Pelatihan Resiko Kerja bagi Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Bitung
Pelatihan Resiko Kerja bagi Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Bitung terlaksana atas Upaya perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan yang ada di kota Bitung. hal ini terus dilakukan oleh semua pihak. Terbaru, AP2HI dan DFW Indonesia menggelar pelatihan pengenalan resiko kerja dan indikator kerja paksa bagi nelayan dan awak kapal perikanan kota Bitung, pada sabtu, 27/3/2021 di aula Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Kegiatan tersebut merupakan tindalanlut kerjsama DFW dan AP2HI dalam pelaknsanaan SAFE Seas Project. Baca juga : AP2HI Gelar Pelatihan kepada Awak Kapal Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa kegiatan pelatihan tersebut sangat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pekerja laut terkait aspek ketenagakerjaan. “Kegiatan ini merupakan langkah awal dan permulaan untuk meningkatkan pengetahuan awak kapal perikanan tentang resiko kerja, keselamatan dan indikator kerja paksa bagi awak kapal ikan” kata Abdi. Hal ini untuk menjawab dan mengantisipasi isu kerja paksa yang…
Pengenalan Resiko Kerja dan Indikator Kerja Paksa Kepada Siswa Sekolah Perikanan
Upaya pengenalan resiko kerja dan indikator pencegahan kerja paksa serta perdagangan orang pada sektor perikanan akan sangat strategis jika dilakukan sejak dari jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan resiko, indikator dan praktik kerja paksa serta perdagangan orang yang terjadi pada kapal ikan kepada siswa. Dengan pengenalan tersebut diharapkan, para calon awak kapal perikanan yang sedang menempuh pendidikan mempunyai kesempatan untuk menghindari dan memilih tempat bekerja yang lebih ramah, humanis dan memenuhi unsur legalitas perlindungan awak kapal perikanan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa praktik kerja paksa modern dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap masih menjadi bahaya laten yang mengancam awak kapal perikanan asal Indonesia. “Untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan tersebut, perlu peran serta dunia pendidikan untuk mengadopsi bahan ajar yang memuat ketentuan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan, pengenalan resiko kerja di kapal ikan dan indikator kerja paksa…
Tingkatkan Pengawasan Laut Arafura
Tingkatkan pengawasan di Laut Arafura, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi di sekitar Arafura perlu meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan 718. WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat. Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit oleh kapal ikan berbendera Indonesia. Pengawasan bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangangkapan ikan di laut Arafura. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di Indonesia. “Diperkirakan terdapat total sekitar 3.126 kapal ikan ukuran 10-30 GT dengan izin provinsi dan kapal diatas 30 GT dengan izin pusat yang saat ini melakukan penangkapan ikan di laut Arafura. Angka ini akan bertambah banyak jika…
7 orang Awak Kapal Perikaan Terlantar di Merauke
Sebanyak 7 Orang Awak Kapal Perikanan terlantar di Merauke. Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan tata kelola perikanan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan perlindungan awak kapal perikanan. Regulasi perlindungan awak kapal perikanan yang saat ini ada belum terlalu efektif dilaksanakan karena lemahnya implementasi dan pengawasan pelaksanaan aturan. Hal ini menyebabkan, munculnya sejumlah kasus penelantaran awak kapal perikanan dan sejumlah indikasi kerja paksa yang dialami. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya sebagai pengelola Fishers Center Tegal telah menerima aduan 7 orang awak kapal perikanan yang terlantar di Pelabuhan perikanan Merauke. “Mereka diturunkan oleh nakhoda KM Jaya Utama dan akhirnya terlantar setelah sebelumnya merasakan kondisi kerja yang tidak nyaman, dan minimnya bahan bahan makanan diatas kapal ikan tempat mereka bekerja” kata Abdi. Pengoperasian dan pengelolaan Fishers Center di 2 lokasi yaitu Bitung dan Tegal mendapat dukungan dari SAFE Seas Project. Ke-7 awak kapal perikanan tersebut, berasal dari pulau Jawa…
22 WNI Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok Sepanjang 2020
WNI Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok sepanjang 2020 ada 22 orang. Pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama kapal ikan berbendera Tiongkok. Pasalnya, sepanjang tahun 2020, Indonesia banyak kehilangan nyawa awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Mereka yang meninggal mayoritas merupakan korban kerja paksa dan perdagangan orang. Ironisnya, proses hukum kepada pelaku dan ganti rugi berupa pemenuhan hak-hak korban tidak pernah maksimal dilakukan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pihaknya mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 22 orang awak kapal perikanan Indonesia yang meninggal di kapal ikan berbendera Tiongkok. “Terdapat 22 orang Indonesia meninggal dan 3 diantaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum ditemukan” kata Abdi. Baca Juga : SAFE Seas Project Mencari Staff Finance Mereka yang meninggal rata-rata karena sakit, mengalami penyiksaan, kondisi kerja yang tidak layak dan…
