Diskusi Bersama


diskusi

Diskusi Bersama

“Destructive Fishing VS Conservation : Conflict or Adjacent”

  1. Dasar pemikiran

Penduduk dan Kebutuhan Pangan. Penduduk bumi akan mencapai 9,3 milyar jiwa pada 2050. Lahan makin terbatas. Sumberdaya tergerus. Tapi Kebutuhan seluruh aspek terkait pangan (makanan, sandang dan papan meningkat sangat pesat. Menuntut kapasitas pengelolaan yang makin besar dan cepat. Penduduk miskin, kurang gizi dan sanitasi, kelaparan makin tajam. Anacaman pertambahan penduduk dan kapasitas penyediaan kebutuhan pangan akan menjadi tantangan masa depan.

Indonesia sebagai Pusat Keanekaragaman Hayati Dunia. Saat ini RI merupakan pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pemilik 18% terumbu karang dan 25% mangrove dunia. The Amazone of the Sea. Sayangnya sebagian besar terumbu karang Indonesia telah mengalami kerusakan, hanya 6% yang excellent. Salah satu penyebab kerusakan disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang merusakan seperti bom, bius dan trawl. Penyebab lain disebabkan karena dampak perubahan iklim.

DF (Destructive Fishing) atau PITRaL (Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan) adalah kejahatan perikanan. Praktik DF adalah aktifitas nelayan yang dapat menimbulkan  dampak sosial, ekonomi dan ekologi. Aktivitas DF yang sangat populer dan sering terjadi sampai hari ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan bahan berbahaya (semacam racun). Penggunaan kedua jenis bahan baku DF tersebut menimbulkan efek samping yang sangat besar. Misalnya, bahan peledak merusak langsung fisik terumbu karang yang ada di lokasi ledakan dan kematian organisme lain yang bukan sasaran tangkap, penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya dapat mematikan zooxanthella yaitu hewan penyusun karang sehingga karang mulai berubah warna dan mati.

  1. Profil Pelaksana

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sudah berkelut dan menurunkan beberapa peneliti untung mengulik permasalahan DF di beberapa lokasi DF seperti Kepulauan Spermonde dan Taman Wisata Perairan Kapoposang. Hasil penelitian dan investigasi DF yang dilakukan oleh DFW Indonesia memberi rekomendasi penangana DF berupa memperkuat pencegahan melalui Stakeholder Approach dengan spesifikasi: (i) penyadaran masyarakat, (ii) menciptakan mata pencaharian alternatif, (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat, (iv) melakukan pemberdayaan masyarakat, (v) inisiasi jejaring anti DF, dan (vi)manajemen isu DF. Informasi apakah yang didapat DFW Indonesia melalui investigasi DF dari segi sosial ekonomi?. Seberapa kompleks kondisi DF saat ini di lokasi DF?

Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Dalam penanganan DF, KKP telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan peraturan (baik pelarangan maupun himbauan) aktifitas penangkapan ikan. Peraturan jenis alat tangkap baik larangan ataupun anjuran jenis alat tangkap mulai diterapkan di berbagai desa nelayan. Jenis bantuan yang disalurkan mulai mempertimbangkan kawasan DF agar nelayan mendapatkan jumlah tangkapan yang seimbang dengan aktifitas DF. Jenis bantuan ekonomi produktif mulai diturunkan sebagai aksi pencegahan DF di berbagai lokasi. Kawasan konservasi mulai diperjelas dan diberi peraturan khusus. Lalu bagaimana peraturan-peraturan ini berjalan di dalam masyarakat? Apakah ada dinamika yang muncul akibat dari berbagai upaya KKP tersebut?

SEA Project adalah salah satu program USAID yang membantu pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelenajutan. Salah satu strategi SEA Project adalah memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam penyusunan zonasi dan capacity regional building.  SEA Project juga concern pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPP 715 dimana salah satu hal yang menjadi prioritas penangangan adalah menerapkan prinsip pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari, memberi nila tambah pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Amerika Serikat berkepentingan dalam mendukung praktik perikanan yang baik di Indonesia sebab Amerika merupakan negara tujuan ekspor perikanan no 1 Indonesia. Aspek keamanan dan standarisasi produk perikanan menjadi concern Amerika dalam memberikan perlindunagn kepada konsumen.

