Menunggu PPI Ukurlaran Jadi Simpul SKPT Saumlaki


Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Nelayan dan para petugas berwenang di atas sebuah kapal di Saumlaki

Kamaruddin Azis dari DFW Indonesia berkunjung ke Kota Saumlaki, Maluku Tenggara Barat untuk melihat situasi PPI Ukurlaran yang diplot sebagai simpul Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2015. Dia juga mewawancarai tenaga syahbandar perikanan, Artha Apla Unawekla, Kepala Pos PSDKP Roy Salinding, tenaga BKIPM – KKP, Ridwan, manajer SKPT Nasruddin serta nelayan di Pasar Ikan Omele.

***

Situasi kini

“Peluang pengembangan PSKPT sangat besar. Pasokan ikan melimpah. Misalnya, ikan hidup dan lobster banyak dikirim ke Benoa Bali, demikian pula ikan-ikan demersal dan pelagis yang dikirim ke Ambon, Bali, Kendari dan Surabaya,” ungkap Artha. Dia tenaga syahbandar perikanan yang diperbantukan PPN Tual ke PPI Ukurlaran, Saumlaki. Bersama Artha hadir pula Nasruddin, (Jumat, 23/09).

Nasruddin menambahkan, bahwa sesuai pengamatannya terdapat beberapa perusahaan perikanan yang rutin beroperasi di perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti PT. Pulau Mas Nusantara, CV. Rajawali Laut Timur hingga UD. Joyo Mandiri Pratama.

“Yang ke Kendari dan Surabaya membawa ikan-ikan pelagis seperti cakalang, tuna, ikan layang, ikan segar,” kata Nasruddin.  “Pokoknya banyak sekali tetapi seng ada es. Ikan lain seperti kuweh, bobara juga banyak tetapi masyarakat biasa tanya, ambil es di mana?” tambah Lartha yang ditugaskan bersama personil Dinas Kelautan dan Perikanan MTB untuk bertugas di PPI dengan SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

“Salah satu upaya Pemerintah adalah menghidupkan PPI Ukurlaran sebagai simpul usaha perikanan hanya saja beberapa sarana pendukung Seperti SPDN, pabrik es, cold storage belum tersedia,” terang Nasruddin. Meski demikian, menurut Nasruddin, di PPI yang dibangun oleh pemda pada tahum 2005 ini, aktivitas bongkar muatnya belum difungsikan namun secara kelembagaan telah siap melayani, baik struktur maupun personil.

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

Ikan-ikan yang siap dipasarkan ke luar Saumlaki

“Kami mulai beroperasi di Saumlaki sejak 2015, aktivitas perkantoran sudah mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan baik untuk ekspor maupun domestik. Saat ini masih untuk kebutuhan domestik melihat kondisi usaha perikanan di sini, tapi kami siap untuk ekspor,” terang penanggung jawab karantina perikanan, Ridwan saat ditemui pada tanggal 24 September 2016.

Lalu lintas domestik keluar komoditi hasil perikanan stasiun KIPM kelas I Ambon untuk wilayah kerja Saumlaki melaporkan (per 1 Agustus 2016) bahwa telah dikeluarkan 296 health certificate domestik atau sekitar 321 ton hasil perikanan. Meliputi kepiting bakau, rumput laut, tenggiri, hingga lobster.

Sekaitan dengan usaha perikanan, di Saumlaki dan sekitarnya, urusan Surat Layak Operasi (SLO) kapal pun telah siap dilayani oleh unit kerja PSDKP-KP.

“Selama ini, nelayan atau pemilik kapal bersedia untuk direlokasi lokasi dari pendaratan yang selama ini masih melakukan bongkar muat di sekitar tempat tinggalnya. Karenanya juga sulit terdata oleh pengawas perikanan untuk hasil tangkapan,” kata Roy saat ditemui di kantornya di PSDKP Saumlaki, (Sabtu, 24/09).

Tantangan

Menurut Roy, nelayan di Saumlaki umumnya dari luar MTB, seperti Sulawesi Selatan dan Tenggara dan nelayan kecil (di bawah 10 GT) dan musiman, sehingga juga kesulitan untuk terdata.  “Tentang SLO, selama ini kapal-kapal yang ada (ukuran kecil) tidak memiliki izin atau SIPI/tanda daftar kapal perikanan, sehingga pengawas perikanan tidak bisa mengeluarkan SLO,” kata Roy.

Lartha menambahkan bahwa urusan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar perikanan juga telah berjalan sejak Juni 2016. Hal lain seperti aspek kesehatan pelabuhan dalam hal keluarnya buku hijau juga sudah bisa dikeluarkan oleh otoritas kabupaten/provinsi. Untuk aspek lalu lalang nelayan atau pengusaha perikanan asing, untuk immigration clearance juga telah ada perwakilan di Kota Saumlaki. Ada pula surat keterangan komoditi dari Dinas jika ada sudah ada Karantina seharusnya tidak perlu.

Lobster hasil tangkapan nelayan

Lobster hasil tangkapan nelayan

“Beberapa bulan lalu dalam pengamatan kami, banyak kapal yang seharusnya sandar di PPI Ukurlaran, tetapi memilih ke Larat karena keramba ikan (hidup) ada di sana, sehingga tenaga pengawas PSDKP, Kesyahbandaran dan karantina harus ke sana,” ungkap Lartha.

“Namun kami sudah tegaskan untuk berlabuh melakukan cekpoin di PPI Ukurlaran,” ujar Lartha. Hal yang dimaksudkan Lartha ini karena beberapa kapal ikan mempunyai keramba ikan hidup di Pulau Larat. Kapal yang mendapat izin operasi Pusat di sini seperti milik PT. Pulau Mas Nusantara. Kapal berizin Pusat seharusnya masuk di check point Saumlaki. Sedangkan beberapa kapal ikan lain seperti kapal mili PT. Rajawali Laut Timur itu mendapat izin dari provinsi sehingga tidak ada keterangan check point Saumlaki.

Harapan Nasruddin, Roy, dan Lartha adalah perlunya diakselerasi pembangunan infrastruktur kantor kepelabuhanan yang bisa menjadi pusat layanan terpadu. Selain itu, juga diperlukan dukungan tempat tinggal atau mess bagi tenaga-tenaga PPI Ukurlaran.

“Seingat saya salah satu hasil pertemuan pada pertemuan SKPT di Saumlaki pada tanggal 11 Agustus 2016 adalah perlunya menyiapkan dana  APBN dan APBD untuk operasional PPI, furnitur kantor dan  pemeliharaan aset-aset di PPI,” ungkap Nasruddin.

Nasruddin menyebutkan bahwa selama menjadi manajer lapangan. Bersama DKP-MTB, PLN dan PDAM telah memfasilitasi masuknya listrik dan air besih ke PPI. Kapasitas air bersih bahkan mencapai 100 ton sedang listrik 16,5 KV untuk penerangannya. Menurut Nasruddin saat ini pipa air yang bocor sedang dalam perbaikan. Daya Listrik yang terpasang amat terbatas atau sebesar 3,3% dari perkiraan kebutuhan sebesar 500 KVA.

Selanjutnya Nasruddin mengatakan, melihat potensi yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah ada indikasi ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Saumlaki dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya, Di Pasar Omele, ada investor dari Korea Selatan yang telah menyewa gedung milik pemda dan difungsikan sebagai cold storage berkapasitas 200 ton.

“Hingga kini, mereka hanya menunggu kapal-kapal yang dapat difungsikan sebagai kapal pengangkut,” ungkap Nasruddin. Pria bersapa Nas ini mengatakan sebenarnya Perindo, dalam hal ini melalui Pak Bustami pernah mengutarakan akan mendatangkan investor dari Rusia ke Saumlaki.

“Setahu saya mereka minta disiapkan lahan untuk pabrik es dan cold storage (freezer). Lokasinya di sekitar PPI atau Pasar Omele,” imbuh Nas.

Menunggu perkembangan

Prospek pengembangan SKPT Saumlaki sangat terbuka lebar sebab sejauh pantauan mereka jenis dan jumlah ikan tangkapan nelayan sangat besar seperti beragam ikan karang (demersal/ikan hidup), ikan-ikan pelagis, lobster bambu, lobster mutiara, terutama kerapu oranye (kerapu tongseng).

