Perlunya Inspeksi Bersama Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan
Inpeksi bersama ketenagakerjaan dinilai sudah sangat diperlukan Kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia (kapal perikanan dan pabrik pengolahan ikan). Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human trafficking/force labour, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan kondisi/lingkungan kerja tidak layak. Saat ini pengawasan atau Inspeksi tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena Kementerian Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan tenaga kerja memiliki keterbatasan. keterbatasan tersebut antara lain: ketersediaan sumberdaya manusia, belum adanya aturan teknis pelaksanan pengawasan awak kapal perikanan, dan belum adanya tools dan instrumen untuk melakukan inspeksi di kapal perikanan. Berdasarkan hal tersebut DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang sedang bekerjasama…
11 ABK Indonesia Wafat dan 2 Hilang di Kapal Ikan China
Kasus ABK Semakin memperihatinkan Dalam periode 22 November 2019- 19 Juli 2020 atau kurang lebih 7 bulan terdapat 13 orang korban Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China. Korban ABK tersebut dengan rincian 11 orang wafat dan 2 orang hilang. Terbaru, ABK Indonesia asal Bitung bernama Fredrick Bidori pada tanggal 19 Juli 2020 meninggal di rumah sakit Peru setelah mengalami kecelakaan kerja di kapal ikan berbendera China Lu Yan Tuan Yu 016. Atas banyaknya korban ABK meninggal tersebut, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah progressif guna melakukan perbaikan secara total untuk melindungi ABK migran Indonesia. “Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada ABK migran Indonesia dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja sesuai ketentuan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Miigran Indonesia” kata Moh Abdi Suhufan. Dalam profiling kasus yang dilakukan DFW Indonesia terkait ABK perikanan Indonesia yang bekerja…
Berantas Tindak pidana Perdagangan Orang di Sektor Perikanan
Penegak Hukum diminta tegas berantas tindak pidana perdagangan orang di sektor perikanan. Pemerintah Indonesia berkomiten untuk memberantas kejahatan perdagangan orang dan kerja paksa pada industri perikanan. UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pijakan hukum yang sangat fundamental dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Semestinya, aparat penegak hukum tidak ragu melakukan pengusutan, mengungkap kasus dan memberikan hukuman maksimal kepada siapa saja yang terlibat dalam praktik perdagangan orang dan kerja paksa pada sektor perikanan tangkap terutama yan memakan korban para ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri maupun dalam negeri. Demikian benang merah diskusi daring dengan tema “Mengungkap Kejahatan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa pada Industri Perikanan”. Diskusi dilaksanakan pada hari rabu, 10/6/2020 di Jakarta oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum, Kementerian Luar Negeri, Yudha…
Penetapan Ekspor Benih Lobster Mesti Selektif
Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Dalam aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan pengeluaran benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ekportir yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan lobster, yang ditunjukan dengan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen. Selain itu, kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajian). Saat ini KKP telah memberikan rekomendasi kepada 9 perusahaan calon eksportir benih. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifudin mengatakan bahwa pelaksanaan Permen 12/2020 mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati sebab mengatur sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada…
Human Center jadi Fokus Baru Perlindungan Awak Kapal Perikanan
Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja…
COVID-19 Memukul Industri Perikanan Tangkap
[DFW Indonesia] Wabah Corona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah memberi dampak pada sub sektor industri perikanan tangkap nasional. Hal ini terlihat dengan menurunnya permintaan dari luar negeri sebanyak 30-40% dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi supplai bahan baku. Selanjutnya, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10%. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merevisi target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dari 8.02 juta ton menjadi 7,7 ton. Perubahan target ini berdasarkan hasil prognosa volume produksi akibat Pandemi. Untuk menyelamatkan industry perikanan, semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri, termasuk mengupayakan penyerapan industri perikanan seperti produk ikan kaleng dalam paket bantuan sosial pemerintah. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring yang dilakukan pekan lalu oleh SAFE Seas Project yang merupakan kerjasama antara Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Koordinator…
DFW Minta KKP Keluarkan Protokol Kesehatan Awak Kapal Ikan
Bisnis.com, JAKARTA – Destructive Fishing Watch (DFW) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan protokol kesehatan atau pencegahan Covid-19 bagi awak kapal perikanan. “Mereka yang terus bekerja di atas kapal perikanan saat ini perlu mendapat perlindungan agar memastikan keadaan mereka dalam kondisi sehat dan jika sakit penanganan oleh otoritas terkait cepat diberikan,” ujar Muhamad Arifuddin, Koordinator Program dan Advokasi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia untuk SAFE Seas Project, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (5/5/2020). Menurut dia, pengeluaran protokol itu agar produk ikan yang ditangkap dan ekspor sesuai dengan prosedur kesehatan sehingga tidak menimbulkan tanya oleh pembeli internasional. Ia menyampaikan bahwa walaupun harga jual ikan dilaporkan turun sampai 50 persen tapi aktivitas pada sentra-sentra perikanan tangkap dilaporkan masih berjalan normal. Arifuddin juga meminta KKP untuk memastikan bahwa awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan telah terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. “Program asuransi mandiri dan asuransi nelayan…
BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan
BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan{DFW Indonesia} Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal. Sementara itu Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan. Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualann akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan. Hal tersebut mengemuka dalam seri *Diskusi Daring Rabu* yang dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang dilaksanakan pada rabu, 29/4/2020 dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa…
Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan Mendesak Dilaksanakan
Wabah Corona telah memukul semua sektor termasuk perikanan. Dampaknya telah dirasakan nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Jawa Tengah dan Bitung mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Nelayan kecil penangkap rajungan di kabupaten Tegal 90% sudah tidak melaut. Adanya wabah Corona sebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Hal ini salah satunya disebabkan tutupnya sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri. Bukan Cuma nelayan, Awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri juga sudah mulai kembali ke desa. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke 2 desa migran Tegal dan Pemalang. “Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di…
Produksi Terjaga, Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Perlu Jaminan Akses Social Security Benefit
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…