Enam Agenda Pemberantasan Destructive Fishing


Jalur bom ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Jalur bom ikan (foto: Kamaruddin Azis)

Dampak Destructive Fishing

Tanggal 4 April 2016, Polsek Biduk-Biduk di Kalimantan Timur menahan lelaki berinisial HS karena menangkap ikan dengan bom rakitan. Sebanyak 10 botol bom dan 9 locis atau sumbu ledak jadi bukti. Di bulan Februari 2016, dua pelaku lainnya berinisal AR dan ST diciduk aparat kepolisian di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat karena menangkap ikan dengan bahan peledak. Ditemukan tujuh buah sumbu detanator, satu kompresor, fins dan alat bantu selam.

Dua kejadian ini hanyalah bagian kecil dari praktik pemboman ikan yang terus saja merebak dari tahun ke tahun. Praktik destructive fishing terus marak padahal lembaga pangan dunia FAO pada tahun 2014 telah mengingatkan bahwa illegal fishing dunia telah menyebabkan kerugian hingga US$ 23 miliar per tahun dan sekitar 30% aktivitas tersebut terjadi di perairan Indonesia. Dampaknya, hampir 60% terumbu karang dunia hancur oleh kegiatan merusak. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, hampir 95% terumbu karang hancur dan menyisakan penderitaan panjang pada warga di sekitarnya.

Penggunaan bahan peledak (blast fishing) dan bius ikan (fish poisoning) adalah buah dari ambisi kapitalisasi pemanfaatan sumberdaya alam demi ekonomi belaka. Nelayan menjadi korban sekaligus pelaku yang dikendalikan oleh sistem pasar ikan dunia yang tak sensitif ekologi. Pasar yang dimaksudkan adalah aliran permintaan ikan dan produk seafood yang kian tinggi dan menggiurkan dari tahun ke tahun. Bom dan bius ikan memberikan kerugian jangka panjang dan masif karena rusaknya ekosistem serta risiko fisik dan keselamatan jiwa nelayan.

Herman Cesar dari Bank Dunia (1997) dalam Sukarno (2001) menyatakan bahwa penangkapan ikan dengan bius memberikan manfaat sebesar 33.000 Dolar AS per kilometer persegi terumbu karang dalam jangka waktu analisis sekitar 25 tahun. Namun kerugian akibat   penurunan hasil tangkapan dan pariwisata sebesar 43.000 – 476.000 Dolar AS per tahun perkilo meter persegi. Manfaat yang didapat perorangan dari penangkapan dengan bahan peledak hanya 15.000 Dolar AS, tetapi kerugiannya mencapai 98.000 – 761.000 Dolar AS per kilometer perseginya, karena fungsi daya dukung perikanan menurun, fungsi perlindungan pantai hilang, fungsi pariwisata habis sampai munculnya konflik horizontal nelayan.

Catatan berikut ini adalah kutipan dan pandangan penulis yang hadir sebagai peserta Focus Group Discussion (FGD) mewakili Detructive Fishing Watch (DFW Indonesia) terkait aktivitas pemboman dan pembiusan ikan yang difasilitasi oleh Litbang KKP, 10/05/2016. Tidak kurang 20an peserta ikut hadir seperti praktisi bisnis perikanan, peneliti, utusan PSDKP-KKP, WWF, TNC, DFW, I-CAN, LIPI, Litbang KP. Mengapa Litbang KKP mengambil inisiatif ini? Ini disebabkan karena praktik ini terus marak dan menggerogoti potensi sumberdaya kelautan dan perikanan nasional.

***

Suasana FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Suasana FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Nasfri Adisyahmeta Yusar, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) memantik gairah diskusi dengan mengutarakan praktik Destructive Fishing (DF) tetap marak meski upaya pemerintah untuk melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan sangat serius. Bagi KKP, seperti penilaian Nasfri, isu DF seperti bom ikan dan bius (potas) ikan karang perlu mendapat perhatian amat serius seperti isu Illegal Unregulated and Unreported (IUU).

