Fasilitasi Jalan Terang di Supiori


PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

PLTS di Pulau Bepondi (foto: Irma Sabriany)

Sejak beroperasinya PLTS Bepondi, guru Supriono tak lagi ke Pulau Besar. Demikian pengakuan Irma Sabriany, fasilitator DFW Indonesia saat diminta pandangannya tentang tanggapan warga Pulau Bepondi, salah satu pulau di Kabupaten Supiori sejak adanya pembangkit listrik tenaga surya di Papua ini, (16/10).

Supriono adalah guru SD di Pulau Bepondi, pulau berpenghuni tidak kurang 200 jiwa itu.  Pulau Besar yang dimaksudkan adalah Pulau Biak. Tanpa listrik, printer milik sang guru tak bisa difungsikan untuk menggandakan laporan atau kertas kerja.

Apa yang disebutkan Irma tersebut juga dibenarkan oleh dua guru lainnya asal Sulawesi Selatan bernama Kurnia dan Eti. Keduanya menyatakan bahwa berfungsinya PLTS di pulau-pulau terutama di Bepondi telah membantu siswa untuk bisa belajar malam.

“Bantuan PLTS itu sangat berguna sekali, terutama saat anak didik belajar malam,” kata Kurnia dan Eti saat ditemui di Supiori, (17/10).

Hadirnya bantuan itu berkat fasilitasi DFW Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Untuk mengantisipasi pemberian bantuan sarana prasarana listrik dan desalinasi, ditempatkan tenaga fasilitator pendamping masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia. Program ini bernama Prakarsa, atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil  Berbasis Masyarakat.

Untuk wilayah Papua terdapat Pulau Bepondi dan Brass (bagian Kampung Mapia). Ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk masing-masing pulau. Ada dua fasilitator Prakarsa yang ditempatkan di Supiori, Irma Sabriany untuk Bepondi dan La Ode Hardiani untuk Brass. Mereka aktif bekerja sejak April 2016.

Bepondi dapat ditempuh dari pantai Supiori selama 2-3 jam dengan sekoci atau perahu mesin tempel sedang Brass ditempuh dengan kapal perintis. Jika di wilayah lain seperti Sulawesi atau Maluku, transportasi antar pulau menggunakan perahu kayu nelayan maka di Pulau Brass itu sangat langka. Faktor gelombang dan cuaca tak pasti menjadi penghalang perjalanan. Sudah banyak cerita, warga yang tak jelas rimba samuderanya karena perahu hilang. Juga kapal karam di sekitar Pulau Mapia atau Masyai Bepondi. Masyai dalam bahasa Indonesia berarti pulau.

“Di Pulau Brass, memang sesekali ada nelayan asal Buton yang datang beli kopra. Kadang juga menetap lama hingga hasilnya telah penuh dan balik,” kata Williams Msen. Menurut Williams, butuh waktu sehari semalam untuk sampai di pulau yang dijaga pasukan perbatasan Indonesia lengkap ini, AL, AD hingga polisi.

Sejak Indonesia merdeka atau Papua masuk dalam wilayah RI, kehidupan di pulau-pulau kecil terluar Papua terbilang keras, selain jarak, di pulau-pulau tersebut kerap kekurangan makanan seperti beras dan air bersih. Tingkat pendidikan masyarakat sangat terbatas, sarana prasarana komunikasi tidak tersedia, guru-guru enggan datang, pejabat pemerintahpun kesulitan untuk datang ke pulau.

‘Tapi itu dulu, katong su ada listrik, air bersih, guru dan petugas kesehatan rajin ke sana, komunikasi keluar pulau lancar, bisa pakai hape, beras raskin juga ada, apalagi sejak ada Bapak Diani, biar su kasih tahu DFW biar dia tinggal di Brass,” ungkap Williams tertawa seraya menunjuk La Ode Diani, fasilitator pendamping DFW Indonesia untuk Prakarsa di Pulau Brass, (18/10).

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

***

Jika di Pulau Brass listriknya langgeng tanpa kerusakan berarti, maka di Bepondi lain cerita. Mesin sempat rusak berbulan-bulan. Pengoperasian PLTS memang bukan hal mudah untuk lokasi yang relatif jauh seperti Papua. PLTS di Bepondi sempat tidak berfungsi selama beberapa bulan sebelum diperbaiki oleh teknisi. Pengurus mendatangkan teknisi dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000. Antara bulan September 2015 hingga April 2016, PLTS sempat vakum dan tak memberikan aliran listrik ke rumah warga.

