoal dengan status lahan.

Salah seorang staf Bappeda Biak, Karel, mengatakan bahwa untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan ini, terdapat kebijakan daerah yang mempercepat pendirian koperasi. Selain itu di beberapa titik seperti Kampung Samber telah ada rumah produksi pengolahan hasil laut dimana Biak menjadi pusat kegiatan.

Penulis bersama Kadis DKP Biak dan Fasilitator Lapangan Pulau Brass

Penulis bersama Kadis DKP Biak dan Fasilitator Lapangan Pulau Brass

“Dana Otsus mencapai 20-an miliar pertahun dan inilah yang harus dioptimalkan untuk pembangunan aspek kelautan dan perikanan,” kata Karel. Bagi Karel, dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk pengembangan ekonomi masyarakat Biak Numfor.

Mengeroyok SKPT Biak

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igiriza mengatakan bahwa terkait implementasi SKPT, banyak yang telah berubah dibanding rancangan awal. “Sebagai misal, tahun lalu, bantuan ICS direncanakan dari 28 miliar untuk kapasitas 500 namun karena pemotongan anggaran menjadi jadi 12 miliar dengan kapasitas 300 dan kini tinggal satu miliar,” katanya saat ditemui pada tanggal 20/11.

Menurut Effendi, pembangunan ICS tidak bisa dikesankan sebagai egosektoral sebab pembanguan ICS tanpa ada dukungan sarana prasarana lainnya maka itu tidak akan berfungsi. Sembari menunggu perkembangan terbaru, fokus pembangunan saat ini adalah di PPI Fandoi.

Harapan Effendi bahwa implementasi SKPT harusnya saling melengkapi atau saling dukung. Beberapa hal yang berkembang saat ini di Biak Numfor sebagai bagian dari pengembangan SKPT adalah persiapan pengadaan kapal dan kartu nelayan yang masih perlu percepatan dan pembenahan.

“Saat ini memang disadari bahwa master plan masih menempatkan Maraw sebagai lokasi pembanguan namun perlu dipikirkan bahwa pembangunan SKPT tak semata untuk ICS saja namun ketersediaan sarana prasarana lainnya,” katanya.

“Saat ini sedang dijajaki dan dilaksanakan perluasan budidaya air tawar. Ada bantuan pusat dan sedang didata kolam. Ini dibantu pendataan oleh manajer lapangan, mengecek ketersediaan dan kesiapan kelompok penerima bantuan. Hal lain tentang kapal yang sedianya akan disiapkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Menurut Effendi, pengadaan kapal ini harus dilihat pula pada kesiapan nelayan untuk mempunyai organisasi pengelola dalam hal ini koperasi. Koperasi harus disiapkan dengan baik dan tepat, tidak bisa buru-buru hanya untuk menerima kapal. Pengadaan kapal nelayan harus memikirkan pula biaya operasional, diperlukan investasi atau pihak yang bisa mengelola dengan baik.

Suasana di Pantai Maraw

Suasana di Pantai Maraw

“Hal-hal inilah yang harus dipahami oleh pemerintah pusat di Jakarta. Makanya diperlukan pemetaan realitas termasuk pada posisi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang ada,” katanya. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat pada komitmen daerah yang ingin membangun PPI Fandoi yang diindikasikan keluarnya izin operasi bagi pengelola SPDN dari pihak swasta.

Di ujung perbincangan, Effendi mengharapkan bahwa agenda pengembangan SKPT harus bicara sebagai pengembangan kawasan, pihak-pihak lain harus ‘mengeroyok’ lokasi dimaksud sebab konsep SKPT adalah pengelolaan kawasan usaha, master plan harus disiapkan, kapal nelayan, cold storage, penjajakan kebutuhan es dan lain sebagainya. Harusnya bisa diselesaikan tahun depan.

“Bagi saya, kalau bicara SKPT dan orientasinya ekspor maka itu adalah bagaimana kapasitas 16 ton pabrik es naik ke 50 ton, dari kapasitas skala kecil dua ton ke lima ton. Sekarang SPDN sudah ada, dermaga sudah ada, kapalnya jangan terlalu banyak, disesuaikan kapasitas nelayan dan kelembagaannya,” pungkasnya.

Effendi khawatir, kapal-kapal yang diberikan tak maksimal sebab ada pengalaman bantuan kapal dari KKP belum beroperasi karena izin yang belum kelar sementara biaya perawatan dan penjagaan jalan terus.

Seperti Effendi, penulis juga perlu mengingatkan bahwa pengembangan SKPT harus didasarkan pada kapasitas tersedia dan secara perlahan menata kapasitas baru yang dibutuhkan sesuai target program. Perlahan tapi pasti. Bagaimana dengan anda?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Ahli DFW Indonesia

Foto oleh Kamaruddin Azis & DFW Indonesia




Kisah Williams dan Masa Depan PLTS di Mapia


Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Dari 92 pulau terluar Indonesia, terdapat 31 pulau berpenghuni, salah satunya adalah Pulau Brass atau oleh warga setempat acap disebut Barasi atau Kampung Mapia. Pulau ini adalah salah satu untaian baris terdepan RI dan menjadi perhatian pemerintah untuk dibangun dan dirawat, salah satunya dengan memberikan bantuan sarana prasarana seperti pembangkit listrik tenaga surya hingga desalinasi untuk air bersih.

Hingga kini, sebanyak 23 kepala keluarga di Pulau Brass termasuk bangunan pemerintah, rumah bidan, guru, pos polisi, pos TNI angkatan darat dan laut, gereja, balai desa serta SD telah memanfaarkan bantuan pemerintah pusat ini. Masing-masing menggunakan tenaga listrik 450 watt. Warga pun mulai menikmati dinginnya freezer hingga godaan televisi.

Seperti apa dimensi Brass, dinamika, inovasi pemerintah kampung atas hadisnya bantuan Pembangkit Listrik Lenaga Surya (PLTS), mari simak cerita Kepala Kampung Mapia, kampung yang hanya bisa ditempuh sejauh ini oleh Kapal Perintis Papua V, sekali atau atau dua kali dalam sebulan. Kamaruddin Azis dari DFW menuliskan ulasannya setelah mewawancarai sang Kepala di Kota Biak.

***

Namanya William Ekaldius Msen (37 tahun), kepala Kampung Mapia, Kabupaten Supiori, Papua. Dia unik dan berbeda. Saban malam tampil dengan topi kupluk di kepala, setidaknya itu yang terlihat saat ditemui dua malam berturut-turut (tanggal 18-19 Oktober 2016) di Kota Biak.

Pria kelahiran Jayapura ini mempunyai pandangan tajam dan terang tentang masa depan kampungnya. Tanggung jawab dan kegigihannya membangun kampung teruji dan terbukti saat mengelola PLTS. Sebagai kepala kampung, Williams sukses mengawinkannya dengan dana kampung yang menjadi tanggung jawabnya. Alasannya demi keberlanjutan.

Williams telah menjabat kepala kampung selama tiga tahun. Dia alumni SMA 2 di Jayapura Utara. Bapaknya lahir di Pegun (sekarang disebut Kampung Mapia) dan pernah kerja di PT. Telkom Jayapura. Pegun adalah hamparan pulau tempat berkebun warga daratan utama Biak.

“Kakek saya dari Biak, asalnya dari Melanesia. Ceritanya dulu, masih sistem kerajaan di Pegun dan Brass, di sana banyak kuburan-kuburan tua dan panjang. Tidak begitu jelas dari mana,” kata anak ke delapan dari sembilan bersaudara ini. Empat saudara tertuanya ada di Biak, ada di Supiori, Jayapura, seorang lainnya telah meninggal. Pria yang sempat menjadi tenaga honorer di Dinas Permukiman di Jayapura lalu pidah ke Supiori ini baru saja terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di BPMK Supiori, akronim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dengan pengalaman itu, Williams menjadi berbeda, dia memilih masuk ke gelanggang pembangunan kampung dan warga Kampung Mapia. Kampung yang sungguh sangat dicintainya.

Tentang Pulau Brass

Pulau Brass resmi menjadi desa atau Kampung Mapia pada 1997. Sejak berdirinya, terisolasi adalah labelnya. Lampu listrik tiada, demikian pula pendidikan dan kesehatan. Brass berbatasan dengan Negara Palau. Jika melihat peta jarak dari Biak ke Brass dan Palau ke Brass terlihat nyaris sama. Brass merupakan bagian dari gugusan Mapia. Brass, pulau di mana Williams bermukim tiga tahun terakhir menjadi pusat perhatian maksimum pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Betapa tidak, jika selama ini, pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan logistik sering terputus, sekarang semua nyaris terpenuhi, termasuk sarana komunikasi seluler.

“Kini aspek pendidikan, kesehatan, sudah semakin baik. Kami mendapat bantuan dari KKP untuk listrik dan air. Bantuan yang sangat berguna di dalamnya ada pendampingan. Saya pribadi merasakan bantuan ini sebab ada Pak La Ode Hardiani dari DFW,” ungkap Williams yang mengaku kembali ke Pulau Brass setelah tamat SMA tahun 98 di Jayapura.

Menurut Williams, Kampung Mapia terdiri atas tiga pulau besar. Ada Pulau Pegun dihuni dua kepala keluarga tinggal di sana dan petugas navigasi, lalu ada Pulau Fanildo, pulau kosong. Pulau-pulau sebenarnya ada enam, cuman yang ada tiga kecil dan ada tiga besar. Mercusuar ada di Brass.

Tiga tahun terakhir, suasana Brass berubah drastis. Dari pengamatan Hardiani dan William, anak-anak, kaum muda, warga di Brass mulai cekatan berselancar di dunia maya, bermain Facebook dan social media lainnya. Prajurit pengamanan batas negara tak sunyi lagi sebab komunikasi dengan koneksi internet terbuka lebar. Rumah-rumah terang benderang, guru-guru bersuka cita sebab mereka bisa ngeprint setelah mendapat suplai listrik dari PLTS bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang difasilitasi oleh Destructive Fishing Watch (DFW) untuk penguatan kelompok pengelola.

“Kami terima kasih ada pilihan menempatkan Bapak Hardiani, katong bisa belajar dari dia bagaimana merencanakan kegiatan pengelolaan sarana prasarana bantuan. Bukan hanya itu, katong bisa konsultasi dengan pemanfaatan dana desa untuk masa depan Pulau Brass,” katanya sembari melirik Hardiani.

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Dua bulan terakhir Williams atas bantuan Hardiani sibuk menyiapkan rencana kerja desa untuk pemanfaatan dana desa (di Papua disebut Dana Kampung).

“Agak terlambat ini, mungkin kampung lain su cair, soalnya dokumen berubah terus, dulu ditangani Bappeda dan dikembalikan di BPMK.  Ada salah format dari Bappeda. Kita tidak kelola APBN tapi APBK. Awalnya merencanakan 1,329 miliar, terus berubah, terisa 600an juta,” papar Williams yang kembali menetap di Brass tahun 1999. Williams sempat kembali ke Jayapura tahun 2000 boyong keluarga lalu tahun 2006 balik dan tinggal setahun.

“Tahun 2008 baru menetap di Brass,” kata Kepala Kampung yang terpilih tahun 2013 ini.

Membangun SDM

Menurut Williams, di bawah kendalinya, Pulau Brass sedang berbenah untuk perbaikan kampung. Selain mendukung keberlanjutan layanan PLTS, dengan dana kampung akan dilakukan rehab balai kampung, rehab rumah masyarakat yang tertimpa pohon, menambah MCK dua unit, perawatan infrastrukur, ada pula bantuan untuk kelompok PKK dan nelayan seperti pemberian motor tempel dan bodi perahu, untuk kelompok tani/pekebun ada alat-alat bertani, petani kopra, oven pengasapan dan gudang penampung kopra.

Meski telah banyak program pengadaan dan rehabilitasi bangunan kantor namun Williams tetap memberi porsi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di Pulau Brass.

“Kita sadar kalau SDM Brass rendah, makanya butuh pelatihan utamanya aparatur kampung. Harapan kita juga untuk operator PLTS sebab selama ini pelatihan begitu hanya untuk wilayah Maluku saja, Papua belum,” katanya seakan meminta pemerintah untuk memperkuat kapasitas operator PLTS khusus wilayah Papua.

Saat ini, berdasarkan laporan Hardiani maka telah direncanakan program pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kampung dan pengurus kelompok PLTS melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelompok Masyarakat kaitannya dengan pengelolaan dana kampung dan penyusunan program tahun-tahun berikutnya.

