Kisah Williams dan Masa Depan PLTS di Mapia


Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Williams Msen, Kepala Kampung Mapia (foto: Kamaruddin Azis)

Dari 92 pulau terluar Indonesia, terdapat 31 pulau berpenghuni, salah satunya adalah Pulau Brass atau oleh warga setempat acap disebut Barasi atau Kampung Mapia. Pulau ini adalah salah satu untaian baris terdepan RI dan menjadi perhatian pemerintah untuk dibangun dan dirawat, salah satunya dengan memberikan bantuan sarana prasarana seperti pembangkit listrik tenaga surya hingga desalinasi untuk air bersih.

Hingga kini, sebanyak 23 kepala keluarga di Pulau Brass termasuk bangunan pemerintah, rumah bidan, guru, pos polisi, pos TNI angkatan darat dan laut, gereja, balai desa serta SD telah memanfaarkan bantuan pemerintah pusat ini. Masing-masing menggunakan tenaga listrik 450 watt. Warga pun mulai menikmati dinginnya freezer hingga godaan televisi.

Seperti apa dimensi Brass, dinamika, inovasi pemerintah kampung atas hadisnya bantuan Pembangkit Listrik Lenaga Surya (PLTS), mari simak cerita Kepala Kampung Mapia, kampung yang hanya bisa ditempuh sejauh ini oleh Kapal Perintis Papua V, sekali atau atau dua kali dalam sebulan. Kamaruddin Azis dari DFW menuliskan ulasannya setelah mewawancarai sang Kepala di Kota Biak.

***

Namanya William Ekaldius Msen (37 tahun), kepala Kampung Mapia, Kabupaten Supiori, Papua. Dia unik dan berbeda. Saban malam tampil dengan topi kupluk di kepala, setidaknya itu yang terlihat saat ditemui dua malam berturut-turut (tanggal 18-19 Oktober 2016) di Kota Biak.

Pria kelahiran Jayapura ini mempunyai pandangan tajam dan terang tentang masa depan kampungnya. Tanggung jawab dan kegigihannya membangun kampung teruji dan terbukti saat mengelola PLTS. Sebagai kepala kampung, Williams sukses mengawinkannya dengan dana kampung yang menjadi tanggung jawabnya. Alasannya demi keberlanjutan.

Williams telah menjabat kepala kampung selama tiga tahun. Dia alumni SMA 2 di Jayapura Utara. Bapaknya lahir di Pegun (sekarang disebut Kampung Mapia) dan pernah kerja di PT. Telkom Jayapura. Pegun adalah hamparan pulau tempat berkebun warga daratan utama Biak.

“Kakek saya dari Biak, asalnya dari Melanesia. Ceritanya dulu, masih sistem kerajaan di Pegun dan Brass, di sana banyak kuburan-kuburan tua dan panjang. Tidak begitu jelas dari mana,” kata anak ke delapan dari sembilan bersaudara ini. Empat saudara tertuanya ada di Biak, ada di Supiori, Jayapura, seorang lainnya telah meninggal. Pria yang sempat menjadi tenaga honorer di Dinas Permukiman di Jayapura lalu pidah ke Supiori ini baru saja terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di BPMK Supiori, akronim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dengan pengalaman itu, Williams menjadi berbeda, dia memilih masuk ke gelanggang pembangunan kampung dan warga Kampung Mapia. Kampung yang sungguh sangat dicintainya.

Tentang Pulau Brass

Pulau Brass resmi menjadi desa atau Kampung Mapia pada 1997. Sejak berdirinya, terisolasi adalah labelnya. Lampu listrik tiada, demikian pula pendidikan dan kesehatan. Brass berbatasan dengan Negara Palau. Jika melihat peta jarak dari Biak ke Brass dan Palau ke Brass terlihat nyaris sama. Brass merupakan bagian dari gugusan Mapia. Brass, pulau di mana Williams bermukim tiga tahun terakhir menjadi pusat perhatian maksimum pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Betapa tidak, jika selama ini, pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan logistik sering terputus, sekarang semua nyaris terpenuhi, termasuk sarana komunikasi seluler.