Memotret praktik perikanan Indonesia dari hulu ke hilir dikaitkan dengan masih maraknya praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan oleh sebagian nelayan Indonesia merupakan salah satu tantangan pengelolaan perikanan Indonesia saat ini.  Dampak ikutan praktik ini akan semakin rumit jika, negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika telah mensyaratkan berbagai macam jenis sertfikasi ecolabelling yang emsti dipenuhi oleh negara pengekspor. Bagaimana melakukan asistensi dan pendampingan nelayan hingga eksportir, agar produk perikanan bebas bom dan bius adalah tantangan kita bersama.

  1. Tujuan

Diskusi ini bertujuan dalam rangka melakukan penyebarluasan informasi, penyadaran publik dan sharing pengalaman berbagai pihak tentang kondisi perikanan Indonesia, ancaman destructive fishing serta dampak dan upaya-upaya yang perllu dilakukan untuk mrereduksi praktik tersebut agar praktik perikanan di Indonesia bisa berjalan dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Diskusi diadakan secara dialogis dan terbuka bersama narasumber dari ketiga badan tersebut diatas yang ahli dibidang DF.

Target diskusi yang diharapkan berupa:

  1. Informasi dari ketiga badan yang diwakili oleh masing – masing narasumber tersebar kepada audience, sehingga audience memahami dan serta mengethau kondisi dan pola praktik DF saat ini dari berbagai sudut pandang,
  2. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pengelolaan perikanan yang baik, memerangi praktik DF serta kebijakan stratgeis lainnya di bidang kelautan
  3. Kampanye gaya hidup pandai memilih sumber makanan khususnya ikan bukan hasil DF, seperti Ecolabelling yang telah sukses menjadi strategi pencegahan eksploitasi SDA di Amerika,
  1. Narasumber

Diskusi ini mengundang narasumber :

  1. Susi Pudjiastuti, Minister Marine and Fisheries Affairs (dalam konfirmasi),
  2. Tiene Gunawan, Deputy Chief of Party SEA Project (Konfirmasi),
  3. Muhamad Arifuddin, Researcher of Destructive Fishing Watch Indonesia (Konfirmasi).
  1. Undangan Khusus
  1. Zulficar Mochtar, S.T, M.Sc, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Suharsono, Peneliti Senior LIPI
  3. Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia
  1. Agenda Kegiatan

Tempat                              : @america, Pacific Place Mall, Level III

Hari/Tanggal                      : Selasa/ 25 April 2017

Waktu                                : 13.00 – 15.30

  1. Agenda :

13.00-13.15 Pembukaan dan perkenalan narasumber diskusi

13.15-14.00 Materi narasumber

14.00-15.30 Diskusi dan tanya jawab

  1. Peserta:

100 orang meliputi:

Social Marine and Fisheries Movement, professional, media, NGOs, dan Mahasiswa

 

 




Lokakarya Nasional Pulau-Pulau Kecil


“Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar”

 

Pelaksanaan dua tahun Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dengan salah satu misinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran kini perlu dievaluasi. Status dan capaian program memerlukan perluasan implementasi dengan jangkauan, sasaran dan indikator program yang lebih terukur. Hal ini dimaksudkan sebab dalam rentang waktu tersebut, terdapat hambatan dan peluang yang perlu direspon melalui adjustmen skenario dan strategi implementasi pembangunan.

Salah satu perkembangan terkini terkait pembangunan kelautan dan perikanan adalah lahirnya Inpres No. 7/2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan. Inpres ini merupakan salath satu upaya akselerasi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) berbasis pulau-pulau kecil terluar/perbatasan. Seperti diketahui bahwa pulau-pulau terluar memiliki sejumlah potensi perikanan yang selama ini belum dikelola dengan baik. Pada sisi lain, pulau-pulau kecil terluar memiliki keterbatasan berupa kapasitas pengelolaan, kelembagaan ekonomi mansyarakat dan infrastruktur dasar.