Di ujung obrolan, Lartha mengutarakan bahwa dia mendapat banyak keluhan dari nelayan pancing rawai dari Makassar yang sedianya mau beroperasi di sekitar perairan Saumlaki, namun akhirnya lebih memilih pindah ke Tual dan Kupang karena urusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang relatif lama keluar, bahkan berbulan-bulan.

“Jika demikian adanya, nampaknya semua pihak harus sungguh-sungguh mengakselerasi SKPT ini. Kalau tidak, mimpi untuk ekspor dari Saumlaki akan sulit,” pungkas Nas.

Untuk mengecek cerita di atas, tanggal 24 September 2016, penulis berkunjung ke PPI Ukurlaran.  Pada pukul 11.00 wita, hanya ada dua orang warga yang sedang memancing di sekitar dermaga. Di dalam kompleks terlihat bangunan lama yang oleh Nas merupakan pabrik es namun tak lagi berfungsi. Tidak jauh dari pintu gerbang.

“Pabrik Es yang telah dibangun pada tahun 2007 oleh Kementerian Perindustrian tidak beroperasi karena rusak berat,” imbuh Nas.

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Bangunan kantor PPI Ukurlaran, Saumlaki

Di kanan jalan terdapat dua perahu yang sudah tak berfungsi. Terdapat pula bangunan syahbandar perikanan yang baru saja difungsikan. Di kiri jalan, terlihat kantor PPI yang nampaknya harus direnovasi. Selain itu terdapat bak penampungan air seperti yang disebutkan Nas di atas. Tidak jauh dari dermaga terdapat bangunan pusat pendaratan ikan yang atapnya terbongkar yang menurut Nas sedang direnovasi. Suasana hening dan jauh dari kesan PPI yang seharusnya disibukkan oleh bongkar muat ikan atau penyiapan logistik usaha perikanan.

“Di samping bangunan pendaratan ikan ini saya pernah dengar kalau akan dibanguni SPDN atau solar packet dealer nelayan. Agar BBM juga tersedia di sini, tapi belum tahun sampai sejauh mana prosesnya,” ujar Nas sebelum kami kembali ke sekretariat SKPT di Saumlaki.

Sore harinya, penulis menemui Haji Muhdar (69 tahun), seorang nelayan asal Kampung Mola, Wakatobi dan Suriadi (40 tahun) yang sedang mengaso di sisi Pasar Ikan Omele, Saumlaki. Muhdar baru saja kembali dari melaut sebelum kembali ke Omele. Keduanya merupakan nelayan pancing yang memanfaatkan rumpon-rumpon yang ditinggalkan para pemiliknya. “Ikannya banyak,” kata Suriadi.

Sudah beberapa bulan ini mereka menambatkan perahunya persis di dermaga Omele. “Tidak masuk ke PPI Ukurlaran karena sarana prasarana tidak memadai. Tidak ada ada pabrik es,” kata Suriadi. Hal ini juga dibenarkan oleh Haji Muhdar.

Perahu kayu yang dibawa oleh Suriadi berbobot tidak lebih 5 GT. Dia mengoperasikan kapal yang dimiliki oleh seorang tentara yang tugas di Saumlaki. “Kami hanya menggunakan pancing, ikan tuna baby,” kata Suriadi yang tinggal di blok pasar Omele. Mereka tinggal di situ sebab tempat tinggal sebelumnya ludes terbakar pada tanggal 20 September 2016.

Bersama kapal Suriadi terdapat tiga kapal lainnya yang sedang berlabuh di dekat pasar. Ukurannya sama. Jika kebutuhan operasional dipenuhi di PPI Ukurlaran, bukan mustahil mereka akan datang ke sana dan menggairahkan salah satu PPI yang diharapkan oleh Pemerintah ini menjadi sentra usaha perikanan terpadu.

Saat ini nelayan dan pengusaha perikanan menunggu terealisasinya harapan-harapan tersebut di atas tapi sampai kapan?

Saumlaki, 25/09/2016