“Kini aspek pendidikan, kesehatan, sudah semakin baik. Kami mendapat bantuan dari KKP untuk listrik dan air. Bantuan yang sangat berguna di dalamnya ada pendampingan. Saya pribadi merasakan bantuan ini sebab ada Pak La Ode Hardiani dari DFW,” ungkap Williams yang mengaku kembali ke Pulau Brass setelah tamat SMA tahun 98 di Jayapura.

Menurut Williams, Kampung Mapia terdiri atas tiga pulau besar. Ada Pulau Pegun dihuni dua kepala keluarga tinggal di sana dan petugas navigasi, lalu ada Pulau Fanildo, pulau kosong. Pulau-pulau sebenarnya ada enam, cuman yang ada tiga kecil dan ada tiga besar. Mercusuar ada di Brass.

Tiga tahun terakhir, suasana Brass berubah drastis. Dari pengamatan Hardiani dan William, anak-anak, kaum muda, warga di Brass mulai cekatan berselancar di dunia maya, bermain Facebook dan social media lainnya. Prajurit pengamanan batas negara tak sunyi lagi sebab komunikasi dengan koneksi internet terbuka lebar. Rumah-rumah terang benderang, guru-guru bersuka cita sebab mereka bisa ngeprint setelah mendapat suplai listrik dari PLTS bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang difasilitasi oleh Destructive Fishing Watch (DFW) untuk penguatan kelompok pengelola.

“Kami terima kasih ada pilihan menempatkan Bapak Hardiani, katong bisa belajar dari dia bagaimana merencanakan kegiatan pengelolaan sarana prasarana bantuan. Bukan hanya itu, katong bisa konsultasi dengan pemanfaatan dana desa untuk masa depan Pulau Brass,” katanya sembari melirik Hardiani.

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Williams berbicara di Workshop Nasional Program PRAKARSA didampingi La Ode Hardiani, Desember 2015 lalu (foto: DFW Indonesia)

Dua bulan terakhir Williams atas bantuan Hardiani sibuk menyiapkan rencana kerja desa untuk pemanfaatan dana desa (di Papua disebut Dana Kampung).

“Agak terlambat ini, mungkin kampung lain su cair, soalnya dokumen berubah terus, dulu ditangani Bappeda dan dikembalikan di BPMK.  Ada salah format dari Bappeda. Kita tidak kelola APBN tapi APBK. Awalnya merencanakan 1,329 miliar, terus berubah, terisa 600an juta,” papar Williams yang kembali menetap di Brass tahun 1999. Williams sempat kembali ke Jayapura tahun 2000 boyong keluarga lalu tahun 2006 balik dan tinggal setahun.

“Tahun 2008 baru menetap di Brass,” kata Kepala Kampung yang terpilih tahun 2013 ini.

Membangun SDM

Menurut Williams, di bawah kendalinya, Pulau Brass sedang berbenah untuk perbaikan kampung. Selain mendukung keberlanjutan layanan PLTS, dengan dana kampung akan dilakukan rehab balai kampung, rehab rumah masyarakat yang tertimpa pohon, menambah MCK dua unit, perawatan infrastrukur, ada pula bantuan untuk kelompok PKK dan nelayan seperti pemberian motor tempel dan bodi perahu, untuk kelompok tani/pekebun ada alat-alat bertani, petani kopra, oven pengasapan dan gudang penampung kopra.

Meski telah banyak program pengadaan dan rehabilitasi bangunan kantor namun Williams tetap memberi porsi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di Pulau Brass.

“Kita sadar kalau SDM Brass rendah, makanya butuh pelatihan utamanya aparatur kampung. Harapan kita juga untuk operator PLTS sebab selama ini pelatihan begitu hanya untuk wilayah Maluku saja, Papua belum,” katanya seakan meminta pemerintah untuk memperkuat kapasitas operator PLTS khusus wilayah Papua.

Saat ini, berdasarkan laporan Hardiani maka telah direncanakan program pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kampung dan pengurus kelompok PLTS melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelompok Masyarakat kaitannya dengan pengelolaan dana kampung dan penyusunan program tahun-tahun berikutnya.

“Kami butuh sebab kami ingin menyusun rencana sendiri, tidak dari atas, apalagi titipan dari pihak lain,” ungkap Williams. Jarak yang jauh dari Ibukota Supiori menurut William telah berdampak ke kehidupan warganya.