Job Vacancy – Finance & Admin Officer
Finance & Administration Officer (Tegal, Central Java) Location : Tegal, Central Java. Indonesia Report to : Finance/Admin Supervisor Position Type : Full-Time Contract Duration : 7 (eleven) months, March 2021 to September 2021 About DFW Indonesia Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia is a national institution in the form of an open alliance/consortium that brings together institutions and individuals who care about destructive fishing (DF) or Environmentally Friendly Fishing (PITRaL) activities, poverty, adaptation to climate change and natural disasters in Indonesia. The spirit of this alliance is built to eradicate DF practices comprehensively and promote fishing gear patterns that have an impact on sustainable fisheries. About SAFE Seas Project SAFE Seas focuses on improving enforcement to combat labor exploitation and decreasing the social constructs that enable this situation on fishing vessels. Activities will include strengthening, or creating when necessary, rules, institutions, and processes that protect workers, while also strengthening workers’ awareness…
Laut Indonesia Rawan Kejahatan Maritim
Laut Indonesia saat ini semakin rawan menjadi tempat terjadinya tindak pidana kejahatan maritim. Selama bulan Januari 2021, DFW mencatat 12 kejahatan maritim terjadi di laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing dan kapal Indonesia serta oleh warga negara asing ataupun warga Indonesia. Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan operasional di laut mesti meningkatkan intensitas pengawasan, sinergi antar instansi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas illegal yang terjadi di laut terutama oleh kapal asing. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa kejahatan di laut Indonesia cukup tinggi dalam awal tahun 2021. “Terdapat 12 kejahatan atau pelanggaran yang tertangkap aparat penegak hukum yang melibatkan 10 kapal asing dan 3 kapal dalam negeri’ kata Abdi. Ini mengindikasikan tingginya tingkat kerawanan laut Indonesia atas kegiatan kejahatan maritim (ocean crime). “Modus kejahatan yang dominan di laut Indonesia selama Januari adalah illegal fishing, penyeludupan lobster, penyelundupan BBM dan penyelundupan narkoba”…
Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan
Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan berdasarkan Laporan dari Joint Packard dan Walton Family Foundation yaitu teridentifikasi 5 area kunci yang dibutuhkan dalam indudtri perikanan untuk mengembangkan permintaan pasar yang berkelanjutan di pasar Amerika Latin dan Asia. Hal ini dijelaskan oleh Senior Program Officer WFF Teresha Ish dalam acara “Latin America Summit for Fishing and Aquaculture Sustainability.” Teresha Ish, pengelola hibah program lingkungan WFF, pemanfaatan kekuatan rantai supply chain dibutuhkan untuk mengadvokasi keberlanjutan perikan. Merujuk pada laporan “The Strategi behind Sustainable Seafood Philantrophy – A Briefing for Industry from the Packard and Walton Family Foundation” yang melakukan evaluasi bersama dua yayasan Global Seafood Strategies. Laporan tersebut meninjau progress selama 20 tahun terakhir terkait movement keberlanjutan perikanan global dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Laporan ini tidak terfokus di perairan Amerika Latin dalam proses evaluasi pasarya, namun diyakini strategi ini dapat berhasil di pasar yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan…
The Safety Standard of Fishing Vessels is Concerning
The Safety Standard of Fishing Vessels is Concerning so Indonesian fishers are very vulnerable to work accidents when carrying out fishing operations. The high rate of accidents experienced by fishing boats and fishing boats is evidence that work accidents often occur.Between 1 December 2020-10 January 2021, 13 incidents of accidents were experienced by fishing boats and fishing boats in Indonesian waters. The government needs to increase supervision, provide early information, complete safety equipment on ships and ensure fishers and fishing boat crews participate in the fishermen insurance program. The Indonesian National Coordinator for Destructive Fishing Watch (DFW), Moh Abdi Suhufan, said that the sea accident that occurred and was experienced by fishing boats had caused casualties. “Of the 13 incidents, we recorded 48 victims with details of 28 missings, three dead and 17 surviving,” said Abdi. The government needs to reduce the level of accidents at sea which have recently…
Saatnya Pemerintah Hentikan Jatuhnya Korban Awak Kapal Perikanan
Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…