PR Besar di Pulau-Pulau Kecil Terluar


Alor Desa LangkuruDalam banyak literatur disebutkan bahwa Indonesia memiliki 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan 31 Pulau di antaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang tersebar di 11 Provinsi. Jika dihitung secara total, ada sekitar 298.000 jiwa penduduk atau sekitar 73.400 Kepala Keluarga yang mendiami PPKT tersebut. Pulau Alor di Selatan Indonesia merupakan Pulau Terluar dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 35.100 jiwa. Namun, kondisi sosial dan ekonomi beberapa wilayah di Alor sangat memprihatinkan. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pureman, Desa Langkuru. Ketiadaan sarana listrik, minimnya air bersih dan letaknya yang terisolir menyebabkan desa ini menjadi sangat terbelakang. Berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, masyarakat Desa Langkuru sering membandingkan daerahnya dengan tetangga dengan ungkapan  ‘Timor Leste Terang, Indonesia Gelap’.

Setelah Perpres 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, penguatan pengelolaan PPKT sebenarnya lebih nyata terlihat dengan lahirnya UU No 43 tahun 2008  tentang Wilayah Negara. Sayangnya, dukungan regulasi ini pada tatanan implementasi justru menimbulkan kebingungan.  Visi pengelolaan Perbatasan termasuk PPKT menciptakan polemik baru terkait dengan kewenangan, koordinasi, budget serta rebutan lahan antar instansi pemerintah. Kelemahan koordinasi instansional menjadi titik kritis sehingga menimbulkan gap, saling tidak enak dan menunggu situasi terakhir untuk mengambil kebijakan. Belum lagi perbedaan nomenklatur program masing-masing sering kali menjadi kendala implementasi terhadap suatu isu yang seharusnya bisa ditangani bersama.

Sebaran 31 Pulau-Pulau Kecil Terluar

Sementara itu, kondisi infrastruktur serta sarana dan prasarana pembangunan di PPKT sangat beraneka ragam. Beberapa sudah tersedia, tapi yang belum tersedia jumlahnya lebih dominan. Beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan saat ini adalah listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, kesehatan, pendidikan dan perikanan. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 menunjukan terdapat kebutuhan pembangunan 15 Base Transreceiver System (BTS) untuk memenuhi pelayanan telekomunikasi di PPKT. Pembangunan BTS ini tidak dapat dilakukan oleh Kementerian tetapi merupakan domain swasta untuk melakukan. Selain minimnya sarana dan prasarana, problem pengelolaan PPKT adalah aksesibiltas yang sulit dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas. Disatu sisi, program pemerintah yang teralokasi sering kali tidak terkoordinasikan dengan baik antara instansi  pusat dan daerah. Akibatnya adalah rasa kepemilikan (ownership) aset-aset yang telah dibangun menjadi tidak jelas sehingga berdampak pada lemahnya pengelolaan secara teknis, manajemen dan administrasi.

Pemetaan terhadap problematika pembangunan di perbatasan termasuk PPKT mungkin perlu menjadi salah satu prioritas pemerintahan yang akan datang. Rekomendasi dan rencana kerja yang selama ini tersusun secara sektoral harus bisa ditampung dalam sebuah skenario pembangunan yang komprehensif.  Perubahan mindset membangun PPKT mesti dilakukan, bahwa mengurus PPKT bukan merupakan beban pembangunan tetapi menjadi aset bagi bangsa ini. Walapun susah, tetapi ego sektoral harus sedikit demi sedikit dapat dikurangi terutama bagi instansi pemerintah yang memiiki kewenangan di perbatasan dan PPKT. Syaratnya adalah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mampu melakukan koordinasi dengan baik. Pendekatan pengelolaan Perbatasan dan PPKT yang selama ini  banyak dilakukan diatas meja, harus berubah dengan sesering mungkin melakukan kunjungan dan bahkan pendampingan intensif di lokasi. (Abdi)