Category Archives: Explore Us

inspeksi ketenagakerjaan

Inpeksi bersama ketenagakerjaan dinilai sudah sangat diperlukan Kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia (kapal perikanan dan pabrik pengolahan ikan). Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human trafficking/force labour, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan kondisi/lingkungan kerja tidak layak. Saat ini pengawasan atau Inspeksi tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena Kementerian Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan tenaga kerja memiliki keterbatasan. keterbatasan tersebut antara lain: ketersediaan sumberdaya manusia, belum adanya aturan teknis pelaksanan pengawasan awak kapal perikanan, dan belum adanya tools dan instrumen untuk melakukan inspeksi di kapal perikanan. Berdasarkan hal tersebut DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang sedang bekerjasama…

Read more

ABK Indonesia di China

Kasus ABK Semakin memperihatinkan Dalam periode 22 November 2019- 19 Juli 2020 atau kurang lebih 7 bulan terdapat 13 orang korban Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China. Korban ABK tersebut dengan rincian 11 orang wafat dan 2 orang hilang. Terbaru, ABK Indonesia asal Bitung bernama Fredrick Bidori pada tanggal 19 Juli 2020 meninggal di rumah sakit Peru setelah mengalami kecelakaan kerja di kapal ikan berbendera China Lu Yan Tuan Yu 016. Atas banyaknya korban ABK meninggal tersebut, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah progressif guna melakukan perbaikan secara total untuk melindungi ABK migran Indonesia. “Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada ABK migran Indonesia dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja sesuai ketentuan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Miigran Indonesia” kata Moh Abdi Suhufan. Dalam profiling kasus yang dilakukan DFW Indonesia terkait ABK perikanan Indonesia yang bekerja…

Read more

Jaring Pengaman Ekonomi

  Wabah Corona telah memukul semua sektor termasuk perikanan. Dampaknya telah dirasakan nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Jawa Tengah dan Bitung mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Nelayan kecil penangkap rajungan di kabupaten Tegal 90% sudah tidak melaut. Adanya wabah Corona sebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Hal ini salah satunya disebabkan tutupnya sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri. Bukan Cuma nelayan, Awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri juga sudah mulai kembali ke desa. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke 2 desa migran Tegal dan Pemalang. “Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

  Saat ini pemerintah telah membangun 22,68 juta ha kawasan konservasi laut yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut tersebar pada 3 institusi yang berbeda yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,34 juta ha), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (4,69 juta ha) dan Pemerintah Daerah (10,82 juta ha). Sayangnya, walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta ha, tapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destruktif fishing yang menggunakan bom dan bius. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sekitar 36,18% terumbu karang dalam kondisi jelek dan tinggal 6,56% yang dalam kondisi sangat baik. “Kondisi terumbu karang Indonesia mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) masih marak terjadi” kata Abdi. Berdasarkan hasil monitoring, DFW-Indonesia menemukan beberapa lokasi yang masih menjadi kegiatan destructive fishing…

Read more

Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang masih sering terjadi pada sektor perikanan tangkap. Dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan human trafficking pada sektor perikanan tangkap di kabupaten Pemalang pada tanggal 26/2/2020 terungkap bahwa perlakuan diskriminasi masih sering menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pemalang merupakan salah satu daerah pemasok awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. “Setiap tahun diperkirakan sekitar 2000an orang awak kapal perikanan asal Pemalang berangkat dan bekerja di kapal ikan luar negeri di negara Fiji, Korea, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Untuk dalam negeri awak kapal perikanan asal Pemalang biasanya berangkat dari Jakarta, Bali dan Tegalsari” kata Abdi. Mereka yang bekerja di Taiwan sering mengalami…

Read more

The efforts of the Indonesian government in increasing the production and export of fisheries must be accompanied by attention and human rights protection policies for workers in the fisheries sector. The fisheries sector is currently still vulnerable to forced labour and trafficking practices. This practice occurs in fish farming, fishing and processing sub-sector. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan, said that the plan to deregulate a number of marine and fisheries sector policies through a review of 29 regulations is feared to make the fisheries sector a place to exploit fish resources without thinking about sustainability. “It is feared that economic considerations will dominate fisheries policies going forward without considering environmental and social aspects,” Abdi said. Although fish stocks in the Indonesian sea are indicated to rise, the government must realize that currently, global fish stocks are running low. The current fishing activities are marked by…

Read more

  The Philippines and Thailand are countries in Southeast Asia that made the city of Bitung, North Sulawesi, a place to study fishing vessel crew protection models. Representatives of the two countries visited Bitung city on Thursday, 1/30/2020. The purpose of the visit was to see and learn about the fishing vessel crew protection format developed by the SAFE Seas Project (SSP). The program implemented by the Indonesian International Plan Foundation (YPII) with DFW-Indonesia shows that forced labour and trafficking practices in the capture fisheries sector need to be reduced through multistakeholder cooperation. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan said that efforts to protect fishing vessel crews in North Sulawesi and Bitung were carried out through a multistakeholder approach with strong national, educational and preventive regulatory support at the community level. “The Safe Fishing Alliance (SFA) platform at the North Sulawesi provincial level and the formation…

Read more

JAKARTA – Sejak terkuaknya praktik perdagangan manusia di Benjina beberapa waktu lalu, telah muncul beragam inisiatif untuk mengadvokasi korban ’Trafficking in Persons (TIP)’ di lautan atau biasa disebut kasus HAM Perikanan. Meski demikian, praktik perdagangan manusia atau awak kapal ikan terus jadi ancaman bagi kemanusiaan di masa depan. Disebut demikian setelah membaca beberapa kasus seperti diceritakan di bagian berikut ini. Kasus yang tak saja berkaitan keselamatan di laut tetapi juga praktik suram sebelum mereka bekerja di laut. Memang, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Perhubungan telah mengambil inisiatif untuk mencegah meluasnya persoalan ini dengan menjalin kerjasama lembaga-lembaga sosial dan lingkungan seperti IOM hingga organisasi seperti Yayasan Plan Indonesia. Organisasi yang mengurusi imigran internasional IOM, telah merilis hasil riset terkait ‘forced labour’ dan ‘trafficking in persons’ di industri perikanan Indonesia dengan bekerjasama KKP bersama Universitas Coventry dan menyarankan perlunya kerja-kerja perlindungan bagi awak…

Read more

  Mengantisipasi tantangan pasar tenaga kerja di sektor perikanan tangkap dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai skill dan komptensi bidang penangkapan ikan. Disamping itu, guna memberikan pelindungan atas hak-hak awak kapal perikanan sebagai pekerja professional, maka kepada calon pekerja perlu diberikan bekal dan wawasan tentang indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap. Hal ini dimaksudkan agar para awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri tidak menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang. Oleh karena itu, DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia bekerjasama dengan Akademi Perikanan Bitung melaksanakan kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Indikator Forced Labour dan Traffikcing In Person di gedung Akademi Perikanan Bitung, pada sabtu, 30/11/2019. Kegiatan ini merupakan dukungan SAFE Seas Proyek dalam upaya memberikan edukasi dan pencegahan praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor Perikanan tangkap di Indoensia. Field Manager Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW)-Indonesia untuk program SAFE Seas, Laode…

Read more

10/13