“Kelompok yang menanggung ongkosnya. Kelompok juga mendapat bantuan dari dana kampung dan swadaya masyarakat yakni sebesar Rp.100.000/rumah,” kata Irma. Ada 104 pelanggan di Pulau Bepondi.

Kini, Bepondi tak gelap lagi, sudah ada lampu jalan. Malam hari anggota keluarga rajin nonton tivi. Menonton peristiwa di bumi belahan lain. Jika makan malam tidak perlu menggunakan pelita. Apalagi di kampung ini tidak ada yang menjual minyak tanah.

“Sekarang guru-guru khawatir jangan sampai anak-anak sekolah telat datang gara-gara nonton televisi kelamaan,” sebut Irma.

Jika ada kekurangan di pulau Bepondi maka itu adalah pengikisan abrasi di bagian belakang kampung, rendahnya tingkat pendidikan, harga sembilan bahan pokok yang mahal, tidak tersedianya jaringan komunikasi seluler, sengketa tanah yang terjadi misalnya pada lahan PLTS, akses transportasi laut dan kelembagaan koperasi yang tidak aktif.

“Kalau di Bepondi belum ada kapal perintis pemerintah yang datang karena dermaga baru dikerja, komunikasi seluler juga belum tersedia, beda dengan Brass,” kata Irma. Menurut Irma, untuk jaringan komunikasi sebenarnya telah dilakukan survey lahan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut lagi. Untuk transportasi sebenarnya terdapat KM. Papua Lima tetapi karena dermaga belum selesai sehingga KM. Papua Lima tidak berhenti di Bepondi.

Hadirnya KKP, KESDM dan DFW Indonesia secara perlahan nampaknya telah mengurai dan mengurangi beban warga, sementara pemerintah daerah seperti di Supiori telah memfasilitasi kemudahan-kemudahan pelaksanaan program ini.

“Tidak bisa tidak, kami tentu sangat berterima kasih pada pemerintah pusat, sebab dengan itu warga di pulau perbatasan sudah dapat listrik, terima kasih dari masyarakat pulau untuk Irma dan Diani ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori, Ir. Robert J. Matulessy saat ditemui di Sekretariat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu KKP di Kota Biak pada 20 Oktober 2016.

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Kadis DKP Supiori dan La Ode Hardiani (foto: Kamaruddin Azis)

Warga Bepondi, Nathaniel Kafiar, (39 tahun) mengakui bahwa PLTS yang disiapkan oleh KKP telah mengubah aktivitas warga terutama di malam hari. Rumah kampung terang, jalan-jalan pun terang. Aktivitas malam warga juga meningkat.

“Warga Bepondi memanfaatkannya dengan baik. Anak-anak pun bisa belajar malam hari, menonton televisi, mendengar tape dan alat-alat komunikasi lainnya,” kata Nathaniel yang diiyakan oleh Marthen Kafiar saat ditemui di Supiori, (17/10).

***

Secara perlahan, tuah Nawa Cita Jokowi telah tiba di pulau terluar utara Supiori. Pulau milik Indonesia yang berbatasan dengan Palau. Disebut demikian sebab dengan Nawa Cita, komitmen membangun Indonesia dari pinggiran kian gencar. Imbasnya pada penyediaan sarana prasarana pembangkit tenaga listrik, sejak tahun 2014.

Hadirnya cahaya dan senyum warga di tepian negeri, seperti di Kabupaten Supiori, Papua ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana dikehendaki Presiden Jokowi melalui Nawa Cita-nya di tahun 2014.

Melalui program Prakarsa atau Program Pendampingan Efektivitas Sarana Prasarana Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, sebanyak 3.404 rumah tangga, 167 fasilitas umum dan 13.838 jiwa, telah memperoleh manfaat penerangan listrik. Untuk Supiori, Pulau Bepondi memperoleh bantuan PLTS tahun 2014 sementara Brass memperoleh bantuan PLTS di tahun 2014 serta bantuan desalinasi atau mesin penyuling air dalam tahun 2015.

“Luaran ini merupakan wujud kerjasama antara KKP dan KESDM sebagai manifestasi 9 agenda Nawa Cita Jokowi. DFW adalah penanggug jawab pendampingan masyarakat di 16 kabupaten, 33 kelurahan/ desa dan meliputi 29 lokasi pulau,” jelas Moh. Abdi, Koordinator Nasional DFW Indonesia saat ditemui di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta.

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Nathaniel, Marthen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

“Yang perlu kami syukuri adalah bantuan-bantuan PLTS dari pemerintah tersebut masih tetap berfungsi hingga kini, fasilitator program tetap semangat meski jarak jauh dan keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau di Papua masih sangat terbatas,” tambah Abdi.