“Kami butuh sebab kami ingin menyusun rencana sendiri, tidak dari atas, apalagi titipan dari pihak lain,” ungkap Williams. Jarak yang jauh dari Ibukota Supiori menurut William telah berdampak ke kehidupan warganya.

“Meski banyak capaian, namun boleh juga dibilang kondisi kami ini payah kalau kapal perintis tidak masuk. Kadang kalau tidak ada kapal datang, kita makan ubi saja, kadang stok beras habis sebelum kapal datang. Sebelumnya kita kesulitan bidan atau guru, mereka kerap tidak datang. Tapi sekarang su mulai baik,” katanya.

Pendidikan mulai dibenahi. Saat ini di sekolah SD terdapat enam kelas, sebuah WC dan empat rumah dinas. Ada pula perpustakaan, dan rumah baca.  “Ini bagus juga sebab ada warga yang bersedia mengajar anak-anak di luar waktu sekolah,” katanya. Tentang pendidikan, Williams bercerita bahwa semangat belajar anak-anak dari Mapia lumayan besar.

“Saat ini ada enam orang alumni SD Pulau Brass yang melanjutkan sekolah, di Biak. Karena mereka anak-anak baru lulus SD dan masih kecil, mereka harus ditemani ibunya pindah ke Biak saat masuk SMP. Ada pula yang sudah lulus. Sekolah SD dibangun tahun 2009, namanya SD Negeri Kecil Kepulauan Mapia,” ungkap Williams.

Melihat kondisi pendidikan seperti itu di Mapia dan hasrat bersekolah yang tinggi dari anak-anak kampung, maka Williams mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan.

“Bukan beasiswa tetapi tunjangan transportasi dan makan-minum, ada seragam. Awalnya 50 juta/tahun namun dikurangi menjadi 10 juta/tahun. Hal ini karena anggaran awal kami dari 1,329 miliar yang disetujui 600 juta,” katanya.

Dalam ingatan Williams, warga Brass pernah diserang sakit bersamaan, ada lebih 100 orang sakit, ada malaria, diare, batuk pilek, obat-obat tidak ada sebab bidan tidak ada. “Pernah pula ada yang meninggal bayi tiga orang karena kurang gizi,” ungkap Williams.

“Di Pulau Brass saat ini telah ada sarana komunikasi seperti telpon, juga listrik, air desalinasi dan pemerintah kampung sedang menyiapkan program rehabilitasi balai desa, fokusnya bantuan nelayan dan speedboat. Lumayanlah bisa berbagi kabar keluar kalau ada apa-apa,” tambahnya.

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Bagi Williams, sarana transportasi sangat vital bagi pulaunya, selain karena jarak yang jauh juga karena keterbatasan kapal yang ke sana. Kapal tersebut melayani jalur Kabupaten Serui sebelum masuk ke Supiori. Antara bulan Desember hingga Januari kadang tidak ada kapal yang masuk sehingga warga harus menyimpan cadangan makanan dan minuman untuk waktu lama.

“Kalau cadangan beras habis, katong balik ke ubi, itupun kalau masih ada,” ujarnya sembari melepas senyum.

Masa Depan PLTS di Brass

Meski tetap jalan sebagai sumber listrik bagi warga Brass namun bantuan PLTS di Pulau Brass juga mengalami kendala terkait ketaatan warga dalam membayar namun itu hanya 3 orang. Mereka enggan membayar sebab dikiranya bantuan tersebut digratiskan. Hal yang lazim untuk pulau, kampung atau kawasan yang terlalu lama dicekoki bantuan dari Pusat.

“Namun demikian, ini bisa diredam dengan komunikasi dan pendekatan fasilitator dengan memediasi pengambilan keputusan atas masalah tersebut. Ini juga proses pembelajaran untuk mandiri toh,” imbuh Hardiani, sang fasilitator.

“Salah satu keputusan tersebut adalah adanya sanksi pencabutan jika telah ingatkan dan masih mengambil listrik dari PLTS. Ini tantangan sebab selalu saja ada pihak yang berseberangan dengan Pemerintah Kampung meskipun sudah dijelaskan penitngnya pembayaran iuran tersebut. Bukan hanya rumah warga tetapi beberapa bangunan lainnya. Namun ini perlahan diselesaikan dengan komunikasi intens,” tambah Diani.

Menurut Williams, yang juga penanggung jawab kelompok pengelola PLTS Brass, operasi PLTS ini tidak tidak bisa menyala 24 jam pada musim Barat. Belakangan ini, karena musim panas jadi masih bisa menyala sampai 24 jam. Meski demikian, dia mengakui bahwa berdasarkan hasil pengamatan pengurus kelompok terjadi kebocoran aliran listrik.

“Saya kira inilah yang masih harus dituntaskan agar listrik bisa dimanfaatkan secara maksimal, terus menerus,” ucap Williams.

“Kalau ketaatan, ada yang bayar 50 ribu perbulan, pemakaian rumah tangga paling maksimum adalah televisi. Belum semua pakai televisi, ada receiver, alat elektoronik dan speaker aktif. Kegiatan produktif, belum ada masih dalam tahap perencaaan. Manfaat PLTS untuk pendidikan pastilah ada, minimal penerangan,” paparnya.

Pengelolaan PLTS di Mapia nampaknya bisa menjadi contoh yang baik untuk lokasi-lokasi lain di Indonesia, selain dapat dipertahankan berfungsi hingga tahun ketiga, perhatian Pemerintah Kampung juga luar biasa.

“Tahun ini kita anggarkan dari Dana Kampung sebesar Rp. 25 juta, itu untuk perawatan dan dana cadangan kelompok,” kata Williams yang juga sebagai ketua dibantu oleh bendahara, Atiawan, sekretaris, Ferry Msen. Operator 1, Yusuf Yawan, Operator 2, Marcus Faidiban. Selain itu, diplot anggaran pula untuk air bersih sebesar Rp. 5 juta dan  10 juta untuk BTS bantuan Kominfo (kerjasama dengan Telkomel tahun 2012).

“Karena masih aset pusat, maka kita plot untuk perawatan saja,” kata Williams. Ada senyum di bibirnya.

“Pengurus dapat honor perbulan, nilainya 50 ribu, kalau operator bisa dapat 110 ribu,” kata Willams terkekeh. Williams menyadari bahwa meski masih ada beberapa warga yang tidak taat aturan namun ini tidak mempengaruhi kelancaran PLTS.

“Karena kita sudah ada kesepakatan, maka bagi yang melanggar akan dicabut. Kita ada angaran dasar, jika tidak membayar tiga bulan berturut-turut maka akan dicabut,” katanya mantap.

“Yang kami lakukan adalah memastikan ada biaya operasional yang datang dari iuran warga, usaha kelompok, peningkatan kapastas masyarakat. Belakangan ini ada keinginan untuk menambah kapasitas listrik sebab ada juga nelayan yang butuh freezer,” kata kepala kampung berpenduduk ada 24 KK atau setara 240 jiwa. Penduduk merupakan asli Supiori dan Biak.

***

Menurut Williams, selama ini Pulau Brass banyak mendapat bantuan seperti dari Perbankan, dana CSR, APBN tapi hanya bertahan beberapa waktu.

“Sebernarnya bagus juga tetapi karena banyak warga atau operator tak punya kemampuan mengelola jadinya bantuan rusak. Dari perbankan, ada bantuan genzet senilai 5 jutaan, pernah pula dari Pemerintah Pusat namun hanya bertahan beberapa saat.

Jika ada yang dikhawatirkan Williams ke depan, maka itu ada dua hal.

Kekhawatiran pertama, sebagai kepala kampung yang diamanahi Dana Kampung adalah jika dana dana bantuan ini cair, Williams harus kerja keras untuk implementasi dan membuat laporan pertanggungjawaban 2016. Dua bulan masa implementasi anggaran, antara November dan Desember sungguhlah waktu yang ketat.

Kekhawatiran kedua, baterai PLTS. Menurut Williams, baterai itu butuh waktu lima tahun bertahan lalu drop, harga perbaterai 5 juta, kalau dikali 100 baterai. “Belum lagi inverter, jutaan juga. Ini yang kami harus antisipasi,” katanya. Oleh sebab itu, bagi Williams, pelatihan teknis pengelolaan PLTS sangat penting dan mendesak.

“Yang kami bisa lakukan adalah menyiapkan dana kampung untuk berjaga-jaga meski terbatas, demi masa depan PLTS, kita tunggu saja bagaimana-bagaimana,” katanya.

Rote, 04/11/2016




Fasilitasi Jalan Terang di Supiori


PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

Sejak beroperasinya PLTS Bepondi, guru Supriono tak lagi ke Pulau Besar. Demikian pengakuan Irma Sabriany, fasilitator DFW Indonesia saat diminta pandangannya tentang tanggapan warga Pulau Bepondi, salah satu pulau di Kabupaten Supiori sejak adanya pembangkit listrik tenaga surya di Papua ini, (16/10).

Supriono adalah guru SD di Pulau Bepondi, pulau berpenghuni tidak kurang 200 jiwa itu.  Pulau Besar yang dimaksudkan adalah Pulau Biak. Tanpa listrik, printer milik sang guru tak bisa difungsikan untuk menggandakan laporan atau kertas kerja.

Apa yang disebutkan Irma tersebut juga dibenarkan oleh dua guru lainnya asal Sulawesi Selatan bernama Kurnia dan Eti. Keduanya menyatakan bahwa berfungsinya PLTS di pulau-pulau terutama di Bepondi telah membantu siswa untuk bisa belajar malam.

“Bantuan PLTS itu sangat berguna sekali, terutama saat anak didik belajar malam,” kata Kurnia dan Eti saat ditemui di Supiori, (17/10).

Hadirnya bantuan itu berkat fasilitasi DFW Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Untuk mengantisipasi pemberian bantuan sarana prasarana listrik dan desalinasi, ditempatkan tenaga fasilitator pendamping masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia. Program ini bernama Prakarsa, atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil  Berbasis Masyarakat.

Untuk wilayah Papua terdapat Pulau Bepondi dan Brass (bagian Kampung Mapia). Ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk masing-masing pulau. Ada dua fasilitator Prakarsa yang ditempatkan di Supiori, Irma Sabriany untuk Bepondi dan La Ode Hardiani untuk Brass. Mereka aktif bekerja sejak April 2016.

Bepondi dapat ditempuh dari pantai Supiori selama 2-3 jam dengan sekoci atau perahu mesin tempel sedang Brass ditempuh dengan kapal perintis. Jika di wilayah lain seperti Sulawesi atau Maluku, transportasi antar pulau menggunakan perahu kayu nelayan maka di Pulau Brass itu sangat langka. Faktor gelombang dan cuaca tak pasti menjadi penghalang perjalanan. Sudah banyak cerita, warga yang tak jelas rimba samuderanya karena perahu hilang. Juga kapal karam di sekitar Pulau Mapia atau Masyai Bepondi. Masyai dalam bahasa Indonesia berarti pulau.

“Di Pulau Brass, memang sesekali ada nelayan asal Buton yang datang beli kopra. Kadang juga menetap lama hingga hasilnya telah penuh dan balik,” kata Williams Msen. Menurut Williams, butuh waktu sehari semalam untuk sampai di pulau yang dijaga pasukan perbatasan Indonesia lengkap ini, AL, AD hingga polisi.

Sejak Indonesia merdeka atau Papua masuk dalam wilayah RI, kehidupan di pulau-pulau kecil terluar Papua terbilang keras, selain jarak, di pulau-pulau tersebut kerap kekurangan makanan seperti beras dan air bersih. Tingkat pendidikan masyarakat sangat terbatas, sarana prasarana komunikasi tidak tersedia, guru-guru enggan datang, pejabat pemerintahpun kesulitan untuk datang ke pulau.

‘Tapi itu dulu, katong su ada listrik, air bersih, guru dan petugas kesehatan rajin ke sana, komunikasi keluar pulau lancar, bisa pakai hape, beras raskin juga ada, apalagi sejak ada Bapak Diani, biar su kasih tahu DFW biar dia tinggal di Brass,” ungkap Williams tertawa seraya menunjuk La Ode Diani, fasilitator pendamping DFW Indonesia untuk Prakarsa di Pulau Brass, (18/10).

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

***

Jika di Pulau Brass listriknya langgeng tanpa kerusakan berarti, maka di Bepondi lain cerita. Mesin sempat rusak berbulan-bulan. Pengoperasian PLTS memang bukan hal mudah untuk lokasi yang relatif jauh seperti Papua. PLTS di Bepondi sempat tidak berfungsi selama beberapa bulan sebelum diperbaiki oleh teknisi. Pengurus mendatangkan teknisi dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000. Antara bulan September 2015 hingga April 2016, PLTS sempat vakum dan tak memberikan aliran listrik ke rumah warga.

“Kelompok yang menanggung ongkosnya. Kelompok juga mendapat bantuan dari dana kampung dan swadaya masyarakat yakni sebesar Rp.100.000/rumah,” kata Irma. Ada 104 pelanggan di Pulau Bepondi.

Kini, Bepondi tak gelap lagi, sudah ada lampu jalan. Malam hari anggota keluarga rajin nonton tivi. Menonton peristiwa di bumi belahan lain. Jika makan malam tidak perlu menggunakan pelita. Apalagi di kampung ini tidak ada yang menjual minyak tanah.

“Sekarang guru-guru khawatir jangan sampai anak-anak sekolah telat datang gara-gara nonton televisi kelamaan,” sebut Irma.

Jika ada kekurangan di pulau Bepondi maka itu adalah pengikisan abrasi di bagian belakang kampung, rendahnya tingkat pendidikan, harga sembilan bahan pokok yang mahal, tidak tersedianya jaringan komunikasi seluler, sengketa tanah yang terjadi misalnya pada lahan PLTS, akses transportasi laut dan kelembagaan koperasi yang tidak aktif.

“Kalau di Bepondi belum ada kapal perintis pemerintah yang datang karena dermaga baru dikerja, komunikasi seluler juga belum tersedia, beda dengan Brass,” kata Irma. Menurut Irma, untuk jaringan komunikasi sebenarnya telah dilakukan survey lahan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut lagi. Untuk transportasi sebenarnya terdapat KM. Papua Lima tetapi karena dermaga belum selesai sehingga KM. Papua Lima tidak berhenti di Bepondi.

Hadirnya KKP, KESDM dan DFW Indonesia secara perlahan nampaknya telah mengurai dan mengurangi beban warga, sementara pemerintah daerah seperti di Supiori telah memfasilitasi kemudahan-kemudahan pelaksanaan program ini.

“Tidak bisa tidak, kami tentu sangat berterima kasih pada pemerintah pusat, sebab dengan itu warga di pulau perbatasan sudah dapat listrik, terima kasih dari masyarakat pulau untuk Irma dan Diani ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori, Ir. Robert J. Matulessy saat ditemui di Sekretariat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu KKP di Kota Biak pada 20 Oktober 2016.

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Warga Bepondi, Nathaniel Kafiar, (39 tahun) mengakui bahwa PLTS yang disiapkan oleh KKP telah mengubah aktivitas warga terutama di malam hari. Rumah kampung terang, jalan-jalan pun terang. Aktivitas malam warga juga meningkat.

“Warga Bepondi memanfaatkannya dengan baik. Anak-anak pun bisa belajar malam hari, menonton televisi, mendengar tape dan alat-alat komunikasi lainnya,” kata Nathaniel yang diiyakan oleh Marthen Kafiar saat ditemui di Supiori, (17/10).

***

Secara perlahan, tuah Nawa Cita Jokowi telah tiba di pulau terluar utara Supiori. Pulau milik Indonesia yang berbatasan dengan Palau. Disebut demikian sebab dengan Nawa Cita, komitmen membangun Indonesia dari pinggiran kian gencar. Imbasnya pada penyediaan sarana prasarana pembangkit tenaga listrik, sejak tahun 2014.

Hadirnya cahaya dan senyum warga di tepian negeri, seperti di Kabupaten Supiori, Papua ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana dikehendaki Presiden Jokowi melalui Nawa Cita-nya di tahun 2014.

Melalui program Prakarsa atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana Prasarana Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, sebanyak 3.404 rumah tangga, 167 fasilitas umum dan 13.838 jiwa, telah memperoleh manfaat penerangan listrik. Untuk Supiori, Pulau Bepondi memperoleh bantuan PLTS tahun 2014 sementara Brass memperoleh bantuan PLTS di tahun 2014 serta bantuan desalinasi atau mesin penyuling air dalam tahun 2015.

“Luaran ini merupakan wujud kerjasama antara KKP dan KESDM sebagai manifestasi 9 agenda Nawa Cita Jokowi. DFW adalah penanggug jawab pendampingan masyarakat di 16 kabupaten, 33 kelurahan/ desa dan meliputi 29 lokasi pulau,” jelas Moh. Abdi, Koordinator Nasional DFW Indonesia saat ditemui di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta.

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

“Yang perlu kami syukuri adalah bantuan-bantuan PLTS dari pemerintah tersebut masih tetap berfungsi hingga kini, fasilitator program tetap semangat meski jarak jauh dan keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau di Papua masih sangat terbatas,” tambah Abdi.

Bagi Abdi, apa yang dialami fasilitator Prakarsa tersebut merupakan risiko dan membutuhkan nyali di atas rata-rata. Tugas mereka adalah menyiapkan warga, memberikan penjelasan tentang substansi bantuan dan apa yang bisa dilakukan setelah PLTS berfungsi.

“Selain menyiapkan warga, kehadiran DFW adalah membantu kelompok pengelola PLTS untuk menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengambilan keputusan pengelolaan jangka pendek dan panjang. Fasilitator tugasnya di situ,” papar Abdi.

“Untuk tahun ini, pendampingan DFW fokus pada penyiapan data dan informasi sosial ekonomi lokasi dampingan seperti Bepondi, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk kelompok yang berkaitan dengan sarana prasarana bantuan,” tambah Hartono, Koordinator Program Prakarsa DFW Indonesia.

 Cerita Fasilitator

 Keberadaan fasilitator pendamping memegang peran strategis dalam membantu warga, terutama pengelola untuk merawat dan menjalankan sarana prasarana yang dibantu pemerintah. Betapa tidak, untuk pulau-pulau terluar yang selama ini minim dari sarana prasarana sosial ekonomi fasilitator tersebut bersedia menembus badai dan menebas jarak. Risikonya tak tanggung-tanggung.

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

“Di tahun 2014, fasilitator DFW bernama Jeszy harus sabar bertahan di rumah penduduk di Supiori jika tak menemukan perahu tumpangan,” kata Irma Sabriany. “Kadang berhari-hari menginap di rumah warga kampung sebelum dapat tumpangan ke Bepondi,” katanya.

“Bersama Baso, kami sempat panik saat dalam perjalanan ke Bepondi. Gelombang besar sekali, kami harus paksa operator perahu sebab kami tak yakin bisa sampai ke pulau,” ungkap fasilitator Pulau Brass yang pernah menemani Baso menuju Bepondi. Baso adalah fasilitator DFW yang mengganti Jeszy di tahun 2015 karena dipindahkan ke Pulau Liki.

Bagi Irma dan Diani, tantangan saat ini adalah mendorong para pihak untuk mengambil bagian dalam keberlanjutan bantuan Prakarsa ini.

“Profil desa sedang dirampungkan, administrasi pengelola PLTS sudah ada peningkatan, mereka mulai menata pembayaran iuran kelompok meskipun masih relatif kecil,” kata Irma. Irma juga jelaskan bahwa fasilitator telah memfasilitasi munculnya rasa kepemilikan warga pada bantuan ini dengan diberlakukan tarif pembayaran untuk operasi PLTS setelah melalui serangkaian musyawarah kampung.

“Jika warga memasang 450 watt maka biayanya Rp. 35.000,-/bulan. Kalau 550 watt dikenakan Rp 50.000,-/bulan, 1.000 watt dikenakan Rp. 100.000,-/bulan dan 2.000 watt dikenakan Rp. 200.000,-/bulan,” papar Irma tentang kesepakatan di Bepondi.

“Ini termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan Pustu,” sebut Irma. Irma tak menampik bahwa masih ada warga yang belum taat pada aturan yang telah disiapkan dan disepakati bersama namun menurutnya ini harusnya bisa ditangani sepanjang semua pihak ikut membantu.

“Sebenarnya pengelola telah memberikan sanksi namun masih saja ada yang melanggar,” katanya. Di laporan Irma, hingga bulan Oktober 2016 saldo PLTS milik Kelompok Rindu Sinar tidak kurang enam juta rupiah. Belum termasuk yang ada di rekening BRI.

Sebagai bagian dari masyarakat Bepondi, Nathaniel dan Marthen Kafiar menyadari tantangan yang disebutkan Irma dan Diani, dia menyebut bahwa warga atau kelompok harus semakin disadarkan untuk membayar iuran listrik dari PLTS ini.

“Masih diperlukan pendampingan yang lebih lama kalau perlu Pemerintah Daerah juga membiayai program PLTS ini. Memikirkan kemungkinan penggunaan energi listrik untuk menghasilkan es dan usaha ekonomi lainnya,” katanya.

“Selama ini, es ikan dibawa dari daratan Biak, masalah ikan, kita tidak bisa diragukan di Bepondi, ikan kita banyak, ini yang harus dipikirkan bagaimana bawa ikan ke pasar dengan harga bagus.” pungkas Nathaniel.

 

Kamaruddin Azis




Resep Baru Budidaya Rumput Laut Tanimbar


Sonya Maskikit, pembudidaya yang masih bertahan meski rumput laut banyak diserang oleh penyakit ais-ais (foto: DFW Indonesia)

Sonya Maskikit, pembudidaya yang masih bertahan meski rumput laut banyak diserang oleh penyakit ais-ais (foto: DFW Indonesia)

Hari-hari Sonya Maskikit penuh kekhawatiran. Usaha budidaya rumput laut yang dirintisnya lima tahun lalu kini kian tak pasti sejak penyakit yang disebut ais-ais menyerang. Perempuan guru dari Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat itu harus lekas memanen rumput lautnya. Membiarkan tetap di tali bentangan akan membuat rencananya menangguk rupiah bakal pupus.

Kekhawatiran Sonya tak tunggal, ancaman lain, harga rumput laut yang pernah bertahta di 14 ribu kini terejerembab ke angka enam ribu. Sonya tak mundur, dia memillih bertahan bersama beberapa orang lainnya yang pernah didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat bersama Inpex.

Bagi perempuan yang juga berprofesi sebagai guru SMP itu, diam berarti hanya akan kembali ke dapur yang tak akan berasap. Dia juga harus pikirkan keberlanjutan kuliah anaknya di Ambon dan tentu saja kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sonya Maskikit menjemur rumput lautnya di atas para-para bantuan PT. Inpex Ltd (foto: DFW Indonesia)

Sonya Maskikit menjemur rumput lautnya di atas para-para bantuan PT. Inpex Ltd (foto: DFW Indonesia)

Menurut Adolop Batlayeri (57 th), warga Lermatang yang juga pembudidaya rumput laut yang masih bertahan, pengetahuan berbudidaya warga bermula di 2007 dan diperkenalkan oleh DKP dengan membawa bibit dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

“Dilatih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada juga dari Inpex,” sebut Adolop terkait keahliannya berbudidaya saat ditemui di pantai Lermatang Lama di bulan September 2016.

Kini, Adolop masih mengarungkan tali-tali bentang budidaya, membiarkan area budidaya tanpa semai bibit. Untuk sementara, dia vakum karena bibit tidak ada. Ais-ais pun tetap mengancam, mengakitbatkan rumput laut memutih dan lambat laun mati.

Sekitar 15 kilometer di barat Desa Lermatang, tepatnya di Desa Latdalam, Ulis Batmanlusy mengaku bahwa DKP juga telah memberikan perhatian dan dukungan pada usaha rumput laut ini. Bantuan sarana prasarana dan pelatihan teknis dan pengolahan hasilpun telah dilaksanakan hanya saja, animo kembali turun karena dua alasan, harga jatuh dan banyak bibit mati yang berdampak pada keterbatasan bibit.

Suasana perkampungan Lermatang Lama pada tanggal 14 Agustus 2016 (foto: DFW Indonesia)

Suasana perkampungan Lermatang Lama pada tanggal 14 Agustus 2016 (foto: DFW Indonesia)

Di mata Ulis, perairan Pantai Luskei adalah titik yang menjadi lokasi budidaya warga Latdalam. Selain Ulis, Cornelius, salah seorang tokoh pemuda gereja yang juga menggeluti usaha budidaya rumput laut ini menyampaikan ketertarikan dan pengalamannya mengembangkan produksi rumput laut yang ada di Latdalam, terutama di Luskei.

“Di Latdalam, tidak kurang ada 20 warga yang punya lokasi budidaya rumput laut. Jika ada dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya tentu akan sangat bagus,” kata Cornelius saat ditemui di rumah Kepala Desa Latdalam, Azet Batmanlusy.

Menurut Nasruddin, manajer lapangan Sentra Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditempatkan di Kota Saumlaki, hal lain yang mempengaruhi semangat berbudidaya warga adalah terbatasnya akses dan waktu tempuh dari Saumlaki ke pusat-pusat bisnis seperti Ambon, Makassar, Surabaya hingga Jakarta.

“Itu salah satu sebab mengapa harga jatuh, mungkin akan berbeda jika ada intervensi teknik budidaya baru atau jalur pasar yang pasti dan kompetitif,” katanya. Di pemantauan Nas, begitu ia dipanggil, gairah warga untuk kembali menanam rumput laut melemah sebab ada aktivitas lain yang lebih menggiurkan dan ekonomis yaitu menambang pasir pantai.

Suasana Desa Latdalam (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana Desa Latdalam (foto: Kamaruddin Azis)

Resep Baru

DFW Indonesia, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang telah 15 tahun lebih berkecimpung di pemberdayaan dan advokasi masyarakat pesisir melihat peluang besar untuk mengembangkan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat. Potensi itu memantik ide untuk memberikan resep pencegahan penyakit ais-ais dan perbaikan produksi dan nilai jual rumput laut di kedua desa potensial tersebut.

“Tidak boleh tidak, pengecekan aspek oseanografi, aplikasi dan prosedur budidaya yang baik, kemampuan manajerial pembudidaya dan pemasaran rumput laut harus dibenahi,” kata Muhammad Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia kala mendapat lampu hijau kerjasama pendampingan dengan Inpex Corporation, salah satu perusahaan yang sejak 2013 telah berinvestasi sosial di Maluku Tenggara Barat.

Menurut Abdi, pendampingan yang dimaksud adalah fasilitasi penguatan kapasitas pembudidaya dan penjajakan akses pasar yang lebih baik dan ekonomis. “Kami melihat peluang besar, meski saat ini animo berbudidaya sedang drop. Yang kita lakukan menyiapkan strategi pengembangan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, penguatan sistem nilai baik dalam diri anggota atau warga, kelompok dan sistem sosial ekonomi di desa-desa potensial seperti Lermatang dan Latdalam, bahkan termasuk desa-desa lainnya jika model ini berjalan baik,” papar Abdi.

“Pengalaman Inpex merupakan pelajaran penting untuk melihat sisi mana yang masih harus dipoles dalam pengembangan rumput laut ini. Kami yakin pasti ada titik temu antara harapan DFW dan Inpex serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, DFW menempatkan fasilitator pendampingan di dua desa, yaitu Leramatang dan Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Seperti kata Abdi, fokusnya pada penyiapan kelompok masyarakat melalui penjajakan kapasitas berusaha individu, penguatan kapasitas kelompok hingga menelisik relasinya dengan sistem pasar domestik dan regional.

“Dalam jangka pendek, harapannya adalah lahirnya rencana aksi yang dikonfirmasi dengan baik bersama warga, bersama yang berminat sungguh-sungguh, identifikasi kegiatan yang terkait kapasitas tersedia dan secara perlahan menguatkan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan pemasaran produk rumput laut. Bahkan termasuk pengolahan rumput laut menjadi bahan pangan lokal jika warga menunjukkan antusiasme,” sebut Abdi.

Suasana di pesisir Desa Latdalam, 16/08/2016 (foto: DFW)

Suasana di pesisir Desa Latdalam, 16/08/2016 (foto: DFW Indonesia)

Mengapa Rumput Laut?

Apa yang ditawarkan DFW dan Inpex ini merupakan hal niscaya mengingat permintaan rumput laut pasar dunia ke Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat, mencapai rata – rata 21,8% dari kebutuhan dunia. Menurut laporan DFW, sekarang ini pemenuhan untuk memasok permintaan tersebut masih sangat kurang, yaitu hanya berkisar 13,1%. Rendahnya pasokan dari Indonesia disebabkan karena budidaya yang kurang baik dan kurangnya informasi tentang potensi rumput laut dan transformasi teknologi dan manajemen usaha kepada para petani.

Alasan kedua adalah adanya kebijakan pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat yang menempatkan rumput laut sebagai prioritas puncak dalam pengembangan potensi sumber daya pesisir. Hal ini dapat dilihat dari strategi peningkatan aksesibilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di MTB yang diplot pada wilayah pengembangan yaitu, Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Tanimbar Selatan, Selaru, Wermaktian, Wertamrian, dan Kormomolin yang berpusat di Kota Saumlaki; Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Tanimbar Utara, Yaru, Nirunmas, Wuarlabobar, dan Molu Maru yang berpusat di Kota Larat.

Alasan ketiga adalah adanya akses transportasi yang semakin terbuka sehingga peluang pasar sangat terbuka dan relevan dengan informasi bahwa masih ada warga yang menjalankan budidaya rumput laut meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti harga, penyakit dan kompetisi usaha di desa pesisir.

Sebagaimana diketahui bahwa di MTB, rumput laut (jenis Euchema cottoni) telah lama menjadi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan PAD hingga tahun 2011, produksi rumput laut basah mencapai 29.625 ton, sedangkan produksi kering mencapai 3.703 ton.

Kegiatan budidaya rumput laut tersebut telah mampu merekrut tenaga kerja sebanyak tidak kurang 11ribu orang dan berpotensi menjadi alternatif usaha skala besar di MTB (DKP, 2012). Inilah yang akan digenjot di tengah tantangan aspek teknis, penyakit dan pemasaran yang tak efektif.

***

Pengalaman Sonya dan Adolop serta informasi Ulis dan Cornelius di Latdalam merupakan informasi awal yang bisa dianalisis bersama mereka tentang realitas usaha budidaya rumput laut di Lermatang dan Latdalam. Ini pulalah yang difasilitasi oleh tim kerja DFW melalui penyiapan data dan informasi berkaitan dimensi budidaya rumput laut di kedua desa.

Program manager DFW untuk program kerjasama dengan Inpex, Subhan Usman mengatakan bahwa sejak mulai memfasilitasi kedua desa tersebut telah dilaksanakan serangkaian konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten hingga pembudidaya. Luarannya adalah adanya peta kapasitas sosial dan profil kelompok yang telah menyatakan bersedia menjadi bagian dari program ini. Di tingkat desa, fasilitator DFW, Imam Trihatmaja mulai intens membangun komunikasi dengan para pembudidaya di Lermatang dan Latdalam.

“Ada dua kelompok di Desa Lermatang dan satu kelompok di Desa Latdalam siap menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan ini. Sonya dan Adolop akan menjadi ketua kelompok di Lermatang serta Cornelius di Desa Latdalam. Resep usaha sudah siap dan sekarang mereka bersiap mencari bibit untuk mulai menanam lagi,” pungkas Subhan.

 

 




Menyigi Ceruk Industri Perikanan Indonesia


Suasana kerja di salah satu pengolahan ikan di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta beberapa waktu lalu

Suasana kerja di salah satu pengolahan ikan di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta beberapa waktu lalu

Rilis BPS (2015) menunjukkan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap naik sebesar 5.03% menjadi 4.72 ton dan perikanan budidaya naik sebesar 3.98% menjadi 10.07 juta ton di kuartal ketiga tahun 2015. Produksi perikanan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di tahun 2016. Kabar yang baik namun masih jauh dari semestinya.

Meski harus diapresiasi namun informasi di atas bukanlah kejutan. Kita tahu bersama potensi lestari sumberdaya ikan lestari (maximum sustainable yield/MSY) Indonesia diperkirakan tidak kurang 9.93juta ton pada tahun 2015, meningkat dari 7.31 juta ton pada tahun 2013. Bahkan menurut  Kepmen KP No 47/2016 potensi sumberdaya ikan Indonesia saat ini yang ditaksir  mencapai 10,9 juta per tahun. Lonjakan ini diperkirakan sebagai dampak hengkangnya sekitar 5000 kapal asing yang selama ini ditengarai melakukan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia.

Namun demikian, peningkatan produksi perikanan, selama ini belum diimbangi ketersediaan sarana industri pengolahan ikan. Sebagai contoh, sampai saat ini hanya ada 41 perusahaan pengalengan ikan di Indonesia dengan kapasitas 620.000 ton dengan jumlah produksinya hanya 315.000 ton (Kemenperin, 2015).  Paralel dengan ini, Indonesia lebih memilih menjual hasil perikanannya dalam bentuk raw material—sekurangnya 6 juta ton ikan dijual dalam bentuk bahan mentah.

Situasi berbeda terjadi di Thailand. Di negeri Gajah Putih ini terdapat 177 pabrik pembekuan, 47 pabrik pengalengan dan 96 pabrik tepung ikan sebagaimana dilaporkan oleh FAO delapan tahun silam. Di negara yang hanya mempunyai 205.600 km2 luas lautan teritorial itu dapat memproduksi ikan tuna kaleng hingga 55 juta karton/tahun, bandingkan dengan Indonesia yang hanya 8.2 juta karton/tahun dari luas laut hingga 5.8 juta km2.

Memang, pemerintah telah mengambil inisiatif pengelolaan industri perikanan dengan merilis Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Kebijakan pengembangan industri pangan berbasis perikanan terbagi kedalam dua tahap, tahap pertama (2015-2019) yang berupa aneka olahan ikan dan pengembangan pengolahan limbah industri. Tahap kedua (2020-2024) berupa produksi omega-3 dan hasil pangan berbasis limbah industri pengolahan ikan. Tahap kedua ini industri pengolahan ikan telah menjadi bagian industri pangan fungsional dan suplemen.

RIPIN tahap pertama ini akan sukses jika pemerintah serius menata sektor perikanan dari hulu sampai hilir. Pelaksanaan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan inovasi program strategis dan harus didukung. Namun demikian, salah satu kendala yang kasat di depan mata adalah ketidakmerataan jumlah nelayan dan industri pengolahan perikanan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat. Ada disaparitas kapasitas nelayan dan terbatasnya sarana prasarana pengolahan perikanan. Hal ini yang menyebabkan jalan berliku menuju industrialisasi.

Survei BPS sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1.6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1.2 juta. Memang, saat ini sektor perikanan menyerap tenaga kerja tidak kurang lima juta, di mana ada dua juta lebih merupakan nelayan laut atau nelayan tangkap, 500 ribu merupakan nelayan perairan umum, dan ada sekitar 2.5 juta sebagai pembudidaya ikan. Yang bekerja di industri hulu, industri hilir, industri penunjang, perdagangan, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan sektor perikanan mencapai dua kali lipatnya atau sekitar 10,7 juta jiwa. Tidak kurang 16 juta orang atau sekitar 11% dari total angkatan kerja Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Perlu dicatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2010 hanya USD2,66 miliar, jauh di bawah Thailand yang mencapai USD6,53 miliar. Padahal, total produksi perikanan Thailand hanya dua juta ton atau peringkat 12 dunia. Lagi-lagi situasi paradoks dihadapi Indonesia.

Menyigi Ceruk

Industri perikanan di Indonesia harus segera berbenah, dimulai dari menyigi potensi eksisting dan menganalisis aspek-aspek penghambat berkembangnya industri perikanan di Indonesia. Salah satunya adalah transfer teknologi pengolahan hasil perikanan, masih banyak nelayan kita yang belum memahami  teknik penangkapan moderen yang efektif dan efisien, demikian pula tata cara penanganan ikan pasca penangkapan.

Seperti kita ketahui bahwa kegiatan industri adalah rangkaian penciptaan nilai tambah melalui suatu proses pengolahan. Industrialisasi adalah perluasan kegiatan pengolahan yang sekaligus disertai peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Bagaimana situasi industri perikanan kita saat ini?

Banyak nelayan tidak paham bahwa penanganan ikan segar merupakan salah satu mata rantai terpenting di dunia perikanan. Kecepatan pembusukan ikan setelah penangkapan sangat dipengaruhi oleh teknik penangkapan, teknik penanganan, dan penyimpanan di atas kapal.

Secara teknis, sebagian besar nelayan Indonesia masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional, para nelayan tradisional (72%) hanya bisa menangkap ikan di perairan laut pesisir (dekat pantai) dan hanya bisa melaut 7–9 bulan dalam setahun. Akibatnya, hasil tangkapan ikan pun rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu penangan pasca penangkapan tidak sesuai standar yang menyebabkan kualitas ikan rendah yang menjadikan harga jual rendah.

Demikian pula dengan daya dukung kepelabuhanan perikanan yang pada umumnya belum sesuai standar dan belum terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti SPDN, listrik, air bersih dan pabrik pengolahan ikan.

