Recana Kerja Pemerintah 2018 Kurang Menyentuh Kelautan dan Perikanan


NARASI DARI LAUT9

Para nelayan Kuala Mempawah, Kalimantan Barat melintasi muara Sungai Mempawah menuju ke laut. Rantai kemiskinan nelayan Indonesia akan semakin sulit diputus jika pemerintah pun tidak lagi memberikan perhatian yang cukup bagi dunia kelautan dan perikanan Indonesia. (Foto: Darmadi Tariah-DFW)

Jakarta (DFW-Indonesia) – Kesungguhan pemerintah Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia sebagai proros maritim dunia perlu dipertanyakan. Pasalnya, dalam rancangan progam nasional dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, program bidang Kelautan dan Perikanan tidak dimasukkan sama sekali. Dalam RKP 2018 yang bertemakan memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah telah menetapkan 10 program nasional dan 30 program prioritas nasional yang akan menjadi acuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa rancangan RKP 2018 yang tidak memasukan program bidang kelautan dan perikanan merupakan langkah mundur pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. “Sebenarnya ada tiga arahan dan kebijakan Presiden Jokowi dalam bentuk Perpres dan Inpres yang semestinya dipedomani oleh semua pihak untuk memajukan pembangunan kelautan dan perikanan” kata Abdi.

Ketiga kebijakan tersebut adalah Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan dan Perpres No. 16 Than 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perkembangan ini bisa menimbulkan pesimisme akan tercapainya target pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang termuat dalam RPJMN 2014-2019. “Padahal peluang dan momentum untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada ekonomi nasional kini terbuka lebar dengan makin meningkatnya  produksi perikanan nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk capaian PDB sektor perikanan yang tumbuh sebesar 5,15% tahun 2016 lalu,” ungkap Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman menyampaikan bahwa bila merujuk pada Rencana Aksi Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia terdapat beberapa program dan target  pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2018 yang akan datang.  “Paling tidak ada empat hal yang perlu mendapat intervensi program yaitu terkait target produksi garam nasional sebesar 3,4 juta ton,  pembangunan dan penyediaan 3.275 kapal dan alat tangkap ikan, pembangunan 31 Sentra Kelautan dan Perikana Terpadu serta revitalisasi 90 titik pelabuhan perikanan,”kata Subhan.

Proses perencanaan yang demikian baik pada level kebijakan makro, menurut Subhan, kemudian tidak bertemu pada titik program dan anggaran yang implementatif yang merupakan kunci atau pintu masuk pencapaian sasaran. “Kami menganggap ada hal yang keliru dalam hubungan koordinasi antarlembaga (trilateral) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam penyusunan RKP sehingga warna kelautan dan perikanann tidak bunyi dalam dokumen tersebut” ujar Subhan.

Merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang ada saat ini, Abdi menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah untuk memberikan perhatian pada kehidupan nelayan terutama di daerah pinggiran dan pulau kecil terluar belum terlalu besar. Ikan yang melimpah belum dapat dinikmati oleh nelayan sebab fasilitas pendukung seperti kapal, alat tangkap ikan, coldstorage, dan pabrik es belum tersedia di wilayah-wilayah tersebut. Membangun industri perikanan di luar Jawa adalah keniscayaan saat ini dan hal tersebut membutuhkan dukungan alokasi program dan anggaran yang cukup besar. “Pemerintah tidak memberikan perhatian yang besar dalam APBN. Ketertinggalan infrastruktur perikananan akan terus terjadi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut akan lebih lama” kata Abdi.

Selanjutnya, menurut dia,  saat ini belum ada keterpaduan perencanaan atau koordinasi antar-kementerian khususnya yang menangani sektor kelautan dan perikanan. Masih ada masalah koordinasi perencanaan, komunikasi atau juga leadership yang menjadi penghambat belum harmonisnya perencanana pembangunan kelautan dan perikanan. “Padahal jika melihat banyaknya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, mestinya pemerintah dalam hal ini Bappenas memasukan progam kelautan dan perikanan ke dalam program nasional ataupun program prioritas tahun 2018,” ujar Abdi. (DFW)