Bagi Abdi, apa yang dialami fasilitator Prakarsa tersebut merupakan risiko dan membutuhkan nyali di atas rata-rata. Tugas mereka adalah menyiapkan warga, memberikan penjelasan tentang substansi bantuan dan apa yang bisa dilakukan setelah PLTS berfungsi.

“Selain menyiapkan warga, kehadiran DFW adalah membantu kelompok pengelola PLTS untuk menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengambilan keputusan pengelolaan jangka pendek dan panjang. Fasilitator tugasnya di situ,” papar Abdi.

“Untuk tahun ini, pendampingan DFW fokus pada penyiapan data dan informasi sosial ekonomi lokasi dampingan seperti Bepondi, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelompok, serta pengembangan kemitraan dan pemasaran produk kelompok yang berkaitan dengan sarana prasarana bantuan,” tambah Hartono, Koordinator Program Prakarsa DFW Indonesia.

 Cerita Fasilitator

 Keberadaan fasilitator pendamping memegang peran strategis dalam membantu warga, terutama pengelola untuk merawat dan menjalankan sarana prasarana yang dibantu pemerintah. Betapa tidak, untuk pulau-pulau terluar yang selama ini minim dari sarana prasarana sosial ekonomi fasilitator tersebut bersedia menembus badai dan menebas jarak. Risikonya tak tanggung-tanggung.

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

Kamaruddin, Diani, Megareta (Manajer SKPT) dan Irma (foto: DFW Indonesia)

“Di tahun 2014, fasilitator DFW bernama Jeszy harus sabar bertahan di rumah penduduk di Supiori jika tak menemukan perahu tumpangan,” kata Irma Sabriany. “Kadang berhari-hari menginap di rumah warga kampung sebelum dapat tumpangan ke Bepondi,” katanya.

“Bersama Baso, kami sempat panik saat dalam perjalanan ke Bepondi. Gelombang besar sekali, kami harus paksa operator perahu sebab kami tak yakin bisa sampai ke pulau,” ungkap fasilitator Pulau Brass yang pernah menemani Baso menuju Bepondi. Baso adalah fasilitator DFW yang mengganti Jeszy di tahun 2015 karena dipindahkan ke Pulau Liki.

Bagi Irma dan Diani, tantangan saat ini adalah mendorong para pihak untuk mengambil bagian dalam keberlanjutan bantuan Prakarsa ini.

“Profil desa sedang dirampungkan, administrasi pengelola PLTS sudah ada peningkatan, mereka mulai menata pembayaran iuran kelompok meskipun masih relatif kecil,” kata Irma. Irma juga jelaskan bahwa fasilitator telah memfasilitasi munculnya rasa kepemilikan warga pada bantuan ini dengan diberlakukan tarif pembayaran untuk operasi PLTS setelah melalui serangkaian musyawarah kampung.

“Jika warga memasang 450 watt maka biayanya Rp. 35.000,-/bulan. Kalau 550 watt dikenakan Rp 50.000,-/bulan, 1.000 watt dikenakan Rp. 100.000,-/bulan dan 2.000 watt dikenakan Rp. 200.000,-/bulan,” papar Irma tentang kesepakatan di Bepondi.

“Ini termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan Pustu,” sebut Irma. Irma tak menampik bahwa masih ada warga yang belum taat pada aturan yang telah disiapkan dan disepakati bersama namun menurutnya ini harusnya bisa ditangani sepanjang semua pihak ikut membantu.

“Sebenarnya pengelola telah memberikan sanksi namun masih saja ada yang melanggar,” katanya. Di laporan Irma, hingga bulan Oktober 2016 saldo PLTS milik Kelompok Rindu Sinar tidak kurang enam juta rupiah. Belum termasuk yang ada di rekening BRI.

Sebagai bagian dari masyarakat Bepondi, Nathaniel dan Marthen Kafiar menyadari tantangan yang disebutkan Irma dan Diani, dia menyebut bahwa warga atau kelompok harus semakin disadarkan untuk membayar iuran listrik dari PLTS ini.

“Masih diperlukan pendampingan yang lebih lama kalau perlu Pemerintah Daerah juga membiayai program PLTS ini. Memikirkan kemungkinan penggunaan energi listrik untuk menghasilkan es dan usaha ekonomi lainnya,” katanya.

“Selama ini, es ikan dibawa dari daratan Biak, masalah ikan, kita tidak bisa diragukan di Bepondi, ikan kita banyak, ini yang harus dipikirkan bagaimana bawa ikan ke pasar dengan harga bagus.” pungkas Nathaniel.

 

Kamaruddin Azis