“Masih rawan pelanggaran sumberdaya kelautan. Masih ada pemboman ikan seperti di perairan Sulawesi Selatan. Perhatian kita pada konsentrasi kegiatan ini. PSDKP akan fokus sesuai pelanggaran itu sendiri. Makassar akan menjadi salah satu pusat perhatian kita,” ungkapnya di samping moderator Dr. Ngurah N. Wiadnyana dari Litbang KP. Menurut Nasfri, PSDKP menargetkan aktivitas DF ini dapat tuntas di tahun 2017, hanya saja perlu pemahaman pada kondisi pelaku, nelayan, dan pengusahanya.

“Nelayan kurang struggle menangkap ikan. DF Ini menjadi mata pencaharian jadi sulit juga. Mesti ada pendekatan psikologi. Pelaku nampaknya bukan untuk memperkaya diri tak seperti pelaku IUU Fishing. Selain bahan baku pemboman kita incar tetapi juga pelakunya,” katanya.

Pada FGD itu terpapar peta distribusi pupuk/bahan bom ikan. Ada hasil penelitian Litbang KP yang menunjukkan peta perjalanan para pencari dan pengecer bahan pembuatan bom ikan. Sentrumnya di Indonesia bagian tengah, di sekitar Makassar. Mereka bergerak dari Pulau Bonerate di Selayar, kemudian melewati perairan Masalembo, Batam, dan Malaysia. Saat kembali dari Malaysia dan membawa pupuk, mereka melewati Perairan Tioman, Pulau Subi, Selat Karimata, Bawean, Masalembo, kemudian masuk di pulau-pulau Pangkajene Kepulauan seperti Sabalana, Liukang, Sanani, Liukang Tangngaya, Liukang Tupabbiring, Pulau Karanrang, Barrang Caddi, Barrang Lompo di Makassar hingga kemudian ke Bonerate. Di Sulawesi Selatan, lokasi atau pulau-pulau yang disebutkan ini terkenal sebagai simpul maraknya isu DF.

Isu DF menjadi marak karena kemudahan memperoleh pupuk yang banyak digunakan untuk kelapa sawit. Mereknya beragam seperti Obor, Cap Matahari, Beruang, dan lain sebagainya. Satu kilogram bom ikan dapat meluluhlantakkan ikan dan karang di sekitanya hingga dalam radius 20 meter atau hingga 500 meter persegi. Dengan bom seukuran itu tercipta lubang hingga empat meter. Pengalaman di Kabupaten Selayar, Pangkep, dan di sekitar Kepulauan Spermonde Makassar, menunjukkan penggunaan bom ikan dengan botol, atau bekas sirup dapat merusak hingga 15 meter persegi.

Maraknya penggunaan bom dan bius dapat menimbulkan konflik sosial antara yang peduli konservasi lingkungan atau pemancing tradisional dengan nelayam pembom. Pemboman dan pembiusan ikan dapat merusak habitat; menyebabkan kekacauan ekosistem serta penurunan daya dukung ekosistem. Kegiatan DF hanya memberikan keuntungan jangka pendek namun mengakibatkan penderitaan jangka panjang. Pada beberapa kasus banyak pembom naik haji atau kaya tetapi banyak punya nelayan yang lumpuh, terkena bom, hingga meninggal.

Selain jalur distribusi dan peta lokasi pulau dan masyarakat nelayan yang kerap menjadi pengguna bom ikan, dipaparkan pula jalur penggunaan potas untuk bius ikan di FGD tersebut. Menurut Heru Purnomo, pengusaha ikan dari UD. Pulau Mas yang hadir sebagai pembicara kedua menyatakan pembius atau pemotas ikan menggunakan potasium sianida yang banyak digunakan untuk pemurnian emas. Bius ikan ini masuk golongan Kalium Cianida – KCn atau juga tuba (akar tuba).

“Potas ini mudah didapat di toko-toko dan dari kapal-kapal asing ynag masuk. Inilah yang digunakan untuk menangkap ikan hidup. Beda dengan bom ikan yang menangkap ikan mati, tidak mungkin ada ikan hidup karena bom,” kata pria berusia 38 tahun yang memulai usahanya sekitar delapan tahun silam. Heru adalah salah satu pengusaha papan atas Indonesia yang fokus pada lobster dan ikan kerapu, omzetnya miliaran.