“Meski banyak capaian, namun boleh juga dibilang kondisi kami ini payah kalau kapal perintis tidak masuk. Kadang kalau tidak ada kapal datang, kita makan ubi saja, kadang stok beras habis sebelum kapal datang. Sebelumnya kita kesulitan bidan atau guru, mereka kerap tidak datang. Tapi sekarang su mulai baik,” katanya.

Pendidikan mulai dibenahi. Saat ini di sekolah SD terdapat enam kelas, sebuah WC dan empat rumah dinas. Ada pula perpustakaan, dan rumah baca.  “Ini bagus juga sebab ada warga yang bersedia mengajar anak-anak di luar waktu sekolah,” katanya. Tentang pendidikan, Williams bercerita bahwa semangat belajar anak-anak dari Mapia lumayan besar.

“Saat ini ada enam orang alumni SD Pulau Brass yang melanjutkan sekolah, di Biak. Karena mereka anak-anak baru lulus SD dan masih kecil, mereka harus ditemani ibunya pindah ke Biak saat masuk SMP. Ada pula yang sudah lulus. Sekolah SD dibangun tahun 2009, namanya SD Negeri Kecil Kepulauan Mapia,” ungkap Williams.

Melihat kondisi pendidikan seperti itu di Mapia dan hasrat bersekolah yang tinggi dari anak-anak kampung, maka Williams mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan.

“Bukan beasiswa tetapi tunjangan transportasi dan makan-minum, ada seragam. Awalnya 50 juta/tahun namun dikurangi menjadi 10 juta/tahun. Hal ini karena anggaran awal kami dari 1,329 miliar yang disetujui 600 juta,” katanya.

Dalam ingatan Williams, warga Brass pernah diserang sakit bersamaan, ada lebih 100 orang sakit, ada malaria, diare, batuk pilek, obat-obat tidak ada sebab bidan tidak ada. “Pernah pula ada yang meninggal bayi tiga orang karena kurang gizi,” ungkap Williams.

“Di Pulau Brass saat ini telah ada sarana komunikasi seperti telpon, juga listrik, air desalinasi dan pemerintah kampung sedang menyiapkan program rehabilitasi balai desa, fokusnya bantuan nelayan dan speedboat. Lumayanlah bisa berbagi kabar keluar kalau ada apa-apa,” tambahnya.

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

La Ode Hardiani, Williams Msen dan Kamaruddin Azis (foto: DFW Indonesia)

Bagi Williams, sarana transportasi sangat vital bagi pulaunya, selain karena jarak yang jauh juga karena keterbatasan kapal yang ke sana. Kapal tersebut melayani jalur Kabupaten Serui sebelum masuk ke Supiori. Antara bulan Desember hingga Januari kadang tidak ada kapal yang masuk sehingga warga harus menyimpan cadangan makanan dan minuman untuk waktu lama.

“Kalau cadangan beras habis, katong balik ke ubi, itupun kalau masih ada,” ujarnya sembari melepas senyum.

Masa Depan PLTS di Brass

Meski tetap jalan sebagai sumber listrik bagi warga Brass namun bantuan PLTS di Pulau Brass juga mengalami kendala terkait ketaatan warga dalam membayar namun itu hanya 3 orang. Mereka enggan membayar sebab dikiranya bantuan tersebut digratiskan. Hal yang lazim untuk pulau, kampung atau kawasan yang terlalu lama dicekoki bantuan dari Pusat.

“Namun demikian, ini bisa diredam dengan komunikasi dan pendekatan fasilitator dengan memediasi pengambilan keputusan atas masalah tersebut. Ini juga proses pembelajaran untuk mandiri toh,” imbuh Hardiani, sang fasilitator.

“Salah satu keputusan tersebut adalah adanya sanksi pencabutan jika telah ingatkan dan masih mengambil listrik dari PLTS. Ini tantangan sebab selalu saja ada pihak yang berseberangan dengan Pemerintah Kampung meskipun sudah dijelaskan penitngnya pembayaran iuran tersebut. Bukan hanya rumah warga tetapi beberapa bangunan lainnya. Namun ini perlahan diselesaikan dengan komunikasi intens,” tambah Diani.

