Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa tren nilai ekspor perikanan Januari-November 2016-2017 mengalami kenaikan dengan komposisi; udang 0,53%, tuna-tongkol-cakalang 18,57%, rajungan-kepiting 29,46%, cumi-sotong-gurita 16,54%, rumput laut 23,35%, dan lainnya naik 3,61%.

Menteri Susi Pudjiastuti menyebut potensi laut Indonesia sangatlah besar sebab mempunyai laut terluas di dunia.

Luasnya laut Indonesia juga berpengaruh pada banyak dan beragamnya jumlah ikan di Indonesia yang diminati oleh negara-negara di dunia. Salah satu produk laut yang saat ini diminati oleh banyak negara adalah gurita (octopus).

“Potensi perikanan kita banyak yang lainnya bukan hanya ikan, sekarang kita menduduki ekspor nomor satu untuk gurita,” ujar Menteri Susi di Auditorium Kementerian KKP, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Namun sayangnya lanjut Susi, potensi dan jumlah permintaan ekspor gurita yang begitu tinggi belum mampu diimbangi dengan pemanfaatan produknya secara maksimal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar produk gurita bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Daerah yang berpotensi sebagai penyuplai gurita di Indonesia adalah Anambas dan Natuna. Di Natuna potensinya mendekati angka 40 ton gurita pertahun.

Mengenal Gurita

Gurita adalah biota laut yang masuk kelompok Cephalopoda yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi. Cephalopoda adalah kelas moluska yang mencakup cumi-cumi, sotong, nautilus, dan gurita. Mereka ditandai sebagai berbentuk badan bilateral simetris, memiliki kepala, lengan, dan dalam beberapa kasus, tentakel.

Gurita bisa berkamuflase meniru lingkungan sekitarnya untuk menghindari incaran pemangsa. Bergerak dengan cara menyemburkan air layaknya mesin jet. Masih ingat ketika gurita ‘Paul the Octopus’ dijadikan sumber informasi judi piala dunia tahun 2010 lalu?

Di alam, terdapat sekitar 300 spesies gurita (Octopoda). Spesies tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Cirrina dan Incirrina. Cirrina atau gurita laut dalam memiliki dua sirip di kepala dan cangkang internal kecil.

Yang kedua adalah gurita Incirrina atau gurita bentik mencakup spesies gurita umum yang banyak dikenal dan diperjualbelikan.

Gurita kerap ditangkap untuk digunakan sebagai bahan makanan, dipelihara untuk akuarium. Gurita menjadi ekonomis karena lengan dan beberapa bagian tubuhnya bisa menjadi sumber protein.

Di beberapa negara seperti Eropa, Meksiko, terutama Jepang, gurita adalah bagian utama dari sushi, tempura, takoyaki dan akashiyaki.

Singkat cerita, gurita adalah bahan makanan ekspor sehingga memegang peranan penting juga dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir.

Di beberapa lokasi seperti Anambas, Ranai, Makassar, Sorong, belakangan ini rerata harga gurita adalah Rp. 50 ribu/ekor. Di beberapa tempat harganya malah jauh di bawah terutama yang akses lautnya terbatas seperti Nusa Tenggara atau pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Di pasar internasional, harga gurita bervariasi antara US$ 5-10/kilogram tergantung kualitas dan jenisnya. Dengan harga yang menggiurkan itu, maka jangan heran jika eksploitasinya juga semakin masif.

Masih Tradisional

Menurut penelusuran penulis, alat tangkap gurita bermacam-macam, ada yang menggunakan bubu, ada pula dengan pancing berikut umpan unik.

Bubu gurita serupa dengan pengoperasian bubu lainnya hanya saja dalam pengoperasian bubu gurita tidak memakai umpan. Pemasangan dan pengangkatan bubu dilakukan setiap hari di pagi hari, namun ada juga yang mengambilnya ketika dua atau tiga hari tergantung lokasi dan musim.

Nelayan di Anambas menggunakan bubu gurita di rataan terumbu pada kedalaman antara dua sampai 30 meter. Beberapa jenis tangkapan yang lazim adalah Octopus oceltus, Octopus vulgaris dan Octopus dofleins.

Selain bubu, nelayan Anambas juga menggunakan pancing dengan umpan serupa kodok dan mempunyai mata kail pada beberapa bagian. Nelayan Anambas seperti di Mubur, membeli umpan aluminium dengan harga beragam, dari harga 300 ribu hingga 500 ribu perbiji dan dapat digunakan berulang-ulang.

Tantangan

Pada beberapa jenis, setelah dibuahi, gurita betina bisa bertelur hingga sekitar 200.000 butir. Bisa lebih bisa kurang, bergantung spesies.

Dengan jumlah telur sebanyak itu maka gurita potensil untuk dibudidayakan atau setidaknya dikontrol dengan baik saat berada di alam. Dengan demikian, eksploitasi yang berlebih sedapat mungkin dihindari dengan tata kelola yang lebih baik.

Tantangan keberlangsungan hidup gurita di laut adalah predator seperti murai, ikan kerapu hingga hiu. Meski demikian, tantangan sesungguhnya adalah manusia yang semakin aktif melakukan penangkapan.

Permintaan gurita di luar negeri karena godaan kelezatannya membuat usaha penangkapannya juga semakin intensif. Diperlukan penanganan, kebijakan hingga penegakan hukum agar gurita tak dieksploitasi secara berlebihan.

Dengan penanganan yang baik, penangkapan gurita tidak boleh merusak karang, tidak boleh membongkar lubang-lubang karang yang merupakan rumah gurita. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada alam saat permintaan di luar negeri semakin besar.

Untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati laut seperti gurita, setidaknya ada tiga aspek yang perlu dibenahi.

Pertama, pentingnya peningkatan pemahaman para pihak terkait perlindungan bagi ekosistem yang merupakan habitat bagi spesies seperti gurita.

Perlindungan bisa dilakukan dengan mengajak para pihak untuk mengetahui daya dukung dan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola bisnis gurita sejauh ini serta mencari tahu gap dalam hal kembang biak dan suplainya ke pasar ekspor. Semakin banyak pihak yang terlibat semakin bagus untuk masa depan gurita.

Kedua, meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut terutama gurita melalui lokasi konservasi, penyiapan pilot project yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penilaian daya dukung dan solusi perencanaan.

Pengawasan multipihak bisa dimulai dengan mengajak otoritas pemerintah setempat dalam menggagas pola kerjasama dan metode pemantauan.

Untuk daerah-daerah potensial seperti Kepulauan Anambas dan Natuna di Kepri, Kepulauan Selayar dan Pangkep di Sulawesi Selatan, Kepulauan Sulu, Morotai atau Halmahera di Maluku Utara hingga Mentawai dan Simeulue di Sumatera merupakan wilayah yang harus diprioritaskan.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah produk gurita dengan memperbaiki tata kelola usaha perikanan. Salah satunya dengan menyiapkan sertfikasi produk yang merefleksikan metode, alat tangkap dan sertifikat ‘anti destructive fishing’.

 

Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia

Awal tahun 2018 ditandai dengan berbagai polemik dan kisruh pembangunan kelautan dan perikanan. Dimulai dari selesainya batas waktu penggunaan cantrang per 1 Januari 2018, polemik antara Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang didukung oleh Wapres vs Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti perihal kebijakan penenggalaman kapal ikan asing.

Kita juga mendengar demonstrasi besar-besaran nelayan cantrang di Istana pada tanggal 17 Januari 2018 yang ditutup dengan kompromi dibolehkannya cantrang beroperasi. Meski secara terbatas hanya di 6 kabupaten di Pantura. Semoga, drama kelautan dan perikanan yang terjadi di awal tahun menjadi pemicu membaiknya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Seperti kita ketahui bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan laut adalah masa depan. Kita sama mahfum bahwa pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Komitmen dan capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penegakan hukum berupa penenggelaman kapal ikan asing, sebanyak 353 kapal dalam kurun waktu 3 tahun ini dan meningkatnya potensi ikan lestari pada angka 12,5 juta ton merupakan hal yang perlu diapresiasi.

Namun, kita perlu melihat secara dalam apa faktor pendorong lain dalam mendukung kinerja sektor kelautan dan perikanan. Terutama apa yang harus dilakukan pada tahun 2018, agar dampak nyata pembangunan bisa kelihatan dan dirasakan langsung oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Melihat postur program dan anggaran KKP tahun 2018, maka prioritas sektor kelautan dan perikanan tahun ini tidak akan banyak bergeser dari apa yang telah dilakukan pada tahun 2017. Hal ini terlihat dari Rencana Kerja Pemerintah dan APBN 2018 yang telah disepakati antara DPR dan KKP.

Walaupun demikian, terdapat tantangan dan kecenderungan baru yang perlu diantisipasi. Hal ini mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik di mana dinamika politik nasional akan mempengaruhi pelaksanaan program, terutama yang berorientasi langsung ke masyarakat. Walaupun implementasi program 2018 diharapkan tetap fokus berbasis perencanaan RPJMN 2014-2019 dan rencana strategis, bukan berbasis kepentingan politik atau daerah pemilihan.

Dalam kaitannya dengan pencapaian target 2017, beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada KKP. Di antaranya adalah tidak tercapainya beberapa target utama seperti produksi perikanan (29,4 juta ton), nilai ekspor perikanan (7,6 miliar dolar), dan produksi garam (3,8 juta ton).

Selain itu terdapat beberapa kegiatan kegiatan strategis yang menjadi unggulan yaitu realisasi program bantuan kapal dan alat tangkap, rendahnya realisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, lambatnya implementasi industrialisasi perikanan, pengelolaan kawasan konservasi laut yang belum efektif, dan rehabilitasi eksosistim pesisir yang belum optimal dilakukan.

Melihat kondisi tersebut, nampaknya memang target dan instrumen program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2017 disusun terlalu optimis tanpa mitigasi plan yang mendukung situasi yang berkembang di tengah jalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nilai ekspor perikanan yang semula ditargetkan 7,6 miliar US dollar, kemudian direvisi menjadi 4,5 miliar dolar.

Mestinya, KKP tidak merevisi target sebab berkonsekuensi pada banyak hal, tetapi lebih baik fokus menambah effort agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai sembari melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap upaya pencapaian target pada tahun 2018 nanti.

 Tantangan 2018

Memasuki tahun 2018, KKP mesti fokus menjaga program kelautan dan perikanan agar mencapai target Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional. Sesuai tema pembangunan 2018 yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Pemerataan, beberapa hal yang krusial yang perlu mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir, serta implementasi industrialisasi perikanan yang berkualitas.

Penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26% dalam APBN 2018 menjadi Rp 7,28 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 9,13 triliun pada tahun 2017 merupakan sinyal bahwa akan terjadi pengetatan anggaran dan belanja pemerintah pada sektor ini.

Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperi kapal ikan berukuran besar. Pengadaan KJA off shore untuk peningkatan produksi budidaya, dukungan kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan pelabuhan perikanan yang mendukung industrialisasi, tapi di sisi lain, alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun signifikan.

Di balik alasan efisiensi dan keprihatinan atas kondisi keuangan negara yang terbatas, kita tentunya patut mempertanyakan kemampuan perencanaan program dan kegiatan KKP yang gagal memformulasikan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih terukur.

Khususnya program SKPT patut diberikan perhatian sebab merupakan salah satu terjemahan Nawacita yaitu membangun dari pinggiran, membangun pulau-pulau kecil terluar yang selama ini terabaikan sehingga perlu mendapat atensi berupa penambahan alokasi anggaran dan perbaikan kualitas program pada tahun 2018.

Mengingat kondisi alokasi APBN yang terbatas, tentunya akan membuat KKP dan kementerian lain perlu mencari alternatif pendanaan untuk membiayai program kelautan dan perikanan. Tidak ada jalan lain, pada tahun 2018, investasi swasta dalam dan luar negeri mesti dipacu sehingga dapat menembus angka Rp 8-10 triliuan dan penyerapan Kredit Usaha Rakyat sektor perikanan perlu ditingkatkan pada angka Rp 2 triliun.

Ini akan menjadi stimulus bagi bergeraknya sektor kelautan dan perikanan ditengah ketersediaan APBN yang terbatas sekaligus menopang pertumbuhan PDB perikanan yang pada tahun 2018 ditargetkan pada angka 11%.

Selanjutnya terkait dengan terus meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 108,24 pada tahun 2016 menjadi 111,53 per Agustus 2017 pertanda bahwa terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan nelayan. Namun demikian, angka peningkatan Nilai Tukar Nelayan tersebut selanjutnya mesti dapat dikonversi pada seberapa besar penurunan penduduk miskin di pesisir dan kelompok nelayan sehingga secara agregat dapat berkontribusi pada berkurangnya angka penduduk miskin nasioal yang mencapai 27,7 juta orang atau 10,64% pada Maret 2017.

Terakhir adalah program pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies serta rehabilitasi ekositem pesisir agar tidak terlupakan oleh KKP pada tahun 2018 ini. Walaupun menjadi daya tarik internasional, akibat kebijakan pengelolaan perikanan yang direformasi sehingga fokus pada praktik perikanan yang berkelanjutan (moratorium kapal ikan asing dan pembatasan kapal dan alat tangkap merusak) dan status Indonesia sebagai pemilik 18% luas total terumbu karang dunia, KKP belum mendapatkan komitmen pendanaan yang signifikan dalam kerangka kerjasama internasional untuk mendukung program konservasi habitat dan spesies.

Bahkan dalam konteks inisiatif regional dan kerjasama Coral Triangle Initiative (CTI) yang merupakan komitmen negara dan lembaga donor untuk melindungi sumberdaya terumbu karang, sampai saat ini belum memberikan hasil nyata bagi penguatan pengelolaan terumbu karang di level nasional maupun daerah.

KKP mesti lebih kuat menggalang dan menagih janji dunia internasional untuk bersama-sama merawat terumbu karang, mangrove dan padang lamun yang kini kondisinya makin kritis. Hal ini juga akan menjadi ujian bagi portofolio dan penguatan kinerja program sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang fungsi lingkungan. Bagaimanapun juga tindakan melakukan eksploitasi laut mesti diikuti dengan tindakan konservasi karena laut merupakan masa depan Indonesia.

 

 

M. Abdi Suhufan

National Coordinator DFW-Indonesia

 

 

Tulisan ini juga dimuat di sini

 

IUU Fishing adalah permasalahan serius yang bukan hanya merugikan perekonomian negara kepulauan seperti Indonesia, merusak upaya-upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing juga adalah salah satu bentuk ancaman kedaulatan negara. IUU Fishing adalah terminologi umum yang digunakan dunia international terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan baik di laut lepas maupun diperairan teritorial sebuah negara.

Walaupun akar permasalahan nya adalah illegal fishing, namun International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) yang di adopsi dalam  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2012,  mendefinisikan kejahatan dalam dunia perikanan ini ke dalam tiga konsep yang berbeda; Illegal fishing (I) yaitu operasi penangkapan ikan yang melanggar hukum baik dari negara setempat jika dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun dari regional management organizations (RFMOs) jika dilakukan di laut lepas, unreported (U) adalah penangkapan yang tidak dilaporkan atau keliru terlaporkan, sedangkan unregulated (U) adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur bisa atau kegiatan perikanan yang dilakukan di area yang belum memiliki upaya-upaya pengelolaan and konservasi perikanan.

Meningkatkan Efektifitas Membasmi IUU Fishing

Praktik IUU Fishing yang sangat masif dan merugikan negara di masa lalu membuat pemerintah saat ini menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang juga masif bahkan tergolong keras bertujuan menciptakan efek jera. Beberapa media negara tetangga bahkan menilai bahwa langkah Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan IUU Fishing adalah sangat keras, tradisional (seperti penenggalaman kapal asing), menunjukkan Indonesia sebagai negara baru yang sombong dan bahkan tidak sesuai dengan spirit ASEAN yang mengutamakan dialog dan kompromi. Seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertujuan sebagai shock therapy yang diharapkan dapat menghasilkan efek jera bagi para pelaku IUU Fishing selama ini di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan menguatkan perkataan Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal telah didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Buku Refleksi 2016 dan Outlook 2017 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kapal ikan asing (KIA) dari 84 kapal di tahun 2015 menjadi 140 di tahun 2016 yang berhasil ditangkap.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengurangan Jumlah kapal illegal fishing yang ditemukan di pangkalan PSDKP di Bitung.  Peningkatan jumlah KIA ini dapatkah diinterpretasi sebagai bentuk peningkatan keberhasilan operasi penangkapan? Ataukah kebijakan baru pemerintah dalam memberantas Illegal fishing ini belum berhasil mencapai tujuannya: meningkatkan efek jera? Jadi efektifkah kebijakan-kebijakan ini dalam menghasilkan efek jera sehingga perikanan kita sekarang dapat dikategorikan lestari?

Ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian IUU Fishing di Indonesia.

Pertama, polemik ketidakjelasan perbatasan dengan negara tetangga dapat menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia. Walaupun Indonesia telah berhasil menegosiasikan penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga sejak tahun 1969, namun hingga kini beberapa segmen perbatasan masih menjadi perdebatan. Polemik Laut China Selatan misalnya,  diklaim Indonesia sebagai wilayah ZEE di sekitar perairan Pulau Natuna overlap dengan klaim China atas wilayah 9 dash line-nya.

Perselisihan wilayah perbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan IUU Fishing. Hal ini dikarenakan klaim terhadap fishing grounds yang sama menyebabkan ketidakjelasan antara legal dan illegal fishing grounds bagi nelayan setempat.  Insiden tertangkapnya kapal penangkap ikan China, Kwey Fey yang beroperasi ilegal di perairan ZEE Indonesia bulan Maret 2016 lalu misalnya bisa saja akan terjadi kembali jika permasalahan perbatasan ini tidak terselesaikan.

Kedua, ketiadaan kerjasama dengan negara tetangga terkait upaya pengelolaan stok ikan bersama. IUU Fishing adalah permasalahan bersama negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN memiliki karakteristik perikanan yang hampir sama: didominasi perikanan tradisional skala kecil dengan implementasi instrumen-instrumen pengelolaan perikanannya yang lemah seperti sistem registrasi kapal perikanan yang kurang efektif menjadi alat bagi negara mengontrol kegiatan penangkapan ikan warga negaranya, lemahnya kapasitas negara dalam kegiatan monitoring, control and surveillance (MCS) serta lemahnya informasi (scientific data) mengenai kondisi status stok ikan. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan operasi penangkapan lintas perbatasan dengan mudah.

Negara-negara ASEAN sejak lama telah memulai kerjasama dalam sektor perikanan yang terwujudkan dalam kegiatan-kegiatan joint MCS sebagai bentuk upaya pemberantasan IUU Fishing. Namun pembahasan kerjasama mengenai pengelolaan stok ikan bersama sepertinya jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masing-masing negara masih cenderung enggan mengontrol daya penangkapan ikannya yang memicu eksploitasi berlebih serta mengancam sumberdaya perikanan yang ada. Kerjasama perikanan regional dalam bentuk joint MCS yang diperkuat dengan kerjasama regional pengelolaan stok ikan bersama akan mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud.

Ketiga, upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dapat terhambat dengan kurang memadainya kapasitas MCS yang dibutuhkan untuk mengamankan 5.8 milliar km2 laut Indonesia.  Dalam laporan Refleksi 2016 dan Outlook 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebutkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 terdapat 35 kapal pengawas perikanan, 1 unit kapal pengawas sumber daya kelautan dan 109 unit speedboat pengawasan. Jumlah ini tentu saja masih kurang memadai dibandingkan besaran luas laut Indonesia. Kurang kuatnya armada pengawasan kita menjadikan kebijakan-kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi kurang efektif.

Lemahnya armada pengawasan ini berpotensi membuat aparat penegak hukum cenderung tebang pilih, berani terhadap kapal-kapal yang lebih kecil (atau dari negara-negara yang kurang kuat) namun lemah terhadap kapal-kapal yang berasal dari negara besar seperti China. Hal ini terlihat dari pembiaran kapal penangkapan ikan China, FU Yuan Yu 80 yang beroperasi ilegal di lepas pantai utara Jakarta pada Februari 2015 oleh TNI Angkatan Laut. Sejak Desember 2014, TNI Angkatan Laut telah mencoba menangkap 22 kapal pelaku illegal fishing, namun hanya sekitar 8 kapal saja yang benar-benar tertangkap. Penambahan kapasitas pengawasan menjadi krusial jika tidak kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing hanya akan terlihat tidak lebih sebagai ajang penunjukkan kekuatan.

Keempat, lemahnya koordinasi dan harmonisasi antar institusi pemerintah dapat mempengaruhi upaya pemberantasan illegal fishing. Implementasi penerapan logbook perikanan yang diatur oleh Kepmen KP No. 3 tahun 2002 dan Permen KP No. 18 tahun 2010 yang baik misalnya, dapat digunakan sebagai tool bagi Kementerian Keuangan dalam memvalidasi data hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan perikanan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.Logbook adalah laporan harian yang memuat semua informasi kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nakhoda seperti jumlah tangkapan, alat tangkap, daerah penangkapan, jenis dan jumlah upan yang digunakan hingga banyaknya bahan bakar yang dihabiskan dalam satu trip penangkapan.

Koordinasi yang kuat antar dua kementerian ini akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab logbook untuk senantiasa meningkatkan kevalidatisan logbook ini guna mendukung penarikan jumlah pajak yang benar oleh Kementerian Keuangan. Penerapan logbook yang baik akan menguatkan upaya pemberantasan IUU Fishing serta menguatkan formulasi manajemen perikanan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat.

Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah luasan laut mencapai 5.8 juta km² ini memiliki karakteristik perikanan yang unik. Walaupun didominasi oleh perikanan tradisional skala kecil dengan tekologi yang sangat sederhana namun Indonesia adalah salah satu produsen utama tuna dunia, bahkan FAO, organisasi dunia yang mengurusi pangan di tahun 2016 menyebutkan Indonesia sebagai negara terbesar penghasil perikanan tangkap kedua setelah China. Tentu saja hal ini sangat membanggakan. Namun, dunia juga mengakui bahwa perikanan Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah lemahnya sistem pendataan perikanan. Perikanan tradisional skala kecil Indonesia masih tergolong unregulated atau masih belum sepenuhnya diatur sebagaimana mestinya.

Dalam hal pemberian izin misalnya, nelayan skala kecil dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2017 didefinisikan sebagai kapal-kapal tangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross tonnage (GT) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) maupun surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP). Di samping itu, nelayan skala kecil juga dibebaskan dari kewajiban melaporkan jumlah tangkapan ikannya. Kemudahan ini tentu saja baik karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil. Namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi perencanaan pengelolaan dan manajemen sumberdaya perikanan. Hasil penelitian terbaru mengestimasi jumlah hasil perikanan skala kecil dan medium di perairan Indonesia mencapai 33-38 % lebih tinggi ketimbang yang terlaporkan selama ini.

Ketidaklengkapan data dan informasi penangkapan ikan yang bersumber dari tidak tercatatnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil di beberapa daerah,  pencatatan yang kurang tepat, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian nelayan-nelayan melaporkan hasil tangkapannya serta kurangnya kapasitas petugas pencatatan data menyebabkan formulasi pengelolaan dan manajemen perikanan didasarkan pada data dan informasi yang kurang akurat yang tentu saja berpotensi memicu ekploitasi yang sebenarnya sudah melebihi batas kapasitas sumberdaya yang ada atau yang biasa disebut dengan overexploitasi.

Di samping itu, nelayan-nelayan kecil yang mayoritas beroperasi diperairan teritorial masih banyak menargetkan juvenile tuna yang tentu saja mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika informasi dan data ini terlewatkan dari formulasi kebijakan perikanan. Perbaikan dan penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan informasi perikanan yang efektif dan akurat adalah hal salah satu penting terutama karena, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 -2019,  telah menetapkan rencana penerapan sistem kuota penangkapan ikan, di mana dokumentasi yang lengkap yang menggambarkan keseluruhan hasil tangkapan menjadi salah satu syarat utamanya.

Terakhir adalah upaya penguatan pemahaman akan best practice of fish handling on board atau proses menjaga dan meningkatkan kualitas ikan serta peningkatan higienitas pada pelabuhan pendaratan ikan guna dapat menembus pasar ekspor. Absennya pemahaman akan higienitas dan teknologi yang dimiliki menyebabkan banyaknya hasil tangkapan nelayan selama ini tidak dapat menembus pasar ekspor. Preferensi akan produk ikan yang berkualitas (higienitas yang baik) yang dihasilkan secara lestari atau yang telah melalui upaya penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  mendominasi pasar dunia saat ini. Sehingga peningkatan kualitas ikan yang dibarengi dengan upaya manajemen perikanan selain dapat mendorong meningkatkan harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan juga dapat menekan laju eksploitasi yang juga adalah salah satu cara menuju perikanan yang berkelanjutan.

 

Nilmawati

Peneliti DFW-Indonesia, PhD Candidate

Political Economy and Transnational Governance

University of Amsterdam (UvA)

n.nilmawati@uva.nl

 

Berton-ton bahan bom ikan asal Malaysia mengalir ke Indonesia sejak lama. Bukan perkara baru namun belum ada solusi jitu menekuknya. Praktik penangkapan ikan merusak tetap saja merajalela, meski media juga tak pernah bungkam mengabarkan penangkapan pelaku oleh Polri. Ada apa?

Pada tahun 90an, penulis melihat enam karung pupuk bahan bom teronggok di Kantor Polair Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat wajah rusak pelaku bom, juga berita kematian pelaku. Melihat dampak terumbu karang yang rusak oleh bom ikan di Taka Bonerate, Wakatobi, dan di Selat Makassar. Dan, saat ini, ancaman bom ikan kian menggila, darurat, akut dan menakutkan.

***

Semoga ini pertanda baik. Bareskrim Mabes Polri mulai tak tinggal diam. Setidaknya ketika kita mengetahui bahwa seorang cukong asal Medan ditangkap karena diduga sebagai pemodal bagi penyelundupan asam nitrat untuk bom ikan. Penangkapan oleh Bareskrim ini bermula dari penangkapan kapal ikan yang memuat ammonium nitrat oleh Bea Cukai di Perairan Bonerate, Selayar. Tidak tanggung-tanggung, 63 ton bahan bom disita pada 13 Mei 2017 di atas Kapal Hamdan V. Menurut Mabes Polri, bahan bom itu dibeli di Pasir Gudang Malaysia dan akan dibawa ke Kangean, Perairan Sumba, Bonerate, Muna, dan Pangkep.

Dua bulan kemudian, Polda Sulsel menangkap pedagang bom seberat tiga ton di Pangkep pada 24 Juli 2017. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau, kapal dipakai menangkap ikan dan pada saat yang sama juga sebagai distributor bom ikan. Berani betul.

Dua capaian penting di atas menjadi isyarat bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan di laut tak hanya berhadapan dengan maling ikan asing tetapi juga dari dalam negeri. Bermakna bahwa pemboman ikan masih tetap menjadi batu sandungan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut untuk keberlanjutan dan kesejahteraan.

Tiga tahun terakhir terjadi eskalasi yang hebat seiring upaya pemerintah menegakkan aturan di lautan dengan ketat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berikut Satgas 511. Praktik bom ikan masih terjadi dari ujung barat Sumatera hingga perairan Papua. Indonesia sedang darurat bom ikan.

Dari Aceh ke Papua

Di Aceh bagian selatan dilaporkan SerambiNews, bahwa kapal-kapal ikan dari Sumatera Utara beroperasi di perairan Singkil dan menggunakan bom ikan. Polairud setempat menangkap pelaku bom di Pulau Banyak Barat pada 8 Maret 2017. Puluhan botol bom sumbu peledak disita setelah polisi harus berkejar-kejaran dengan pelaku disertai tumpahan peluru ke bodi kapal pelaku.

Dari Lampung, Polda menangkap 7 nelayan pada 25 Januari 2017. Nelayan beraksi di perairan Pulau Tegal, Pesawaran. Menurut Wakapolda Lampung, Brigjen Bonafius Tanpoi, ketujuh nelayan beroperasi di perairan Pulau Tegal karena menangkap ikan dengan bom. Di Banten pun, bom ikan jadi persoalan. Dilaporkan oleh LenteraNews, Direktorat Polair Polda Banten membekuk AN (47), nelayan asal Pandeglang karena menjual bahan peledak. Sepuluh kilogram bahan peledak atau bom ikan jadi barang bukti.

Di Perairan Jawa, bom ikan jadi pilihan. Penangkapan tujuh orang pengguna bom ikan oleh Polda Jatim pada bulan April tahun lalu menjadi bukti. Polda menyita 22 bom ikan, 98 detonator dan 40 kilogram amonium nitrat. Polda juga mencokok tersangka bom ikan di Perairan Kangean, Sumenep, Madura. Polisi menyita 22 bom ikan siap pakai, sumbu sepanjang 5 meter, 98 detonator, 400 gram TNT, 25 kl dan 15 kg amonium nitrat, 1 unit kompresor, 1 regulator, uang Rp 8,4 juta, dan 1 unit perahu tanpa nama.

Dari Pontianak, ada penangkapan nelayan dan ABK kapal karena menggunakan bahan peledak. Penangkapan ini terhitung luar biasa karena Kapolri yang memberitahukan adanya kapal yang membawa bahan peledak dan beroperasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana pengakuan Kapolda Kalimantan Barat. Hasilnya, pada 15 April 2017 sebuah kapal yang hendak melakukan peledakan yaitu KM Usaha Baru berikut ABK-nya diditahan. Sebanyak 39 jenis bahan peledak dijadikan barang bukti.

Di Kalimantan Timur yang disebut sebagai lokasi rawan bom ikan, Polair menangkap 8 nelayan karena bom ikan pada awal 2017. Mereka merupakan pelaku di atas KM Nusantara, ditahan kala berada di Perairan Manggar sebagaimana dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Ade Yaya Suryana. Demikian pula adanya penangkapan oleh Polsek Biduk-Biduk, Kalimantan Timur karena nelayan menggunakan bom pada April tahun lalu. 10 botol bom ikan dan 9 sumbu ledak jadi buktinya.

Di perairan Nusa Tenggara Barat, Polda NTB menangkap pelaku pemboman ikan di Teluk Saleh, Sumbawa pada Februari tahun lalu. 13 orang ditahan karena menggunakan bom ikan sebagaimana dilaporkan oleh Wadir Polair AKBP I Made Sunatra. Di Kupang, Polda NTT yang melakukan operasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur berhasil mengamankan enam orang nelayan terduga pelaku bom ikan pada bulan Juni lalu. Dua botol bom ikan jadi sitaan petugas.

Di Sulawesi, Polda Sulawesi Tenggara menahan pemasok amonium nitrat dan detonator pada bulan April 2017. Polair menangkap 11 anggota jaringan pemasok yang beroperasi di wilayah tenggara Sulawesi yang memang dikenal sebagai perairan kaya ikan ini. Menurut Direktur Polair Polda Sultra Kombes Andi Anugerah, penangkapan dilakukan di Selat Kabaena, Bombana. Di Sulawesi Selatan, Polres Bone menangkap pelaku pemboman ikan asal Bajoe. Petugas menyita 12 detonator, 9 botol berisi pupuk, 3 jerigen berisi pupuk, 2 bungkus korek kayu, 1 buah korek gas dan 4 keping obat anti nyamuk.

Di Gorontalo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Gorontalo, Ajun Komisaris Besar S Bagus Santoso melaporkan penangkapan pelaku bom ikan yang menggunakan bahan peledak di Perairan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Maluku yang terkenal sebagai surga ikan-ikan tak juga luput dari praktik merusak ini. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) pada awal tahun ini melaporkan penahahan lima pelaku dalam kasus pengeboman ikan di kepulauan Jorongga Desa yomen perairan Kabupaten Halmahera Selatan.

Di Papua Barat, Polair menangkap dua kapal penangkap ikan yang diduga menggunakan bahan peledak di Distrik Waigeo Barat Daya, Raja Ampat sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Paulua Waterpaw. Ditemukan tiga karung pupuk urea, 62 botol bir ukuran 800 ml, 36 botol air mineral ukuran 800 ml dan 104 sumbu.

Dari Mimika, Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release mengatakan pihak telah menyita 1 buah Handak (bahan peledak) siap pakai yang terbuat dari pipa besi, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak. Bahan-bahan tersebut diperoleh di Biak dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut.

Mari lawan!

Masih maraknya penggunaan bom dan semakin besarnya volume bahan pupuk yang masuk dari Malaysia menjadi tanda tanya besar. Sebegitu mudahnyakah barang-barang haram tersebut lolos dari otoritas kepelabuhanan Malaysia atau Indonesia? Mengapa kita kecolongan?

Praktik ini berlangsung terus menerus tanpa bisa ditekuk dengan sepenuhnya. Padahal, penggunaan bom ikan merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia. Dibutuhkan kesungguhan berlipat agar letupan bom ikan ini bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Bom ikan tidak bisa dianggap remeh sebab dampaknya sungguh sangat mengkhawatirkan. Membuat bom ikan seberat 100 gram saja dapat merusak 2-3 meter kubik terumbu karang. Lebih dari itu, daya rusaknya akan lebih besar lagi. Penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang, merusak rumah ikan dan tentu saja menghilangkan harapan dan masa depan masyarakat pesisir dan nelayan.

Bom telah menjadikan terumbu karang nasional berkurang secara drastis. Terumbu karang yang masih baik dan produktif, tak lebih dari 20%.  Membiarkan praktik distribusi dan bom ikan merajalela berarti kita berkontribusia pada rusaknya terumbu karang, masa depan Indonesia, rusaknya triliunan aset bangsa. Rusaknya harapan pada upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Upaya penegakan hukum tidak bisa ditawar agar negara kita tak berada dalam situasi darurat bom ikan.  Apa yang ditempuh oleh Mabes Polri dan upaya Polda Sulsel terkait penangkapan penjual 3 ton bahan bom ikan merupakan bukti nyata bahwa Negara masih ada dan peduli pada masa depan bangsa.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menggaungkan perlawanan pada praktik Illegal, Unregulated, Unreported Fisheries (IUUF) termasuk pada bom ikan itu harus didukung sepenuh hati. Kerjasama amatlah penting agar jalur-jalur distribusi bisa ditutup dan pada saat yang sama para pihak yang berkompeten bisa memberikan solusi bagi nelayan Nusantara.

Pemerintah Provinsi berikut jajaran Muspida, hingga kabupaten/kota harus bersatupadu menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.  Bupati Pangkep, Bupati dimana bahan bom ikan 3 ton itu ditemukan sebagaimana disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat mendukung penuh sikap tegas dan kebijakan Kapolda Sulsel terhadap Praktik Bom Ikan demi masa depan kelautan dan perikanan di daerahnya.

KKP, Mabes Polri, Polda Sulsel, Bupati Pangkep sudah menunjukkan komitmen mereka pada maraknya bom ikan, lalu, Anda kapan?

 

Kamaruddin Azis, Peneliti Senior DFW-Indonesia

Tulisan juga dapat dibaca di sini

Walaupun telah dilakukan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, perang melawan perikanan ilegal di Indonesia sampai saat ini masih relevan. Berbagai strategi, cara dan pendekatan terus diupayakan agar kejahatan ini bisa ditumpas. Pada kenyataannya, menjelang tiga tahun, praktik ini masih tetap ada, walaupun dalam skala dan intensitas yang berkurang. Dalam bulan Juli 2017, ada sekitar 10 penangkapan kapal ilegal dilakukan aparat keamanan Indonesia di Laut Natuna. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini belum benar-benar habis. Selalu ada upaya dan cara untuk melakukan praktik perikanan ilegal di laut Indonesia.

Dalam konferensi laut PBB di New York pada tanggal 5-9 Juni 2017, delegasi Indonesia mengajak dunia internasional untuk memerangi perikanan ilegal. Indonesia meyakinkan dunia bahwa perikanan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari aktivitas ini terungkap bahwa selain perikanan ilegal, terjadi kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar, perdagangan manusia, penyelundupan satwa liar dan penyelundupan narkoba. Perikanan ilegal dapat berupa penangkapan ikan yang melanggar aturan, atau dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Secara umum terdapat tiga dampak dari perikanan ilegal yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian perikanan global akibat praktik ini mencapai USD 50 miliar per tahun. Di sisi lain, pelaku perikanan ilegal sering menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut seperti trawl (pukat harimau). Alat tangkap ini sangat destruktif karena mengeksploitasi ekosistem laut sebagai habitat hidup ikan dan tempat reproduksi. Perikanan ilegal juga menyebabkan kemiskinan di pesisir Afrika dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia. Menurunnya stok ikan di perairan nasional suatu negara memaksa nelayan tradisional negara tersebut menyeberang dan menerobos perairan negara lain.

Bagi Indonesia, perikanan ilegal merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah NKRI. Pelanggaran kedaulatan merupakan isu sensitif yang bisa memicu konflik antar negara. Termasuk sentimen dan ketegangan di Laut China Selatan yang saat ini terjadi, sedikit banyak telah menarik Indonesia dalam pusaran konflik kawasan. Kapal ikan asing dengan sewenang-wenang dan tanpa izin telah memasuki batas laut teritorial kedaulatan Indonesia. Mengambil dan merampok kekayaan laut Indonesia secara bebas.

Publikasi Food Agrucultural Organizatiton (FAO) 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 28,8% stok ikan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (over fishing), 61,3% mengalami full exploited dan hanya tinggal 9,9% yang belum tereksploitasi (under exploited). Menurut perkiraan antara 11 -16 juta ton ikan ditangkap oleh perikanan ilegal setiap tahunnya, mewakili 18% tangkapan global di semua perikanan. Ke depan, biaya penurunan hasil perikanan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 88,4 miliar pada tahun 2050 dan USD 343,3 miliar pada tahun 2100 (Noone, Sumaila dan Diaz, 2012).

Seiring dengan semakin bertambahnya populasi dunia, meningkatnya pendapatan masyarakat dan makanan yang berkembang mengakibatkan permintaan ikan terus meningkat. Ini menyebabkan stok ikan dunia mendapat tekanan yang lebih besar lagi. FAO (2014) menyatakan bahwa produksi ikan global meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 3,2%, melampaui pertumbuhan populasi dunia sebesar 1,6%. Namun, sebagian besar pertumbuhan produksi perikanan saat ini berasal dari produksi akuakultur, karena hasil dan volume perikanan tangkap mengalami stagnasi

Perikanan ilegal di Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di laut, minimnya pengawasan aparat di laut, lemahnya struktur armada perikanan tangkap, berkurangnya sumberdaya ikan negara lain dan konsumsi produksi perikanan global yang terus mengalami peningkatan. Secara garis besar, modus dan praktik pelanggaran perikanan di Indonesia terbagi tiga yaitu sebelum penangkapan ikan, pada saat menangkap ikan, dan setelah ikan di tangkap. Pelanggaran pada tahap sebelum penangkapan ikan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi ukuran kapal (markdown), mengubah call sign dan mesin serta kapal beregister dan berbendera ganda. Pelanggaran selanjutnta terjadi saat menangkap. Kapal-kapal ikan beroperasi tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran seperti SLO dan SPB, menggunakan nahkoda dan ABK asing dan tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang. Dan yang terakhir pada saat setelah menangkap, mereka tidak mendaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tetapi melakukan transshipment ilegal yang melibatkan kapal-kapal trampler raksasa.

Dampak sosial dan ekonomi dari masifnya perikanan ilegal bagi Indonesia dapat terlihat dari dua hal yaitu menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan kecilnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikananan. Berdasarkan survei BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Hal ini terjadi karena berkurangnya stok ikan dan kemampuan nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil yang tak mampu bersaing dengan kapal asing yang bertonase besar. Sementara itu, dalam periode tahun 2005-2012 perolehan pendapatan negara dari PNBP sektor perikanan dari SDA dan Non SDA tidak pernah melebihi angka Rp 300 miliar/tahun. Indonesia seperti mengalami kutukan sumberdaya alam laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Strategi Baru

Salah satu terobosan penanganan perikanan ilegal di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, kemudian dikenal dengan Satgas 115. Satgas 115 memiliki kewenangan luas yang men-shortcut hambatan koordinasi dan operasi penegakan hukum kejahatan perikanan ilegal. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok sipil yang penuh kontroversi karena agresifitasnya dalam memerangi perikanan ilegal. Inilah Satgas superbody yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut yaitu menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam operasi penegakan hukum serta melaksanakan komando pengendalian. Unsur Satgas 115 meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Kinerja Satgas 115 yang paling menonjol dalam hal penegakan hukum adalah penenggelaman kapal perikanan ilegal yang sampai bulan April 2017 telah mencapai 317 kapal. Dari jumah tersebut, 93% merupakan kapal berbendera asing seperti Vietnam, China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Walaupun sempat mengundang kontroversi, penenggelaman kapal pelaku perikanan ilegal telah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tentang Perikanan. Meski demikian, tantangan penegakan hukum tidak berhenti pada penenggelaman sebab disinyalir masih terjadi bentuk pelanggaran lain seperti transshipment yang terjadi di high seas. Menghadapi hal tersebut, dukungan teknis kepada efektivitas pola kerja Satgas 115 perlu terus diberikan. Terutama menghadapi pelaku kejahatan perikanan yang terus berkembang dari sisi strategi, peralatan, dan teknologi.