Heru telah banyak makan asam garam bisnis ini. Bermula dari Mamuju Sulawesi Barat kemudian ke Makassar. Bisnis yang dijalankan saat itu adalah membeli ikan besar dari nelayan tapi seiring berjalannya waktu, ikan belian kian kecil dan lebih kecil. Dia menduga karena praktik ilegal di tengah nelayan. Gagasan untuk berhenti menggunakan sianida dan praktik merusak lainnya berujung pada penutupan beberapa gerai bisnisnya di daerah.

Lelaki berkacamata yang tertarik mengelola bisnis ini dengan sehat justru berdampak pada pendapatan perusahannya. Anjlok sekitar 40 persen pada tahun pertama setelah ia menerapkan praktik ini pada tahun 2010. Terus turun 20 persen pada 2011. Meski kemudian dia menyadari bahwa profit perusahaan mencapai titik balik. Pendapatannya naik sebesar 30 persen. Pulau Mas yang dipimpin Heru Purnomo ini dapat mengekspor hingga 200 ton ikan kerapu hidup ke Hongkong yang ditangkap melalui metode perikanan berkelanjutan. Pengalamannya ini menjadi inspirasi bagi beberapa organisasi seperti WWF termasuk KKP.

Para peserta FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Para peserta FGD (foto: Kamaruddin Azis)

Stok ikan dunia tak hanya terancam kegiatan penangkapan legal yang terus menerus tetapi juga risiko penangkapan ikan ilegal (IUU). JIka ikan legal dapat dikontrol di TPI atau PPI namun ikan dari praktik IUU tak bisa diprediksi karena mereka melakukan transaksi yang tak terlacak radar otoritas terkait. Ada prediksi bahwa volume produksi ikan dunia dari transaksi haram ini 11 juta ton pertahun namun ada pula yang menyarakan mendekati 26 juta ton – sama dengan 14 atau 33% total tangkapan dunia (World Ocean Forum).

 

Temali Isu

“Pembom dikasih modal oleh punggawa dengan sistem bagi hasil. Targetnya dijual ke pembeli atau diekspor. Alat yang digunakan biasanya kompresor, bom, ada botol, jerigen. Untuk nelayan ahli, teknik terbaru menggunakan aki sebagai detonator. Bom dimasukan ke air dan langsung bagian dalam. Suarapun tidak terlalu keras selain bagi yang menyelam. Sekarang banyak pembom mulai pakai alat modern,” katanya. Punggawa yang dimaksud Heru adalah middle-men atau pemilik modal atau pedagang ikan. Ada akumulasi modal dan teknologi di sini.

Menurut Heru, pembom dan pemotas (bius) punya keahlian dasar yang sama, menyelam! Dengan itulah mereka menjalankan aktivitas ilegal dan merusak ini. Keterampilan di laut sangat berpengaruh pada kualitas ikan. “Kalau nelayan berpengalaman, ikan hasil potas bisa lebih baik dan sama dengan ikan pancingan. Bagi yang tidak berpengalaman mata ikan akan kabur dan kulitnya terbakar. Kalau ikan disimpan di bawah palka air akan cepat keruh,” katanya. Dia menambahkan bahwa ikan potas biasanya tidak aktif makan beberapa saat setelah ditangkap.

Maraknya pemboman ikan ini berkaitan dengan pusat-pusat transportasi massal seperti bandara dan pelabuhan laut besar. “Lokasi pemasaran ikan potas, pasti dekat dengan kota besar, perlu transportasi cepat, pemasaran melalui jalur udara,” tambah Heru.

