DFW Nilai Pengelolaan Laut di Kepulauan Anambas Masih Minim


Tarempa – Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas selama ini masih terabaikan. Walaupun memiliki potensi besar dan luar biasa tapi  upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini terlihat dari kehidupan nelayan yang terbelakang, infrastruktur pelabuhan dan armada perikanan yang tradisional, ketiadaan unit pengolahan ikan.

“Sektor kelautan dan perikanan belum menjadi unggulan yang dilihat dari alokasi dana pembangunan APBD dan APBN yang masih minim. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Anambas mesti merubah kebijakan dan struktur pendanaan pembangunan agar lebih berorientasi kepada pemanfaatan sumberdaya kelautan,” kata Goverment DFW, Mohammad Abdi sesuai dengan rilis yang diterima BATAMTODAY.COM, Jumat (1/11/2013).

Abdi juga menambahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten wilayah kepulauan dengan 98 persen wilayahnya adalah laut. Sarana transportasi laut menjadi sangat vital sebagai sarana mobilisasi penduduk dari pulau ke pulau. Selain itu, potensi perikanan laut sangat besar dengan hasil tangkapan mencapai 1 juta ton per tahun. Sebagai wilayah kepulauan, eksosistem terumbu karang dan pasir putih merupakan obyek menarik untuk pengembangan wisata bahari.

“Kita sangat menyayangkan, kondisi ini belum dilihat sebagai peluang pembangunan yang harus digenjot. Hal ini bisa dilihat dari struktur armada kapal dan alat tangkap nelayan yang masih sangat tradisional dengan mayoritas menggunakan pancing dan bagang. Selain itu, kegiatan budidaya perikanan masyarakat belum berkembang dengan baik karena kesulitan bibit dan pakan ikan,” ujarnya.

Padahal, kata Abdi, beberapa jenis ikan ekonomis seperti kerapu, sunu dan napoleon berpotensi untuk dikembangkan untuk memenuhi skala ekonomi usaha. Disisi hilir, pengolahan  dan pemasaran kegiatan pengolahan ikan juga belum berkembang dengan baik.

“Pengolahan ikan masih dilakukan dalam skala rumah tangga karena keterbatasan sarana pendukung seperti coldstorage dan pabrik es. Sementara pemanfatan jasa kelautan seperti wisata bahari belum juga optimal karena aksesibilitas dari dan keluar Anambas melalui udara masih kurang. Kelemahan ini menyebabkan sumbangan sektor kelautan dalam PDRB  Anambas sangat minim,” ungkapnya.

Abdi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas seharusnya mereorientasi strategi pembangunan agar menempatkan kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan. Struktur pembiayaan di APBD juga harus digeser untuk lebih fokus pada dukungan sektor-sektor ekonomi yang mendukung pengembangan kelautan.

Pembangunan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, coldstorage dan pabrik es modernisasi armada kapal, peningkatan kapasitas nelayan, dukungan budidaya perikanan berupa pengadaan bibit dan pakan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai obyek wisata serta pengembangan sarana energi alternatif untuk penduduk pulau merupakan agenda kerja yang harus dilakukan.

“Pemerintah juga harus mempunyai skenario untuk mengantisipasi kebutuhan logistik masyarakat pulau menjelang musim utara yang akan menyebabkan gelombang tinggi di perairan Anambas sehingga seringkali menyulitkan akses masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok, inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah kita,” katanya.

 

tulisan ini di muat di : http://batamtoday.com/berita35399-DFW-Nilai-Pengelolaan-Laut-di-Anambas-Masih-Minim.html