Indonesia (Terus) Melawan Perikanan Ilegal


dfw_2239-1500-x-1000

Walaupun telah dilakukan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, perang melawan perikanan ilegal di Indonesia sampai saat ini masih relevan. Berbagai strategi, cara dan pendekatan terus diupayakan agar kejahatan ini bisa ditumpas. Pada kenyataannya, menjelang tiga tahun, praktik ini masih tetap ada, walaupun dalam skala dan intensitas yang berkurang. Dalam bulan Juli 2017, ada sekitar 10 penangkapan kapal ilegal dilakukan aparat keamanan Indonesia di Laut Natuna. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini belum benar-benar habis. Selalu ada upaya dan cara untuk melakukan praktik perikanan ilegal di laut Indonesia.

Dalam konferensi laut PBB di New York pada tanggal 5-9 Juni 2017, delegasi Indonesia mengajak dunia internasional untuk memerangi perikanan ilegal. Indonesia meyakinkan dunia bahwa perikanan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dari aktivitas ini terungkap bahwa selain perikanan ilegal, terjadi kejahatan lain seperti pencurian bahan bakar, perdagangan manusia, penyelundupan satwa liar dan penyelundupan narkoba. Perikanan ilegal dapat berupa penangkapan ikan yang melanggar aturan, atau dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Secara umum terdapat tiga dampak dari perikanan ilegal yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian perikanan global akibat praktik ini mencapai USD 50 miliar per tahun. Di sisi lain, pelaku perikanan ilegal sering menggunakan alat penangkapan ikan atau Fish Aggregating Devices (FAD) yang bisa merusak lingkungan laut seperti trawl (pukat harimau). Alat tangkap ini sangat destruktif karena mengeksploitasi ekosistem laut sebagai habitat hidup ikan dan tempat reproduksi. Perikanan ilegal juga menyebabkan kemiskinan di pesisir Afrika dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia. Menurunnya stok ikan di perairan nasional suatu negara memaksa nelayan tradisional negara tersebut menyeberang dan menerobos perairan negara lain.

Bagi Indonesia, perikanan ilegal merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah NKRI. Pelanggaran kedaulatan merupakan isu sensitif yang bisa memicu konflik antar negara. Termasuk sentimen dan ketegangan di Laut China Selatan yang saat ini terjadi, sedikit banyak telah menarik Indonesia dalam pusaran konflik kawasan. Kapal ikan asing dengan sewenang-wenang dan tanpa izin telah memasuki batas laut teritorial kedaulatan Indonesia. Mengambil dan merampok kekayaan laut Indonesia secara bebas.

Publikasi Food Agrucultural Organizatiton (FAO) 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 28,8% stok ikan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (over fishing), 61,3% mengalami full exploited dan hanya tinggal 9,9% yang belum tereksploitasi (under exploited). Menurut perkiraan antara 11 -16 juta ton ikan ditangkap oleh perikanan ilegal setiap tahunnya, mewakili 18% tangkapan global di semua perikanan. Ke depan, biaya penurunan hasil perikanan diperkirakan akan terus meningkat hingga USD 88,4 miliar pada tahun 2050 dan USD 343,3 miliar pada tahun 2100 (Noone, Sumaila dan Diaz, 2012).

Seiring dengan semakin bertambahnya populasi dunia, meningkatnya pendapatan masyarakat dan makanan yang berkembang mengakibatkan permintaan ikan terus meningkat. Ini menyebabkan stok ikan dunia mendapat tekanan yang lebih besar lagi. FAO (2014) menyatakan bahwa produksi ikan global meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 3,2%, melampaui pertumbuhan populasi dunia sebesar 1,6%. Namun, sebagian besar pertumbuhan produksi perikanan saat ini berasal dari produksi akuakultur, karena hasil dan volume perikanan tangkap mengalami stagnasi

Perikanan ilegal di Indonesia telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di laut, minimnya pengawasan aparat di laut, lemahnya struktur armada perikanan tangkap, berkurangnya sumberdaya ikan negara lain dan konsumsi produksi perikanan global yang terus mengalami peningkatan. Secara garis besar, modus dan praktik pelanggaran perikanan di Indonesia terbagi tiga yaitu sebelum penangkapan ikan, pada saat menangkap ikan, dan setelah ikan di tangkap. Pelanggaran pada tahap sebelum penangkapan ikan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi ukuran kapal (markdown), mengubah call sign dan mesin serta kapal beregister dan berbendera ganda. Pelanggaran selanjutnta terjadi saat menangkap. Kapal-kapal ikan beroperasi tanpa izin atau tanpa dokumen pelayaran seperti SLO dan SPB, menggunakan nahkoda dan ABK asing dan tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap terlarang. Dan yang terakhir pada saat setelah menangkap, mereka tidak mendaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tetapi melakukan transshipment ilegal yang melibatkan kapal-kapal trampler raksasa.