Ke depan, perang terhadap perikanan ilegal mesti dilakukan secara lebih strategis. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan reformasi hukum berupa revisi Undang-Undang Perikanan agar memberi efek jera bagi pelaku perikanan ilegal. Seiring dengan perkembangan modus, bentuk dan cakupan praktik perikanan ilegal, maka kerangka hukum yang mengatur hal ini perlu diperbaharui. Beberapa hal krusial perlu dipertimbangkan dalam revisi tersebut yaitu terkait sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku, kemungkinan gugatan perdata bagi aparat negara yang menangani pelanggaran perikanan ilegal, tindak pidana pembiaran, sanksi pidana korporasi dan evaluasi efektivitas pengadilan perikanan. Penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum mesti mendapat pengawasan masyarakat. Dalam beberapa kejadian, kapal, ikan hasil tangkapan dan awak kapal asing yang sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat, masih bisa lepas atau melarikan diri. Aparat penegak hukum mesti bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti ini.

Upaya memberantas kejahatan seperti perikanan ilegal tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada upaya perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini melakukan dan menikmati praktik kejahatan perikanan. Mafia selalu bergerak mendahului polisi. Pelaku kejahatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, atau bersekongkol antara asing dan bangsa sendiri. Mereka tidak peduli dengan keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bagi mereka, kekayaan laut merupakan warisan yang harus dihabiskan. Menghadapi hal tersebut, bangsa ini harus memperkuat konsolidasi, melawan perikanan ilegal, menegakan kedaulatan negara dan mewariskan ikan yang sama dengan apa yang dimakan generasi saat ini.

Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia

Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasi oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan.”

 

Pemberitaan nasional minggu lalu diwarnai tuntutan nelayan cantrang Jawa Tengah yang mendesak pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantang. Ekskalasi tuntutan tersebut terdengar sampai istana karena campur tangan Muhamimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Larangan penggunaan cantrang tercantum dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Masa 2 tahun ditambah 6 bulan moratorium cantrang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak cukup bagi nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Paket bantuan kapal dan alat tangkap pengganti yang difasilitasi pemerintah juga jauh dari mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk menghentikan polemik cantrang, Presiden Jokowi memerintahkan perpanjangan moratorium cantrang sampai dengan akhir tahun 2017.

Moratorium cantrang hanya satu dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ibu Susi dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Moratorium kapal asing, larangan transhipment dan larangan penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur merupakan paket kebijakan strategis lainnya yang telah memberi dampak luas pada bisnis proses perikanan di Indonesia. Sepertinya ibu Susi menyadari bahwa praktik tata kelola perikanan yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seperti membuka kotak pandora, kejahatan perikanan makin terkuak dengan terungkapnya praktik ABK ilegal, kapal markdown, perbudakan, pencurian BBM, ekspor bibit lobster ilegal, dan manipulasi pajak yang merugikan penerimaan negara dari sektor perikanan.

Akibat serangkaian kebijakan tersebut, upaya melakukan perbaikan tata kelola perikanan mendapatkan perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikmati manisnya bisnis perikanan tapi dengan cara melanggar hukum. Padahal apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah hal fundamental untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan ke tangan nelayan. Ibu Susi mendapat warisan tata kelola perikanan yang buruk. Dulu ada istilah jangan berikan ikan pada nelayan, tapi berikanlah kail untuk mencari ikan. Tapi bagaimana jika laut untuk mengail ikan sudah dikuasai oleh pihak lain. Tidak ada tempat mengail ikan untuk nelayan. Nelayan tradisonal terdesak di areal tangkap yang makin kecil dan stok ikan yang makin sedikit.

Mendapat perlawanan di dalam negeri, kebijakan ibu Susi justru mendapat apresiasai internasional. Pada tahun 2016 organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan ‘Leaders for a Living Planet Awards’ kepada ibu Susi. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, melalui kebijakan pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF).

Pada tahun 2017, apresiasi juga diberikan oleh Peter Benchley Ocean sebagai Excellence in National Stewardship. Ibu Susi memperoleh penghargaan tersebut karena dinilai mampu mengurus kelautan Indonesia dengan baik. Salah satunya terkait keberaniannya meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 200 kapal, yang melakukan praktik illegal fishing dan berperan aktif dalam pembebasan awak kapal perikanan yang dijadikan budak di banyak kapal-kapal asing. Ibu Susi juga berhasil menggalang komitmen dan kerjasama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Norwegia, Perancis dan Jepang untuk bekerjasama memberikan dukungan pada upaya penanggulangan IUUF di Indonesia dan perairan di kawasan Asia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi illegal fishing dengan kebijakan moratorium kapal asing, dan pelarangan transhipment kini telah memberi dampak signifikan pada produktivitas perikanan nasional. Saat ini telah terjadi kenaikan biomassa ikan sebesar 240% dari 4,5 juta metrik ton menjadi 6,6 juta metrik ton. Selain itu, stok ikan nasional kini meningkat. Melalui Keputusan Menteri KP 47/2016 angka Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah sebesar 9 juta metrik ton dan dengan kebijakan yang konsisten, diduga akan meningkat menjadi 11 metrik ton pada tahun 2018 nanti.

Dalam periode April 2014-2017 nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 nilai tukar nelayan hanya 103, maka April tahun 2017, nilai tukar nelayan naik menjadi 109. Sementara pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing  105 dan 107. Artinya dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan tumbuh 2,31%. Pencapaian ini justru bertolak belakang dengan kondisi di sektor pertanian. Pada sektor pertanian, nilai tukar petani  mengalami penurunan dari 102 pada tahun 2016 menjadi 100 pada Februari 2017 lalu.

Dari segi penerimaan negara, sektor perikanan ikut menyumbang pendapatan yang tiap tahun makin meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.

Pilar Kesejahteraan Nelayan

Mengusung 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti secara proporsional mengalokasikan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan. Kembali mengemukanya isu cantrang mengindikasikan perencanaan dan eksekusi program belum dilakukan dengan optimal. Masa 2 tahun moratorium tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyiapkan skema pengalihan alat tangkap, transisi kebiasaan nelayan, potensi kredit macet pemilik kapal dan pendataan jumlah serta sebaran alat tangkap cantrang. Seperti api dalam sekam, akibat masalah yang tidak tuntas terselesaikan, akhirnya menimbulkan potensi konflik dan rentan dimanfaatkan menjadi isu politik.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama untuk menopang terwujudnya kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan realisasi pengadaan 2090 kapal dan alat tangkap ikan termasuk perizinan yang dibutuhkan. KKP perlu memastikan bahwa rencana pengadaan 2090 unit kapal dan alat tangkap ikan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu PR lain adalah adanya gap kebutuhan kapal pengganti eks cantrang yang kini berjumlah 12.000an dengan kemampuan dan kapasitas KKP menyediakan kapal. Untuk wilayah Jawa Tengah saja saat ini terdapat 5600 kapal ukuran 10 gross tonase dan 1100 kapal ukuran 30 GT. Arahan Presiden Jokowi untuk mengikutsertakan pihak perbankan dalam membantu pembiayaan pengadaan kapal ikan mesti ditindaklanjuti secara teknsi dan operasional.

Kedua, membangun kampung nelayan dengan kerjasama lintas sektor. Rencana KKP untuk merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan tahun ini sejalan dengan rencana Jokowi di awal pemerintahan untuk membenahi 1000 kampung nelayan dalam periode 2014-2019. Saat ini ada sekitar 1260 pelabuhan perikanan dengan berbagai status operasional yang berbeda-beda. Jika 1260 pelabuhan perikanan bisa diaktifkan berarti akan mendorong aktivitas ekonomi di desa-desa pesisir yang mendapat pelayanan oleh pelabuhan perikanan tersebut. Kebutuhan air bersih, pertanahan, BBM, perumahan nelayan, listrik mesti difasilitasi secara terpadu dengan dukungan sektor lain. Membangun pelabuhan perikanan berbasis kampung nelayan akan membantu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, pemerataan dan keadilan sosial.

Ketiga percepatan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai implementasi model industrialisasi perikanan. Rencana KKP untuk membangun 12 (SKPT) di 12 lokasi, sejalan dengan misi Jokowi utuk membangun Indoensia dari pinggiran. Selain terletak diperbatasan negara, lokasi tersebut memiliki potensi perikanan yang yang cukup besar namun tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Program afirmatif seperti SKPT menjadi jurus ampuh mempercepat pembangunnan infratruktur pendukung perikanan di pinggiran Indonesia dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, agenda industrialisasi perikanan perlu segera diwujudkan untuk memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri pelaku bisnis perikanan bahwa pemerintah serius melaksanakan program industrialisasi. Dengan industrialisasi perikanan diharapkan maka investasi perikanan akan meningkat, nilai tabah produk akan meningkatn dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Ke-empat kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam eksekusi program. Silang pendapat antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan kelautan dan perikanaan mesti direduksi. Perbedaan pendapat antara KKP, KLHK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman tentang reklamasi teluk Jakarta memberi indikasi bahwa pemerintah tidak satu suara dalam penanganan masalah reklamasi. Bagaimana mungkin memberikan perlindungan kepada kehidupan nelayan, jika silang pendapat tidak bisa diselesaikan secara internal. Perihal kebijakan dan tata kelola perikanan, komitmen dan antar soliditas instansi pemerintah sangat diharapkan. Usaha perikanan merupakan bisnis dengan ketidakpastian tinggi dan resiko besar. Pertuaran dan kebijakan yang berubah-ubah akan menggangu bertumbuhnya usaha masyarakat di sektor ini. Pemerintah sekali lagi perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara konsisten dalam kerangka meningatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia

Menilai hasil fasilitasi pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (PPKT) ibarat mengunyah buah ragam rasa. Ada manis, kecut hingga pahit. Yang manis ketika melihat warga bersuka cita meminum air mesin desalinasi, melihat anak-anak belajar di bawah terang cahaya listrik PLTS bantuan. Yang kecut, ketika ada janji membangun PLTS di pulau namun urung. Pahit ada juga, saat fasilitator harus berjibaku gelombang dan badai di beranda negeri.

“Pahit betul e, nyawa taruhannya, kami naik sekoci ke Pulau Bepondi, ombak keras, angin kencang. Saya dan Baso muka su pucat. Laut Pasifik ini yang dihadapi bapa,” ungkap Laode Hardiani saat dimintai pendapatnya tentang sukaduka jadi fasilitator DFW di Kabupaten Supiori, Papua. Laode Hardiani adalah salah satu fasilitator PPKT yang ditangani DFW bersama Kementerian Kelautan Perikanan melalui skema program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat dalam tahun 2016.

***

Menurut Perpres No. 78/2005 disebutkan bahwa ada 31 PPKT termasuk Bepondi di Supiori yang harus dikawal, dijaga dan dibangun. Itu kemudian bersambut saat Jokowi-JK membesut Nawa Cita dan secara eksplisit menyebut di bagian ketiga dengan membangun Indonesia dari desa dan pinggiran atau dari pulau-pulau di beranda depan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2014 memfasilitasi PPKT di 10 provinsi, 20 kabupaten/kota, 48 kecamatan dan 275 desa menjadi fokus pembangunan dengan menggandeng Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai fasilitator program. Ketigapuluhsatu pulau-pulau yang disebutkan di atas mempunyai 205.596 jiwa penduduk (2016), jumlah yang besar dan perlu diberi perhatian dalam agenda pembangunan secara sungguh-sungguh.

“DFW sepakat dengan Pemerintah bahwa modal dalam membangun PPKT adalah dengan memanfaatkan potensi perikanan dan potensi baharinya. Inilah yang telah diidentifikasi, dikelola dan dikembangkan secara perlahan dengan membantu warga di PPKT melalui penyediaan sarana prasarana kelistrikan dan mesin desalinasi,” sebut Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW.

“DFW hadir sebagai fasilitator hingga bantuan itu sampai di PPKPT. Tidak hanya itu, fasilitator DFW juga bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi pengelola hingga memfasilitasi pendirian Bumdes dan koperasi,” kata Abdi Suhufan tentang kiprah fasilitator Prakarsa.

Buah Manis Pendampingan

Setelah mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi penyiapan program pendampingan dalam tahun 2016, maka sebanyak 18 fasiitator telah dikirim ke PPKT di tahun lalu.

“Ada 11 provinsi, 16 kabupaten/kota, 26 pulau dan 35 desa menjadi fokus dampingan kami. Tidak kurang 200 juta dana kelompok telah terkumpul sebagai buah dari pemanfaatan sarana prasarana PLTS dan mesin desalinasi yang disiapkan pemerintah,” ungkap Abdi.

“Saya kira tetap ada harapan, ada manfaatnya. Sebanyak lima ribu kepala keluarga atau sekitar 24 ribu warga di PPKT telah merasakan manfaat program yang disebut Prakarsa ini. Para fasilitator pun telah memfasilitasi 20 profil atau informasi kelompok sebagai dasar dalam pengembangannya. Terfasilitasi 50 obyek wisata bahari serta terbentuk delapan BUMDes dan dua koperasi,” papar Abdi Suhufan.

Di catatan DFW untuk Prakarsa tahun 2016, pulau-pulau tersebut adalah Enggano di Bengkulu Utara, Nusa Penida, Alor, Nusa Ceningan, Wetar, Liran, Masela, Selaru, Larat, Penambulai, Kolepon, Bepondi, Brass, Marampit, Kawaluso, Kakorotan, Marore, Lingayan, Lutungan, Sebatik, Maratua, Subi Kecil, Kerdau di Kepri.

Cakupan pendampingan Prakarsa hingga penghujung 2016 meliputi penguatan data informasi dan perencanaan pembangunan PPKT. Di sini difasilitasi proses penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, kemitraan dan pemasaran produk terutama yang dihasilkan oleh PLTS, mesin desalinasi hingga usaha ekonomi produktif yang dana awalnya disiapkan KKP.

“Secara rinci pendampingan tersebut berkaitan dengan fasilitasi penyusunan profil pulau dan desa/kampung. Ada penataan administrasi kelompok, pembuatan papan rencana kerja kelompok PLTS, fasilitasi alokasi anggaran pemeliharaan desalinasi/PLTS melalui ADD atau Anggaran SKPD. Selain itu, fasilitator juga mendorong pembentukan BUMDesa/Koperasi dan memasukkan desalinasi dan PLTS sebagai unit usaha di dalamnya,” tambah Hartono, koordinator fasilitator DFW.

Masih menurut Hartono, fasilitasi PPKT meliputi review RPJMDes/Kampung dan koordinasi dengan BPMD terkait perencanaan pembangunan desa serta fasilitasi FGD mengenai pembentukan/restrukturisasi kelompok, pengelolaan sarpras, dan pemeliharaan sarpras. Ditambahkan, untuk penguatan kapasitas kelompok difasilitasi penyusunan profil kelompok pengelola desalinasi, PLTS, dan UEP, SK kelompok pengelola, aturan main pengelolaan, pembuatan buku rekening kelompok, inovasi produk dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan bulanan para fasilitator, DFW mencatat bahwa para fasilitator juga memfasilitasi pelatihan informal peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen keuangan, penguatan organisasi, dan pelaporan hingga fasilitasi penyusunan laporan keuangan kelompok. Lainnya adalah fasilitasi keikutsertaan kelompok UEP mengikuti pameran produk, fasilitasi kemitraan pemasaran produk melalui UKM Pusat oleh-oleh/Dekranasda yang merupakan binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pariwisata.

“Yang unik ada pula inisiatif untuk mendorong penganggaran kendaraan roda 3 untuk pengangkutan air desalinasi melalui RPJM Kampung seperti di Papua,” tambah Hartono.

Tantangan

Meski telah berhasil menggerakkan masyarakat di PPKT dalam membangun daerahnya, secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim DFW dan KKP maka diperoleh gambaran umum tantangan pengembangan PPKT. Di antaranya kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah. Demikian pula kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya. Di beberapa wilayah PPKT Indonesia bagian Timur teridentifikasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa yang masih rendah.

“Tantangan fasilitator adalah koordinasi pengurus dengan pemerintah desa, bahkan antar anggota kelompok dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Jeszy gadis berdarah Toraja yang menjadi fasilitator bertugas di pulau teruar Nusa Tenggara Timur. Selain itu Jeszy juga mengatakan bahwa akses kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi juga masih sangat minim terutama di pulau-pulau yang berbatasan Australia.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan PLTS masih rendah, demikian pula kesadaran tentang sanitasi pualu yang masih perlu ditingkatkan,” tambahnya. Menurut Jeszy, tantangan lainnya di PPKT adalah kapasitas kelembagaan dan organisasi kelompok masih lemah yang dicirikan oleh kapasitas aparatur lembaga desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan perannya.

DFW juga mencatat kelambanan dalam merealisasikan perencanaan sekaitan implementasi UU Desa No. 6/2014. Ada informasi bahwa pendamping kampung yang harus ada sebagaimana amanat UU ternyata belum pernah sampai ke lokasi tugasnya karena belum adanya tumpangan ke sana sehingga perencanaan dan realiasi program pembangunan desa terhambat.

“Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk merupakan hal mendasar yang perlu juga dipertimbangkan untuk program ke depannya,” kata Abdi.

Mendesak, Kerjasama Lintas Sektor

Merujuk ke hasil lokakarya Prakarsa dalam tahun 2016 diperoleh sehimpun harapan bahwa dalam pembangunan PPKT ke depan diperlukan keterlibatan intensif unit kementerian dan sektor terkait lainnya. Mereka dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai kendala pemanfaatan sumberdaya alam di PPKT.

“Saya kira pemerintah harus mendorong kementerian terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya dan alokasi energi, seperti energi listrik dan BBM,” kata Andi Darmawangsyah, fasilitator untuk Pulau Sebatik di Kalimantan Utara yang diaminkan oleh fasilitator lainnya seperti dari Lingayan, Marore, Larat dan Selaru.

Sementara itu di Supiori, Ratu Irma Sabriany dan Laode Hardiani saat ditemui di Kabupaten Supiori mengatakan bahwa lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat Papua terutama di Pulau Brass dan Bepondi harus diperkuat dengan pendampingan yang intens.

“Perlu penguatan kapasitas dengan menempatkan tenaga pendamping yang bisa membangun kerjasama dengan warga setempat. Kami merasakan masih lemahnya kapasitas kelembagan ekonomi masyarakat terutama dalam memanfaatkan bantuan sarana prasarana dari KKP sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah agar bisa berkesinambungan,” kata Hardiani.

Hal lain disampaikan oleh Wido Cepaka Warih, fasilitator Pulau Larat di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Menurut Wido, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga nilai-nilai budaya masyarakat pulau kecil terluar sebagai aset nasional. Sementara Melati Hutagalung, fasilitator di Selaru mengatakan bahwa di PPKT perlu membangun infrastruktur ekonomi yang saling terhubung, pasar, sarana produksi pertanian, sarana produksi perikanan dan pelabuhan.

Menurut Abdi, upaya membangun PPKT sejatinya tak harus berhenti di 2016 sebab menurut catatan DFW, ke depan, PPKT sekurangnya membutuhkan anggaran hingga Rp. 280 miliar. “Hasil lokakarya tahun lalu menunjukkan estimasi rincian kebutuhan anggaran infrastruktur dasar hingga 258 miliar, sarana prasarana kelautan dan perikanan pendukung hingga 5,8 miliar, bantuan modal kelompok 2,5 miliar, paket pendampingan dan peningkatan kapasitas 6,2 miliar, konservasi spesies 600 juta,” papar Abdi.

“Angka-angka ini terihat realistis di tengah kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan maritim sebagai lokomotifnya,” kata Abdi.

“Hasil refleksi DFW ini sangat penting, sehingga tidak boleh tidak, agar Nawa Cita berbuah manis, atau jadi permen enak, maka pemerintah pusat dan daerah harus sungguh-sungguh serius membangun PPKT. Tambah anggaran dan perluas lokasi program. Kalau perlu membuat blue print terbaru berdasarkan capaian-capaian tersebut di atas dengan memastikan pemenuhan infrastruktur penunjung agar roda ekonomi menggeliat, aktivitas sosial semakin dinamis dan produktif di PPKT,” papar Abdi.

“Jika tidak, Nawa Cita hanya akan menjadi pepesan kosong,” pungkasnya.

 

Oleh: Kamaruddin Azis, Senior Researcher DFW-Indonesia

Walaupun telah bekerja keras dan mendapat apresiasi publik atas sejumlah prestasi yang dicapai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti tetap meninggalkan ‘lubang’ implementasi program yang perlu diperbaiki pada tahun 2017. Lubang tersebut sesungguhnya terkait dengan kualitas eksekusi program yang berdampak pada kinerja Menteri sebagai pembantu Presiden. Lubang tersebut sangat terkait dengan melesetnya beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 seperti produksi perikanan, nilai ekspor, produski garam dan PDB perikanan.  Hal lain yang perlu mendapat perbaikan adalah terkait penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 5,7 trilun  atau 54,33% dari pagu Rp 10,6 triiun (data Kemkeu tanggal 29 Desember 2016). Pencapaian ini menempatkan KKP pada urutan 82 dari 87 Kementerian/Lembaga yang mengelola APBN 2016.

Produksi dan PDB Perikanan Menurun

Setidaknya ada 4 sasaran strategis dan indikator progam KKP yang pencapaiannya meleset dari target tahun 2016 yaitu produksi perikanan, nilai ekspor perikanan, produksi garam dan PDB perikanan. Upaya penindakan praktik illegal fishing yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun ini mestinya menjadi pintu masuk untuk meningkatkan produksi perikanan nasional. Faktanya angka produksi perikanan tahun ini menurun yaitu hanya mencapai 21,8 juta ton dari target 26,04 juta ton. Sementara pada tahun 2015 produksi perikanan nasional telah menyentuh angka 24 juta ton. Penurunan produksi ini selanjutnya berimplikasi pada nilai ekspor perikanan tahun 2016 yang mencapai US$ 3,78 miliar (periode Januari-November 2016) atau hanya 55,42% dari target US$ 6,82 miliar. Penurunan nilai ekspor sesungguhnya tidak hanya terjadi pada komoditas perikanan saja,  tetapi juga terjadi pada komoditas lain seperti pertanian yang turun dari US$ 3,1 miliar pada tahun 2015 menjadi hanya US$ 2,7 miliar pada tahun ini. Selanjutnya yang paling memprihatinkan adalah  produksi garam tahun ini yang anjlok pada titik terendah yaitu hanya 150.000 ton atau hanya 4,1% dari target 3,6 juta ton target produksi garam tahun ini.

Sempat melejit pada tahun 2015, PDB perikanan tahun ini kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2015 PDB perikanan mencatat angka 8,37%, melebihi PDB nasional yang hanya tumbuh 4,79%. Angka 8,37% ini melebihi target KKP yang hanya mematok angka 7% pada tahun 2015. Sayangnya, PDB perikanan tahun ini turun menjadi 6,6% (kuartal III/2016), padahal sebelumnya KKP telah mematok PDB perikanan tahun 2016 pada angka 8%.  Penyebab menurunnnya produksi dan PDB perikanan ini ditenggarai karena faktor internal KKP seperti kelemahan strategi dan  manajemen program, serta aspek teknis dan regulasi seperti pembatasan kapal dan alat tangkap. Sementara faktor eksternal meliputi  faktor alam dengan curah hujan yang panjang, hubungan dan komunikasi politik antara DPR dan jajaran KKP serta situasi perekonomi global yang mengganggu upaya peningkatan ekspor komoditas perikanan. Tahun depan ditengah gejolak ekonomi yang tidak pasti, KKP tetap memasang target tinggi pertumbuhan PDB perikanan pada angka 9,50%.

Kabar baiknya, KKP tahun ini memperlihatkan perbaikan kinerja pendapatan berupa meningkatnya pendapatan sebesar 719,33% dari target Rp 74,24 miliar menjadi Rp 534 miliar. Sementara itu dari sumber Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai tanggal 15 November 2016 telah mencapai Rp 397 miliar dari target Rp 693 miliar. Angka ini jauh diatas realisasi PNBP tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 137 miliar. Meningkatnya PNBP Kelautan dan Perikanan ini tidak terlepas dari mulai efektifnya pemberlakuan atau implementasi Peraturan Pemerintah No. 75/2015 tentang Jenis dan Tarif pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP ini secara drastis mereformasi dan menerapkan formula baru bagi sistem dan proses pemungutan retribusi bagi kegiatan kelautan dan perikanan. Program gerai untuk melakukan pengukuran ulang kapal nelayan yang berlangsung sejak mid tahun 2016 ini ikut berkontribusi dalam penerimaan PNBP.

Alokasi dan Daya Serap Anggaran 2016

Berawal dari ‘kekeliruan’ menyusun asumsi dan proyeksi RAPBN 2016, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian (baca penghematan anggaran) pada bulan Agustus 2016. Hal ini disebabkan karena melesetnya target dan penerimaan (shortfall) pajak tahun 2016 yang diperkirakan mencapai Rp 219 triliun. Mensiasati hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan pemotongan anggaran belanja pusat dan daerah yang secara total sebesar  Rp 133,8 triliun. Implikasi kebijakan ini berdampak pada pemotongan pagu anggaran KKP dari semula Rp 13,9 triliun menjadi tinggal  Rp 8 triliun. Pemotongan anggaran KKP terhitung sebanyak 3 kali yaitu pemotongan tahap 1 sebesar Rp 2,89 triliun, tahap 2 sebesar Rp 604 miliar dan tahap 3 sebesar Rp 2 triliun.

Kebijakan pemotongan anggaran ini awalnya dijamin tidak akan mengganggu program dan output strategis KKP tahun 2016, namun pada kenyataannya kebijakan ini mempengaruhi  pelaksananaan program KKP secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari 6 program prioritas KKP tahun 2016 meliputi usaha nelayan, sistem rantai dingin, pengawasan sumberdaya, rehabilitasi ekosistem pesisir, Iptek dan SDM serta usaha pembudidaya ikan sebagian besar mengalami pengurangan output. Paling nyata dan menjadi perhatian publik adalah rencana pengadaan kapal dan alat tangkap ikan yang semula ditargetkan 3.450 kapal, mengalami pengurangan menjadi 1.719 unit dan dari angka tersebut kemungkinan besar hanya akan terealisasi 300 unit kapal sampai Desember 2016. Sementara itu, program rehabilitasi ekosistem pesisir juga mengalami pengurangan output dari rencana awal akan dilakukan penanaman mangrove 4 juta batang dengan luasan area 18 ribu hektar berkurang menjadi hanya 400 ribu batang dan hanya meng-cover 6 ha lahan kritis di pesisir.

Walaupun telah mengalami pemotongan anggaran, rupanya daya serap anggaran KKP tergolong rendah. Menurut data Kementerian Keuangan, serapan anggaran KKP hanya 54,33%, dengan data pagu Rp 10 triliun. Hal ini mengindikasikan adalah masalah lain dalam hal eksekusi kegiatan oleh tim pelaksana. Secara internal, KKP perlu melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terkait dengan aspek perencanaan kegiatan, ketersediaan dan kesiapan SDM pengelola kegiatan, serta perbaikan sistem dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengingat, besar dan kecilnya belanja KKP akan mempengaruhi input dan stimulus ekonomi terutama bagi stakeholder kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Agenda  2017

Berdasarkan apa yang dicapai KKP pada tahun 2016, maka perbaikan implementasi dan kinerja program hendaknya menjadi prioritas pada tahun 2017 nanti. Hal ini mengingat KKP dibawah kepemimpinan Menteri Susi masih akan tetap menjadi perhatian masyarakat dan tentunya andalan presiden Jokowi dalam melaksanakan program pemerintah di sektor maritim. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 3 hal penting dan perlu menjadi perhatian adalah (i) konsistensi perencanaan program berikut indikatornya agar sejalan dengan rencana jangka menengah KKP, (ii) memperkuat kapasitas eksekusi program dan, (iii) mewujudkan titik keseimbangan 3 tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Beberapa isu dan agenda pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017 perlu diantisipasi dengan baik. Hal tersebut meliputi percepatan pelaksanaan industrialiasi perikanan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya dan petambak garam, rehabilitasi ekosistem pesisir dan perlindungan spesies, intervensi pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar, menggali dan mengoptimalkan PNBP Kelautan, percepatan pelaksanaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, penanganan destructive fishing dan illegal fishing, penyiapan kerangka aturan UU Kelautan agar harmonis dengan inisiatif pembangunan sektor lain serta ‘melunasi utang’ program 2016 seperti bantuan kapal dan asuransi nelayan.

Terakhir, agenda pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan dan kerjasama stakeholders. Hal ini mengingat keterbatasan kapasitas dan sumberdaya jika beban dan tanggungjawab diberikan dan dipikul oleh KKP. Stakeholders penting seperti perguruan tinggi, pengusaha, nelayan, pembudidaya, petambak, LSM, media dan praktisi kelautan dan perikanan mesti ikut mengawal agenda 2017. Ini juga sejalan dengan misi dan tanggungjawab  KKP sebagai organisasi publik agar program yang dilaksanakan senantiasa memberi dampak dan manfaat bagi kepentingan stakeholders, customer, internal process serta learning dan growth perspective.

 

 

Penulis :

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia

Rilis BPS (2015) menunjukkan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap naik sebesar 5.03% menjadi 4.72 ton dan perikanan budidaya naik sebesar 3.98% menjadi 10.07 juta ton di kuartal ketiga tahun 2015. Produksi perikanan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di tahun 2016. Kabar yang baik namun masih jauh dari semestinya.

Meski harus diapresiasi namun informasi di atas bukanlah kejutan. Kita tahu bersama potensi lestari sumberdaya ikan lestari (maximum sustainable yield/MSY) Indonesia diperkirakan tidak kurang 9.93juta ton pada tahun 2015, meningkat dari 7.31 juta ton pada tahun 2013. Bahkan menurut  Kepmen KP No 47/2016 potensi sumberdaya ikan Indonesia saat ini yang ditaksir  mencapai 10,9 juta per tahun. Lonjakan ini diperkirakan sebagai dampak hengkangnya sekitar 5000 kapal asing yang selama ini ditengarai melakukan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia.

Namun demikian, peningkatan produksi perikanan, selama ini belum diimbangi ketersediaan sarana industri pengolahan ikan. Sebagai contoh, sampai saat ini hanya ada 41 perusahaan pengalengan ikan di Indonesia dengan kapasitas 620.000 ton dengan jumlah produksinya hanya 315.000 ton (Kemenperin, 2015).  Paralel dengan ini, Indonesia lebih memilih menjual hasil perikanannya dalam bentuk raw material—sekurangnya 6 juta ton ikan dijual dalam bentuk bahan mentah.

Situasi berbeda terjadi di Thailand. Di negeri Gajah Putih ini terdapat 177 pabrik pembekuan, 47 pabrik pengalengan dan 96 pabrik tepung ikan sebagaimana dilaporkan oleh FAO delapan tahun silam. Di negara yang hanya mempunyai 205.600 km2 luas lautan teritorial itu dapat memproduksi ikan tuna kaleng hingga 55 juta karton/tahun, bandingkan dengan Indonesia yang hanya 8.2 juta karton/tahun dari luas laut hingga 5.8 juta km2.

Memang, pemerintah telah mengambil inisiatif pengelolaan industri perikanan dengan merilis Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Kebijakan pengembangan industri pangan berbasis perikanan terbagi kedalam dua tahap, tahap pertama (2015-2019) yang berupa aneka olahan ikan dan pengembangan pengolahan limbah industri. Tahap kedua (2020-2024) berupa produksi omega-3 dan hasil pangan berbasis limbah industri pengolahan ikan. Tahap kedua ini industri pengolahan ikan telah menjadi bagian industri pangan fungsional dan suplemen.

RIPIN tahap pertama ini akan sukses jika pemerintah serius menata sektor perikanan dari hulu sampai hilir. Pelaksanaan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan inovasi program strategis dan harus didukung. Namun demikian, salah satu kendala yang kasat di depan mata adalah ketidakmerataan jumlah nelayan dan industri pengolahan perikanan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat. Ada disaparitas kapasitas nelayan dan terbatasnya sarana prasarana pengolahan perikanan. Hal ini yang menyebabkan jalan berliku menuju industrialisasi.

Survei BPS sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1.6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1.2 juta. Memang, saat ini sektor perikanan menyerap tenaga kerja tidak kurang lima juta, di mana ada dua juta lebih merupakan nelayan laut atau nelayan tangkap, 500 ribu merupakan nelayan perairan umum, dan ada sekitar 2.5 juta sebagai pembudidaya ikan. Yang bekerja di industri hulu, industri hilir, industri penunjang, perdagangan, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan sektor perikanan mencapai dua kali lipatnya atau sekitar 10,7 juta jiwa. Tidak kurang 16 juta orang atau sekitar 11% dari total angkatan kerja Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Perlu dicatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2010 hanya USD2,66 miliar, jauh di bawah Thailand yang mencapai USD6,53 miliar. Padahal, total produksi perikanan Thailand hanya dua juta ton atau peringkat 12 dunia. Lagi-lagi situasi paradoks dihadapi Indonesia.

Menyigi Ceruk

Industri perikanan di Indonesia harus segera berbenah, dimulai dari menyigi potensi eksisting dan menganalisis aspek-aspek penghambat berkembangnya industri perikanan di Indonesia. Salah satunya adalah transfer teknologi pengolahan hasil perikanan, masih banyak nelayan kita yang belum memahami  teknik penangkapan moderen yang efektif dan efisien, demikian pula tata cara penanganan ikan pasca penangkapan.

Seperti kita ketahui bahwa kegiatan industri adalah rangkaian penciptaan nilai tambah melalui suatu proses pengolahan. Industrialisasi adalah perluasan kegiatan pengolahan yang sekaligus disertai peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Bagaimana situasi industri perikanan kita saat ini?

Banyak nelayan tidak paham bahwa penanganan ikan segar merupakan salah satu mata rantai terpenting di dunia perikanan. Kecepatan pembusukan ikan setelah penangkapan sangat dipengaruhi oleh teknik penangkapan, teknik penanganan, dan penyimpanan di atas kapal.

Secara teknis, sebagian besar nelayan Indonesia masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional, para nelayan tradisional (72%) hanya bisa menangkap ikan di perairan laut pesisir (dekat pantai) dan hanya bisa melaut 7–9 bulan dalam setahun. Akibatnya, hasil tangkapan ikan pun rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu penangan pasca penangkapan tidak sesuai standar yang menyebabkan kualitas ikan rendah yang menjadikan harga jual rendah.

Demikian pula dengan daya dukung kepelabuhanan perikanan yang pada umumnya belum sesuai standar dan belum terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti SPDN, listrik, air bersih dan pabrik pengolahan ikan.

Laporan DFW-Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa beberapa lokasi di Pulau-Pulau Kecil Terluar belum dilengkapi dengan depot BBM, suplai listrik dan air yang memadai sehingga kapal-kapal nelayan enggan ke pelabuhan perikanan. Ini pula yang menjadi mata rantai mengapa banyak terjadi trans-shipment di lokasi yang dianggap kaya potensi tersebut. Selain itu, distribusi nelayan, kapal ikan dan pembangunan infrastruktur dasar sangat tidak merata. Banyak kapal dan nelayan di wilayah-wilayah overfishing. Sebaliknya, di wilayah-wilayah laut perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut dalam, dan laut lepas hanya sedkit atau bahkan tidak ada kapal-kapal ikan Indonesia.

Kendala lainnya adalah daya dukung kelembagaan daerah, kebijakan pembangunan daerah setempat seperti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mengarah ke sana. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang seharusnya memberikan perhatian kepada perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk mendukung usaha dan industri perikanan ini namun belum beralih ke sana. Kemajuan industri perikanan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah pada semua level. Perlu menyigi ceruk-ceruk bisnis dari mata rantai bisnis perikanan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah;

Pertama, meningkatkan dan menata infrastruktur kelautan seperti pelabuhan ikan, pelelangan ikan dan industri pendukung pasca penangkapan/panen. Saat ini pelabuhan perikanan di Indonesia berjumlah 1.235 pelabuhan di mana sebagian belum operasional dan masih dalam tahap perencanaan. Inilah yang harus dibenahi dengan penambahan kelengkapan sarana dan prasarananya seperti listrik, air bersih, cold storage, SPDN, pabrik pengolahan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan proyeksi pengembangan di masa yang akan datang.

Kedua, peningkatan jumlah kapal armada penangkapan yang berskala besar (>200 GT). Memang, ini terkesan penuh beban ekonomi dan modal namun ini harus ditempuh sebab lebih dari 90 persen armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan Pesisir Selatan Sulawesi yang sedang mengalami overfishing. Menurut data KKP saat ini terdapat 3.525 kapal nasional yang berukuran di atas 30 GT. Selanjutnya, selain kapal berukuran di atas 30 GT, terdapat pula sebanyak 502.775 kapal ikan nasional yang ukurannya di bawah 30 GT. Secara bertahap dan transformatif, baik kapasitas dan kelembagaan, bantuan kapal yang diberikan oleh pemerintah dengan ukuran besar tetap menjadi niscaya.

Ketiga penataan supply and demand. Sangat mendesak menciptakan investasi melalui pemanfaatan sinergi yang harmoni antar jaringan dan pasar untuk hasil laut Indonesia. Saat ini banyak industri pengolahan perikanan yang masih kekurangan bahan baku, padahal ikan kita melimpah. Yang terjadi adalah kurangnya kapal yang berkuran besar dan cold storage. Selain itu, kurangnya investasi di bagian hilir industri perikanan menjadikan nilai jual ikan sangat rendah. Nilai investasi untuk pembuatan pabrik pengalengan diperkirakan 50 miliar dengan jumlah produksinya 15 ton pertahunnya dan menyerap tenaga kerja tidak kurang 1.500 orang.

Keempat, perlunya peningkatan dan pemberlakuan atau penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi unit pengolahan ikan (UPI) atau industri pengolahan ikan. HACCP ini adalah sertifikasi untuk keamanan pangan yang telah diakui secara internasional. Sertifikat ini adalah salah satu persyaratan mutlak dan wajib yang harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Industri kecil di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki sertifikat ini, sehingga pemasarannya terbatas.

Nampaknya, dengan dukungan stabilitas pemanfaatan yang dikondisikan dengan penegakan hukum dan teknologi tangkap yang ramah lingkungan, maka beberapa tahun mendatang peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari sumberdaya alami serta semakin besarnya peluang pasar ekspor, membuat Indonesia berpeluang menjadikan sektor perikanan menjadi andalan penerimaan devisa negara.

Dalam konteks yang luas, mantan Wakil Presiden Boediono pernah mengingatkan bahwa strategi industrialisasi tidak boleh semata-mata berisi blueprint perencanaan dan teknologi yang determistik dan harus dilaksanakan dengan urutan dan prioritas yang tidak bisa ditawar. Arah pengembangan industri mesti dapat dilaksanakan berdasarkan alu-alur teknologi yang secara teknis melandasinya. Namun demikian, pelaksanaan setiap tahapannya harus selalu memperhatiakn peluang pasar yang ada. Hal ini berarti bahwa implementasi industrialisasi perikanan merupakan rangkaian kegiatan bersama dan interaktif antara pemerintan dan dunia usaha.

Dengan  demikian, usaha pengembangan industri perikanan ini harus dijabarkan dengan menelisik kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi sebab kapasitas yang tersedia juga sangat beragam, terutama di Kawasan Timur Indonesia yang penuh tantangan.

Oleh Iyat Hamiyati (Peneliti DFW-Indonesia)

Upaya presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia makin kuat dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industrialisasi Perikanan. Jokowi menyadari bahwa ditengah pelambatan ekonomi dunia saat ini dan menurunnya nilai dan volume ekspor sejumlah komoditas Indonesia, mesti ada jalan keluar cepat yang bisa jadi andalan. Pilihan saat ini adalah perikanan dan pariwisata. Keluarnya Inpres 7/2016 memberi mandat dan penugasan yang lebih jelas kepada 23 Kementerian dan Lembaga termasuk para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk saling bersinergi melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan industrialisasi perikanan dalam negeri. Kehadiran Inpres tersebut setidaknya akan memberi arahan dan target akan tujuh hal penting yaitu peningkatan produksi perikanan, perbaikan distribusi dan logistik, penataan ruang laut dan pemetaan WPP, penyediaan sarana dan prasarana dasar industri perikanan, peningkatan kompetensi SDM dan inovasi Iptek, percepatan pelayanan perizinan dan penyusunan rencana aksi percepatan industri perikanan nasional.

Banyak pihak terutama dunia usaha menaruh harapan besar dengan kehadiran Inpres tersebut. Upaya ‘bersih-bersih’ praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini merupakan hulu dari sistim industrialisasi. Kehadiran Inpres 7/2016 seakan memberi arah dan jaminan terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan industri perikanan. Ruang lingkup dan mandat Inpres memberi kesan bahwa permasalahan membangun industri perikanan coba diselesaikan dengan adanya Inpres ini. Boleh dibilang inilah Inpres ‘sapu jagat’ yang memberi harapan baru bagi pelaku perikanan.

Membangun industri perikanan merupakan proyek jangka panjang. Hal ini mengingat karakteristik industri dan usaha perikanan yang selama ini berjalan di Indonesia ternyata terbangun di atas fondasi yang rapuh. Di samping itu, belum banyak pemain dalam negeri yang serius membangun industri perikanan. Bahkan BUMN Perikanan sampai saat ini belum ada yang terjun dan fokus ke industri perikanan yang sebenar-benarnya. Faktor ketidakpastian, risiko, pasokan bahan baku ikan, regulasi dan perizinan, ketersediaan infrastruktur dasar dan pembiayaan selalu menjadi kendala. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana reaksi pelaku usaha perikanan (pemilik UPI) ketika pemerintah menyetop dan mencabut izin kapal ikan yang terbukti beroperasi secara ilegal. Pemilik UPI gelagapan karena kekurangan bahan baku, padahal bahan baku merupakan faktor yang sangat vital dalam proses pengolahan ikan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa bisnis proses usaha perikanan dari hulu ke hilir belum terbangun secara rapih. Ada yang misslink, yaitu diskoneksi sisi hulu dan hilir di mana pasokan bahan baku ikan selama ini didapatkan dari praktik-praktik ilegal dan melanggar hukum.

Membangun industri perikanan membutuhkan persyaratan yang ketat dan penuh disiplin. Merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, mensyaratkan bangun industri nasional harus mempunyai modal dasar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, inovasi dan kreativitas. Chek list ke-lima faktor tersebut minimal mesti terpenuhi dalam membangun industri perikanan. Sepintas hal ini mudah dipenuhi, tapi pada kenyataannya turunan hal dasar tersebut cukup kompleks untuk bisa dipenuhi. Beberapa hal yang menjadi masalah selama ini adalah :

Pertama tentang data perikanan. Selama ini data perikanan yang disajikan pemerintah diragukan validitasnya. Untuk kepentingan investasi, dibutuhan data sumberdaya ikan yang valid dan akurat sehingga menjadi dasar perhitungan proyeksi bisnis. Selama kurun 30 tahun data potensi lestari perikanan tangkap tidak pernah diperbaharui. Tak jarang pelaku usaha mesti turun dan mencari data sendiri di lapangan sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap maupun membangun pabrik pengolahan. Beruntung baru-baru ini tertanggal 23 Agustus 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen KP No 47/2016 merilis data terbaru tentang potensi sumberdaya ikan yang ditaksir mencapai 10,9 juta ton. Apakah Kepmen dan data terbaru ini bisa menjadi jawaban atas kondisi potensi sumberdaya ikan, atau masih perlu elaborasi terutama untuk kepentingan investasi perikanan?. Hal ini masih butuh kajian dan analisis lebih dalam.

Kedua, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Walaupun memiliki potensi besar, sumberdaya ikan masih berada di dalam lautan. Butuh teknologi penangkapan, pengolahan dan SDM terampil untuk merubah potensi tersebut menjadi komoditas yang bernilai tambah. Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi perikanan tangkap 6,5 juta ton. Sementara itu, kapal ikan yang aktif yang terdata adalah 3.136 unit dan jumlah nelayan Indonesia saat ini adalah 2,2 juta orang di mana sekitar 98% mereka adalah nelayan dengan dengan kapal berukuran kecil yaitu di bawah 30 GT. Struktur ini belum cukup memadai untuk menopang industri perikanan yang berorientasi ekspor. Mengingat kebutuhan bahan baku ikan yang cukup besar, maka patut diantispasi upaya ‘pemain lama’ yang berusaha meloloskan kapal berbendera asing untuk kembali beroperasi di laut Indonesia. Membangun industri perikanan perlu dilakukan dengan kapasitas penangkapan ikan yang sesuai dan dibangun secara bertahap. Jangan hal  tersebut dicapai melalui proses yang tidak disiplin apalagi sampai mengizinkan kapal asing kembali beroperasi dengan alasan untuk memenuhi bahan baku industri perikanan.

Ketiga, perlu clusterisasi industri perikanan. Pemerintah pusat perlu segera menentukan dan menetapkan clusterisasi industri perikanan di mana akan dibangun. Inpres 7/2016 menjadi peluang dan tentunya akan menjadi rebutan kepala daerah untuk berlomba-lomba menawarkan daerahnya menjadi lokasi industri. Kajian cepat dan mendalam perlu dilakukan untuk menentukan skema, jenis, lokasi dan industri perikanan skala apa yang akan dikembangkan. Cluster industri perikanan ini penting terutama untuk mencegah tumpang tindih pengelelolaan perikanan misalnya dengan pelabuhan perikanan atau industri perikanan yang sudah exist, memberi peluang dan membangun keterhubungan usaha perikanan rakyat skala kecil dengan industri yang akan dikembangkan dan membangun industri perikanan yang sesuai dengan karakteristik daerah berdasarkan potensi sumberdaya ikan yang tersedia. Jangan kemudian upaya membangun industri perikanan melupakan keberadaan nelayan kecil. Mereka mesti ikut dalam skema industri tersebut melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas. Upaya pemerintah membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 15 pulau kecil terluar bisa menjadi model pengembangan cluster industri perikanan. Walaupun belum sepenuhnya berhasil sebab masih tahap awal, tetapi inisiatif tersebut menunjukan tekad yang kuat pemerintah untuk membangun industri perikanan dari pingiran Indonesia. Wilayah yang selama ini terlupakan karena konsentrasi pembangunan industri hanya terfokus di pulau Jawa. Perlu kerja keras dan dukungan lintas sektor untuk membangun industri perikanan sebab keberhasilan dan kegagalan program di negeri ini seringkali ditentukan oleh kemampuan menggalang dukungan dan koordinasi dengan sektor lain.

Ke-empat dukungan sektor finansial. Membangun industri perikanan membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Ini merupakan industri padat modal dengan risiko usaha yang cukup tinggi. Maka tidak heran pemerintah perlu pasang badan sejak awal dengan mengambil peran dan tanggungjawab lebih besar untuk menyediakan dan memfasilitasi hal-hal mendasar di industri ini. Seperti diketahui bahwa suku bunga perbankan di Indonesia untuk UMKM masih double digit (12 % – 22%), sedangkan negara lain sudah menganut single digit, seperti Malaysia dan Singapura (hanya 3% – 7% per tahun). Pihak perbankan juga cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di sektor kelautan dan perikanan karena sejarah masa lalu seperti kredit macet, rendahnya kapasitas dan aspek legalitas usaha. Oleha karena itu, upaya membangun industri perikanan mesti diikuti dukungan sektor finansial oleh perbankan. Terobosan pemerintah untuk menurunkan suku bunga KUR pada angka 9% patut mendapat apresiasi, apalagi dengan alokasi KUR pada tahun 2016 ini yang mecapai Rp 100 triliuan diharapkan dapat lebih banyak di akses oleh pelaku bisnis kelautan dan perikanan.

Tentunya masih banyak persoalan mendasar yang mesti diselesaikan untuk membangun industri perikanan. Tapi paling tidak, kelahiran Inpres 7/2016 telah memberi angin segar dan bukti keseriusan pemerintah untuk melakukan penataan dan menjadikan sektor perikanan menjadi sektor unggulan pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang.  Kita perlu mengawal konsistensi pelaksanaan Inpres tersebut dan berharap agar para Menteri yang mendapat penugasan khusus dalam Inpres tersebut bisa bekerja secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia

Saat ini ketimpangan pembangunan antara kota besar dan pulau-pulau kecil terluar sangat jelas terihat. Jika kita berbicara tentang pulau-pulau kecil maka kita akan berbicara tentang tingginya tingkat kemiskinan, fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan BBM yang mahal dengan harga dua-tiga kali lipat dari harga normal.

Sementara itu, pada bidang sosial masalah yang muncul antara lain pendidikan yang rendah dikarenakan akses pendidikan yang sulit, misalnya jarak tempuh menuju sekolah yang jauh dengan ongkos/biaya yang mahal menjadikan pendidikan begitu mahal. Mahalnya biaya pendidikan ini menyebabkan taraf pendidikan yang ada di pulau-pulau kecil terluar sangat rendah.

Keadaan yang demikian harus segera ditangani. Indonesia bukan hanya Jakarta, Jawa, dan Bali. Agenda Nawacita menemukan konteksnya ketika diletakkan dalam frame pembangunan di pulau kecil terluar. Prioritas pembangunan pulau-pulau kecil terluar kini tertuang dalam Sembilan Agenda Nawacita, diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran. Upaya tersebut antara lain dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun Indonesia dari pinggiran, mempunyai makna fokus pembangunan kini terarah pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pengembangan kawasan strategis ekonomi. Satu tahun lebih Nawacita bergulir telah menumbuhkan asa bagi masyarakat pulau terluar.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Di sana kini berdiam sekitar 305.596 jiwa, di mana 90.000 jiwa hidup dalam kategori miskin. Miskin karena minimnya akses ekonomi. Sumberdaya yang melimpah tidak cukup membantu mereka sebab akses untuk bersekolah, akses berusaha, akses listrik, akses air bersih, dan akses mendapatkan informasi sangat sulit didapatkan. Kelompok masyarakat miskin ini mesti menjadi sasaran pembangunan. Sementara itu, jika kita berbicara tentang listrik, sampai saat ini 20% penduduk Indonesia belum menikmati listrik. Ini bisa mencapai 50 juta orang atau sekitar 12,5 juta keluarga.

Kabar baiknya, dalam kurun waktu tahun 2014-2015, kerjasama Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memfasilitasi pembangunan PLTS di 33 lokasi pulau-pulau kecil terluar, termasuk pulau-pulau kecil lainnya yang belum mendapatkan pelayanan listrik. Pembangunan tersebut berdampak pada 17.436 jiwa penduduk di pulau-pulau tersebut. Kini mereka telah mendapatkan akses layanan listrik, walaupun dengan kapasitas yang terbatas (rata-rata 300 watt/RT). Fasilitas yang sangat mereka dambakan selama ini. Alokasi anggaran pemerintah untuk program listrik di pulau terluar pada tahun 2014-2015 mencapai Rp 200 miliar lebih. Seperti diketahui bahwa listrik masih menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka di daerah terpencil dan pulau kecil.

Menyelesaikan problem dan mengatasi masalah pulau kecil terluar Indonesia tidak bisa hanya dengan fokus pada masalah saat ini saja. Tantangan dan peluang pembangunan perlu dibaca secara lebih cermat. Salah satu contoh adalah rencana pengembangan blok migas Marsela. Proyek ini akan menguji sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan memberi dampak pembangunan bagi masyarakat sekitar. Blok Marsela diperkirakan merupakan salah satu ladang gas terbesar yang posisinya diapit oleh Pulau Marsela dan Pulau Selaru di Maluku. Pembangunan dan pengoperasian ladang ini tentunya akan berdampak sosial dan ekonomi, yang dalam jangka panjang diharapkan akan ikut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Keberadaan Blok Marsela seharsunya bisa menjawab masalah energi di pulau kecil sekitar Maluku.

Berdasarkan pengalaman pendampingan pengelolaan PLTS di pulau kecil terluar, ada beberapa catatan yang bisa menjadi pembelajaran yaitu meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian kelompok pengelola PLTS, peningkatan kapasitas PLTS dan manajemen aset.

 Pertama, perencanaan program PLTS. Walaupun menjadi kewenangan Kementerian ESDM, perencanaan pembangunan PLTS selama ini senantiasa melibatkan sektor lain dan pemerintah daerah. Tak jarang terjadi birokrasi penyusunan rencana yang meliputi penyediaan data awal, usulan daerah, lokasi pembangunan, detil desain dan pengadaan PLTS melewati proses yang rumit. Salah satu isu yang selalu ditemukan adalah status tanah pembangunan PLTS. Regulasi ESDM mengharuskan tanah tersebut sudah clear and clean sebelum pembangunan dilakukan. Faktanya, rata-rata tanah yang diajukan belum dibebaskan oleh pemerintah daerah. Status tanah lokasi PLTS bisa bermacam-macam yaitu pinjam pakai pemilik, hibah masyarakat ke desa dan desa ke kabupaten dan ada juga hanya surat keterangan aparat desa. ESDM tidak pernah menelusuri lebih dalam tentang status tanah-tanah tersebut karena berasumsi telah dibereskan oleh pemerintah daerah. Ke depan, proses perencanaan pembangunan PLTS perlu lebih disederhanakan dengan tidak melupakan keakuratan perencanaan. Jika misalnya kewenangan perencanaan tersebut ada di Kementerian ESDM, maka pihak lain sebaiknya hanya bersifat sebagai verifikator saja.

 Kedua, pengorganisasian pengelola PLTS. Sampai saat ini belum ada model pengelolaan PLTS yang berbasis desa ataupun kelompok masyarakat. Semua masih dalam taraf uji coba. Kelemahaan pengelolaan PLTS yang dibangun oleh pemerintah selama ini karena melupakan aspek sosial kemasyarakatan. Pemerintah hanya fokus pada aspek teknis PLTS semata. Padahal, pengelolaan PLTS secanggih apapun memerlukan sentuhan manusia. Apalagi mengingat SDM di pulau kecil terluar yang belum familiar dengan teknologi terbaru PLTS, maka perlu menyiapkan SDM pengelola sekaligus edukasi kepada masyarakat luas tentang urgensi dan manfaat pengelolaan PLTS yang baik. Perlu ada perubahan cara pandang bahwa PLTS yang dibangun tidak semata ‘proyek’ pemerintah pusat, tetapi mesti dilihat sebagai kebutuhan bersama masyarakat. Kelompok pengelola PLTS di Pulau Sebatik kini telah memiliki tabungan kelompok sebesar Rp. 20 juta. Model kelembagan pengelolaan PLTS kini menemukan banyak opsi. Apakah bisa dilaksanakan berbasis kelompok, koperasi, BUMDesa atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melalui Unit Pelaksana Teknis.

 Ketiga, peningkatan kapasitas PLTS. Alokasi daya PLTS di pulau-pulau kecil terluar saat ini masih sangat minim yaitu antara 30-100 Kwp. Implikasinya adalah penggunaan PLTS hanya terbatas untuk penerangan warga. Belum bisa digunakan secara optimal untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif. Walaupun di atas kertas, sudah ada alokasi 30% untuk kegiatan tersebut tapi kondisi lapangan belum memungkinkan hal itu terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam proses instalasi dan pengaturan daya, terjadi praktik pencurian atau kongkalikong antara pelaksana dengan sekelompok orang di desa tersebut. Perlu ada upaya untuk menambah kapasitas PLTS di pulau kecil terluar melalui penambahan daya PLTS atau melakukan bauran antara PLTS dan PLTD oleh PLN. Ini bertujuan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di pulau seperti wisata bahari, pengolahan produk pertanian dan perikanan, usaha peternakan dan perbengkelan nelayan. Hal ini bermuara pada upaya untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat di pulau kecil terluar.

 Ke-empat manajemen aset PLTS. Pasca pembangunan dan pengoperasian PLTS, proses transisi aset dari pelaksana (kontraktor) ke Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan masa kritis yang perlu diantsipasi. Pada masa tersebut biasanya terjadi berbagai gangguan teknis PLTS, kerusakan komponen dan over penggunaan oleh warga yang tidak disiplin. Mekanisme pengaduan gangguan atau kerusakan PLTS secara cepat belum tersedia saat ini. Jakarta belum bisa menghandle gangguan atau kerusakan PLTS di Natuna atau Merauke dengan cepat. Kadang-kadang, kerusakan tidak tertangani sampai waktu yang lama, bisa sampai enam atau tujuh bulan. Selain itu, proses penyerahan aset dari pusat ke daerah selama ini terindikasi sangat lambat. Butuh waktu minimal 2-3 tahun untuk bisa menyelesaikan proses tersebut. Padahal, harapan untuk mengelola PLTS oleh pemerintah daerah sebenarnya demikian besar, apalagi mengingat lokasi PLTS tersebut jauh yang membutuhkan biaya monitoring, pemantauan, dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Ke depan, manajemen aset ini bisa segera diperbaiki dan menjadi perhatian semua pihak agar keberadaan PLTS di pulau-pulau kecil terluar dapat bertahan lama dengan ukur ekonomis yang sesuai dengan biaya investasi PLTS itu sendiri.

 

Jakarta, 2 Mei 2016

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia

“Belum pernah tersesat. Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar, mantan parengge asal Pulau Kodingareng Lompo, Makassar.

Pernah dengar kapal nelayan dibakar di perairan Balikpapan nun lampau? Tentang konflik nelayan tradisional di Balikpapan versus nelayan Pantura? Pernah dengar kapal ikan modern purse-seine diluluhlantakkan di Lappa, Sinjai, Sulawesi Selatan, dibakar di Lombok? Itu pernah ada. Ada konflik antara nelayan modern pengguna jaring pukat cincin atau purse seine dengan nelayan lokal atau mengaku tradisional.

Dari insiden itu, beberapa korban justru datang dari pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar dan nelayan dari Galesong, Takalar. Komunitas nelayan tersebut terkenal sebagai pelaut dan nelayan tangguh. Mereka mempunyai pengalaman mengagumkan sekaligus mencengangkan di lautan. Ada yang beradaptasi dengan teknologi penangkapan ikan modern, ada yang bertahan dengan destructive fishing meskipun main kucing-kucingan dengan petugas pengamanan. Pun ada yang setia sebagai nelayan tradisional, berperahu kecil dan alat pancing seadanya.  Dari mereka kita petik pelajaran seperti tren praktik pemanfaatan hasil laut, hubungan ideal antara pemodal dan nelayan, eksploitasi taat kaidah konservasi maupun peluang membangun kerjasama multi pihak di perikanan.

Kahar, warga Pulau Kodingareng mempunyai cerita unik dan tangguh sebagai kembara di lautan demi ‘kebenaran’ yang diyakininya; mencari ikan dengan pukat cincin atau purse seine (rengge). Kepada Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia dia menceritakan suka dukanya mengembara dari laut ke laut, dari dermaga ke dermaga sebagai nelayan rengge. Di tanah berbahasa Makassar, nelayan purse-seine disebut Parengge, alat tangkap yang digunakan sejatinya tak dilarang Pemerintah namun dibenci sebagian nelayan lokal di beberapa perairan Nusantara karena daya tangkapnya. Kahar dan nelayan lainnya asal Kodingareng yang percaya bahwa perairan Nusantara adalah milik bersama dan dimanfaatkan dengan baik justru dikejar-kejar di lautnya sendiri.

***

Senja menepi di Kodingareng Lompo. Bersama Gaffar dan Kahar, kami resapi keindahan pulau dan segala yang nampak di hadapan.  Laut memantulkan cahaya merah saga. Matahari yang bertengger di atas karang sisi barat sebentar lagi benam. Beberapa tahun terakhir terumbu karang di selatan Pulau Kodingareng Lompo terlihat seperti onggokan raksasa saban surut. Beberapa perahu nelayan, perahu pemancing dan pemasang pukat tertambat tenang. Beberapa orang terlihat membereskan jaring dan memanggulnya kembali ke rumah. Malam tiba dan mereka menyusun rencana untuk keesokan harinya. Seterusnya.

Gaffar adalah warga setempat yang selama ini getol mengkampanyekan pengelolaan pesisir dan laut Kodingareng dengan bijaksana. Sementara Kahar adalah pengelola mesin desalinasi bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pulau itu sejak 2014. Dari Gaffar terpetakan bahwa masih ada aktivitas illegal fishing di pulau-pulau Makassar, ada bom, ada bius, ada parere.

Setelah makan malam, Kahar melanjutkan ceritanya di Pondok Kerja Pulau Kodingareng. Pondok ini dibangun atas bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama dengan International Finance for Agricultural Development (IFAD). Dia menceritakan pengalaman hidupnya sebagai parengge, sebelum dia menjadi pengelola mesin desalinasi seperti saat ini (20/04/2016).

Dia adalah putra Johasang Daeng Sarro asal Kampung Beba, Galesong Utara, Takalar. Ibunya bernama Kati Daeng Baji (almarhum). Kahar bersaudara sembilan orang. Karena bapaknya menikah lagi dia kemudian punya enam orang saudara tambahan. Kahar bermukim di Kampung Mandar, RW 2/RT B, Pulau Kodingareng Lompo bersama istirnya Ramlah yang merupakan keturunan Mandar. Di kampungnya, terdapat banyak keturunan Mandar asal Pamboang, Campalagiang dan Soreang.

Rengge di Kodingareng

“Sejak kecil kami diajarkan membaca letak bintang. Kalau gelap dan badai kami membaca arah gelombang.” Kahar membuka kisah melautnya.  Menurut Kahar, sudah lama nelayan Kodingareng melaut hingga jauh. Laut adalah ruang-ruang produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa laut adalah dunia tanpa sekat.

Kahar lahir tanggal 13 bulan Agustus 1972 di Kampung Beba. Beba adalah pangkalan pendaratan ikan terbesar di Takalar bahkan di Sulawesi Selatan setelah Lappa dan Paotere. Disebut besar sebab di PPI Beba ratusan kapal ikan bongkar muat di sini. Kawasan ini dikenal telah ada sejak jayanya Sultan Hasanuddin di abad ke-17.

“Beberapa tahun lalu saya adalah parengge, belasan tahun,” kenang Kahar. Kahar mengaku rengge (beberapa orang menyebutnya gae) dilengkapi jaring lingkar yang disokong oleh lampu.  Sederhananya, lampu dipasang dan ketika ikan-ikan berkumpul jaring dibentang dan ditarik mengelilingi ikan-ikan yang telah takluk di bawah sinar lampu. Jaring ini disebut juga jaring cincin yang bisa mengarahkan terbentuknya kantung kerucut saat jaring dihela. Jaring ini pertama kali diperkenalkan tahun 1970 di perairan Jawa yaitu di daerah Batang dan Muncar. Konflik rupanya telah ada saat itu, antara nelayan tradisional dan nelayan purse seine ini namun dapat dimediasi dengan baik sampai sekarang terutama di sentra-sentra perikanan di Jawa.

Tahun 80an hingga 90an, lampu petromaks merupakan senjata para parengge dalam mengoperasikan alat tangkap ini di perairan Sulawesi Selatan. Ikan-ikan pelagis seperti tembang, lemuru, cumi-cumi, layang, dan tongkol jadi target parengge ini. Untuk jaring, parengge menggunakan jaring utama berbahan nilon 210 D/9 1 inci, jaring sayap berbahan nilon 210 D/6 I inci, dan jaring kantong ¾ inci. Ada beberapa tali seperti tali pelampung, tali ris atas bawah dan tali pemberat.

Menurut Kahar, terdapat 300an warga Kodingareng Lompo sebagai nelayan rengge. Dari yang tua hingga kawula muda. Jika tak banyak yang terlihat saat ini itu karena mereka telah migrasi ke Perairan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.

Rengge telah ada di sekitar perairan Makassar sejak tahun 80an. Kondisi dan kompetisi di sekitar perairan ini selama 30 tahun terakhir memaksa nelayan untuk mencari perairan lain. Jika sebelumnya mereka beroperasi di sekitar Kepulauan Tanakeke di Takalar, Dayang-dayangang, perairan Barru hingga Sulawesi Barat maka saat ini mereka berpencar hingga Teluk Tomini, Laut Flores, Teluk Bone, Kalimantan, Maluku hingga Fak Fak di Papua. Hasil rengge sangat dipengaruhi oleh gelombang, musim, sinar bulan, panjang dan kedalaman jaring serta kecepatan kapal. Sayangnya, hasil besar kadang bersoal dengan nelayan-nelayan lokal yang masih sangat terbatas kemampuan tangkapnya.

“Tapi kalau nelayan sini tujuannya ke Luwuk Banggai. Ikan banyak, orang Bajo juga sangat baik di sana,” imbuh Kahar. Baginya, warga Bajo di Luwuk Banggai sangat intim dengan nelayan dari Makassar terutama Kodingareng. Kadang nelayan asal Kodingareng meninggalkan perahu rengge dan menitipkannya pada orang Bajo di sekitar pulau-pulau Luwuk Banggai.

“Tidak seperti di tempat lain, di Luwuk Banggai, parengge bisa bebas beroperasi. Menurut saya, di sana ikannya sangat banyak. Banyak sekali,” sebut Kahar yang mengaku pernah beroperasi di perairan Luwuk Banggai.  Sembari terkekeh, Kahar melanjutkan. “Bukan hanya itu, sebelumnya kami beroperasi juga di Perairan Flores, Labuan Bajo, Larantuka, Bima, Sumbawa, Lombok, Bali hingga Perairan Sapekan, Banyuwangi atau Madura,” katanya terlihat bangga. Kahar tetap sepayung di perahu rengge yang dipimpin oleh Kadir. Pria yang disebutnya sebagai ayah angkat di Kodingareng Lompo.

“Sekarang mungkin hanya ada tiga unit yang beroperasi di Kodingareng Lompo. Ada 10 unit yang beroperasi di Luwuk Banggai,” kata pria yang menikah pada tanggal 17 Juli 1994 dan juga mengadopsi dua anak angkat ini. Dari pengalaman berkelana dengan perahu rengge itu Kahar tak bisa menyimpan rasa bahagianya saat beroperasi di sisi selatan Kawasan Taka Bonerate, tepatnya di Pulau Pasitallu.

“Setahun beroperasi di Pulau Pasitallu, Taka Bonerate pada tahun 1999. Saya ingatnya Pak Tani, orang setempat,” kata pria yang tidak tamat SD ini. Terasa berbeda bagi Kahar sebab yang dia dengar banyak warga pulau dalam kawasan Taka Bonerate melarang masuknya purse seine, rengge atau gae. Ada kecemburuan sosial di sana. Beberapa nelayan lokal mengaku kehilangan ikan umpan karena ditangkap oleh parengge ini.

Tentang pengalaman melaut ini, Kahar pertama kali mulai melaut saat kelas IV SD. “Saya pergi mancing sama pak Kadir, tahun 1986,” ingatnya. Setelah itu dia pergi pasang lampu dan memancing di sekitar Pulau Badi’. Pengalaman mancing di Pulau Badi’ kemudian berlanjut saat dia kembali ke kampung ayahnya di Beba’, Takalar.

“Bapak saya pernah usaha baju sablon. Bikin sablon baju Ansor. Mungkin karena itu dia pernah dipenjara tahun 80an. Bapak saya Muhammadiyah, ada fotonya bersama Rhoma Irama,” ungkapnya terlihat bangga. “Pertama kali ikut parengge bersama Kadir dan sepupu bapak namanya Haji Jarre. Hampir dua tahun mondar-mandir di Beba’,” kata lelaki yang mengaku ayah kandungnya bergabung dengan Partai PPP saat Orde Baru.

Lantaran Haji Usman, pamannya, yang membeli rengge dari Pulau Bontosua, Pangkep pada tahun 1991, Kahar dan Kadir kembali ke Kodingareng. Usman bersaudara ibu Kahar, Kati Daeng Baji. Usman adalah pedagang.

“Haji Usman beli rengge di Pulau Bontosua, milik Haji Sanu’. Lengkap alat tangkap dan perahu. Harga kalau tidak salah masih puluhan juta,” ungkap Kahar. Tahun-tahun itu harga satu unit purse seine sekitar 20 juta bahkan ada 9 juta. Jaring bekas.  “Harga begitu bisa ke tanah suci, dua kali,” katanya tertawa. Saat harga emas masih (Rp.) 9.000 satu gram.

Diburu di Lombok

Pengalaman tak terlupakan menjadi parengge terjadi saat diburu-buru nelayan Lombok di awal tahun 2000an. Kahar berkelana dengan perahu rengge ke Pulau Lombok bersama Kadir, bapak angkatnya. Menghabiskan waktu dua hari dua malam melintasi Selat Makassar, Laut Flores hingga menyusuri pesisir Pulau Lombok.

“Awalnya tidak masalah. Kami beroperasi di Lombok Barat dan menjual ikan tangkapan di Lombok Timur, di sebelah TPI Tanjung Luar, di TPI Lombok Timur. Di sana hingga enam bulan. Biaya operasi ditanggung Haji Usman,” kenangnya.  “Yang dibiayai Haji Usman seperti bahan bakar dan beras. Ikannya gampang,” imbuh Kahar. Ini di luar kapal dan mesin dobel. Harus dobel sebab jarak pelayaran jauh membutuhkan daya tahan mesin. Posisi Kahar sebagai orang kedua di perahu itu.

“Tugas saya di bawahnya kapten, pegang jaring,” katanya. Selain pegang jaring, ABK sebanyak 7-10 lainnya bertugas untuk mengontrol pemberat dan bola apung, ada juga yang pasang lampu juga mengayuh sampan.

Apa pengalaman mengesankan selama enam bulan di Lombok itu?

“Enam bulan operasi di Lombok lalu kembali ke Kodingareng. Tahun itu saya senang sekali sebab dapat uang hingga Rp. 600.000, lumayan bisa digunakan untuk perbaiki rumah,” kenangnya.

“Oia, haha, kami pernah kejar-kejaran dengan nelayan di Ampenan. Karena kami kerap berlabuh di Ampenan dan membawa hasil banyak, banyak nelayan jengkel,” katanya tergelak. “Mereka protes sebab nelayan pukat asal Sulawesi merusak mata pencaharian mereka,” kata Kahar.

“Ada yang datang protes alasannya macam-macam. Jadi saat melihat kami sedang operasi mereka ramai-ramai datang. Kami lalu pindah. Hanya sebulan di di Ampenan kemudian pindah ke Gili Gede. Kami urus izin desa dengan melapor ke Kades,” ungkap Kahar.  Menurut Kahar saat itu, ada satu perahu parengge yang dibakar massa nelayan namun itu bukan perahu asal Sulawesi, itu perahu warga setempat.

“Mungkin saja orang Bugis Makassar namun telah lama tinggal di Lombok,” katanya.

“Tapi di Gili Gede, nelayan asal Makassar ternyata dikejar juga oleh nelayan setempat karena menggunakan rengge.  Kami pernah ditahan di Gili Trawangan, ditahan sama angkatan laut,” tambah Kahar. Tetapi Kahar merasa tidak dipersulit. Menurut Kahar mereka justru berterima kasih karena mendapat satu lampu petromaks dari juragan Kadir.

“Pengalaman di Lombok ini unik juga sebab ada nelayan-nelayan setempat yang memberikan tanda ke kami kalau di perairan tertentu ada banyak ikan. Mereka kasih kode ikan,” terang Kahar.

“Pengalaman karena dipanggil nelayan setempat itu bagus juga. Kami dapat harga penjualan (Rp.) 10 Juta kami tapi berikan juga untuk nelayan setempat hingga (Rp.) satu Juta,” ujarnya. Tapi menurut Kahar, ini hanya berjalan beberapa hari, setelah itu tambah banyak nelayan yang datang dan minta diberi juga. Repot jadinya.

Dari Peraitan Lombok, Kadir dan Kahar hengkang ke Perairan Jawa Timur, sekitar Banyuwangi dan Madura. Pengembaraan Kahar dan Kadir mencari ikan permukaan di Perairan Sapekan ditemani sekitar 16 orang ABK.

“Di sana, banyak kapal ikan lainnya, dari Kalimantan Selatan, jadi pembelinya juga dari Kalimantan Selatan,” kenangnya. Menurut Kahar, di Sapekan ada banyak Bugis, Bajau, dan Mandar.  “Bahkan ada teman yang menikah di Sapekan,” katanya. Kahar kemudian pindah ke Panggarugang Kecil, sebuah pulau yang sangat besar, empat kali lipat Kodingareng Lompo namun tanpa penghuni, Terdapat rawa-rawa di dalamnya.

“Di daerah Banyuwangi kemudian ke daerah Sapekan. Masih dengan pak Kadir dan menggunakan kapal Haji Usman,” cerita Kahar. Saat ini kapal Haji Usman sedang ada di Luwuk Banggai dan dioperasikan oleh anaknya yang ada di Banggai

Pengalaman menjejak Luwuk Banggai bermula tahun 2005.

“Saya ke sana bersama Bapak Kadir hingga 2009. Kami mondar mandir Kodingareng dan Luwuk Banggai, kadang naik kapal Pelni, kadang menumpang pada kapal lainnya,” ujar Kahar. Di sana dia tinggal di di Pulau Banggai Laut. Nama desanya Lonas Pantai, Lonas Tanjung. Pulau yang dihuni oleh Suku Bajo.

“Sejauh pengalaman ini, di sinilah paling banyak ikan. Paling banyak ikan di Banggai, di situlah paling banyak,” katanya berulang. Di pengamatan Kahar, ikan-ikan nelayan ini diambil oleh kapal dari Jakarta. Ada kapal penampung jumlahnya banyak hingga ada 10 unit. “Sekarang banyak pembeli lokal,” kata Kahar.

Menurut Kahar, bapak angkatnya, Kadir, meninggal di Banggai tidak lama setelah dia kembali ke Kodingareng Lompo. Bagi Kahar, mengembara di perairan Nusantara selalu penuh tantangan dan harapan. Ada beberapa lokasi operasi rengge yang berkesan bagi Kahar. Di Taman Nasional Taka Bonerate dan di Bayuwangi, Jawa Timur.

“Di Pasitallu hampir setahun beroperasi, heran juga Taman Nasional juga tapi belum dilarang saat itu. Yang membeli ikan kami bayarnya di pak Desa dan kami ambil uang di pak Desa. Pembeli yang bawa es datang dari Sinjai. Sering beroperasi di Gusung Kamase. Ikan lumayan. Ikan layang, simbula,” ungkapnya. “Yang kedua di daerah Banyuwangi, di situ didemo oleh nelayan lokal. Kami kemudian mencari pemimpin setempat, ternyata kepala sukunya orang Galesong, asli orang Galesong. Dia berbahasa Makassar,” katanya terkekeh.

Purse-seine, Diusir atau Diatur?

Komunitas nelayan amat dipengaruhi periode musim. Mereka bisa produktif kala teduh, lesu di musim ganas. Pun bermigrasi hingga bermil-mil demi menjaring hasil perikanan. Maka bermigrasilah nelayan-nelayan Bajo, Bugis, Buton, Makassar, hingga Mandar sejauh mungkin. Bagi mereka, laut adalah ruang ekonomi sekaligus interaksi sosial. Laut milik bersama. Inilah alasan mengapa mereka ditemukan di ruang laut mana saja, di Nusantara bahkan melintasi batas negara. Sebagian bernasib baik, lainnya terbalik.

Penulis teringat kisah Daeng Bella yang ditemui pada suatu sore di Kampung Bayowa di ujung tahun 2015. Bella adalah nelayan Dusun Bayowa, Galesong, Takalar yang dipanggil purina (paman). Bella kapok setelah perahu purse seine yang dituntunnya ke kawasan Taka Bonerate kepergok otoritas pengamanan Taman Nasional lalu diboyong ke Polres Selayar. Puluhan juta uangnya habis, selain karena gagal beroperasi juga harus membiayai hidupnya selama beberapa minggu ditahan di Kota Benteng. Kejadiannya tahun 2015.

Jika membaca pengalaman Kahar yang sempat bertahan selama setahun di Pulau Pasitallu, lokasi Taman Nasional, tanpa usikan dan aman-aman saja, tentu ini pengalaman yang bikin jeles Daeng Bella asal Galesong itu tapi bagi Kahar, apapun itu, pengalaman menjelajah perairan Nusantara itu adalah kemerdekaan yang sejati. Pengalaman berusaha dan menatap masa depan di negeri sendiri. Memang, saat ini semakin banyak kegiatan perikanan yang merusak namun untuk beberapa alasan perlu segera diperjelas yang mana sesungguhnya pantas dan mana yang tidak boleh. Yang banyak terjadi adalah kecemburuan sosial, sesuatu yang sulit diterima di tengah beban sosial dan ekonomi para nelayan kita. Jika sudah demikian, negara harus hadir di sini.

Tentu bukan hanya Kahar dan nelayan dari Kodingareng atau pesisir Galesong yang bersoal dengan rengge ini, masih ingat konflik antara nelayan tradisional di pesisir Balikpapan dengan nelayan purse seine dari Pantura? Masih ingat pembakaran purse seine di TPI Lappa Sinjai oleh nelayan pemancing? Konflik ini membenturkan dua kubu, antara yang bermodal besar dan yang dirugikan karena bermodal kecil. Antara yang modern dan tradisional.

Pengalaman dari Kahar ini memberikan kita petunjuk bahwa ke depan, diperlukan penanganan dan pendekatan yang arif untuk memediasi kepentingan nelayan tradisional dan modern. Negara tak hanya hadir di sana tetapi memberikan perlindungan. Beberapa langkah preventif amat dibutuhkan sebelum kisruh antara nelayan tradisional dan modern meluas, sebelum nelayan pemancing versus nelayan purse-seine panasnya memuncak.

Pertama, buat garis dermarkasi pengaturan antara yang boleh dan tidak boleh melalui aturan, beri justifikasi, sosialisasikan dengan perlahan dan manusiawi, kawal aturan, tegakkan aturan. Pada situasi ini, dibutuhkan kapasitas lebih dari cukup untuk mengetahui dan mengkampanyekan aturan. Negara kuat bermula dari penegakan hukum. Kalau ada pembiaran berarti negara lemah. Simpel.

Kedua,  organisasi masyarakat sipil, dunia perguruan tinggi, perusahaan swasta harus bahu membahu melalui kerja-kerja pendampingan dan fasilitasi usaha. Penguatan kapasitas nelayan dan pelembagaan yang bertanggung jawab adalah niscaya. Pilih mana, sebagai kelompok usaha dengan basis pengalaman lampau atau kelompok usaha dengan paradigma dan pengelolaan modern dan reliable? Mari pilih.

Ketiga, kapal-kapal ikan yang kelak akan dibagikan KKP mungkin bisa belajar dari Kahar CS tentang spirit melaut khas Bugis Makassar. Kalau membaca pengalaman Kahar, dia amat cekatan menyusuri lekuk perairan Nusantara. Dia bisa meniti gelombang kompleksitas perikanan meski tantangan sungguhlah besar. Menjadikan Kahar atau nelayan-nelayan yang mampu bertahan tentulah pilihan yang mengasikkan, bukan?

Keempat, negara harus hadir. Lebih dari sekadar hadir tetapi siap sedia 24 jam saat nelayan butuh perlindungan. Tidak ada istilah sarana-prasarana terbatas, uang solar atau bensin belum cair. Betul tidak?

Kelima, masyarakat nelayan harus diingatkan tentang tren perubahan dan tantangan pembangunan ke depan, pertumbuhan penduduk dan konflik kepentingan yang mudah tersulut sentimen lokal. Maksudnya, Kahar perlu diingatkan, begitupun kita, bahwa berhimpunnya nelayan-nelayan parengge Kodingareng Lompo di Luwuk Banggai hingga 300an orang saat ini tak menjamin akan langgeng di sana. Konflik sosial dan ekonomi antara pendatang dan nelayan lokal akan mengintai.

Begitulah, bagi Kahar, menjadi nelayan modern dan tangguh adalah peluang besar untuk mengembangkan kualitas hidup. Bagi yang tak siap, ini akan menjadi ancaman. Pilih mana?

—

Jakarta, 25 April 2016

Maratua. Sudah kudengar nama pulau ini sejak buku besutan Ahmad Yunus dan Farid Gaban berjudul Meraba Indonesia muncul (judul buku tersebut juga jadi inspirasi judul tulisan ini). Dengan rakus aku membeli dan membacanya. Dengan rakus pula aku melahap gambar dan visual yang mereka sisipkan dalam buku itu. Aku mereguk mimpi-mimpi petualangan menyusuri Indonesia. Aku menyesap asinnya laut, putihnya pasir pantai, kenyal ikan tangkapan Nelayan, dan berbagai gerak gelisah yang mereka curahkan…. (eh, meskipun dalam buku itu sendiri Maratua malah tidak dijelaskan, yang mereka singgung hanya Kakaban dengan ubur-ubur tanpa sengatnya).

Dan aku akan tinggal di pulau itu selama delapan bulan.

Menerima kenyataan yang indah ini, aku berusaha mencari lebih banyak lagi informasi tentang Maratua selain yang kudapatkan di buku. Menelusuri Maratua mulai dari pasir pantainya, kehidupan masyarakatnya, ikan-ikannya yang setia menemani para turis berenang-renang lucu di permukaan, serta bening dan kecenya badan abang-abang hidung mancung yang lagi berjemur. Tapi di luar itu semua, aku akan hidup dengan satu orang laut lagi, yaitu masyarakat Bajau.