Laporan DFW-Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa beberapa lokasi di Pulau-Pulau Kecil Terluar belum dilengkapi dengan depot BBM, suplai listrik dan air yang memadai sehingga kapal-kapal nelayan enggan ke pelabuhan perikanan. Ini pula yang menjadi mata rantai mengapa banyak terjadi trans-shipment di lokasi yang dianggap kaya potensi tersebut. Selain itu, distribusi nelayan, kapal ikan dan pembangunan infrastruktur dasar sangat tidak merata. Banyak kapal dan nelayan di wilayah-wilayah overfishing. Sebaliknya, di wilayah-wilayah laut perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut dalam, dan laut lepas hanya sedkit atau bahkan tidak ada kapal-kapal ikan Indonesia.

Kendala lainnya adalah daya dukung kelembagaan daerah, kebijakan pembangunan daerah setempat seperti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mengarah ke sana. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang seharusnya memberikan perhatian kepada perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk mendukung usaha dan industri perikanan ini namun belum beralih ke sana. Kemajuan industri perikanan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah pada semua level. Perlu menyigi ceruk-ceruk bisnis dari mata rantai bisnis perikanan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah;

Pertama, meningkatkan dan menata infrastruktur kelautan seperti pelabuhan ikan, pelelangan ikan dan industri pendukung pasca penangkapan/panen. Saat ini pelabuhan perikanan di Indonesia berjumlah 1.235 pelabuhan di mana sebagian belum operasional dan masih dalam tahap perencanaan. Inilah yang harus dibenahi dengan penambahan kelengkapan sarana dan prasarananya seperti listrik, air bersih, cold storage, SPDN, pabrik pengolahan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan proyeksi pengembangan di masa yang akan datang.

Kedua, peningkatan jumlah kapal armada penangkapan yang berskala besar (>200 GT). Memang, ini terkesan penuh beban ekonomi dan modal namun ini harus ditempuh sebab lebih dari 90 persen armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan Pesisir Selatan Sulawesi yang sedang mengalami overfishing. Menurut data KKP saat ini terdapat 3.525 kapal nasional yang berukuran di atas 30 GT. Selanjutnya, selain kapal berukuran di atas 30 GT, terdapat pula sebanyak 502.775 kapal ikan nasional yang ukurannya di bawah 30 GT. Secara bertahap dan transformatif, baik kapasitas dan kelembagaan, bantuan kapal yang diberikan oleh pemerintah dengan ukuran besar tetap menjadi niscaya.

Ketiga penataan supply and demand. Sangat mendesak menciptakan investasi melalui pemanfaatan sinergi yang harmoni antar jaringan dan pasar untuk hasil laut Indonesia. Saat ini banyak industri pengolahan perikanan yang masih kekurangan bahan baku, padahal ikan kita melimpah. Yang terjadi adalah kurangnya kapal yang berkuran besar dan cold storage. Selain itu, kurangnya investasi di bagian hilir industri perikanan menjadikan nilai jual ikan sangat rendah. Nilai investasi untuk pembuatan pabrik pengalengan diperkirakan 50 miliar dengan jumlah produksinya 15 ton pertahunnya dan menyerap tenaga kerja tidak kurang 1.500 orang.

Keempat, perlunya peningkatan dan pemberlakuan atau penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi unit pengolahan ikan (UPI) atau industri pengolahan ikan. HACCP ini adalah sertifikasi untuk keamanan pangan yang telah diakui secara internasional. Sertifikat ini adalah salah satu persyaratan mutlak dan wajib yang harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Industri kecil di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki sertifikat ini, sehingga pemasarannya terbatas.

Nampaknya, dengan dukungan stabilitas pemanfaatan yang dikondisikan dengan penegakan hukum dan teknologi tangkap yang ramah lingkungan, maka beberapa tahun mendatang peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari sumberdaya alami serta semakin besarnya peluang pasar ekspor, membuat Indonesia berpeluang menjadikan sektor perikanan menjadi andalan penerimaan devisa negara.

Dalam konteks yang luas, mantan Wakil Presiden Boediono pernah mengingatkan bahwa strategi industrialisasi tidak boleh semata-mata berisi blueprint perencanaan dan teknologi yang determistik dan harus dilaksanakan dengan urutan dan prioritas yang tidak bisa ditawar. Arah pengembangan industri mesti dapat dilaksanakan berdasarkan alu-alur teknologi yang secara teknis melandasinya. Namun demikian, pelaksanaan setiap tahapannya harus selalu memperhatiakn peluang pasar yang ada. Hal ini berarti bahwa implementasi industrialisasi perikanan merupakan rangkaian kegiatan bersama dan interaktif antara pemerintan dan dunia usaha.

Dengan  demikian, usaha pengembangan industri perikanan ini harus dijabarkan dengan menelisik kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi sebab kapasitas yang tersedia juga sangat beragam, terutama di Kawasan Timur Indonesia yang penuh tantangan.

Oleh Iyat Hamiyati (Peneliti DFW-Indonesia)




Menunggu PPI Ukurlaran Jadi Simpul SKPT Saumlaki


Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia berkunjung ke Kota Saumlaki, Maluku Tenggara Barat untuk melihat situasi PPI Ukurlaran yang diplot sebagai simpul Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2015. Dia juga mewawancarai tenaga syahbandar perikanan, Artha Apla Unawekla, Kepala Pos PSDKP Roy Salinding, tenaga BKIPM – KKP, Ridwan, manajer SKPT Nasruddin serta nelayan di Pasar Ikan Omele.

***

Situasi kini

“Peluang pengembangan PSKPT sangat besar. Pasokan ikan melimpah. Misalnya, ikan hidup dan lobster banyak dikirim ke Benoa Bali, demikian pula ikan-ikan demersal dan pelagis yang dikirim ke Ambon, Bali, Kendari dan Surabaya,” ungkap Artha. Dia tenaga syahbandar perikanan yang diperbantukan PPN Tual ke PPI Ukurlaran, Saumlaki. Bersama Artha hadir pula Nasruddin, (Jumat, 23/09).

Nasruddin menambahkan, bahwa sesuai pengamatannya terdapat beberapa perusahaan perikanan yang rutin beroperasi di perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti PT. Pulau Mas Nusantara, CV. Rajawali Laut Timur hingga UD. Joyo Mandiri Pratama.

“Yang ke Kendari dan Surabaya membawa ikan-ikan pelagis seperti cakalang, tuna, ikan layang, ikan segar,” kata Nasruddin.  “Pokoknya banyak sekali tetapi seng ada es. Ikan lain seperti kuweh, bobara juga banyak tetapi masyarakat biasa tanya, ambil es di mana?” tambah Lartha yang ditugaskan bersama personil Dinas Kelautan dan Perikanan MTB untuk bertugas di PPI dengan SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

“Salah satu upaya Pemerintah adalah menghidupkan PPI Ukurlaran sebagai simpul usaha perikanan hanya saja beberapa sarana pendukung Seperti SPDN, pabrik es, cold storage belum tersedia,” terang Nasruddin. Meski demikian, menurut Nasruddin, di PPI yang dibangun oleh pemda pada tahum 2005 ini, aktivitas bongkar muatnya belum difungsikan namun secara kelembagaan telah siap melayani, baik struktur maupun personil.

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

“Kami mulai beroperasi di Saumlaki sejak 2015, aktivitas perkantoran sudah mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan baik untuk ekspor maupun domestik. Saat ini masih untuk kebutuhan domestik melihat kondisi usaha perikanan di sini, tapi kami siap untuk ekspor,” terang penanggung jawab karantina perikanan, Ridwan saat ditemui pada tanggal 24 September 2016.

Lalu lintas domestik keluar komoditi hasil perikanan stasiun KIPM kelas I Ambon untuk wilayah kerja Saumlaki melaporkan (per 1 Agustus 2016) bahwa telah dikeluarkan 296 health certificate domestik atau sekitar 321 ton hasil perikanan. Meliputi kepiting bakau, rumput laut, tenggiri, hingga lobster.

Sekaitan dengan usaha perikanan, di Saumlaki dan sekitarnya, urusan Surat Layak Operasi (SLO) kapal pun telah siap dilayani oleh unit kerja PSDKP-KP.

“Selama ini, nelayan atau pemilik kapal bersedia untuk direlokasi lokasi dari pendaratan yang selama ini masih melakukan bongkar muat di sekitar tempat tinggalnya. Karenanya juga sulit terdata oleh pengawas perikanan untuk hasil tangkapan,” kata Roy saat ditemui di kantornya di PSDKP Saumlaki, (Sabtu, 24/09).

Tantangan

Menurut Roy, nelayan di Saumlaki umumnya dari luar MTB, seperti Sulawesi Selatan dan Tenggara dan nelayan kecil (di bawah 10 GT) dan musiman, sehingga juga kesulitan untuk terdata.  “Tentang SLO, selama ini kapal-kapal yang ada (ukuran kecil) tidak memiliki izin atau SIPI/tanda daftar kapal perikanan, sehingga pengawas perikanan tidak bisa mengeluarkan SLO,” kata Roy.

Lartha menambahkan bahwa urusan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar perikanan juga telah berjalan sejak Juni 2016. Hal lain seperti aspek kesehatan pelabuhan dalam hal keluarnya buku hijau juga sudah bisa dikeluarkan oleh otoritas kabupaten/provinsi. Untuk aspek lalu lalang nelayan atau pengusaha perikanan asing, untuk immigration clearance juga telah ada perwakilan di Kota Saumlaki. Ada pula surat keterangan komoditi dari Dinas jika ada sudah ada Karantina seharusnya tidak perlu.

Lobster hasil tangkapan nelayan

Lobster hasil tangkapan nelayan

“Beberapa bulan lalu dalam pengamatan kami, banyak kapal yang seharusnya sandar di PPI Ukurlaran, tetapi memilih ke Larat karena keramba ikan (hidup) ada di sana, sehingga tenaga pengawas PSDKP, Kesyahbandaran dan karantina harus ke sana,” ungkap Lartha.

“Namun kami sudah tegaskan untuk berlabuh melakukan cekpoin di PPI Ukurlaran,” ujar Lartha. Hal yang dimaksudkan Lartha ini karena beberapa kapal ikan mempunyai keramba ikan hidup di Pulau Larat. Kapal yang mendapat izin operasi Pusat di sini seperti milik PT. Pulau Mas Nusantara. Kapal berizin Pusat seharusnya masuk di check point Saumlaki. Sedangkan beberapa kapal ikan lain seperti kapal mili PT. Rajawali Laut Timur itu mendapat izin dari provinsi sehingga tidak ada keterangan check point Saumlaki.

Harapan Nasruddin, Roy, dan Lartha adalah perlunya diakselerasi pembangunan infrastruktur kantor kepelabuhanan yang bisa menjadi pusat layanan terpadu. Selain itu, juga diperlukan dukungan tempat tinggal atau mess bagi tenaga-tenaga PPI Ukurlaran.

“Seingat saya salah satu hasil pertemuan pada pertemuan SKPT di Saumlaki pada tanggal 11 Agustus 2016 adalah perlunya menyiapkan dana  APBN dan APBD untuk operasional PPI, furnitur kantor dan  pemeliharaan aset-aset di PPI,” ungkap Nasruddin.

Nasruddin menyebutkan bahwa selama menjadi manajer lapangan. Bersama DKP-MTB, PLN dan PDAM telah memfasilitasi masuknya listrik dan air besih ke PPI. Kapasitas air bersih bahkan mencapai 100 ton sedang listrik 16,5 KV untuk penerangannya. Menurut Nasruddin saat ini pipa air yang bocor sedang dalam perbaikan. Daya Listrik yang terpasang amat terbatas atau sebesar 3,3% dari perkiraan kebutuhan sebesar 500 KVA.

Selanjutnya Nasruddin mengatakan, melihat potensi yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah ada indikasi ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Saumlaki dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya, Di Pasar Omele, ada investor dari Korea Selatan yang telah menyewa gedung milik pemda dan difungsikan sebagai cold storage berkapasitas 200 ton.

“Hingga kini, mereka hanya menunggu kapal-kapal yang dapat difungsikan sebagai kapal pengangkut,” ungkap Nasruddin. Pria bersapa Nas ini mengatakan sebenarnya Perindo, dalam hal ini melalui Pak Bustami pernah mengutarakan akan mendatangkan investor dari Rusia ke Saumlaki.

“Setahu saya mereka minta disiapkan lahan untuk pabrik es dan cold storage (freezer). Lokasinya di sekitar PPI atau Pasar Omele,” imbuh Nas.

Menunggu perkembangan

Prospek pengembangan SKPT Saumlaki sangat terbuka lebar sebab sejauh pantauan mereka jenis dan jumlah ikan tangkapan nelayan sangat besar seperti beragam ikan karang (demersal/ikan hidup), ikan-ikan pelagis, lobster bambu, lobster mutiara, terutama kerapu oranye (kerapu tongseng).

Di ujung obrolan, Lartha mengutarakan bahwa dia mendapat banyak keluhan dari nelayan pancing rawai dari Makassar yang sedianya mau beroperasi di sekitar perairan Saumlaki, namun akhirnya lebih memilih pindah ke Tual dan Kupang karena urusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang relatif lama keluar, bahkan berbulan-bulan.

“Jika demikian adanya, nampaknya semua pihak harus sungguh-sungguh mengakselerasi SKPT ini. Kalau tidak, mimpi untuk ekspor dari Saumlaki akan sulit,” pungkas Nas.

Untuk mengecek cerita di atas, tanggal 24 September 2016, penulis berkunjung ke PPI Ukurlaran.  Pada pukul 11.00 wita, hanya ada dua orang warga yang sedang memancing di sekitar dermaga. Di dalam kompleks terlihat bangunan lama yang oleh Nas merupakan pabrik es namun tak lagi berfungsi. Tidak jauh dari pintu gerbang.

“Pabrik Es yang telah dibangun pada tahun 2007 oleh Kementerian Perindustrian tidak beroperasi karena rusak berat,” imbuh Nas.

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Di kanan jalan terdapat dua perahu yang sudah tak berfungsi. Terdapat pula bangunan syahbandar perikanan yang baru saja difungsikan. Di kiri jalan, terlihat kantor PPI yang nampaknya harus direnovasi. Selain itu terdapat bak penampungan air seperti yang disebutkan Nas di atas. Tidak jauh dari dermaga terdapat bangunan pusat pendaratan ikan yang atapnya terbongkar yang menurut Nas sedang direnovasi. Suasana hening dan jauh dari kesan PPI yang seharusnya disibukkan oleh bongkar muat ikan atau penyiapan logistik usaha perikanan.

“Di samping bangunan pendaratan ikan ini saya pernah dengar kalau akan dibanguni SPDN atau solar packet dealer nelayan. Agar BBM juga tersedia di sini, tapi belum tahun sampai sejauh mana prosesnya,” ujar Nas sebelum kami kembali ke sekretariat SKPT di Saumlaki.

Sore harinya, penulis menemui Haji Muhdar (69 tahun), seorang nelayan asal Kampung Mola, Wakatobi dan Suriadi (40 tahun) yang sedang mengaso di sisi Pasar Ikan Omele, Saumlaki. Muhdar baru saja kembali dari melaut sebelum kembali ke Omele. Keduanya merupakan nelayan pancing yang memanfaatkan rumpon-rumpon yang ditinggalkan para pemiliknya. “Ikannya banyak,” kata Suriadi.

Sudah beberapa bulan ini mereka menambatkan perahunya persis di dermaga Omele. “Tidak masuk ke PPI Ukurlaran karena sarana prasarana tidak memadai. Tidak ada ada pabrik es,” kata Suriadi. Hal ini juga dibenarkan oleh Haji Muhdar.

Perahu kayu yang dibawa oleh Suriadi berbobot tidak lebih 5 GT. Dia mengoperasikan kapal yang dimiliki oleh seorang tentara yang tugas di Saumlaki. “Kami hanya menggunakan pancing, ikan tuna baby,” kata Suriadi yang tinggal di blok pasar Omele. Mereka tinggal di situ sebab tempat tinggal sebelumnya ludes terbakar pada tanggal 20 September 2016.

Bersama kapal Suriadi terdapat tiga kapal lainnya yang sedang berlabuh di dekat pasar. Ukurannya sama. Jika kebutuhan operasional dipenuhi di PPI Ukurlaran, bukan mustahil mereka akan datang ke sana dan menggairahkan salah satu PPI yang diharapkan oleh Pemerintah ini menjadi sentra usaha perikanan terpadu.

Saat ini nelayan dan pengusaha perikanan menunggu terealisasinya harapan-harapan tersebut di atas tapi sampai kapan?

Saumlaki, 25/09/2016




Inpres Industrialisasi Perikanan


Suasana pelelangan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta beberapa waktu lalu (foto: DFW)

Suasana pelelangan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta beberapa waktu lalu.

Upaya presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia makin kuat dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industrialisasi Perikanan. Jokowi menyadari bahwa ditengah pelambatan ekonomi dunia saat ini dan menurunnya nilai dan volume ekspor sejumlah komoditas Indonesia, mesti ada jalan keluar cepat yang bisa jadi andalan. Pilihan saat ini adalah perikanan dan pariwisata. Keluarnya Inpres 7/2016 memberi mandat dan penugasan yang lebih jelas kepada 23 Kementerian dan Lembaga termasuk para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk saling bersinergi melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan industrialisasi perikanan dalam negeri. Kehadiran Inpres tersebut setidaknya akan memberi arahan dan target akan tujuh hal penting yaitu peningkatan produksi perikanan, perbaikan distribusi dan logistik, penataan ruang laut dan pemetaan WPP, penyediaan sarana dan prasarana dasar industri perikanan, peningkatan kompetensi SDM dan inovasi Iptek, percepatan pelayanan perizinan dan penyusunan rencana aksi percepatan industri perikanan nasional.

Banyak pihak terutama dunia usaha menaruh harapan besar dengan kehadiran Inpres tersebut. Upaya ‘bersih-bersih’ praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini merupakan hulu dari sistim industrialisasi. Kehadiran Inpres 7/2016 seakan memberi arah dan jaminan terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan industri perikanan. Ruang lingkup dan mandat Inpres memberi kesan bahwa permasalahan membangun industri perikanan coba diselesaikan dengan adanya Inpres ini. Boleh dibilang inilah Inpres ‘sapu jagat’ yang memberi harapan baru bagi pelaku perikanan.

Membangun industri perikanan merupakan proyek jangka panjang. Hal ini mengingat karakteristik industri dan usaha perikanan yang selama ini berjalan di Indonesia ternyata terbangun di atas fondasi yang rapuh. Di samping itu, belum banyak pemain dalam negeri yang serius membangun industri perikanan. Bahkan BUMN Perikanan sampai saat ini belum ada yang terjun dan fokus ke industri perikanan yang sebenar-benarnya. Faktor ketidakpastian, risiko, pasokan bahan baku ikan, regulasi dan perizinan, ketersediaan infrastruktur dasar dan pembiayaan selalu menjadi kendala. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana reaksi pelaku usaha perikanan (pemilik UPI) ketika pemerintah menyetop dan mencabut izin kapal ikan yang terbukti beroperasi secara ilegal. Pemilik UPI gelagapan karena kekurangan bahan baku, padahal bahan baku merupakan faktor yang sangat vital dalam proses pengolahan ikan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa bisnis proses usaha perikanan dari hulu ke hilir belum terbangun secara rapih. Ada yang misslink, yaitu diskoneksi sisi hulu dan hilir di mana pasokan bahan baku ikan selama ini didapatkan dari praktik-praktik ilegal dan melanggar hukum.

Membangun industri perikanan membutuhkan persyaratan yang ketat dan penuh disiplin. Merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, mensyaratkan bangun industri nasional harus mempunyai modal dasar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, inovasi dan kreativitas. Chek list ke-lima faktor tersebut minimal mesti terpenuhi dalam membangun industri perikanan. Sepintas hal ini mudah dipenuhi, tapi pada kenyataannya turunan hal dasar tersebut cukup kompleks untuk bisa dipenuhi. Beberapa hal yang menjadi masalah selama ini adalah :

Pertama tentang data perikanan. Selama ini data perikanan yang disajikan pemerintah diragukan validitasnya. Untuk kepentingan investasi, dibutuhan data sumberdaya ikan yang valid dan akurat sehingga menjadi dasar perhitungan proyeksi bisnis. Selama kurun 30 tahun data potensi lestari perikanan tangkap tidak pernah diperbaharui. Tak jarang pelaku usaha mesti turun dan mencari data sendiri di lapangan sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap maupun membangun pabrik pengolahan. Beruntung baru-baru ini tertanggal 23 Agustus 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen KP No 47/2016 merilis data terbaru tentang potensi sumberdaya ikan yang ditaksir mencapai 10,9 juta ton. Apakah Kepmen dan data terbaru ini bisa menjadi jawaban atas kondisi potensi sumberdaya ikan, atau masih perlu elaborasi terutama untuk kepentingan investasi perikanan?. Hal ini masih butuh kajian dan analisis lebih dalam.

Kedua, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Walaupun memiliki potensi besar, sumberdaya ikan masih berada di dalam lautan. Butuh teknologi penangkapan, pengolahan dan SDM terampil untuk merubah potensi tersebut menjadi komoditas yang bernilai tambah. Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi perikanan tangkap 6,5 juta ton. Sementara itu, kapal ikan yang aktif yang terdata adalah 3.136 unit dan jumlah nelayan Indonesia saat ini adalah 2,2 juta orang di mana sekitar 98% mereka adalah nelayan dengan dengan kapal berukuran kecil yaitu di bawah 30 GT. Struktur ini belum cukup memadai untuk menopang industri perikanan yang berorientasi ekspor. Mengingat kebutuhan bahan baku ikan yang cukup besar, maka patut diantispasi upaya ‘pemain lama’ yang berusaha meloloskan kapal berbendera asing untuk kembali beroperasi di laut Indonesia. Membangun industri perikanan perlu dilakukan dengan kapasitas penangkapan ikan yang sesuai dan dibangun secara bertahap. Jangan hal  tersebut dicapai melalui proses yang tidak disiplin apalagi sampai mengizinkan kapal asing kembali beroperasi dengan alasan untuk memenuhi bahan baku industri perikanan.

Ketiga, perlu clusterisasi industri perikanan. Pemerintah pusat perlu segera menentukan dan menetapkan clusterisasi industri perikanan di mana akan dibangun. Inpres 7/2016 menjadi peluang dan tentunya akan menjadi rebutan kepala daerah untuk berlomba-lomba menawarkan daerahnya menjadi lokasi industri. Kajian cepat dan mendalam perlu dilakukan untuk menentukan skema, jenis, lokasi dan industri perikanan skala apa yang akan dikembangkan. Cluster industri perikanan ini penting terutama untuk mencegah tumpang tindih pengelelolaan perikanan misalnya dengan pelabuhan perikanan atau industri perikanan yang sudah exist, memberi peluang dan membangun keterhubungan usaha perikanan rakyat skala kecil dengan industri yang akan dikembangkan dan membangun industri perikanan yang sesuai dengan karakteristik daerah berdasarkan potensi sumberdaya ikan yang tersedia. Jangan kemudian upaya membangun industri perikanan melupakan keberadaan nelayan kecil. Mereka mesti ikut dalam skema industri tersebut melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas. Upaya pemerintah membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 15 pulau kecil terluar bisa menjadi model pengembangan cluster industri perikanan. Walaupun belum sepenuhnya berhasil sebab masih tahap awal, tetapi inisiatif tersebut menunjukan tekad yang kuat pemerintah untuk membangun industri perikanan dari pingiran Indonesia. Wilayah yang selama ini terlupakan karena konsentrasi pembangunan industri hanya terfokus di pulau Jawa. Perlu kerja keras dan dukungan lintas sektor untuk membangun industri perikanan sebab keberhasilan dan kegagalan program di negeri ini seringkali ditentukan oleh kemampuan menggalang dukungan dan koordinasi dengan sektor lain.

Ke-empat dukungan sektor finansial. Membangun industri perikanan membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Ini merupakan industri padat modal dengan risiko usaha yang cukup tinggi. Maka tidak heran pemerintah perlu pasang badan sejak awal dengan mengambil peran dan tanggungjawab lebih besar untuk menyediakan dan memfasilitasi hal-hal mendasar di industri ini. Seperti diketahui bahwa suku bunga perbankan di Indonesia untuk UMKM masih double digit (12 % – 22%), sedangkan negara lain sudah menganut single digit, seperti Malaysia dan Singapura (hanya 3% – 7% per tahun). Pihak perbankan juga cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di sektor kelautan dan perikanan karena sejarah masa lalu seperti kredit macet, rendahnya kapasitas dan aspek legalitas usaha. Oleha karena itu, upaya membangun industri perikanan mesti diikuti dukungan sektor finansial oleh perbankan. Terobosan pemerintah untuk menurunkan suku bunga KUR pada angka 9% patut mendapat apresiasi, apalagi dengan alokasi KUR pada tahun 2016 ini yang mecapai Rp 100 triliuan diharapkan dapat lebih banyak di akses oleh pelaku bisnis kelautan dan perikanan.

Tentunya masih banyak persoalan mendasar yang mesti diselesaikan untuk membangun industri perikanan. Tapi paling tidak, kelahiran Inpres 7/2016 telah memberi angin segar dan bukti keseriusan pemerintah untuk melakukan penataan dan menjadikan sektor perikanan menjadi sektor unggulan pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang.  Kita perlu mengawal konsistensi pelaksanaan Inpres tersebut dan berharap agar para Menteri yang mendapat penugasan khusus dalam Inpres tersebut bisa bekerja secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia




Membom Ikan, Berhenti atau Mati?


Suasana keberangkatan kapal di Dermaga Kayu Bangkoa Makassar Menuju Kodingareng Lompo (foto: DFW)

Suasana keberangkatan kapal kayu di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar Menuju Kodingareng Lompo (foto: DFW)

Penangkapan ikan dengan bom yang dikhawatirkan akan marak kembali sejak bulan April lalu oleh sebagian warga peduli lingkungan laut di Pulau Kodingareng Lompo, Makassar, sejak hengkangnya Kapolres Pangkep ke Polda Jabar menjadi terbukti.

Bulan madu antara Kapolres Hidayat dengan nelayan pulau dirasakan oleh sebagian warga Pulau Kodingareng Lompo dan Barrang Caddi yang berprofesi sebagai pemancing anggota kelompok masyarakat yang menjadi dampingan CCDP-IFAD dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2014. Mereka yang memilih bersahabat dengan ekosistem laut ini lempang menangkap ikan sebelum berubah menjadi kekhawatiran dan galau massal.

Kekhawatiran itu terbukti dan bahkan memakan korban meninggal karena ledakan barang haram tersebut.

Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, bom ikan meledak di perairan Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka dan seorang berkalang nyawa. Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sulsel, AKBP Aidin membenarkan ledakan tersebut, beberapa warga menjadi korban. “Ada dua orang luka dan dirawat di RS Stella Maris,” kata Aidin seperti dikutip dari Rakyatku.com. Ada tiga warga dikabarkan hilang karena ledakan itu. Diduga terseret arus. Mereka bernama Tario, Awal, dan Pudding.

*

Narasumber DFW yang sedang berada di Pulau Kodingareng Lompo memperoleh informasi bahwa telah ada korban meninggal bernama Sudarman alias Dammang alias Panglima, usianya 35 tahun, warga Kodingareng RW 4.

“Suasana tempat tinggal Dammang sedang sunyi. Warga tak terlihat di lorong-lorong. Menurut yang saya dengar, warga Kodingareng yang sedang dirawat di rumah sakit berinisial B, usia 40 tahun, kakinya dilaporkan putus,” kata sumber DFW.

Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya terkait destructive fishing ini, setelah terbetik kabar dan ada yang meninggal, semua bungkam, pintu rumah tertutup, suasana pula terasa sunyi. Warga Pulau Kodingareng Lompo berduka. Berduka dalam sunyi dan was-was.

Dermaga utama Pulau Kodingareng Lompo

Dermaga utama Pulau Kodingareng Lompo

“Saat ini warga masih trauma, belum ada yang bersedia dimintai informasi. Di Kodingareng Lompo saat ini ada beberapa aparat dan tim dari Basarnas (mencari jenazah korban bom yang meninggal). Info dari seorang narasumber, korban yang meninggal hancur, tapi mudah-mudahan masih bisa ditemukan potongan tubuh,” ungkap sumber DFW di Kodingareng Lompo.

Penelusuran DFW menunjukkan bahwa ledakan ini bermula dari operasi penangkapan ikan yang melibatkan delapan orang warga setempat. Ada punggawa berinisial S, usia 40 tahun, hingga saat ini kondisinya belum diketahui bersama empat orang ABK yang selamat. “Mereka nampaknya diselamatkan oleh nelayan dari Pulau Langkai, pulau di barat Kodingareng Lompo,” kata sumber DFW.

*

Peristiwa bom meledak di atas perahu ini bukan yang pertama di Sulawesi Selatan atau di perairan Kota Makassar. Kawasan Spermonde sejak puluhan tahun silam adalah kawasan ‘kancah perang dengan bom bertalu’, merupakan kawasan yang ekstrem karena nelayan beroperasi menangkap ikan dengan bom. Bagi yang hanya memancing mereka hanya urut dada dan tak berani melawan. Para pemancing hanya bergeser ke perairan terdekat yang ikannya sangat tipis.

“Praktik DF ini merupakan pertalian antara lemahnya penegakan hukum dan ambisi meraup pendapatan tidak kurang 2,5 juta perbulan. Jika mereka tak bisa memperoleh uang sebesar itu, atau minimal seperti itu, praktik DF akan terus marak,” kata Muhammad Abdi Suhufan, koordinator DFW Indonesia yang telah melakukan riset sejak tahun 2000an mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Menurut Abdi, maraknya penangkapan ikan dengan bahan bom dan bius berhubungan dengan otoritas dan komitmen pimpinan elit Kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya. “Dipindahkannya Kapolres Pangkep ke Polda Jabar itu sangat disayangkan sebab, beliau belum lama menjabat dan komit pada penegakan hukum di laut namun hanya bertahan sementara,” imbuh Abdi.

“Nah, saya menduga bahwa ini juga merupakan bagian dari skenario besar untuk mengobok-obok ekosistem laut dengan motif ekonomi, ada pemain besar yang harus diwaspadai di pesisir dan laut. Mereka pasti telah mengkalkulasi untung ruginya dengan membenturkan antara komitmen konservasi dengan kepentingan ekonomi bernilai miliaran ini,” tambah Abdi.

Suasana di Pulau Kodingareng

Suasana di Pulau Kodingareng

Sementara itu, Muhajir dari Rare Indonesia, organisasi pendorong pelestarian di pesisir dan laut yang berkantor di Bogor mengatakan persoalan bom ikan ini marak karena lemahnya pengawasan pada lalu lintas bahan DF yang mudah diperjual belikan.

“Di Kawasan Taka Bonerate, warga pulau dari kalangan Bajo mengatakan bahwa mereka membeli bahan bom ikan di Sinjai, ikan hasil tangkapan dibeli oleh pedagang Bugis,” katanya.

Sementara itu, Kepala Litbang Kementerian dan Kelautan (KKP), M. Zulficar Mochtar yang juga Plt Dirjen Perikanan Tangkap mengatakan hasil investigasi destructive fishing di Spermonde telah ada sejak tahun 2003 dan membutuhkan langkah konkret untuk solusinya.

“Kita harus atur proporsi pendekatan yang cocok. Kita harus bongkar mafianya, putus rantai material, dan lakukan penegakan hukum. Untuk nelayan kecil yang kapasitasnya terbatas, kita harus dorong untuk memperoleh alternatif mata pencaharian. Capacity building penting. Tapi kalau masuknya dari sini saja, kita tidak akan selesai, harus dibasmi dari akarnya,” katanya.

Betul. Adanya ledakan bom ikan di Kodingareng Lompo itu adalah sinyal kuat, berhenti membom atau memilih mati sia-sia!




Mengapa Restorasi Pesisir Harus Ditempuh?


Para fasilitator bersama narasumber, tim DFW dan Ibu Ir. Elvita Nezon, MM dari Subdit Restorasi Pesisir KKP (foto: DFW Indonesia)

Para fasilitator bersama narasumber, tim DFW dan Ibu Ir. Elvita Nezon, MM dari Subdit Restorasi Pesisir KKP (foto: DFW Indonesia)

Tanggal 20 hingga 23 Juli 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Laut bekerjasama DFW Indonesia, organisasi masyarakat sipil yang giat mengkampanyekan konservasi sumberdaya pesisir dan laut menggelar pelatihan fasilitator. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung Program Restorasi Pesisir di tujuh lokasi program.

“Tahun ini kita melaksanakan upaya restorasi  dengan melibatkan fasilitator, ini untuk pertama kalinya, sebelumnya dilaksanakan oleh kontraktor saja,” terang Ir. Elvita Nezon, MM, Kepala Subdirektorat Restorasi Pesisir di depan para peserta yang akan bertugas di tujuh kabupaten. Lokasi penanaman mangrove tersebut adalah Kabupaten Pemalang, Kota Semarang, dan Brebes serta penanaman vegetasi pesisir di Kabupaten Tasikmalaya, Jember, dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Moh. Abdi saat memaparkan substansi dan arah program Propesisir (foto: DFW Indonesia)

Moh. Abdi saat memaparkan substansi dan arah program Propesisir (foto: DFW Indonesia)

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator yang telah berkecimpung dalam ragam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Selain Elvita dari KKP, hadir juga Yusran Nurdin Massa, aktivis lingkungan yang selama 10 tahun terakhir menggeluti pemberdayaan masyarakat pesisir berkaitan dengan restorasi mangrove di Sulawesi dan Papua. Lainnya adalah Muhammad Abdi Suhufan, mewakili DFW yang menjelaskan substansi dan arah program rehabilitasi program restorasi, Muhammad Jufri dari Yayasan Nurani Dunia Jakarta berkaitan metodologi pendampingan serta Kamaruddin Azis yang memaparkan hakikat fasilitasi masyarakat dan resolusi konflik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Untuk menghubungkan dengan konteks pembangunan desa kontemporer dibahas pula latar belakang dan implementasi UU Desa dalam pengelolaan lingkungan oleh Yusran Darmawan, penulis sekaligus alumni S2 Ohio University dalam bidang Communication and Development. Yusran mengurai sejarah desa, status pemerintahan hingga penjabaran UU Desa dan target fasilitasinya seperti RPJMDes hingga Bumdes.

Yusran Nurdin saat menjelaskan aspek ekologi mangrove (foto: DFW Indonesia)

Yusran Nurdin saat menjelaskan aspek ekologi mangrove (foto: DFW Indonesia)

Mengapa Mendesak?

Elvita menyatakan bahwa hingga saat ini kerusakan pesisir telah mengakibatkan abrasi dan kerentanan kawasan pantai terutama permukiman. “Kerusakan pesisir akibat abrasi mencapai angka 29.268, 21 hektar. Luas mangrove kita 3,7 juta ha dan yang rusak telah ada 1,08 juta hektar,” ungkap Elvita.

Menurut Inet, begitu ia biasa disebut untuk mengantisipasi kerusakan yang kian hebat maka upaya rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove dan vegetasi pantai menjadi sangat mendesak. “Kita berharap dengan itu maka pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan dapat tercapai. Baik koservasi ekosistem maupun pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, hal ini membutuhkan komitmen masyarakat dan pemerintah derah,” katanya.

Untuk mendorong pelibatan para pihak baik sebelum dan setelah penanaman maka menurut Inet diperlukan sosialisasi kegiatan rehabilitasi serta pendekatan awal terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti Kepala Desa dan Dinas terkait. Hal lainnya adalah melakukan pengecekan kondisi awal dan akhir lokasi yang akan ditanami dengan melibatkan pihak terkait baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, kontraktor pelaksana, kelompok masyarakat dan Kades.

Yusran Darmawan menerangkan Undang-Undang Desa (foto: DFW Indonesia)

Yusran Darmawan menerangkan Undang-Undang Desa (foto: DFW Indonesia)

Disampaikan Inet, KKP akan terus mendorong adanya kolaborasi antara masyarakat, kontraktor, konsultan pengawas, failitator desa serta dinas terkait. Kehadiran fasilitator menurut Inet sangat strategis sebab dapat membantu KKP dalam mempermudah pelaksanaan penanaman dan fasilitasi keberlanjutannya.

“Saya berharap fasilitator, selain membantu dalam menyosialisasikan kegiatan kepada masyarakat, dapat pula membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dan hambatan yang muncul dalam pelaksaan kegiatan rehabilitasi, termasuk membantu kelompok dalam menyusun rencana pengelolaan hasil rehabilitasi,” papar Inet. Menurutnya selain itu fasilitator dapat pula membuka peluang kerjasama dengan pihak luar dengan memndorong kelompok-kelompok yang ada untuk mengelola kegiatan penanaman ini dengan meminta dukungan mitra lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR).

Di akhir paparannya Elvita menegaskan bahwa para fasilitator dapat melaporkan hasil koordinasi lapangan, memfasilitasi sosialisasi kegiatan secara luas, bekerjasama dengan kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove hingga memfasilitasi draft Perdes tentang rehabilitasi dan rencana pengelolaan  kelompok.

“Para fasilitator dapat pula menginventarisasi potensi kerjasama rehabilitasi dengan pemilik CSR, agar upaya restorasi ini bisa berkelanjutan,” kuncinya.




Natuna


Pasca insiden penangkapan kapal ikan Tiongkok oleh TNI-AL pada Juni 2016 lalu, nama Natuna kini naik daun. Respon pemerintah Indonesia demikian cepat untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan empat fokus pembangunan Natuna yaitu perikanan, migas, pariwisata, dan pertahahan keamanan. Pengelolaan perikanan Natuna selama ini memang tertinggal. Memiliki potensi lestari 1.1 juta ton pada areal penangkapan di WPP 711 sejauh ini, baru dimanfaatkan sekitar 9% saja.

Bocah Natuna

Bocah Natuna (foto: Hamidah Busyrah)

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, ada 3.843 orang nelayan utama, 3.047 nelayan sambilan utama, dan 2.986 orang nelayan sambilan di Kabupaten Natuna. Tercatat, 3.964 unit kapal dan 16.518 unit alat tangkap, dengan volume produksi mencapai 48.698,85 ton. Di sektor budidaya, Kabupaten Natuna memiliki potensi produksi 733,69 ton dengan komoditas utama ikan kerapu, napoleon, dan rumput laut. Dihasilkan dari 0,29 hektar (ha) areal budidaya rumput laut dan 6,92 ha areal budidaya ikan tawar, dengan 1.040 rumah tangga perikanan. Rendahnya kapasitas tangkap perikanan di Natuna selama ini menjadi pintu masuk terjadinya pencurian ikan di Laut Natuna dan sekitarnya.

Sebenarnya sejak tahun 2015, pemerintah melalui KKP telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan perikanan Natuna. Tahun lalu KKP, telah menetapkan Natuna sebagai lokasi Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). Melalui program ini telah dilakukan pembangunan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa yang akan berfungsi sebagai pelabuhan perikanan skala besar. Dukungan anggaran PSKPT tahun 2016 ini secara total mencapai Rp 45 miliar dari APBN dan APBD Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna.

Desain pembangunan Selat Lampa bertujuan untuk menjadi kota perikanan yang bisa mengumpulkan seluruh ikan, dengan fasilitas penyimpanan (cold storage) yang besar, dan pusat pelelangan ikan nasional. Ini bisa dilakukan dengan meniru kota perikanan yang paling baik di dunia. seperti Tsukiji Fish Market di Tokyo, Jepang. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun perikanan Natuna. “Rencana yang baik dan perlu didukung, mengingat kapasitas pengelolaan perikanan Natuna yang rendah selama ini, tetapi hal ini perlu diikuti dengan perencanaan dan implementasi yang konsisten, bukan berdasarkan respon sesaat atas gejolak laut Cina Selatan,” ujarnya.

Di samping memiliki potensi perikanan, sesuai Perpres 78/2015 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Natuna memiliki beberapa pulau kecil terluar. Satu-satunya pulau kecil berpenduduk di Natuna adalah Pulau Subi Kecil. Pulau berpenduduk 3000 jiwa ini memiliki sumberdaya perikanan dengan komoditas utama ikan kerapu. Ikan karang melalui pembesaran di keramba jaring apung diperdagangkan melalui kapal-kapal Hongkong.

Perkampungan nelayan di Kecamatan Subi, Natuna. (foto: Hamidah Busyirah)

Perkampungan nelayan di Kecamatan Subi, Natuna. (foto: Hamidah Busyrah)

Untuk mendukung pengelolaan Pulau Subi Kecil, sejak tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan DFW-Indonesia telah mengirimkan tenaga fasilitator masyarakat. Pelaksana harian Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ir. Rido Batubara menyampaikan bahwa KKP konsisten melakukan intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar. “Kami punya tanggungjawab untuk menghadirkan negara di pulau kecil terluar melalui penyediaan infratruktur dasar seperti listrik dan air bersih,” katanya.

Fasilitator masyarakat pulau-pulau kecil terluar bertugas melakukan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolan alat desalinasi, PLTS dan ice flake di Pulau Subi Kecil dan Pulau Kerdau. Menurut Pratita, fasilitator masyarakat Pulau Subi Kecil, sejak kedatangannya bulan April 2016 lalu, ia telah berhasil memfasilitasi beberapa kegiatan kelompok. “Dalam waktu tiga bulan saya berhasil memfasiltasi administrasi berita acara serah terima barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok desalinasi dan juga mengurus SK Bupati tentang pengelola PLTS di Pulau Kerdau sesuai ketentuan Kementerian ESDM,” kata Pratita. Masalah legalitas ini penting sebab menjadi dasar pengelolaan aset oleh pihak kelompok dan pemerintah daerah selama ini.

Pendekatan pembangunan kini memang harus mempertemukan dua aras yang sama-sama penting yaitu pemerintah dan masyarakat. Demikian halnya dengan upaya pemerintah membangun Natuna. Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah mesti diikuti dengan tingkat kesiapan sosial masyarakat dan kemampuan daerah. Banyak program terbukti gagal karena mengacuhkan aspirasi, dinamikan dan kapasitas lokal, padahal mereka adalah pelaku pembangunan itu sendiri. Semoga hal ini tidak terjadi di Natuna. (DFW-Indonesia)




Ima’ dan Usaha Blue Sea Lestari dari Sebatik


Bersama memajukan perempuan Sebatik (foto: istimewa)

Bersama memajukan perempuan Sebatik (foto: istimewa)

Sahabat pembaca, dari sisi timur Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya Pulau Sebatik yang berbatasan Negeri Jiran Malaysia, Andi Darmawansyah membagikan hasil observasi dan wawancaranya dengan warga tepian Sei Nyamuk. Wawan, begitu panggilannya adalah fasilitator Pulau-pulau Kecil Terluar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dia terkesan dengan kiprah perempuan-perempuan desa pulau terdepan. Berikut laporannya.

***

Saya kira benar bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapapun, bukan hanya laki-laki, perempuan juga biasa. Bukan pula hanya orang tua, orang muda juga punya kesempatan untuk meraih sukses. Bukan hanya di kota-kota besar, di pulau terluar pun kesuksesan itu dapat diwujudkan. Hal ini terlihat dari pengalaman dan kiprah salah satu kelompok beranggotakan kaum perempuan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Kelompok Blue Sea Lestari (BSL) namanya. Nama yang beraroma ‘Western’ ini terbentuk pada 19 Juni 2015. Ketuanya bermotivasi besar, dia Sitti Patimah, sering dipanggil sebagai Ima’, wanita tekun yang berdomisili di Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan sangat optimis mengembangkan desanya.

“Mimpi saya membangun suatu usaha yang nantinya dapat menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat pulau kecil terluar,” kata Ima’ pada suatu ketika, tidak lama setelah saya bertugas di Pulau Sebatik.

Produk jejari rumput laut (foto: istimewa)

Produk jejari rumput laut (foto: istimewa)

Sebagai fasilitator atau pendamping PPKT, saya melihat Ima’ sangat jeli melihat potensi yang ada di pulaunya. Menurut Ima’, Sebatik memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah terutama bidang kelautan dan perikanan yang sayang jika dibiarkan begitu saja. Potensi itu adalah rumput laut dan berbagai jenis ikan. Ima melihat adanya peluang untuk mengelola sumber daya alam itu menjadi beraneka jenis makanan agar menambah nilai jualnya.

Di pandangan saya, Ima’ antusias mengajak ibu-ibu warga Sei Nyamuk untuk membentuk suatu kelompok yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Ibu-ibu amat antusias. Mayoritas istri nelayan itu berharap kelak dapat membantu penghasilan keluarga dan mengolah hasil tangkapan suami.

Ima’ adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan H. Muh. Yakif dan Hj. Darmawati. Mereka tinggal di Sei Nyamuk, sebuah desa yang jumlah penduduknya paling padat di Pulau Sebatik.  Desa ini dihuni 4.978  jiwa penduduk. Ima’ sesungguhnya lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 30 tahun silam, tepatnya pada 14 Februari 1986. Dia perempuan Bugis.

“Saya tumbuh dan besar di Tawau Malaysia. Kebanyakan masa kecilku dihabiskan di Tawau, hidup dan sekolah di negara tetangga,” begitu kata perempuan yang gemar memasak dan membuat kue yang menurutnya tidak lepas dari peran orang tuanya yang sering membuat kue dan menjualnya. Hingga akhirnya Ima’ tumbuh menjadi gadis dewasa yang gemar memasak dan membuat kue.

Kue Buras Garis khas BSL (foto: istimewa)

Kue Buras Garis khas BSL (foto: istimewa)

Tahun 2008 Ima’ bersama orang tuanya berpindah ke Sebatik. Di sinilah awal mula ia menyalurkan hobi memasaknya, dengan sering membuat kerupuk yang berbahan dasar ikan.

“Kami mulai pada 19 Juni 2015 atas dampingan penyuluh perikanan dan fasilitator masyarakat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami bentuk kelompok usaha ekonomi produktif yang bernama Blue Sea Lestari, anggotanya 10 orang. Disebut demikian biar laut biru Sebatik tetap lestari dan bermanfaatan untuk kita semua,” kenangnya.

Pembentukan kelompok ini dimulai dengan adanya pertemuan di rumah ibu Ima’. Disepakati nama kelompok Blue Sea Lestari. Dipilih pula Patimah sebagai ketua, sekretaris Aminah dan bendahara Murni.

Usaha Ima’ dan kelompoknya kemudian menggeliat sejak program pendampingan efektifitas sarana dan prasarana memberikan bantuan berupa alat pendukung seperti freezer, kulkas, oven, kompor gas, spinner dan lain-lain untuk memproduksi olahan hasil laut.

“Adanya bantuan alat-alat ini sangat mendukung kegiatan produksi kelompok kami, seperti yang ada sekarang,” katanya bangga.

Produk unggulan BSL (foto: istimewa)

Produk unggulan BSL (foto: istimewa)

Menurut Ima’, sebelum bergabung dengan kelompok Blue Sea Lestari, aktifitas keseharian anggota kelompok beraneka ragam.

“Ada yang menjahit pukat, ada ibu rumah tangga biasa dan ada yang menjual hasil tangkapan suami mereka. Setelah bergabung di kelompok ini mereka mempunyai pekerjaan baru yang ke depannya mereka harapkan dapat membantu keuangan keluarga,” ujar Ima’.

Sumber daya yang kelompok manfaatkan sebagai bahan dasar olahan yaitu sumber daya hasil kelautan dan perikanan. Beberapa di antaranya yaitu rumput laut, ikan tenggiri, ikan gulama, ikan lemuru, ikan teri, dan ikan tuna. Dari bahan dasar tersebut menghasilkan produk yaitu kue bangke, buras garis, nastar (bahan dasar dari rumput laut), amplang (bahan dasar dari ikan tenggiri atau ikan gulama), kerupuk ikan dan lekor (bahan dasar ikan teri atau ikan lemuru), abon, dan bejabu (bahan dasar dari ikan tuna).

BLS saat meeting bersama anggota kelompok

BLS saat meeting bersama anggota kelompok

Bagi saya, produk-produk yang dihasilkan kelompok BLS memiliki rasa yang sangat khas dan tanpa menggunakan bahan pengawet sedikitpun sehingga produk memiliki peluang untuk bersaing dengan produk lainnya dalam hal kualitas dan cita rasa.

Memang, dalam perjalanannya kelompok BLS menghadapi banyak tantangan untuk dapat bersaing.

“Tantangan yang paling besar yaitu dalam hal pemasaran, belum banyak warung-warung dan toko-toko besar yang mau menampung hasil produksi dari kelompok ini,” kata Ima’.  Menurut Ima’, mayoritas produk yang ada di Sebatik masih kalah bersaing dengan produk-produk dari negara tetangga yang telah mengakar di Pulau Sebatik.

Kelompok BSL tidak patah semangat, mereka mencoba membangun kelompok yang kuat dengan melengkapi segala administrasi yang dibutuhkan untuk sebuah produk seperti PIRT, pelabelan hingga sertifikat halal. Pemasaran hasil produksi kelompok awalnya dipasarkan dari rumah ke rumah.

Saat ini kelompok juga memasarkan ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten Nunukan. Selain itu kelompok juga mulai menjajaki peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang ingin bermitra.

Saat sekarang ini, kabar baiknya adalah telah ada pihak yang ingin bermitra yaitu UKM Karang Unarang. UKM Karang Unarang adalah toko ole-ole khas Pulau Sebatik binaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Selamat Ima’ dan BLS-nya, semoga usahanya lancar dan memberi manfaat untuk anggota dan masyarakat Sei Nyamuk, Sebatik.

 

Editor: Kamaruddin Azis, dapat dihubungi pada email daeng.nuntung@gmail.com