HIRE : NATIONAL PROJECT & ADVOCACY COORDINATOR
National Project & Advocacy Coordinator (Head Office, DKI Jakarta) Location: Jakarta, Indonesia Report to: National Coordinator Position Type: Full-Time Contract Duration : 3 (three) months, July 2021 to September 2021 About DFW Indonesia Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia is a national institution in the form of an open alliance/consortium that brings together institutions and individuals who care about destructive fishing (DF) About SAFE Seas Project SAFE Seas focuses on improving enforcement to combat labor exploitation and decreasing the social constructs that enable this situation on fishing vessels. Activities will include strengthening, or creating when necessary, rules, institutions, and processes that protect workers, while also strengthening workers’ awareness of rights and reporting abilities. Purpose of the Role National Project & Advocacy Coordinator (NPC) will own the overall process for field operations, including driving & tracking the performance of field teams; driving achievement of targets; coordinating with local partners and governments; building a…
Laut Arafura Marak Kapal Andon Ilegal
Laut Arafura Marak Kapal Andon Ilegal. Perbaikan tata kelola perikanan tangkap masih menghadapai tantangan besar. Salah satu yang mengemuka adalah maraknya nelayan andon yang beroperasi tanpa perjanjian dan izin resmi di Laut Arafura atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 718. Kapasitas pengawasan laut oleh pemerintah provinsi yang lemah turut berkontribusi pada berkembangnya praktik ini. Akibat kegiatan nelayan andon ilegal ini, pendataan hasil tangkapan, pungutan pajak dan retribusi menjadi tidak optimal. Keberadaan nelayan andon ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antar nelayan lokal dan nelayan andon. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dan laporan beroperasinya kapal ukuran dibawah 30GT yang melakukan penangkapan ikan lintas provinsi tanpa SIUP Andon di laut Arafura. “Kami memperkirakan ada sekitar 300 an kapal ikan dengan ukuran dibawah 30GT yang beroperasi lintas provinsi dari Maluku ke Papua” kata Abdi. Kapal-kapal tersebut beroperasi dengan SIUP provinsi Maluku atau tanpa SIUP tapi beroperasi dan sandar…
Laut Banda Penuh Rumpon, Nelayan Buton Mengeluh
Laut banda penuh rumpon, nelayan buton mengeluh. Nelayan pulau Buton, provinsi Sulawesi Tenggara yang selama ini melakukan penangkapan ikan di Laut Banda atau WPP 714 mengeluhkan banyaknya rumpon yang terpasang di laut banda yang menjadi fishing ground mereka. Rumpon tersebut disinyalir tanpa izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemasangan rumpon tersebut sangat berdekatan satu sama lain dan menggangu alur pelayaran. Selain itu, banyak kapal penangkap ikan ukuran dibawah 30GT melakukan penangkapan ikan lintas provinsi dan tanpa perjanjian atau izin resmi. Akibat banyaknya rumpon tersebut, hasil tangkapan nelayan kecil di kabupaten Buton semakin menurun dan berpotensi menimbulkan konfliks sosial antar nelayan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pihaknya menerima aduan dan telah melakukan investigasi terhadap keluhan nelayan Buton dan sekitarnya tentang masifnya pemasangan rumpon di laut Banda arah pulau Buton yang selama ini menjadi wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional. “Rumpon di perairan Buton, Wakatobi dan laut…
SEAFOOD WORKING GROUP
RETAILERS: The FISH Standard for Crew will fail to detect labor abuse The Seafood Working Group – a global coalition of human rights, labor and environmental organizations working to end forced labor in the global seafood industry1 – cautions retailers and global buyers of seafood that the Fairness, Integrity, Safety and Health (FISH) Standard for Crew will not serve as a legitimate or effective mechanism for the identification of labor abuse on fishing vesselsin seafood supply chains. Significant weaknesses in the design, application and monitoring of this certification mean it will not provide buyers with credible assurance that the fishers who produce their seafood are treated fairly or have safe and decent conditions of work. Please download this file to read more
Proyek MLIN Perlu Dibangun Secara Inklusif
Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) di provinsi Maluku dan Maluku Utara secara inklusif. Hal itu merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan potensi ikan di laut Indonesia terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, 716 dan 717. Potensi tinggi ikan di 4 WPP tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai dan volume distribusi ikan provinsi Maluku. Pada tahun 2019, volume distribusi ikan provinsi Maluku, sebesar 17,486 ton atau senilai Rp 614 miliar. Sementara itu, di Maluku Utara, beberapa sarana Unit Pengolahan Ikan seperti pabrik es, coldstorage dan ABF dilaporkan sudah over capacity. Saat ini kebutuhan BBM kapal ikan dan nelayan sangat tinggi, namun kuota yang tersedia sangat kurang dan tidak mencukupi. Mengingat pengalaman pembangunan infrastruktur perikanan periode sebelumnya yang kurang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, menyebabkan hasil pembangunan meninggalkan infrastruktur fisik tidak selesai atau mangkrak. Baca juga : Pelatihan Resiko…