Dampak sosial dan ekonomi dari masifnya perikanan ilegal bagi Indonesia dapat terlihat dari dua hal yaitu menurunnya jumlah rumah tangga nelayan dan kecilnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikananan. Berdasarkan survei BPS periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Hal ini terjadi karena berkurangnya stok ikan dan kemampuan nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil yang tak mampu bersaing dengan kapal asing yang bertonase besar. Sementara itu, dalam periode tahun 2005-2012 perolehan pendapatan negara dari PNBP sektor perikanan dari SDA dan Non SDA tidak pernah melebihi angka Rp 300 miliar/tahun. Indonesia seperti mengalami kutukan sumberdaya alam laut.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Strategi Baru

Salah satu terobosan penanganan perikanan ilegal di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, kemudian dikenal dengan Satgas 115. Satgas 115 memiliki kewenangan luas yang men-shortcut hambatan koordinasi dan operasi penegakan hukum kejahatan perikanan ilegal. Satgas 115 dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sosok sipil yang penuh kontroversi karena agresifitasnya dalam memerangi perikanan ilegal. Inilah Satgas superbody yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut yaitu menentukan target operasi penegakan hukum, melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam operasi penegakan hukum serta melaksanakan komando pengendalian. Unsur Satgas 115 meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Kinerja Satgas 115 yang paling menonjol dalam hal penegakan hukum adalah penenggelaman kapal perikanan ilegal yang sampai bulan April 2017 telah mencapai 317 kapal. Dari jumah tersebut, 93% merupakan kapal berbendera asing seperti Vietnam, China, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Walaupun sempat mengundang kontroversi, penenggelaman kapal pelaku perikanan ilegal telah sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tentang Perikanan. Meski demikian, tantangan penegakan hukum tidak berhenti pada penenggelaman sebab disinyalir masih terjadi bentuk pelanggaran lain seperti transshipment yang terjadi di high seas. Menghadapi hal tersebut, dukungan teknis kepada efektivitas pola kerja Satgas 115 perlu terus diberikan. Terutama menghadapi pelaku kejahatan perikanan yang terus berkembang dari sisi strategi, peralatan, dan teknologi.

Ke depan, perang terhadap perikanan ilegal mesti dilakukan secara lebih strategis. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan reformasi hukum berupa revisi Undang-Undang Perikanan agar memberi efek jera bagi pelaku perikanan ilegal. Seiring dengan perkembangan modus, bentuk dan cakupan praktik perikanan ilegal, maka kerangka hukum yang mengatur hal ini perlu diperbaharui. Beberapa hal krusial perlu dipertimbangkan dalam revisi tersebut yaitu terkait sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku, kemungkinan gugatan perdata bagi aparat negara yang menangani pelanggaran perikanan ilegal, tindak pidana pembiaran, sanksi pidana korporasi dan evaluasi efektivitas pengadilan perikanan. Penanganan pelanggaran oleh aparat penegak hukum mesti mendapat pengawasan masyarakat. Dalam beberapa kejadian, kapal, ikan hasil tangkapan dan awak kapal asing yang sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat, masih bisa lepas atau melarikan diri. Aparat penegak hukum mesti bertanggungjawab terhadap hal-hal seperti ini.

Upaya memberantas kejahatan seperti perikanan ilegal tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada upaya perlawanan balik dari pihak-pihak yang selama ini melakukan dan menikmati praktik kejahatan perikanan. Mafia selalu bergerak mendahului polisi. Pelaku kejahatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, atau bersekongkol antara asing dan bangsa sendiri. Mereka tidak peduli dengan keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bagi mereka, kekayaan laut merupakan warisan yang harus dihabiskan. Menghadapi hal tersebut, bangsa ini harus memperkuat konsolidasi, melawan perikanan ilegal, menegakan kedaulatan negara dan mewariskan ikan yang sama dengan apa yang dimakan generasi saat ini.

Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia