Mengapa Restorasi Pesisir Harus Ditempuh?


Para fasilitator bersama narasumber, tim DFW dan Ibu Ir. Elvita Nezon, MM dari Subdit Restorasi Pesisir KKP (foto: DFW Indonesia)

Para fasilitator bersama narasumber, tim DFW dan Ibu Ir. Elvita Nezon, MM dari Subdit Restorasi Pesisir KKP (foto: DFW Indonesia)

Tanggal 20 hingga 23 Juli 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Laut bekerjasama DFW Indonesia, organisasi masyarakat sipil yang giat mengkampanyekan konservasi sumberdaya pesisir dan laut menggelar pelatihan fasilitator. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung Program Restorasi Pesisir di tujuh lokasi program.

“Tahun ini kita melaksanakan upaya restorasi  dengan melibatkan fasilitator, ini untuk pertama kalinya, sebelumnya dilaksanakan oleh kontraktor saja,” terang Ir. Elvita Nezon, MM, Kepala Subdirektorat Restorasi Pesisir di depan para peserta yang akan bertugas di tujuh kabupaten. Lokasi penanaman mangrove tersebut adalah Kabupaten Pemalang, Kota Semarang, dan Brebes serta penanaman vegetasi pesisir di Kabupaten Tasikmalaya, Jember, dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Moh. Abdi saat memaparkan substansi dan arah program Propesisir (foto: DFW Indonesia)

Moh. Abdi saat memaparkan substansi dan arah program Propesisir (foto: DFW Indonesia)

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator yang telah berkecimpung dalam ragam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Selain Elvita dari KKP, hadir juga Yusran Nurdin Massa, aktivis lingkungan yang selama 10 tahun terakhir menggeluti pemberdayaan masyarakat pesisir berkaitan dengan restorasi mangrove di Sulawesi dan Papua. Lainnya adalah Muhammad Abdi Suhufan, mewakili DFW yang menjelaskan substansi dan arah program rehabilitasi program restorasi, Muhammad Jufri dari Yayasan Nurani Dunia Jakarta berkaitan metodologi pendampingan serta Kamaruddin Azis yang memaparkan hakikat fasilitasi masyarakat dan resolusi konflik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Untuk menghubungkan dengan konteks pembangunan desa kontemporer dibahas pula latar belakang dan implementasi UU Desa dalam pengelolaan lingkungan oleh Yusran Darmawan, penulis sekaligus alumni S2 Ohio University dalam bidang Communication and Development. Yusran mengurai sejarah desa, status pemerintahan hingga penjabaran UU Desa dan target fasilitasinya seperti RPJMDes hingga Bumdes.

Yusran Nurdin saat menjelaskan aspek ekologi mangrove (foto: DFW Indonesia)

Yusran Nurdin saat menjelaskan aspek ekologi mangrove (foto: DFW Indonesia)

Mengapa Mendesak?

Elvita menyatakan bahwa hingga saat ini kerusakan pesisir telah mengakibatkan abrasi dan kerentanan kawasan pantai terutama permukiman. “Kerusakan pesisir akibat abrasi mencapai angka 29.268, 21 hektar. Luas mangrove kita 3,7 juta ha dan yang rusak telah ada 1,08 juta hektar,” ungkap Elvita.

Menurut Inet, begitu ia biasa disebut untuk mengantisipasi kerusakan yang kian hebat maka upaya rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove dan vegetasi pantai menjadi sangat mendesak. “Kita berharap dengan itu maka pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan dapat tercapai. Baik koservasi ekosistem maupun pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, hal ini membutuhkan komitmen masyarakat dan pemerintah derah,” katanya.

Untuk mendorong pelibatan para pihak baik sebelum dan setelah penanaman maka menurut Inet diperlukan sosialisasi kegiatan rehabilitasi serta pendekatan awal terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti Kepala Desa dan Dinas terkait. Hal lainnya adalah melakukan pengecekan kondisi awal dan akhir lokasi yang akan ditanami dengan melibatkan pihak terkait baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, kontraktor pelaksana, kelompok masyarakat dan Kades.

Yusran Darmawan menerangkan Undang-Undang Desa (foto: DFW Indonesia)

Yusran Darmawan menerangkan Undang-Undang Desa (foto: DFW Indonesia)

Disampaikan Inet, KKP akan terus mendorong adanya kolaborasi antara masyarakat, kontraktor, konsultan pengawas, failitator desa serta dinas terkait. Kehadiran fasilitator menurut Inet sangat strategis sebab dapat membantu KKP dalam mempermudah pelaksanaan penanaman dan fasilitasi keberlanjutannya.

“Saya berharap fasilitator, selain membantu dalam menyosialisasikan kegiatan kepada masyarakat, dapat pula membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dan hambatan yang muncul dalam pelaksaan kegiatan rehabilitasi, termasuk membantu kelompok dalam menyusun rencana pengelolaan hasil rehabilitasi,” papar Inet. Menurutnya selain itu fasilitator dapat pula membuka peluang kerjasama dengan pihak luar dengan memndorong kelompok-kelompok yang ada untuk mengelola kegiatan penanaman ini dengan meminta dukungan mitra lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR).

Di akhir paparannya Elvita menegaskan bahwa para fasilitator dapat melaporkan hasil koordinasi lapangan, memfasilitasi sosialisasi kegiatan secara luas, bekerjasama dengan kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove hingga memfasilitasi draft Perdes tentang rehabilitasi dan rencana pengelolaan  kelompok.

“Para fasilitator dapat pula menginventarisasi potensi kerjasama rehabilitasi dengan pemilik CSR, agar upaya restorasi ini bisa berkelanjutan,” kuncinya.