Pelatihan Resiko Kerja bagi Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Bitung
Pelatihan Resiko Kerja bagi Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Bitung terlaksana atas Upaya perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan yang ada di kota Bitung. hal ini terus dilakukan oleh semua pihak. Terbaru, AP2HI dan DFW Indonesia menggelar pelatihan pengenalan resiko kerja dan indikator kerja paksa bagi nelayan dan awak kapal perikanan kota Bitung, pada sabtu, 27/3/2021 di aula Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Kegiatan tersebut merupakan tindalanlut kerjsama DFW dan AP2HI dalam pelaknsanaan SAFE Seas Project. Baca juga : AP2HI Gelar Pelatihan kepada Awak Kapal Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa kegiatan pelatihan tersebut sangat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pekerja laut terkait aspek ketenagakerjaan. “Kegiatan ini merupakan langkah awal dan permulaan untuk meningkatkan pengetahuan awak kapal perikanan tentang resiko kerja, keselamatan dan indikator kerja paksa bagi awak kapal ikan” kata Abdi. Hal ini untuk menjawab dan mengantisipasi isu kerja paksa yang…
Pengenalan Resiko Kerja dan Indikator Kerja Paksa Kepada Siswa Sekolah Perikanan
Upaya pengenalan resiko kerja dan indikator pencegahan kerja paksa serta perdagangan orang pada sektor perikanan akan sangat strategis jika dilakukan sejak dari jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan resiko, indikator dan praktik kerja paksa serta perdagangan orang yang terjadi pada kapal ikan kepada siswa. Dengan pengenalan tersebut diharapkan, para calon awak kapal perikanan yang sedang menempuh pendidikan mempunyai kesempatan untuk menghindari dan memilih tempat bekerja yang lebih ramah, humanis dan memenuhi unsur legalitas perlindungan awak kapal perikanan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa praktik kerja paksa modern dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap masih menjadi bahaya laten yang mengancam awak kapal perikanan asal Indonesia. “Untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan tersebut, perlu peran serta dunia pendidikan untuk mengadopsi bahan ajar yang memuat ketentuan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan, pengenalan resiko kerja di kapal ikan dan indikator kerja paksa…
Tingkatkan Pengawasan Laut Arafura
Tingkatkan pengawasan di Laut Arafura, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi di sekitar Arafura perlu meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan 718. WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat. Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit oleh kapal ikan berbendera Indonesia. Pengawasan bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangangkapan ikan di laut Arafura. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di Indonesia. “Diperkirakan terdapat total sekitar 3.126 kapal ikan ukuran 10-30 GT dengan izin provinsi dan kapal diatas 30 GT dengan izin pusat yang saat ini melakukan penangkapan ikan di laut Arafura. Angka ini akan bertambah banyak jika…
7 orang Awak Kapal Perikaan Terlantar di Merauke
Sebanyak 7 Orang Awak Kapal Perikanan terlantar di Merauke. Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan tata kelola perikanan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan perlindungan awak kapal perikanan. Regulasi perlindungan awak kapal perikanan yang saat ini ada belum terlalu efektif dilaksanakan karena lemahnya implementasi dan pengawasan pelaksanaan aturan. Hal ini menyebabkan, munculnya sejumlah kasus penelantaran awak kapal perikanan dan sejumlah indikasi kerja paksa yang dialami. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya sebagai pengelola Fishers Center Tegal telah menerima aduan 7 orang awak kapal perikanan yang terlantar di Pelabuhan perikanan Merauke. “Mereka diturunkan oleh nakhoda KM Jaya Utama dan akhirnya terlantar setelah sebelumnya merasakan kondisi kerja yang tidak nyaman, dan minimnya bahan bahan makanan diatas kapal ikan tempat mereka bekerja” kata Abdi. Pengoperasian dan pengelolaan Fishers Center di 2 lokasi yaitu Bitung dan Tegal mendapat dukungan dari SAFE Seas Project. Ke-7 awak kapal perikanan tersebut, berasal dari pulau Jawa…
22 WNI Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok Sepanjang 2020
WNI Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok sepanjang 2020 ada 22 orang. Pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama kapal ikan berbendera Tiongkok. Pasalnya, sepanjang tahun 2020, Indonesia banyak kehilangan nyawa awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Mereka yang meninggal mayoritas merupakan korban kerja paksa dan perdagangan orang. Ironisnya, proses hukum kepada pelaku dan ganti rugi berupa pemenuhan hak-hak korban tidak pernah maksimal dilakukan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pihaknya mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 22 orang awak kapal perikanan Indonesia yang meninggal di kapal ikan berbendera Tiongkok. “Terdapat 22 orang Indonesia meninggal dan 3 diantaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum ditemukan” kata Abdi. Baca Juga : SAFE Seas Project Mencari Staff Finance Mereka yang meninggal rata-rata karena sakit, mengalami penyiksaan, kondisi kerja yang tidak layak dan…