Kebijakan Pemerataan Ekonomi Belum Sentuh Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut


Jakarta (DFW Indonesia)- Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada April 2017 lalu belum menyentuh nelayan dan pembudidaya rumput laut. Padahal nelayan dan pembudidaya rumput laut adalah kelompok kecil dan lemah sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini disebabkan status kepemilikan aset yang dimiliki nelayan dan pembudidaya rumput laut sangat terbatas. Mereka juga memiliki keterbatasan kemampuan termasuk mengakses teknologi, pembiayaan, pasar dan prasarana.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa desain Kebijakan Pemerataan Ekonomi tersebut dilakukan secara parsial karena menomorduakan kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut. “Pemerintah tidak siap dan tidak punya skenario untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan dan pembudidaya rumput laut, bahkan dalam skema KPE yang sebenarnya sangat strategis untuk mereka terima” kata Moh Abdi Suhufan.

Ada 10 bidang yang menjadi sumber ketimpangan, enam bidang menjadi prioritas dan quick win, empat yang belum masuk quick win. Bidang nelayan dan budidaya rumput laut tidak termasuk quick win dan prioritas KPE.

Seperti diketahui Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan  dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing.

KPE memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia.  Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat yaitu; i) reforma agraria dan perhutanan sosial, ii) pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, iii) perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, iv) perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, (v) nelayan serta petani budidaya rumput laut, vi) sistem pajak, vii) manufaktur dan informasi teknologi, viii) perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, ix) pembiayaan dengan dana pemerintah, dan x) vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

“Bahwa bidang nelayan dan petani budidaya rumput laut seharusnya menjadi kelompok yang menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut nasib 2,2 juta rumah tangga nelayan dan pembudidaya dengan rincian 864 ribu rumah tangga nelayan dan 1,2 juta rumah tangga pembudidaya. Pemerintah akan terus terlambat memperbaiki nasib nelayan jika tidak memanfaatkan skema KPE” kata Abdi.

Menurut data DFW-Indonesia, program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan yang dilaksanakan oleh KKP dalam periode 2010-2013 hanya mampu menyelesaikan 58.495 sertfikat. Artinya dalam setahun kemampuan pemerintah membantu nelayan mendapatkan sertfikat hanya 11.699 sertifikat. Pada tahun 2013 dari 16.703 orang memperoleh sertifikat hanya 1.215 orang yang memanfaatkan sertifikat untuk mengakses modal dengan nilai Rp 10.7 miliar tapi yang digunakan untuk modal kerja hanya Rp 3,7 miliar. “Butuh waktu lama untuk memastikan semua nelayan dan pembudidaya Indonesia yang berjumlah 2,2 juta orang memiliki sertfikat tanah jika tanpa skema KPE” kata Abdi. Kepemilikan sertifikat tanah ini akan membantu nelayan untuk mendapatkan modal usaha pada pihak bank.

Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pembudidaya rumput laut di Maluku Tenggara Barat (foto: DFW Indonesia)

Sementara itu, Widya Safitri, peneliti DFW Indonesia mengatakan bahwa selain soal kepemilikan aset tanah, isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah target produksi rumput laut yang terus meningkat. Pemerintah telah membuat baseline bahwa target produksi rumput laut akan terus digenjot dari 11 juta ton tahun 2016 lalu menjadi 13,4 juta ton tahun 2017 dan 16,1 juta ton pada tahun 2018 nanti.

“Dalam kerangka Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk pembudidaya rumput laut, pemerintah perlu melakukan pengaturan terkait enam hal yaitu; rencana zonasi budidaya rumput laut yang detil, aturan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, penyediaan bibit unggul, kesiapan kelompok pembudidaya dan pendampingan, serta market dan hilirisasi rumput laut” kata Widya. Untuk itu Widya menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan sentra produksi yang lokasinya menyatu dengan sentra industri rumput laut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah melakukan langkah strategis yaitu melengkapi perumusan rencana aksi Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk nelayan dan budidaya rumput laut yang sifatnya implementatif, terukur dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Hal ini bertujuan agar bidang nelayan dan budidaya rumput laut  tidak terus ketinggalan dan kesejahteran nelayan dan pembudidaya dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.