“Saya berani bilang, 98 hingga 99% ikan kami adalah hasil pancing. Kalau lobster merupakan hasil jerat. Selebihnya atau sekitar 2% masih kecolongan. Kadang-kadang ada selisih harga dan kami juga subsidi ketika harga anjlok. Pada beberapa lokasi seperti Selayar dan Wakatobi, atau Morowali, Banggai, Torosiaje di Pohuwato, masih ada ada 2% anak buah saya kecolongan atau terindikasi. Buktinya, ikan rusak, setelah itu kartunya saya cabut,” ungkap Heru. Menurut Heru, karena timnya yang packing dan awasi sendiri maka semuanya bisa dilacak.

“Kalau ada potas, saya bisa lacak. Kami ada sistem, ada server, kartu nelayannya, foto ikan seperti apa, ukuran berapa, penjualan nelayan berapa,” terang pengusaha yang mengaku mempunyai guru bisnis di Makassar bernama Haji Said dan Markus.

Dari penjelasan Heru ini terpetakan lokasi-lokasi yang menjadi target usaha Pulau Mas, perusahaannya. Titik-titik pengiriman ikannya untuk sampai Hongkong melalui laut dan udara. Untuk udara melalui Jakarta, Surabaya, dan Bali. Praktik yang dijalankan Heru mungkin hanya 30%, 98-99% murni sehat dan sisanya 2% masih kecolongan. Artinya ada 70% yang masih tidak jelas atau masih terindikasi tidak melalui jalan ramah lingkungan.

Saat ini terdapat 61 titik perairan atau pula yang menjadi lokasi usaha UD. Pulau Mas yang dipimpin Heru. Beberapa di antaranya di Berau, Bontang, Toli-toli, Pangkep, Selayar, Manggarai Barat, Nakekeo, Ende, Sikka, Wakatobi, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una, Boalemao, Pohuwato, Torosiaje, Bacan, Obi, Taliabu, Saumlaki, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Tengah, Dobo, Fakfak, Nabire, Teluk Ondama, Serui termasuk Padaido, meski menurut Heru, potensi lautnya rusak parah karena dibom.

Dari paparan Heru ini nampak bahwa ada inovasi dan kreativitas nelayan dan pengusaha untuk kucing-kucingan dengan aparat atau publik. Ada indikasi yang kuat tentang akumulasi modal dan mobilisasi nelayan untuk melancarkan agenda bisnis, bisnis ilegal. Demikian pula daya tahan sosiologis warga atau nelayan atas iming-iming pendapatan tinggi dengan praktif DF.

Apa yang dipaparkan Heru merupakan alternatif yang dapat menjadi oase di tengah keringnya gagasan publik atau peneliti kelautan dan perikanan untuk membantu nelayan keluar dari jeratan aktivitas yang rentan berujung bui bahkan kematian ini.

 

Isu dan Solusi DF

Berdasarkan proses yang berkembang di FGD tersebut ada beberapa alasan yang membuat bisnis perikanan yang dilumuri praktik pemboman dan pembiusan ini masih marak.  Pertama, kapasitas dan kesadaran nelayan yang sangat rendah. Mereka tidak bisa lepas dari pengaruh dan iming-iming pengusaha atau harga ikan yang relatif tinggi.

Kedua, lemahnya pembuktian dan penegakan hukum sehingga memicu hasrat mengulang kegiatan DF ini. Selain karena komitmen aparat, juga karena secara teknis susah dibuktikan. Banyak sekali kasus DF yang tidak dilanjutkan karena lemahnya penyelidkan dan pembuktian.

Ketiga, terbatasnya pimpinan penegak hukum yang komit pada lingkungan. Mereka tidak melihat pengelolaan lingkungan hidup sebagai isu utama. Keempat, tidak adanya regulasi yang memeriksa dan mengawasi dengan rinci praktik penangkapan ikan, misalnya, melacak sumber ikan, uji petik ikan, deteksi alat tangkap, pembatasan kuota dan ukuran ikan tangkapan serta uji kandungan kadar potas.

