SKPT Saumlaki: Terkendala Komitmen Daerah dan Perlu Rekayasa Sosial


IMG-20170518-WA0123

Kegiatan budidaya rumput laut di Desa Lermatang, Maluku Tenggara Barat.

Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki dalam dua tahun ini belum tunjukan hasil nyata. PPI Ukurlaran yang menjadi pusat SKPT Saumlaki sampai saat ini belum beroperasi. Padahal dalam periode 2005-2010 PPI Ukurlaran sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 26 miliar APBD. Sementara KKP sendiri tahun ini hanya anggarkan Rp 6 miliar dan tahun 2016 lalu tidak lebih dari Rp 6 miliar. Penyebab utama belum berkembangnya SKPT Saumlaki karena ketiadaan prioritas program dan fokus intervensi SKPT, lemahnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta konsentrasi nelayan yang tersebar pada beberapa titik.

Selain itu KKP juga gagal melakukan pemetaan tentang kapasitas nelayan di Saumlaki yang jumlahnya hanya 9.597 jiwa atau 8,6% dari jumlah penduduk yang mencapai 110.425 jiwa.  “KKP perlu segera menyusun bisnis proses yang menggambarkan status kegiatan, status infrastruktur yang sudah terbangun, memetakan gap yang ada, kapasitas produksi, pembiayaan usaha dan pasar terhadap komoditas andalan SKPT Saumlaki” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Selain itu, desain PPI Ukurlaran perlu direvisi bukan saja sebagai pusat produksi dan distribusi hasil laut tetapi juga sebagai pusat kuliner dan wisata baru di Saumlaki.

Laut Saumlaki sebenarnya kaya akan potensi ikan. Terletak pada WPP 718 dan 714 potensi ikan di laut sekitar Maluku Tenggara Barat diperkirakan mencapai 2,4 juta ton. Pada tahun 2015 produksi dan nilai perikanan tangkap Maluku Tenggara Barat hanya sebesar 9.425 ton atau Rp 125 miliar. Selain produk tangkap, Saumlaki memiliki catatan hasil produksi rumut laut kering sebesar 10.714 ton dengan nilai Rp 96 miliar. Kekayaan laut ini berbanding terbaik dengan jumlah orang miskin di Maluku Tenggara Barat yang mencapai 28,58%. “Membangun SKPT Saumlaki sangat penting untuk merubah paradoks yang berkembang saat ini yaitu kemiskinan masyarakat di tengah kelimpahan sumberdaya ikan” kata Abdi.

Menurut rencana, KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk membangun SKPT Saumlaki pada tahun 2018 yang akan datang. Untuk akselerasi SKPT Saumlaki, KKP sebaiknya tidak hanya fokus ke penyediaan infrastruktur perikanan tetapi juga melakukan rekayasa sosial, terutama untuk meningkatkan jumlah nelayan, dan membentuk organisasi nelayan yang kuat. “Perlu membuka opsi untuk mendatangkan nelayan dari luar Saumlaki dengan persiapan sosial yang matang terkait dengan pemukiman dan proses transformasi sosial dengan masyarakat lokal agar tidak timbulkan konflik” kata Abdi. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan skill, kemampuan dan etos kerja nelayan lokal Saumlaki agar dapat meningkatkan hasil tangkapan.

IMG-20170102-WA0015

Pembinaan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Desa Lermatang.

Selain fokus pada perikanan tangkap, program SKPT Saumlaki perlu mengintervensi peningkatan produksi dan pengolahan rumput laut. Produksi rumput laut MTB merupakan terbesar ke-3 di Provinsi Maluku setelah Tual dan Maluku Barat Daya. Intervensi rumput laut dilakukan melalui sinergis dengan Kementerian Desa yang mulai tahun ini melaksanakan Program Aquaculture Estate dengan anggaran Rp 16 miliar untuk kembangkan rumput laut.

Terdapat pabrik pengolahan rumput laut (chip) di Desa Lermatang, Saumlaki yang dibangun oleh Kementerian Desa pada tahun 2010 namun sejak dibangun sampai saat ini belum juga beroperasi. Untuk atasi hal ini, integrasi program menjadi kunci keberhasilan. “KKP, Kementerian Desa, Pemda Maluku dan Pemda Maluku Tenggara Barat mesti duduk dalam satu meja bundar untuk menyusun tabulasi masalah serta rencana aksi dalam membangun SKPT Saumlaki dengan mempertimbangkan semua aspek modalitas pembangunan yang ada saat ini” kata Abdi. Hal ini mengingat Saumlaki merupakan daerah perbatasan yang memiliki makna dan berperan penting dalam kacamata geo-strategis, geo-ekonomi maupun geo-politik bagi negara dan bangsa Indonesia. [dfw]