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk membangun daerah pinggiran seperti pulau kecil terluar, beberapa hal yang belum mendapat sentuhan pembangunan adalah sarana komunikasi di mana delapan dari 31 pulau terluar sampai saat ini belum mendapatkan akses telekomunikasi. Di samping itu, sentuhan pembangunan desa belum dirasakan sebab alokasi dana desa belum dimanfaatkan secara utuh untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, elektrifikasi yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi produktif bidang perikanan seperti untuk pabrik es dan coldstorage. Kelembagaan eknomomi desa masih sangat lemah di mana dari 40 desa dampingan di 15 kabupaten lokasi program 2016, belum ada satupun yang memiliki BUMDes atau Koperasi. Pemerintahan Jokowi-JK perlu memberikan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

Berdasarkan hal tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema: “Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar”. Acara ini bertujuan sebagai wadah stakeholder dan pemangku kepentingan untuk pertukaran informasi dan gagasan tentang tantangan, peluang dan strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar dan sebagai forum untuk menyusun dan merumuskan agenda dan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk agar semua pihak (pemerintah, swasta dan masayarakat sipil) dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Lokakarya ini akan berlangsung pada tanggal 22-23 November 2016 di hotel Grand Mercure Ancol, dengan menghadirkan pembicara yaitu Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Drs Hadi Prabowo, Bupati Kabupaten Nunukan ibu Asmin Laura Hafid, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Rido Batubara dan Ibu Erna Witolear sebagai pemerhati pembangunan sosial. Adapun moderator lokakarya adalah Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Lokakarya ini akan dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar, private sector, BUMN, donor, perguruan tinggi dan NGO.

Dalam kurun waktu tiga tahun ini (2014-2016), DFW-Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerjasama melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar seperti desalinasi air bersih, PLTS, dan usaha ekonomi produktif. Program ini telah berhasil mengantarkan menguatnya kapasitas masyarakat desa di pulau terluar dalam pengelolaan infrastruktur pedesaan, berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan tersusunya perencanaan desa yang berbasis pulau dengan mengedepankan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Ini merupakan salah satu bentuk atau model praktik cerdas kolaborasi multipihak dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.  Mengingat keterbatasan pemerintah, maka di masa yang akan datang, pengembangan ekonomi pulau kecil terluar memerlukan dukungan BUMN dan sektor swasta. Skema investasi bisnis ataupun kegiatan filantropi perusahaan terutama untuk mendukung aspek pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah juga perlu mengkonsolidasikan menu pembangunan yang sifatnya lintas sektor agar jangkauan program pembangunan di pulau kecil terluar dapat lebih merata.

 

Jakarta, 21 November 2016

 

Moh Abdi Suhufan

Koordinator Nasional DFW-Indonesia




Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Fasilitator Program Propesisir


Sehubungan dengan telah dilaksanakannya serangkaian proses perekrutan tenaga Fasilitator Mangrove/Vegetasi dan Fasilitator IPAL pada Program Pendampingan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Propesisir) kerjasama Direktorat Pengelolaan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DFW – Indonesia yang dilaksanakan sejak 9 Mei – 20 Juni 2016, bersama ini terlampir kami umumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus menempati posisi tersebut beserta dengan lokasi penempatannya.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI FASILITATOR PROPESISIR

Informasi lebih lanjut mengenai persetujuan nilai dan durasi kontrak, rencana pelaksanaan pelatihan pembekalan fasilitator dan pemberangkatan ke lokasi akan disampaikan melalui telepon kepada masing-masing yang bersangkutan.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Terima kasih.

– Panitia Seleksi –




Pengumuman Jadwal Wawancara Calon Fasilitator ProPesisir


Berdasarkan pengumuman sebelumnya di sini, yaitu yang telah lulus seleksi essay maka kami umumkan jadwal wawancara yang akan dilaksanakan pada 16 Juni 2016. Bagi yang dinyatakan lulus tahap essay, silahkan cek lampiran di bawah untuk mengetahui jam wawancaranya.

JADWAL WAWANCARA




Pengumuman Lulus Seleksi Essay


Berdasarkan hasil penilaian essay pelamar Fasilitator Mangrove/Vegetasi dan IPAL yang telah dilaksanakan, bersama ini terlampir kami umumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi essay dan berhak melanjutkan ke tahap wawancara.