Kelima, terbatasnya upaya patroli petugas pengawasan hingga ke pulau-pulau jauh. Keenam, terpangkasnya kewenangan kabupaten/kota membuat jarak koordinasi dan pemantauan menjadi semakin jauh. Ibukota provinsi, tempat di mana ada kantor kelautan dan perikanan provinsi berada memiliki beban ganda, selain karena sarana prasarana terbatas, juga karena terbatasnya anggaran pengawasan dan penindakan. Pada situasi ini praktik DF seperti kembali merajalela apalagi jika tidak ada penempatan pucuk pimpinan pengawasan atau penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang jujur dan berintegritas.

Ketujuh, samarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam memerangi isu DF ini. Mereka, terutama para kepala daerah belum menempatkan isu ini masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan kata lain, tema lingkungan masih menjadi isu paling bawah padahal secara sosiologis sangat melemahkan struktur sosial dan ekonomi lokal secara jangka panjang.

Membaca peta masalah dan isu di atas maka beberapa pihak yang ikut dalam FGD tersebut menawarkan beberapa solusi, baik untuk internal peserta dan bagi Litbang maupun untuk stakeholder lainnnya yang belum masuk dalam ronde FGD ini. Enam agenda pemberantasan DF ini juga merupakan amanat organisasi bagi DFW Indonesia.

Pertama, membenahi kapasitas nelayan atau pengusaha. Pandu mereka dengan regulasi dan penguatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dengan metode praktis dan memberdayakan. Skema pembangunan kelautan dan perikanan saat ini harus memberikan ruang yang maksimum bagi terlibatnya para pihak yang selama ini jauh dari skema bantuan. Upaya-upaya persuasif dan memberdayakan harus segera didorong dengan menempa mental atau merevolusi cara pandang atas sumberdaya laut dan masa depan sosial ekonomi kawasan.

Kedua, menjalankan dan awasi pembatasan kuota dan ukuran. Pengalaman Heru Purnomo bersama UD. Pulau Mas adalah karena adanya komitmen pembatasan ukuran bagi nelayan. Mereka tidak dianjurkan menangkap yang kecil, minimal 500 gram. Nelayan diajak disiplin dan bertanggung jawab. Bukan perkara mudah, tetapi dari paparan Heru, ini bisa terlaksana dan bahkan sangat ekonomis dan pro-lingkungan. Perlu dikembangkan pola-pola seperti ini sebab dapat bermanfaat pada pendataan potensi ikan maupun kapasitas produksi dari para nelayan di pesisir.

Ketiga, mengaktifkan kegiatan budidaya ikan karang yang disertai dengan penyediaan pakan yang murah, dibutuhkan cara mencari pakan. Di sinilah peran peneliti dan praktisi ikut andil dan memberikan kontribusinya dalam pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan dan prospektif secara sosial dan ekonomis.

Keempat, perkuat kapasitas penegak hukum, tingkatkan pemahaman mereka tentang risiko bom bius, tingkatkan keterampilan untuk melakukan pemantauan dan penindakan, alokasikan anggaran lebih dari cukup untuk melakukan patroli rutin. Jika KKP telah menganggarkan ratusan miliar untuk Satgas IUU maka hal serupa juga harus dilakukan untuk isu DF dengan pelaku domestik ini.

Kelima, memperkuat riset untuk membaca fenomena, isu dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kapasitas nelayan, punggawa/pegusaha hingga eksportir. Praktik yang dikembangkan oleh Heru Purnomo harus dilihat secara sosiologis di pesisir pula, ada banyak dimensi yang harus dikaji sebelum diaplikasikan seperti relasi antara punggawa-sawi (patron client), tabiat kultural nelayan yang kadang tidak konsisten pada pemilik modal. Program pemberdayaan masyarakat yang selama ini hanya dikaitkan sebagai beri ikan, harus diubah dengan beri kapasitas memadai mengoperasikan pancing (fishing gears).

Keenam, yang juga tak kalah pentingnya untuk disegerakan adalah menggiatkan kerjasama, kolaborasi dan data sharing antar pihak sehingga dapat membaca dan mengantisipasi tren DF ini secara berkala.  Salah satunya adalah, mendorong Litbang KKP untuk menyiapkan kelompok kerja khusus isu DF agar peta dan antisipasi isu dapat secara sinergis diciptakan.

 

Penulis: Kamaruddin Azis