Dialog Akhir Tahun DFW: Merangkum Tantangan 2023 dan Harapan 2024 di Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengadakan Dialog Akhir Tahun bertema “Kaleidoskop 2023 dan Outlook 2024”. Kegiatan Dialog Akhir Tahun dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Agus Suherman. Koordinator Nasional DFW, Moh. Abdi Suhufan saat membuka acara mengatakan tujuan dialog ini adalah untuk melihat perjalanan dan perkembangan isu kelautan selama tahun 2023 dan memproyeksikan apa yang perlu menjadi perhatian pemeritah pada tahun 2024., “Diskusi ini untuk merefleksikan perjalanan dan dinamika perkembangan sektor Kelautan dan Perikanan satu tahun kebelakang dan memproyeksikan fenomena dan hal-hal yang pelru di antsipasi pada tahun 2024” kata Abdi.

Dalam mengupas isu-isu krusial di sektor perikanan dan kelautan Indonesia pada dialog ini,  Miftah Choir, peneliti dan Manajer Human Rights DFW dan Dekan Fakultas Universitas Teknologi Muhamadiah (UTM), Suhana, merangkum isu sektor kelautan dan perikanan selama tahun 2023. Isu tersebut baik kebijakan dari KKP, masyarakat pesisir dan nelayan, dan dampak ekonomi makro dari sektor kelautan dan perikanan.

2023 Puncak Perampasan Laut: Implikasi Kebijakan Terhadap Masyarakat Kecil

Miftahul memaparkan bahwa demokrasi sipil yang tidak bebas menjadi titik awal kemunduran kebijakan perikanan dan kelautan. Miftah lebih lanjut menjelaskan, “Contoh nyata terjadi di Pulau Rempang, di mana pertambangan ekstraktif dan kebijakan Penangkapan Ikan Tertentu (PIT) mendapat respons negatif dari pemilik kapal dan masyarakat setempat.” Organisasi Masyarakat Sipil yang turut hadir sebagai undangan selalu mendampingi dan fasilitasi masyarakat kecil melihat implikasi kebijakan di lapangan setiap harinya. Mau tidak mau organisasi ini secara langsung merespons permasalahan yang timbul akibat kebijakan yang kontroversial.

Dalam paparannya Miftah menjabarkan permasalahan keadilan bagi pekerja perikanan dan nelayan. “Selain itu, masih terdapat ekploitasi sumber daya laut dan pekerja perikanan yang belum menjadi perhatian kementerian, salah satunya masih terhambatnya ABK perikanan untuk berserikat secara struktural.” Terakhir, Miftah Choir menyampaikan kritik terhadap kebijakan protektif dan liberalisasi perikanan. Tercatat pada tahun 2023 isu kelautan dan perikanan minim pelibatan public, fokus pada pertumbuhan ekonomi, solusi masalah ke teknis bukan permanen, ketidaksiapan implementasi kebijakan, potensi konsolidasi oligarki laut, dan pengabaian dampak lingkungan serta sosial. Miftahul menyimpulkan bahwa tahun 2023 adalah puncak perampasan laut.

Dampak Kebijakan Kelautan dan Perikanan Dari Kacamata Ekonomi Makro

Dekan Fakultas UTM, Suhana, memberikan gambaran makro mengenai sektor kelautan. Ia mengungkapkan bahwa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 12 triliun tidak dapat tercapai karena kebijakan yang tidak mendukung, terutama terkait PIT yang tidak mampu meningkatkan pendapatan sektor perikanan. Suhana menjelaskan, “target 1,6 trilliun dalam satu tahun kedepan juga akan sulit dilakukan apabila tidak ada kesiapan kementerian untuk implementasinya.”

Suhana juga mengingatkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi perikanan membuat pengusaha enggan berinvestasi. “Dalam empat tahun terakhir nilai investasi PMA sektor perikanan cenderung menurun, terutama di 2021, investasi turun 61,51%,” jelas Suhana. Investasi asing menurun karena ketidakstabilan politik, dan perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di sektor ini sehingga pelaku usaha tertarik.

Baca juga : KKP Ungkap Dua Penyebab Kebijakan PIT Batal Diterapkan 2024

Pandangan Menteri dan Rencana Strategis KKP 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang hadir secara online menyoroti berbagai aspek penting dalam sektor perikanan. Beliau mengungkapkan ada penurunan ekspor, permasalahan rantai dingin, dan penurunan daya beli nelayan. Sakti menekankan perlunya penguatan rantai dingin dalam KKP untuk memastikan kualitas ikan tetap terjaga untuk memaksimalkan potensi sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia.

Terdapat 5 roadmap kebijakan yang akan kementerian lakukan pada sektor perikanan tahun 2024 dalam dialog tersebut. “Roadmap 5 kebijakan strategis, antara lain memperluas kawasan konservasi laut, monitoring kapal melalui VMS, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut,” jelas Sakti Wahyu Trenggono.

Abdi Suhufan, menutup dialog dengan menyoroti urgensi reformulasi kebijakan yang berfokus pada pelibatan publik. Ia menekankan pentingnya implementasi UU 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi HAM. “Tahun depan, pemerintah perlu meningkatkan perhatian pada perlindungan nelayan kecil melalui penyediaan BBM, asuransi nelayan dan pupuk bersubsidi bagi petambak ikan dan udang” kata Abdi.

Selanjutnya dia menambahkan agar stabilitas makro pertumbuhan ekonomi perikanan perlu dijaga secara ketat. “Pada tahun 2024, pemerintah perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi perikanan melalui penciptaan usaha dan lapangan kerja, budidaya perikanan berkelanjutan dan meningkatkan daya beli nelayan” kata Abdi.

Melalui dialog ini, tergambar bahwa sektor perikanan dan kelautan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, NGO, CSO/CBO, akademisi, dan masyarakat untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja perikanan di Indonesia.

Baca juga : DFW Indonesia: Tahun 2023 Puncak Perampasan Laut

Baca juga : Expose Persepsi Publik atas Kebijakan PIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mari tetap terhubung dengan kami