Tahun lalu aku hidup di tengah masyarakat Mandar yang berada di perbukitan. Meski utama mereka adalah berkebun Coklat dan Cengkeh, tak dapat dipungkiri bahwa darah lautan ada dalam diri mereka. Mencapai Majene dengan suku Mandarnya biasa melewati Ujung Pandang, sehingga interaksiku dengan kawan-kawan Bugis dan Makassar tak dapat dihindari pula. Aku merasa beruntung karena bisa mengenal secuil hidup masyarakat laut beberapa tahun terakhir.

Nah kembali lagi ke Pulau Maratua, pulau yang terletak di daerah Berau, Kalimantan Timur ini sedang hangat-hangatnya dengan geliat pariwisata yang merambahi seantero pulau. Turis asing dan lokal memenuhi pulau saat libur akhir minggu tiba. Aku jelas bukan turis, karena aku bekerja. Karena itu aku ingin berbagi sedikit cara untuk mencapai Maratua.

Mencapai Maratua gampang-gampang susah, karena tidak ada angkutan reguler yang kesana. Ada dua alternatif pilihan mencapai pulau, keduanya harus mengarungi lautan (sudah jelas), yang berbeda adalah lokasi berangkatnya. Biasanya aku akan langsung berangkat dari Tanjung Redeb, dari bandara langsung ke dermaga Jalan Pulau Derawan mengambil speedboat yang akan berangkat ke Maratua. Tidak ada speedboat reguler yang berangkat, sehingga kalau beruntung, saat tiba di Berau, ada warga yang kebetulan sedang ke kabupaten, kita bisa ikut speedboatnya. Harga berkisar antara 250-500 ribu. Namun, kalau sedang tidak beruntung, kita harus merogoh kantong (agak dalam) untuk menginap dan makan di kabupaten menunggu speedboat warga yang akan berangkat. Kadang fase menunggu ini sedemikian lamanya tergantung cuaca, dan jadwal masyarakat. Namun bila agenda ke Maratua adalah untuk berlibur dan ramai-ramai, pilihan paling logis adalah menyewa sebuah speedboat dimana kita akan diantar ke Maratua bolak-balik serta menikmati pulau-pulau di sekitar Maratua. Untuk menyewa sebuah speedboat dari Tanjung Redeb, kita harus menyiapkan kurang lebih delapan juta rupiah. Perjalanan dengan speedboat dari Tanjung Redeb akan menghabiskan tiga jam di laut dan sungai.

Lokasi kedua adalah ke pelabuhan Tanjung Batu, dimana dari bandara kita langsung menyewa mobil untuk berangkat ke TKP. Menyewa mobil akan menghabiskan 650 ribu rupiah sampai di lokasi. Atau bila kita backpacker yang pura-pura atau memang bermodal pas-pasan, kita bisa mengambil angkutan mobil ke Tanjung Batu di pagi atau siang hari yang harganya hanya 100 ribu per kepala. Angkutan ini regular pergi ke Tanjung Batu dan dapat ditemui di sekitar tepian sungai Segah.

Perjalanan ke Tanjung Batu lewat darat akan berlangsung selama dua hingga tiga jam. Sepanjang jalan mata kita akan ditusuk-tusuk dengan pemandangan bopeng-bopeng hutan yang dibakar demi menanam Sawit atau pembukaan lahan tambang. Sampai di Tanjung Batu, kembali mengambil speedboat dengan harga yang relatif lebih murah daripada di Tanjung Redeb. Namun kembali, tidak ada speedboat reguler yang berangkat, sehingga pilihan paling logis adalah menyewa speedboat yang secara khusus mengantar kita pulang pergi Maratua, biayanya sekitar dua hingga empat juta rupiah. Perjalanan laut dari Tanjung Batu hanya satu setengah jam.

Secara pribadi aku lebih suka mengambil speedboat dari Tanjung Redeb. Selain lebih cepat, hanya tiga jam perjalanan, kita bisa menyaksikan Sungai Segah, yang, lagi-lagi kalau beruntung kita bisa melihat Buaya di tepian dekat muara. Bayangkan betapa nikmatnya sang buaya menghabiskan waktu seharian membuka mulutnya leyeh-leyeh namun tetap mengukuhkan pesona buasnya dengan santai.

Perjalanan akan berakhir atau dimulai kembali sesampainya kita di pulau Maratua. Kita akan merapat di dermaga kampung Bohe Bukut atau Teluk Harapan, dimana kalian tak perlu khawatir dengan homestay, penginapan, atau makanan, bahkan sinyal karena kawasan ini cukup aman untuk fasilitas tersebut.

Di Maratua, aku bekerja sebagai pendamping desa. Aku dikirim oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) untuk mendampingi masyarakat dalam membentuk kelompok  pengelola pembangkit listrik tenaga surya yang bertujuan untuk memberikan penerangan pada pulau. Selain itu juga sedikit banyak melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemuda sebagai aset bangsa. Sebagai pulau terluar, Maratua mendapatkan perhatian khusus, dalam berbagai hal, termasuk soal listrik. Dari empat kampung yang ada di pulau, tiga di antaranya sudah mendapatkan bantuan PLTS baik dari APBD ataupun APBN. Sementara satu kampung terakhir akan dibangun tahun 2015 ini.

Permasalahan listrik sudah sejak dulu dirasakan masyarakat pulau Maratua. Bayangkan, sudah berapa puluh tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat belum juga menikmati listrik secara stabil. Beberapa bantuan listrik seperti tenaga angin dan matahari yang terdahulu sudah tak bisa lagi difungsikan karena rusak dan minim pemantauan dari pemberi bantuan. Saat ini mereka cukup terbantu dengan adanya PLTS yang meskipun dayanya terbatas, bisa menerangi kampungnya.

Jangan heran kalau kalian berkunjung ke pulau ini dan menginap di salah satu penginapannya kalian harus merogoh kocek hingga 250 ribu untuk sebuah kamar dengan kipas angin dan 400 ribu untuk kamar dengan AC. Hal ini karena masyarakat mengupayakan listrik dengan genset yang biaya minyaknya cukup mahal. Untuk satu malam, bisa sepuluh liter solar dihabiskan demi fasilitas tersebut. Di siang hari? Sunyi.

Sarana lain seperti air bersih bisa dirasakan di kampung Teluk Harapan. Tapi akan sulit mengakses air bersih di tiga kampung lainnya ; Payung-payung, Bohe Silian, dan Teluk Alulu. Saat musim kemarau, jangankan untuk mandi, untuk minum saja sulit sekali mendapatkan air. Mandi, mencuci, bahkan menyikat gigi masyarakat biasa lakukan dengan air laut.

Dalam lima tahun terakhir sentuhan pemerintah pusat semakin intens karena ditetapkannya Maratua sebagai salah satu kawasan strategis nasional tertentu, yang secara geopolitik pengembangan pembangunan ini diperhatikan langsung dari pusat. Pembangunan alat desalinasi, menjadi salah satu program unggulan dalam pemenuhan kebutuhan sarana air bersih. Jadi hari ini masyarakat bisa menikmati air bersih, meski alat tersebut butuh perawatan dan pemantauan lebih dari pemerintah.

Saat ini bantuan sarana dan prasarana tersebut berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Maratua. Selain mempermudah kegiatan sehari-hari, kegiatan lain yang berhubungan dengan kemajuan pulau juga merasakan manfaat dari bantuan yang sudah ada atau baru akan dilakukan. Pembangunan pelabuhan PELNI, bandara, dan pelebaran jalan adalah beberapa dari banyak upaya yang sedang terjadi di pulau.

Masyarakat suku Bajau yang mendiami pulau Maratua sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Gelombang, angin, dan jaring adalah kawan mereka. Saat pariwisata mulai merambah pulau perbatasan ini, beberapa orang mulai mengambil peluang dengan membangun penginapan, warung, serta penyiapan alat liburan sederhana seperti snorkeling set, beberapa lainnya mulai membawa speed, menjadi motoris. Kebanyakan hanya pekerjaan-pekerjaan lapangan, sementara pekerjaan mendatangkan tamu dan ‘menjual pulau’ biasanya dilakukan oleh orang dari luar Maratua.

Kini masyarakat mulai bangkit. Khususnya pemuda, mereka mulai menata sendiri pariwisatanya, mereka tidak ingin hanya gigit jari sementara pihak lain memanfaatkan pulau mereka seluas-luasnya. Lebih lagi karena merekalah yang bisa membawa Maratua akan kemana di masa depan. Hal ini penting mengingat Maratua memiliki banyak potensi, dan kenyataan bahwa tanah di pulau malah banyak dimiliki oleh orang luar karena maraknya jual beli lahan.

Dengan lebih dari dua puluh titik selam, belum lagi ratusan gua karst juga pantai putih yang demikian indah, dan jangan lupa kenikmatan seafood sepanjang waktu, kurasa Maratua akan bersinar dalam hal pariwisata. Sumber daya manusia memang harus ditingkatkan. Kini beberapa anak muda di tiap-tiap kampung sudah mulai meningkatkan kemampuan mereka khususnya terkait pariwisata. Misalnya di kampung tempatku tinggal, kampung Teluk Harapan, para pemuda membentuk sebuah komunitas yang dinamai Maratua Ecodiver Club, dimana nantinya mereka akan bisa menjadi pengantar tamu khusus untuk trip darat dan laut yang berwawasan lingkungan. Jalan memang masih panjang, dan ini adalah awal dengan tujuan yang baik. Komunitas ini terdiri dari para pemuda kampung yang berkeinginan untuk bisa mengelola sendiri pariwisatanya. Selain gerah karena saat ini paket wisata hanya dimainkan oleh pemain besar seperti resort dan agen perjalanan luar, mereka juga lelah hanya menjadi penonton.

Sudah saatnya memang mereka berpikir ke depan untuk pulau Maratua, tanah kelahiran mereka.
Oleh Lina PW – Fasilitator DFW Indonesia Pulau Maratua

Tanimbar Kei merupakan pulau paling ujung tenggara dari kepulauan kei, Maluku Tenggara. Pulau ini dinamakan tanimbar kei karena merupakan peralihan dari kepulauan tanimbar dan kepulauan Kei. Untuk menjangkau pulau ini tidak ada kapal line atau yang berjadwal tetap, sehingga pilihannya hanya 2 yaitu ikut bersama kapal motor masyarakat atau menyewa speed boat. Pulau ini dapat dijangkau dari langgur (ibukota maluku tenggara) selama kurang lebih 5-6 jam menggunakan kapal motor masyarakat atau sekitar 2-3 jam jika menggunakan speed boat (termasuk waktu tempuh dari kota langgur menuju pelabuhan debut).

Guna menjangkau pulau ini harus pandai menghitung waktu. Dikarenakan jika salah perhitungan, kapal terpaksa harus bersandar dulu di pulau nuhuta (pulau kosong di utara tanimbar kei) atau terkatung-katung di tengah laut karena terjebak surut air laut atau yang oleh warga setempat disebut meti. aktivitas pasang surut di pulau tanimbar kei sendiri termasuk dalam tipe pasang surut ganda (mix prevailing semidiurnal) yang terjadi pada waktu pagi-sore atau siang-malam.

Selain harus pandai mengitung waktu pasang surut, ombak di lautan menuju pulau tanimbar kei  juga terkenal cukup tinggi terutama di celah antara pulau nuhuta dan pulau tanimbar kei. ketinggian ombak di perairan ini dipengaruhi oleh arus laut yang mengalir dari laut arafura menuju laut banda, dimana pulau tanimbar kei merupakan salah satu zona peralihan diantara keduanya.

Meskipun demikian, pulau tanimbar kei tetap menjadi pilihan bagi sekitar 750 penduduk untuk tetap bermukim dan mencari penghidupan. Pulau ini sangat kaya akan sumberdaya alam yang masih sangat terjaga. menurut cerita masyarakat, pulau tanimbar kei dulunya merupakan pulau terpadat kedua setelah pulau dullah (kota tual). salah satu cacatan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1880an menyebutkan pada waktu itu pulau ini telah dihuni sekitar 1000 penduduk.

Demikian juga bagi peneliti maupun wisatwan, pulau ini selalu menarik untuk dikunjungi. kunjungan wisatawan dan peneliti di pulau ini mencapai 50 persen dari total kunjungan yang tercatat di buku tamu desa. menariknya mayoritas kunjungan wisata di pulau ini didominasi oleh wisatawan mancanegara. Dalam 10 tahun terakhir tercatat wisatawan dari 23 negara telah mengunjungi pulau ini yang didominasi oleh wisatawan Eropa. Pulau ini juga telah menarik antropolog Prancis Dr.Cecile Barraud untuk tinggal bertahun-tahun guna mengamati kehidupan masyarakat adat tanimbar kei.

Salah satu daya tarik pulau tanimbar kei adalah adat dan budaya leluhur yang masih di pegang teguh oleh masyarakatnya. Di kepulauan kei hanya di pulau ini masih dijumpai rumah adat yang dipertahankan bentuk dan keasliannya selama beratus-ratus tahun. Bagi masyarakat tanimbar kei, adat menjadi pegangan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan maupun memecahkan berbagai masalah dan persoalan.

Sasi, sistem adat untuk pengendalian pemanfaatan SDA

Adat juga menjadi sumber pedoman dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk untuk mengatur pengambilan sumberdaya alam baik di darat ataupun di laut. berbagai peraturan adat tentang pengelolaan sumberdaya ini bahkan telah dibuat secara tertulis (dibukukan) menjadi peraturan desa dan peraturan adat.

Guna menjaga kelesatarian sumberdaya alam, masyarakat menggunakan sistem sasi Sumberdaya. Sasi merupakan sistem adat untuk membatasi aktivitas masyarakat pada kawasan atau waktu tertentu. Sasi sumberdaya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sumberdaya alam darat, pesisir dan laut untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembang sehingga dapat terjaga kelestariannya. Penetapan waktu sasi ada yang sudah terjadwal maupun berdasarkan tanda-tanda alam. di pulau tanimbar kei terdapat berbagai sasi untuk sumberdaya alam diantaraanya yaitu:

• Sasi Lola (Throcus niloticus) dibuka 3 hari dalam setahun,
• Sasi teripang dibuka setelah penutupan sasi lola sampai ketika ada angin kencang
• Sasi kelapa pulau nuhuta dilakukan selama sekitar 4-6 bulan dan dibuka sampai penduduk selesai mengambil dan membuat kopra.
• Sasi benda, pohon dan hewan-hewan tertentu.

Penyu, Hewan Sakral yang tidak boleh diperjual-belikan

Selain sasi, masyarakat adat juga mempunyai kearifan lain terutama yang berkaitan dengan totenisme (kepecayaan teradap binatang-bintang tertentu). Jika di daerah lain masih banyak masyarakat yang menangkap memperdagangkan penyu, maka hal ini tidak berlaku di pulau Tanimbar kei. Penyu merupakan hewan sakral yang tidak sembarangan bisa ditangkap dan diperdagangkan.

Apabila ada masyarakat yang menemukan atau menangkap penyu, maka hasil tangkapan itu seharusnya menjadi milik adat dan harus disajikan kepada tetua adat dan dimakan bersama-sama. Apabila ada yang memperjual belikan penyu, maka orang tersebut terkena sanksi adat dan harus membayar denda dengan menyembelih seekor babi dan mengikuti ritual adat yang telah ditentukan. Kearifan lokal ini cukup ampuh menekan penangkapan penyu secara berlebihan di pulau Tanimbar Kei.

Perkembangan zaman sebuah tantangan.

Demikianlah, masyarakat tanimbar kei secara beratus-ratus tahun telah hidup bersama adat untuk mengatur berbagi aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan sumberdaya Alam. Meskipun zaman telah silih berganti dan tantangan juga tak pernah henti, masyarakat tanimbar kei terbukti mampu mempertahankan adat sebagai warisan leluhur yang dihormati.

Penulis : Syamsul Maarif, Fasilitator DFW-Indonesia di Pulau Tanimbar Kei

Poros maritim sejatinya adalah upaya sadar bangsa ini untuk menggerakan sektor maritim untuk menjadi daya dorong pembangunan nasional. Mengingat cakupan dan ruang lingkup sektor maritim yang begitu luas, maka memilih segmentasi dan prioritas program pembangunan yang merupakan hajat hidup orang banyak merupakan kriteria yang perlu dikedepankan. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah sektor perikanan dengan nelayan sebagai konstituen utama.

Paradoks data dan fakta

Menurut data yang ada, pelaksanaan pembangunan yang terfokus pada kelompok nelayan dalam kurun waktu 2010-2014 mulai memperlihatkan hasil yang nyata. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 14,5%/tahun dari Rp. 64,54 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 108,53 triliun pada akhir 2014 lalu. Begitu juga halnya dengan volume produksi yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,6%/tahun dari 5,58 juta ton pada tahun 2010, meningkat menjadi 6,20 juta ton pada tahun 2014. Sementara itu,  pendapatan nelayan secara nasional meningkat dari Rp. 4,06 juta/rumah tangga perikanan tahun 2010 menjadi Rp4,87/ rumah tangga perikanan tahun 2014 (KKP. 2014). Melihat hal tersebut, harapan dan optimisme kemudian tidak salah kita munculkan sebab data diatas kertas menunjukan trend dan perkembangan yang positif terhadap sektor ini.

Namun demikian peningkatan produksi perikanan tangkap diatas kini dihadapkan pada kondisi overfishing dan eksploitasi penuh disebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tiga dari sebelas (WPP), diantaranya sudah mengalami overfishing, melebihi tangkapan lestari (MSY) sebesar 6,52 juta ton per tahun yaitu di WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), 573 (Samudera Hindia B/Selatan Jawa-Laut Timor Barat), dan 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda). Sementara itu, dua WPP lainnya sudah mengalami fully exploited yaitu pada WPP 572 (Samudera Hindia A/Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan 712 (Laut Jawa).Pada sisi yang lain, dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2013) terjadi penurunan jumlah rumah tangga penangkapan ikan  dari 1,6 juta rumah tangga pada tahun 2003, turun menjadi 864,5 ribu rumah tangga pada tahun 2013. Penurunan ini mengindikasikan makin sedikitnya rumah tangga yang memilih profesi atau mata pencaharian sebagai nelayan.

Sementara itu, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir (2010-2014) sangat rendah. PNBP perikanan hanya menyumbang 0,02%  terhadap total penerimaan pajak nasional. Padahal nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Namun, faktanya, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumber daya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar, 0,3 persen atau Rp 215 miliar, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar. Jika nelayan dan pemerintah tidak menikmati hasil perikannan, lantas, tingginya volume dan nilai produksi perikanan diatas sesungguhnya di nikmati oleh siapa?

Dalam melakukan usaha perikanan tangkap, nelayan seringkali dihadapkan pada berbagai macam kendala yaitu : keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, rendahnya manajemen usaha kelompok nelayan dan rendahnya penguasaan teknologi serta keterbatasan skala usaha yang dilakukan oleh nelayan. Masalah-masalah tersebut sangat membelenggu setiap inisiatif dan program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu diperlukan program terintegrasi (hulu ke hilir) yang bisa menjawab problematika sosial, ekonomi dan lingkungan nelayan. Melalui serangkaian program tersebut, ditargetkan dampak pembangunan perikanan akan mencapai sasaran yang lebih luas yaitu meningkatnya produksi, usaha dan investasi bidang perikanan tangkap, meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan dilaksanakan tidak hanya terfokus pada kegiatan ekonomi, melainkan juga memperhatikan masalah lingkungan dan sosial. Sebagaimana The World Commision on Environment and Development (1987) yang lebih dikenal dengan The Brundtland Commision mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 11% pada September 2014, menjadi 7% pada tahun 2019. Ini berarti, dalam kurun waktu 5 tahun, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan nasional sebesar 4%. Saat ini, terdapat 19 Kementerian dan Lembaga yang memiliki program pengentasan kemiskinan. Salah satu dari 19 tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika mandat program pengentasan kemiskinan dibebankan kepada KKP, berapa angka realistis yang bisa disumbangkan dan bagaimana cara mencapai angka tersebut?

 

Mendorong kesejahteraan nelayan

Untuk menjawab 2 pertanyaan kunci diatas yaitu siapa penikmat tingginya produksi perikanan yang dibanggakan oleh pemerintah dan bagaimana mengurangi kemiskinan masyarakat (nelayan) beberapa analisis bisa diajukan.

Pertama, dalam pasar dimana persaingan terbuka terjadi, para pemain berkompetisi untuk memperebutkan pangsa pasar. Mereka yang mempunyai daya saing sedikit lebih tinggi akan mendapatkan pangsa pasar lebih besar. Demikian juga juga halnya dibisnis perikanan, jika menilik struktur armada perikanan dan kepemilikan kapal, sangat jelas penguasaan dilakukan oleh sekelompok orang, bukan oleh nelayan kecil.  Untuk itu, maka negara mesti hadir untuk memperbaiki tata kelola perikanan agar penguasaan pasar (termasuk modal dan teknologi) oleh sekelompok orang bisa diatur kembali. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan analisa dan evaluasi (anev) terhadap praktek dan bisnis perikanan tangkap mesti dilihat sebagai upaya awal untuk membenahi carut marutnya tata kelola perikanan tangkap. Mengembalikan kedaulatan pengelolaan perikanan tangkap nasional ke tangan nelayan merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan.

Kedua, fokus pada program peningkatan kesejahteraan nelayan dalam kerangka pengurangan kemiskinan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti mengambil peran yang proporsional pada upaya pengurangan kemiskinan nasional, paling tidak menyumbang 0,5% dari target 4%. Pasca berakhirnya program PNPM (termasuk PNPM sektor Kelautan dan Perikanan), sejauh ini kita belum melihat perencanaan atau cetak biru program pengentasan kemiskinan untuk nelayan. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif baru untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan melalui program terpadu yang dilakukan dari hulu ke hilir. Pengintegrasian kegiatan perikanan tangkap dilakukan dari tingkat kampung/desa, sentra perikanan dan pelabuhan ekspor untuk mendapatkan nilai tambah produk perikanan.

Ketiga,  mengingat kegiatan kenelayanan sangat terkait dengan dukungan sektor lain seperti infrastruktur (jalan, air bersih dan listrik), komunikasi dan informasi, koperasi, perdagangan, perbankan dan BUMN, maka upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan mesti mendapat dukungan kerjasama dari sektor-sektor tersebut. Bahwa kegiatan nelayan kini makin berkembang, mengadaptasi teknologi informasi dan peluang pengembangan usaha yang makin cepat, sehingga perlu dijemput dengan penyiapan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sinergi dan dukungan lintas sektor perlu dibingkai secara strategis dengan menghilangkan sekat-sekat sektoral.

Poros maritim tentunya bukan hanya doktrin atau jargon kosong pemerintah pada rakyatnya. Disana termasuk nasib nelayan akan ikut dipertaruhkan. Apakah nasib nelayan akan berubah atau tetap menderita untuk bangsanya sendiri. Seperti Pram sudah mengingatkan kita ; ‘berbahagialah orang yang kuat menderita segala kesengsaraan untuk keperluan nusa dan bangsa’. Apakah takdir nelayan demikian adanya? Wallahu A’lam Bishawab.

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia

PEREMPUAN itu berwajah manis. Ia alumnus Cornell University, satu universitas terkenal di negeri Paman Sam. Tadinya saya mengira dirinya bekerja sebagai karyawan dari sebuah korporasi internasional. Saya pun sempat menyangka dirinya bekerja sebagai konsultan, atau minimal menempati posisi penting di satu lembaga internasional. Semuanya keliru. Perempuan itu ingin jadi fasilitator masyarakat desa di pulau-pulau terluar.

“Saya ingin merasakan bagaimana denyut nadi tanah air di pulau-pulau terluar. Saya ingin merasakan bagaimana detak jantung warga perbatasan yang didera ketidaknyamanan. Saya ingin lebih mencintai tanah air sebagai rumah besar bagi semua orang,” katanya saat saya temui di sela-sela pembekalan fasilitator.

Sebelumnya, ia menjadi relawan program Indonesia Mengajar yang digagas Prof Anies Baswedan. Kelar dari program itu, ia mencari program lain yang bisa menematkan dirinya di desa-desa terpencil. Ia lalu melamar sebagai fasilitator pada Destructive Fishing Watch (DFW). Kini, ia siap ditempatkan di pulau-pulau terluar demi membantu masyarakat desa pesisir yang menjadi target pendampingan program pemerintah. Ia ibarat prajurit yang siap setiap saat menuju medan laga.

Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah gerangan yang dicarinya? Dengan ijazah dan pengalamannya, ia bisa saja bekerja di tempat bonafid di sepanjang Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Namun ia memilih jalan berbeda. Ia bergerak mengikuti kata hatinya untuk menggapai sesuatu yang menjadi passion-nya sejak lama yakni bekerja bersama masyarakat pedesaan.

Ia tak sendirian. Saya juga bertemu dengan perempuan bergelar magister dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pengalamannya segudang. Ia pernah bekerja dengan berbagai lembaga internasional di bidang konservasi. Ketika ijazah magister di tangan, ia tak melamar sebagai konsultan atau sebagai policy analist di satu lembaga internasional. Ia ingin bekerja di pulau-pulau kecil.

Seusai berkenalan dengan dua sosok tadi, saya juga bertemu dengan seorang perempuan yang baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai bank. Ia memilih jadi fasilitator demi idealismenya untuk bekerja di tempat-tempat terjauh. Ia seorang pemimpi yang tak cuma bisa bermimpi. Ia membumikannya dalam langkah-langkah kecil sebagai fasilitator di desa pesisir.

Tahun ini adalah tahunnya masyarakat desa. Di berbagai instansi pemerintah, terdapat demikian banyak program untuk memberdayakan masyarakat desa. Hari ini, smeuanya berbicara tentang desa. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hendak membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya di beberapa pulau terpencil. Bekerjasama dengan DFW, dua kementerian itu lalu merekrut puluhan fasilitator yang akan ditempatkan di pulau-pulau terluar.

Mengapa pulau-pulau terluar? Sebab pulau-pulau itu selama ini terabaikan. Sejatinya, posisi mereka terdepan di republik ini. Harusnya, pulau-pulau kecil menjadi etalase yang menampilkan wajah bangsa sekaligus menunjukkan betapa hebatnya bagsa kita mengelola semua aset yang dimilikinya. Sayang, pulau-pulau dan warganya menjadi marginal karena tiadanya perhatian negara.

***

DI sela-sela pelatihan para fasilitator, saya bertemu dengan perempuan-perempuan hebat. Saya sungguh bahagia bisa bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Tadinya, saya hadir ke situ untuk membagikan pengalaman tentang pesona pulau-pulau terluar. Tapi, saya memutuskan untuk menundanya. Biarlah mereka menemukan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat pulau. Suka dan duka akan menjadi bagian dari petualangan yang harus mereka lalui demi merasakan pesona menjadi masyarakat pulau. Lewat suka dan duka itu, mereka akan menempa dirinya sekaligus membagukan pengetahuan pada orang lain.

Para perempuan ini sungguh beda dengan beberapa anak muda yang kerap saya temui di kota-kota. Banyak anak muda yang justru berbangga diri karena dekat dengan kekuasaan. Banyak yang bisanya hanya mencari sesuap nasi di jalur politik, entah itu menjadi tim bayangan ataupun menjadi demonstran bayaran. Banyak pula yang berbangga diri dengan kenderaan seri terbaru, atau memiliki rumah mentereng di usia muda.

Banyak anak muda kita yang bisanya menghardik kapitalisme, namun perilakunya adalah membawa proposal ke mana-mana. Banyak yang mengakui idealis, namun yang dilakukannya adalah membodohi massa untuk memilih cukong yang memberinya fasilitas. Jauh lebih banyak yang melihat sesuatu dengan tolok ukur materi. Hidup dilihatnya serupa sinetron yang menampilkan aktor ganteng dan kaya-raya.

Di banyak kota yang saya saksikan, penyakit anak-anak muda adalah pragmatisme dan keinginan untuk memperkaya diri. Mereka menjual suara dan menjanjikan gerakan. Mereka membawa-bawa proposal permintaan duit ke berbagai instansi pemerintah. Sesekali mereka memberikan ancaman demi mendatangkan uang bagi gaya hidup ala jetset.

Tapi beberapa perempuan muda yang saya temui ini sungguh beda. Mereka membuat saya terkagum-kagum. Saya tak menyangka, bahwa di tengah iklim masyarakat kita yang kian pragmatis, selalu saja ada manusia-manusia hebat yang berani menyimpang dari arus besar. Keberanian dan keikhlasan mereka untuk tinggal di pulau-pulau terluar ibarat matahari yang akan menerangi bangsa ini.

Kepada mereka, kita bisa menaruh keyakinan bahwa negeri ini akan selalu memiliki harapan untuk bangkit. Mereka mengingatkan saya pada ucapan Bunda Theresa: “Daripada terus-menerus mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin.”

Yup, merekalah lilin yang menerangi bangsa.

Jakarta, 21 April 2015

Selamat Hari Kartini

Yusran Darmawan

http://www.timur-angin.com/2015/04/mereka-yang-menghadirkan-cahaya.html?m=1

Sebatik mulai menorehkan kisahnya dari masa Kerajaan Tidung dan awal penjajahan Belanda. Menurut beberapa sumber kata Sebatik berasal dari ular sawah dan batik. Pada masa penjajahan tersebut, perintis Belanda di Pulau Sebatik melihat ular sawah yang bercorak batik sehingga menyebutnya sawah batik yang kemudian disingkat menjadi sebatik.

Pulau Sebatik terbagi dua wilayah administrasi yaitu wilayah jajahan Belanda dan Inggris yang merupakan hasil kompromi dan perjanjian antara mereka sebagai warga Eropa. Pada saat kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya negara Malaysia, Pulau Sebatik tetap terbagi menjadi dua. Sebagian wilayah milik Indonesia dibawah jajahan Belanda dan sebagian lagi milik Malaysia dibawah jajahan Inggris. Walaupun telah terdapat patok batas namun sejarah perjanjian bilateral antar negara telah disepakati, meskipun ada patok yang tidak sesuai dari masa penjajahan terdahulu.

Perbatasan darat dan laut yang ada di Pulau Sebatik memiliki ciri khas tersendiri sehingga menarik perhatian. Beberapa isu perbatasan di Sebatik saat ini adalah isu eksodus masyarakat perbatasan, pelanggaran perbatasan yang dilakukan negara tetangga, lalu lintas barang haram narkoba hingga terjadinya trafficking. Permasalahan tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memberi perhatian dan mengelola perbatasan menjadi lebih baik. Usaha pemerintah Indonesia dengan mengirimkan sejumlah personil TNI di perbatasan menjadi sebuah langkah dalam kerangka pendekatan keamanan (security approach). Sejak dulu, perbatasan Indonesia dijaga secara ketat,  hingga semangat Jenderal Soedirman telah mengalir deras dalam jiwa pejuang kita di perbatasan “Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan” hingga motto perbatasan “NKRI harga mati” menjadi motto dan tugu resmi di Pulau Sebatik.

Kebijakan pemerintah yang mengedepankan security approach ternyata tidak diikuti serta merta oleh negeri jiran Malaysia. Langkah yang diambil Malaysia berbanding terbalik dan lebih memilih pada pendekatan kesejahteraan {prosperity approach). Saat ini bahkan kiblat ekonomi perbatasan lebih cenderung mengarah ke negeri jiran. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas dan relasi Kota Tawau, Malaysia dan Pulau Sebatik, Indonesia. Perekonomian Sebatik bergantung pada Kota Tawau yang jauh lebih sejahtera dibanding Pulau Sebatik. Salah satu masalah yang sulit ditangani saat ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang menjadikan Sebatik sebagai entry point bepergian ke Malaysia. Banyak TKI yang secara illegal masuk ke Malaysia untuk menyambung hidup, desakan ekonomi serta tidak jarang terbawa pada bisnis narkoba dan kriminalitas lainnya. Masalah ekonomi memang mendominasi problematika masyarakat di Pulau Sebatik. Hal ini bisa dilhat dari adanya disparitas ekonomi masyarakat antara warga Indonesia dan Malaysia, Tawau menjadi magnet yang begitu kuat menarik imigran Indonesia untuk berpindah dan mencari kehidupan di Malaysia. Masyarakat kedua negara serumpun ini rupanya memiliki rasa primodialisme tinggi namun minim nasionalisme. Tidak mengherankan bila ada warga negara Indonesia yang memiliki dua identitas yang berbeda untuk satu orang, penduduk yang memiliki KTP Indonesia dan juga memiliki IC (Identity Card) Malaysia, begitu pula pemakaian mata uang ringgit. Sejauh ini, Malaysia lebih berhasil melakukan pembangunan dan penyediaan sarana ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan tunjangan hidup warganya.

Pertanyaan yang perlu dikedepankan kemudian adalah apakah Indonesia harus tetap bertahan dengan pendekatan pengelolaan yang selama ini dijalankan, atau perlu merubah haluan untuk memberikan penekanan pada kesejahteraan masyarakat?. Ketika negara tetangga telah naik status dan kemajuan ekonomi yang relatif baik. Jawabannya adalah tentunya tidak. Diperlukan integrasi pengelolaan perbatasan melalui penggabungan pendekatan antara prosperity approach dan security approach.  Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan perbatasan di Pulau Sebatik yang bisa menjadi role model  bagi pembangunan perbatasan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatian adalah pertama integrasi dan keberlanjutan pembangunan. Konsep pembangunan perbatasan yang direncanakan sebenarnya sudah bagus namun lemah pada saat diimplementasikan. Pembangunan nampak dilakukan tanpa pertimbangan konektivitas, integrasi antar sektor dan memenuhi unsur keberlanjutan. Akibatnya, banyak sarana dan infrastruktur yang sebenarnya sudah terbangun kemudian tidak dimanfaatkan. Tidak jarang ditemui fasilitas umum yang sudah ada, terbengkalai karena minimnyya pemanfaatan oleh masyarakat. Kedepan diperlukan perencanaan yang baik, rasional, berbasis kebutuhan dan problem masyarakat dalam pembangunan perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih dan lain-lainnya seharusnya menjadi patokan utama pembangunan, dilanjutkan pembangunan lainnya. Diperlukan partisipasi masyarakat berupa tanggung jawab bersama terhadap bangunan yang ada. Kedua  masalah sumber daya manusia. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia merupakan jumlah terbesar yang ada di luar negeri. Namun kebanyakan menjadi buruh murah bagi negara tetangga. Walaupun TKI adalah pahlawan devisa bagi Indonesia, namun perhatian pemerintah terhadap TKI dirasakan masih minim. Kurangnya kapasitas atau skill yang dimiliki TKI menjadi penyebab utama dan sumber persoalan buruh migran selama ini. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah dan bahkan tidak memiliki pendidikan. Misalnya saja TKI yang ada di Sebatik Malaysia yang telah bekerja bahkan telah berada pada keturunan keempat dari keluarga pertama kali mereka ke Malaysia. Mereka selama ini dibayar murah sebagai buruh kelapa sawit, jam kerja yang padat dan juga tanpa pendidikan. Tidak mengherankan bila TKI kita ada yang buta aksara dan tidak berpendidikan. Sulitnya akses pendidikan menjadikannya TKI dalam status terbelakang. Guna menjawab masalah ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah pendidikan di perbatasan serta meningkatkan kapasitas atau skill para TKI melalui pelaksanaan kursus, magang dan kegiatan peningkatan skill lainny sebelum mereka merantau ke luar negeri.

Ketiga adalah masalah sumberdaya alam. Dengan terpenuhinya infrastruktur dasar, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana strategi pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di lakukan secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Potensi SDA di perbatasan pulau Sebatik cukup besar. Mata pencaharian di Pulau Sebatik adalah nelayan dan perkebunan. Komoditas utama seperti kelapa sawit, kakao dan pisang. Hasil lain yang saat ini menjadi produk unggulan Kabupaten Nunukan adalah teri ambalat. Jadi ambalat bukan hanya terkenal sebagai perbatasan yang kaya akan minyak tetapi SDA laut dan perikanan. Ironinya adalah sebagian besar hasil SDA Pulau Sebatik diekspor ke Tawau dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Cost distribusi bahan yang lebih besar apabila dijual di Indonesia menjadi alasan utama beban yang harus dipikul masyarakat. Bahkan pisang yang jumlahnya berton-ton setiap hari memiliki peluang untuk diekspor ke Tawau. Betapa tidak, para pembeli dari Malaysia telah menunggu di perbatasan untuk kemudian diangkut ke Tawau. Bukan hanya itu, hasil alam ini ternyata kembali diekspor Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar negeri misalnya Singapura. Keempat adalah masalah hubungan antar negara. Pengalaman pahit pemerintah Indonesia atas lepasnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dan kemudian dimenangkan oleh Malaysia di Mahkamah Internasional merupakan pembelajaran mahal bagi negeri ini. Tamparan keras ini membuat Indonesia tidak mau lengah menjaga perbatasan. Belajar dari masalah tersebut, kini Indonesia seharusnya lebih memperkuat pengelolaan perbatasan dari semua aspek. Selan itu, dimensi hubungan Indonesia-Malaysia yang sangat sensitif memerlukan treatment khusus, detil, kesiagaan tinggi dan responsibiltas cepat jika muncul dan terjadi masalah antar kedua negara. Jika terjadi ketegangan hubungan antar negara, masyarakat perbatasan berharap agar itu tidak diselesaikan dengan cara militer sebab akan sangat menggangu aktivitas perekonomian di perbatasan. Dalil mereka sederhana, bahwa jika terjadi ketegangan hubungan di perbatasan mereka yang akan lebih dulu merasakan dampak tersebut, namun pada saat damai, pembangunan wilayah perbatasanlah yang paling terakhir merasakannya. Sekali lagi, hubungan antar negara Malaysia-Indonesia seharusnya tidak dilihat sebagai kompetitor yang menimbulkan masalah antar kedua negara, tapi perlu digeser sebagai mitra dalam bekerjasama. Kelima adalah masalah generasi muda perbatasan. Kehidupan perbatasan bagi anak-anak Indonesia bukanlah impian masa kecil namun karena orang tua sebagai perantau mengharuskan mereka ikut menyelami kerasnya kehidupan perantau pada usia belia. Pendidikan yang terabaikan, usia kerja muda dan pernikahan diusia muda adalah beberapa persoalan yang mereka harus hadapi di atas bara perantauan. Minimnya fasilitas pendidikan, jauhnya akses pendidikan dan orang tua yang sibuk mencari sesuap nasi turut menyumbangkan anak-anak putus sekolah atau bahkan tidak mengenal sekolah. Lalu apa yang terjadi ketika anak-anak tidak dibekali pendidikan yang memadai di perbatasan. Pilihannya adalah bekerja sebagai TKI, usia kerja yang muda, dan godaan narkoba dan pergaulan bebas. Generasi muda sebagai tiang pembangunan bangsa ini seharusnya dilihat sangat jeli oleh pemerintah tanpa ada yang terabaikan. Perlu dilakukan perlindungan pada anak-anak yang berada di perbatasan terutama anak-anak TKI. Bahkan bila perlu dilakukan proses karantina pemuda-pemuda perbatasan guna menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia demi masa depan mereka.

Carut-marut  pengelolaan pengelolaan perbatasan Pulau Sebatik dengan segenap atribut permasalahan yang ada saat ini terjadi tidak terlepas dari posisi Sebatik yang tinggal di zona 3T (Terjauh, Tertinggal dan Terdepan). Harapan masyarakat perbatasan terus disuarakan kepada pemerintah Indonesia. Tak terbilang pejabat pemerintah hingga Presiden sudah lalu lalang berdatangan untuk ‘memberi angin surga’ dan berjanji pada mereka. Di masyarakat terkenal ungkapan “hanya Tuhan yang tidak datang disini (perbatasan)” merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat perbatasan yang merasa permasalahan mereka tak kunjung diselesaikan. Kini, momentum untuk melakukan penataan dan optimalisasi pengelolaan perbatasan perlu direspon secara lebih substantif dan tidak hanya sekedar menjadi jargon pembangunan. Pesan Jenderal Soedirman di tugu perbatasan nampaknya perlu dimaknai secara mendalam bahwa mempertahankan NKRI, perlu dilakukan secara lebih cerdas. Puluhan tahun silam, Panglima besar tersebut sudah membayangkan beratnya mempertahankan sejengkal tanah negeri ini, bukan saja oleh agresi negara lain, tapi juga oleh ketidakpedulian dari pemerintah sendiri. Perbaikan kebijakan pembangunan di perbatasan dan tata kelola pemerintahan perlu secepatnya dilakukan untuk mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan.

Penulis,

Baso Hamdani, Peneliti DFW-Indonesia, pernah bekerja sebagai fasilitator pulau kecil terluar di Pulau Sebatik