Menurut Williams, yang juga penanggung jawab kelompok pengelola PLTS Brass, operasi PLTS ini tidak tidak bisa menyala 24 jam pada musim Barat. Belakangan ini, karena musim panas jadi masih bisa menyala sampai 24 jam. Meski demikian, dia mengakui bahwa berdasarkan hasil pengamatan pengurus kelompok terjadi kebocoran aliran listrik.

“Saya kira inilah yang masih harus dituntaskan agar listrik bisa dimanfaatkan secara maksimal, terus menerus,” ucap Williams.

“Kalau ketaatan, ada yang bayar 50 ribu perbulan, pemakaian rumah tangga paling maksimum adalah televisi. Belum semua pakai televisi, ada receiver, alat elektoronik dan speaker aktif. Kegiatan produktif, belum ada masih dalam tahap perencaaan. Manfaat PLTS untuk pendidikan pastilah ada, minimal penerangan,” paparnya.

Pengelolaan PLTS di Mapia nampaknya bisa menjadi contoh yang baik untuk lokasi-lokasi lain di Indonesia, selain dapat dipertahankan berfungsi hingga tahun ketiga, perhatian Pemerintah Kampung juga luar biasa.

“Tahun ini kita anggarkan dari Dana Kampung sebesar Rp. 25 juta, itu untuk perawatan dan dana cadangan kelompok,” kata Williams yang juga sebagai ketua dibantu oleh bendahara, Atiawan, sekretaris, Ferry Msen. Operator 1, Yusuf Yawan, Operator 2, Marcus Faidiban. Selain itu, diplot anggaran pula untuk air bersih sebesar Rp. 5 juta dan  10 juta untuk BTS bantuan Kominfo (kerjasama dengan Telkomel tahun 2012).

“Karena masih aset pusat, maka kita plot untuk perawatan saja,” kata Williams. Ada senyum di bibirnya.

“Pengurus dapat honor perbulan, nilainya 50 ribu, kalau operator bisa dapat 110 ribu,” kata Willams terkekeh. Williams menyadari bahwa meski masih ada beberapa warga yang tidak taat aturan namun ini tidak mempengaruhi kelancaran PLTS.

“Karena kita sudah ada kesepakatan, maka bagi yang melanggar akan dicabut. Kita ada angaran dasar, jika tidak membayar tiga bulan berturut-turut maka akan dicabut,” katanya mantap.

“Yang kami lakukan adalah memastikan ada biaya operasional yang datang dari iuran warga, usaha kelompok, peningkatan kapastas masyarakat. Belakangan ini ada keinginan untuk menambah kapasitas listrik sebab ada juga nelayan yang butuh freezer,” kata kepala kampung berpenduduk ada 24 KK atau setara 240 jiwa. Penduduk merupakan asli Supiori dan Biak.

***

Menurut Williams, selama ini Pulau Brass banyak mendapat bantuan seperti dari Perbankan, dana CSR, APBN tapi hanya bertahan beberapa waktu.

“Sebernarnya bagus juga tetapi karena banyak warga atau operator tak punya kemampuan mengelola jadinya bantuan rusak. Dari perbankan, ada bantuan genzet senilai 5 jutaan, pernah pula dari Pemerintah Pusat namun hanya bertahan beberapa saat.

Jika ada yang dikhawatirkan Williams ke depan, maka itu ada dua hal.

Kekhawatiran pertama, sebagai kepala kampung yang diamanahi Dana Kampung adalah jika dana dana bantuan ini cair, Williams harus kerja keras untuk implementasi dan membuat laporan pertanggungjawaban 2016. Dua bulan masa implementasi anggaran, antara November dan Desember sungguhlah waktu yang ketat.

Kekhawatiran kedua, baterai PLTS. Menurut Williams, baterai itu butuh waktu lima tahun bertahan lalu drop, harga perbaterai 5 juta, kalau dikali 100 baterai. “Belum lagi inverter, jutaan juga. Ini yang kami harus antisipasi,” katanya. Oleh sebab itu, bagi Williams, pelatihan teknis pengelolaan PLTS sangat penting dan mendesak.

“Yang kami bisa lakukan adalah menyiapkan dana kampung untuk berjaga-jaga meski terbatas, demi masa depan PLTS, kita tunggu saja bagaimana-bagaimana,” katanya.

Rote, 04/11/2016