  1. Jadwal Wawancara akan di informasikan melalui email (propesisir@gmail.com) kepada setiap peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi essay.
  2. Bagi setiap peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi essay wajib mengirimkan email konfirmasi paling lambat hingga tanggal 13 Juni 2016 dengan melampirkan :
  • Copy bukti slip gaji atau keterangan gaji dalam 3 (tiga) bulan terakhir (File 1)
  • Pernyataan besaran permintaan nilai gaji yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dilamar (File 2)
  • Konfirmasi nomor telepon yang dapat dihubungi untuk wawancara.
  1. Waktu wawancara dalam jadwal yang diberikan adalah perkiraan, bisa lebih cepat atau lebih lambat.

 

LULUS SELEKSI ESSAY – FASILITATOR IPAL

LULUS SELEKSI ESSAY – FASILITATOR MANGROVE VEGETASI

 

 




PENGUMUMAN CALON FASILITATOR PRO PESISIR 2016 YANG LULUS SELEKSI BERKAS


 

Berdasarkan proses verifikasi dokumen dan seleksi berkas pelamar Fasilitator Pengelolaan Mangrove/Vegetasi Pantai dan Fasilitator Pengelolaan Pencemaran Pesisir yang telah dilaksanakan pada 9-22 Mei 2016, bersama ini terlampir kami umumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi berkas dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Selanjutnya pelamar diharapkan membuat essay yang bertujuan untuk menyusun sebuah konsep atau pendekatan dalam membangun suatu kawasan pesisir. Essay maksimal 4 halaman dengan font Arial 12, Spasi 1,5, dan margin rata 3 cm. Arahan Essay untuk masing-masing posisi sebagai berikut:

 

Fasilitator Pengelolaan Mangrove/Vegetasi Pantai:

  1. Pilihlah salah satu lokasi kabupaten/kota di Pantura (Pantai Utara Jawa) yang berpotensi menjadi lokasi program pengelolaan mangrove/vegetasi pantai, kemudian uraikan apa yang menjadi potensi, tantangan, dan isu/permasalahan.
  2. Berikan rencana pendekatan dan tawaran/solusi yang diberikan terkait pengelolaan mangrove/vegetasi pantai mulai dari rencana penanaman sampai monitoring.

Fasilitator Pengelolaan Pencemaran Pesisir:

  1. Pilihlah salah satu lokasi kabupaten/kota di Pantura yang berpotensi menjadi lokasi program pengelolaan pencemaran pesisir, kemudian uraikan apa yang menjadi potensi, tantangan, dan isu/permasalahan.
  2. Berikan rencana pendekatan dan tawaran/solusi yang diberikan terkait pengelolaan pencemaran laut mulai dari rencana konstruksi pembangunan IPAL sampai monitoring.

Keterangan:

Dokumen Essay tersebut dapat dikirimkan melalui email: propesisir@gmail.com  paling lambat pada hari Kamis, 26 Mei 2016  Pukul 18.00 WIB dengan ketentuan menuliskan judul email (subjek email) dengan lamaran posisi yang dipilih (Fasilitator Pengelolaan Mangrove/Vegetasi Pantai atau Fasilitator Pengelolaan Pencemaran Laut).

[DOWNLOAD DI SINI] – DAFTAR CALON FASILITATOR YANG LULUS SELEKSI BERKAS –

 




Rekrutmen Fasilitator Program Pendampingan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir [PRO PESISIR]


Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendampingan Rehabilitasi Ekosistim Pesisir-PRO PESISIR, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerjasama dengan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka lowongan tenaga Fasilitator Masyarakat dengan lingkup pekerjaaan dan kualifikasi sebagai berikut :

  1. Fasilitator Masyarakat Pengelola Mangrove dan/atau Vegetasi Pantai

      Kualifikasi kemampuan:

  1. Warga negara Indonesia, sehat fisik dan mental
  2. Bersedia ditempatkan di lokasi restorasi mangrove dan/atau vegetasi pantai
  3. Minimal Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Kelautan, Kehutanan, Perikanan, Konservasi dan sejenis, serta memiliki tiga tahun pengalaman kerja pada program-program pendampingan
  4. Mampu mengidentifikasi dimensi ekosistem mangrove dan/atau vegetasi pantai serta memahami alur serta kebutuhan pembibitan sampai penanaman.
  5. Diutamakan yang belum menikah, atau usia minimal 25 tahun
  6. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan masyarakat
  7. Mampu memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat
  8. Menguasai aplikasi komputer (minimal microsoftoffice), email dan media sosial berbasis internet.
  9. Mampu membuat laporan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan

      Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab:

  1. Melakukan penjajakan kondisi sosial ekonomi terkait pengelolaan mangrove dan/atau vegetasi pantai di lokasi program bersama masyarakat dan pihak lainnya.
  2. Melakukan identifikasi, verifikasi, pembentukan/penguatan kelompok pengelola mangrove dan/atau vegetasi pantai yang akan dilibatkan dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove dan/atau vegetasi pantai.
  3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan pengawas pada lokasi program.
  4. Memfasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana kerja kelompok mangrove dan/atau vegetasi pantai.
  5. Memfasilitasi masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove dan/atau vegetasi pantai.
  6. Memfasililitasi perencanaan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil rehabilitasi mangrove dan/atau vegetasi pantai
  7. Memfasilitasi dan memberi input dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) untuk pengelolaan dan rehabilitasi mangrove dan/atau vegetasi pantai.
  8. Melakukan pemantauan terkait restorasi mangrove dan/atau vegetasi pantai.
  9. Menyiapkan material trainingdan workshop pengembangan kapasitas untuk masyarakat.
  10. Menjalankan rencana kerja pendampingan yang disusun bersama DFW-Indonesia dan Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  11. Melaksanakan koordinasi dan membuat laporan kemajuan kegiatan di lapangan (laporan bulanan dan laporan akhir) untuk dikirimkan ke koordinator program secara berkala.

 

2. Fasilitator Masyarakat Pengelolaan Pencemaran Pesisir

      Kualifikasi kemampuan: 

  1. Warga negara Indonesia, sehat fisik dan mental.
  2. Bersedia ditempatkan di lokasi program pengelolaan pencemaran pesisir.
  3. Minimal Sarjana Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan, Teknik Sipil atau Teknik Kelautan dan memiliki 2 (dua) tahun pengalaman dalam pengolahan limbah.
  4. Mampu melakukan pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
  5. Diutamakan yang belum menikah, atau usia minimal 25 tahun
  6. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan masyarakat.
  7. Mampu memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat.
  8. Menguasai aplikasi komputer (Microsoftoffice), email dan media sosial berbasis internet.
  9. Membuat laporan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan secara berkala

      Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab:

  1. Melakukan penjajakan kondisi sosial ekonomi terkait pengelolaan pencemaran pesisir di lokasi program bersama masyarakat dan pihak lainnya.
  2. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan penguatan kelompok masyarakat pengelola yang akan dilibatkan dalam pengelolaan IPAL.
  3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan pengawas pada lokasi
  4. Memfasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana kerja kelompok masyarakat pengelola IPAL.
  5. Memastikan IPAL berfungsi dan beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
  6. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pengoperasian IPAL
  7. Mempersiapkan material trainingdan workshop pengembangan kapasitas untuk masyarakat.
  8. Mampu menjalankan rencana kerja pendampingan yang disusun bersama DFW-Indonesia dan Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  9. Bertanggung jawab kepada Koordinator Program dengan berkoordinasi dan membuat laporan kemajuan kegiatan di lapangan (laporan bulanan dan laporan akhir).

Apabila Anda memenuhi persyaratan tersebut di atas, dapat mengirimkan surat lamaran dan riwayat hidup/Curriculum Vitae (CV), fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir, fotokopi KTP dan NPWP. Lamaran dapat dikirimkan melalui email propesisir@gmail.com paling lambat pada hari Rabu, 18 Mei 2016, dengan menuliskan posisi lamaran yang dipilih pada subjek email. Kapasitas lampiran yang disertakan tidak boleh melebihi 5 MB.

 

Terima kasih.

 

Rincian Kebutuhan Fas Pro Pesisir