Indonesia adalah negara maritim dengan karakteristik pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Memiliki 92 buah pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain yang memiliki dimensi kedaulatan yang sangat penting. Pulau-pulau tersebut memiliki karakteristik yang beragam, baik dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat akses. Diantaranya terdapat 31 pulau yang berpenduduk (24 diantaranya tertinggal), yang lokasinya terserak di 8 provinsi dan 14 kabupaten. Wilayah perbatasan saat ini menjadi sensitif karena ditenggarai menyimpan berbagai bentuk konflik sekaligus potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan. Wilayah perbatasan tersebut tidak saja merupakan wilayah daratan tetapi juga mencakup laut dan pulau-pulau kecil. Karakteristik pulau-pulau di perbatasan biasanya memiliki akses yang terbatas, penduduk yang sedikit, tertinggal dan rawan. Intervensi pemerintah selama ini dirasakan belum terpadu dan belum sinergi sehingga berbagai macam inisiatif dan program yang telah dilaksanakan belum dapat diagregasi manfaatnya secara nyata.

Pulau Sebatik perbatasan Indonesia - Malaysia

Kondisi pulau perbatasan yang memprihatinkan disebabkan karena pendekatan pengelolaan perbatasan oleh pemerintah Indonesia selama ini, senantiasa mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) dengan penempatan pasukan militer dan posko keamanan di wilayah perbatasan atau hanya terbatas pada kunjungan kerja pejabat, upacara bendera dan pembangunan tugu perbatasan yang sifatnya seremonial. Dampaknya adalah geliat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan akan sangat kontras dengan kondisi perbatasan negara tetangga yang hanya selemparan batu seperti Singapura dan Malaysia. Pendekatan keamanan diyakini masih sangat urgen karena menyangkut kedaulatan negara, tetapi dengan mencoba mengawinkan security approach dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) merupakan jalan keluar yang perlu diambil untuk menyelesaikan pengelolaan perbatasan secara lebih soft.

Pendekatan kesejahteraan diyakini akan mampu membawa perubahan terutama bila mengadopsi program MDGs dengan target indikator yang relatif lebih terukur. Target MDGs meliputi 8 indikator utama yaitu (1) mengurangi penduduk miskin/kelaparan, (2) pendidikan untuk semua, (3) kesetaraan gender, (4) kurangi kematian anak, (5) kesehatan ibu dan bayi, (6) pemberantasan penyakit menular, (7) kelestarian lingkungan hidup, dan (8) kemitraan global. MDGs merupakan mandat internasional yang juga disepakati oleh pemerintah Indonesia sehingga harus dilaksanakan secara serius dan sungguh-sunguh untuk dapat dicapai pada tahun 2015 nanti.

Pulau Perbatasan Indonesia - Malaysia - Singapura di Natuna Anambas

Fokus Intervensi

Berbagai pihak pemerintah seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pemda, swasta dan donor mengklaim telah melakukan berbagai macam inisiatif program untuk peningkatan kesejahteraan termasuk target pencapaian MDGs tetapi pada kenyataannya belum ada yang spesifik fokus pada akselerasi MDGs di wilayah perbatasan negara khususnya pulau-pulau. Khususnya di pulau perbatasan, fokus intervensi yang perlu dilakukan adalah perlunya mainstreaming (pengarusutamaan) MDGs dalam program pulau perbatasan. Hal ini berarti, pentingnya upaya merangkai segenap inisiatif pembangunan yang telah ada dalam satu kesatuan program dengan label MDGs Pulau Perbatasan.

Mainsteraming ini bermakna bahwa program yang akan dilaksanakan agar dapat mengacu pada target MDGs secara sektoral dengan fokus di pulau perbatasan. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah pentingnya sistem pendampingan intensif terhadap program dan kegiatan untuk dapat memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan sebelumnya. Kelemahan implementasi selama ini disebabkan karena lemahnya pendampingan program sehingga pencapaian keberhasilan menjadi rendah, bias dan tidak termonitor dengan baik. Untuk mendukung implementansi program, maka diperlukan sistem informasi dan konsultasi MDGs yang akan menjadi pusat informasi dan sarana berkomunikasi berbagai pihak untuk memonitor, menghilangkan hambatan dan mengakselerasi implementasi program MDGs di pulau-pulau perbatasan. Sistem informasi ini diharapkan akan menjadi sarana komunikasi masyarakat di perbatasan jika menghadapi serangkaian masalah sosial dan ekonomi sehingga dapat menemukan solusi bersama secara cepat dan tepat.

Strategi lain yang bisa dikembangkan untuk mengelola pulau perbatasan adalah dengan mengembangkan model pulau asuh perbatasan (adoption island). Strategi ini bisa menjadi opsi mengingat pemerintah acapkali abai jika telah masuk pada fase komitmen dalam pengalokasian budget program. Dengan berbagai alasan, pemerintah selalu mengatakan kekurangan dana untuk pembangunan perbatasan terutama jika menyangkut kebutuhan infrastruktur. Model adopsi pulau merupakan pendekatan baru melalui penawaran kerjasama dengan pihak lain terutama swasta dengan program CSR, donor ataupun individu yang peduli untuk berkontribusi membiayai pembangunan dan pengembangan pulau terutama untuk penyediaan infrastruktur dalam skala kecil, modal usaha masyarakat dan sarana serta prasarana perikanan bagi penduduk setempat. Adapun untuk pulau-pulau perbatasan yang memenuhi syarat untuk pengembangan pariwisata bisa dikembangkan untuk menjadi pulau wisata yang berbasis ecotourism ataupun melalui penetapan kawasan konservasi laut agar dapat terlindungi secara hukum. Secara sederhana, kategorisasi pengelolaan pulau perbatasan bisa mengacu pada kerangka : Pulau Sehat, Pulau Mandiri, Pulau Siaga, Pulau Produktif dan Pulau Pulau Pintar.

Dengan berbagai langkah strategis yang ditempuh secara bersama-sama, maka penanganan pulau perbatasan akan relatif terjangkau dan pulau-pulau perbatasan kemudian tidak menjadi beban tetapi menjadi insentif yang sangat penting bagi negara ini. Mengelola pulau-pulau perbatasan dengan pendekatan program yang mengacu pada target MDGs akan berimplikasi keadilan bagi masyarakat yang jauh dari hingar bingar pembangunan dan fasilitas yang serba berkecukupan bagi masyarakat perkotaan. Tujuan yang paling penting adalah rakyat Indonesia di Pulau Perbatasan akan merasa terperhatikan sehingga format NKRI sebagai cita-cita bersama anak negeri ini lebih mendapatkan maknanya di pulau-pulau perbatasan.

Mohamad Abdi
Program Officer DFW Indonesia