Awasi Nelayan Pelintas Batas Indonesia-Papua Nugini (PNG)
nelayan pelintas batas

Otoritas pengawasan laut Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik illegal fishing oleh nelayan dan kapal ikan asal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi wilayah PNG.

Armada perikanan asal Merauke, Papua, cukup sering beroperasi di daerah perbatasan PNG-wilayah sungai Torasi Indonesia. Perairan PNG menjadi fishing ground favorit mereka dengan target komoditas gelembung ikan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa dalam kurun waktu Mei 2020-April 2021 terdapat 26 nelayan dan ABK asal Indonesia yang tertangkap oleh otoritas pengawasan perairan PNG. “Selama kurun waktu satu tahun, terdapat 5 kapal ikan Indonesia yang tertangkap di laut PNG dengan total jumlah ABK 26 orang” kata Abdi.

Mereka diadili dan mendapat hukuman kurungan badan antara 5-12 bulan. Mayoritas mereka sudah pulang ke Indonesia karena telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian sedang menjalani hukuman.

Pihaknya mengapresiasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Port Moresby. “Informasi dari keluarga korban di Merauke, KBRI Port Moresby cukup memberikan pendampingan hukum kepada para nelayan dan ABK selama menjalani proses hukum disana” kata Abdi.

Abdi memperkirakan saat ini masih banyak kapal ikan Indonesia yang nekad melakukan penangkapan ikan secara illegal di PNG. “Perkiraan kami terdapat 60 kapal armada perikanan Indonesia yang saat ini berpotensi melakukan illegal fishing di PNG” kata Abdi.

baca juga : Prevention of Forced Labor for Crews of Fishing Vessels in Bitung City

Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak terkait seperti pemerintah provinsi Papua dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kegiatan ini.

“Situasi ini agak ironis sebab menggambarkan Indonesia yang berwajah dua yaitu sebagai korban sekaligus pelaku illegal fishing” kata Abdi. Abdi menambahkan praktik ini menjadi tantangan Indonesia yang selama ini aktif melakukan perang dan pemberantasan terhadap kegiatan IUUF.

“Ini PR baru bagi pemerintah untuk menjaga laut perbatasan Indonesia dan PNG agar kapal ikan indonesia tidak melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah PNG” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW Indonesia untuk program penanggulan IUUF, Faiz Fahri Masalan mengatakan banyaknya kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan PNG karena pengawasan laut PNG yang lemah dan ketersedian sumberdaya jenis ikan tertentu yang masih cukup melimpah disana.

baca juga : KKP perlu tingkatkan pengawasan nelayan pelintas batas RI-Papua Nugini

“Mereka ke PNG karena ikan target seperti jenis kakap Cina, kakap putih dan gulama stoknya masih banyak dan pengawasan yang lemah oleh otoritas PNG” kata Faiz.

Dirinya mengungkapkan bahwa karakteristik perikanan Merauke didominasi oleh komoditas tertentu yang bernilai ekonomis tinggi. “Nelayan memburu dan menangkap jenis ikan kakap dan gulama hanya untuk mengambil gelembungnya yang bernilai mahal di pasaran” kata Faiz.

Gelembung ikan asal Merauke dibeli oleh sejumlah pengumpul lokal dan dikirim ke Surabaya dan Jakarta. “Gelembung ikan tersebut selanjutnya di ekspor ke Tiongkok” kata Faiz.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started

Stay Connect with Us