Jaring Pengaman Ekonomi

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan Mendesak Dilaksanakan

poster kegiatan diskusi online
poster kegiatan diskusi online

 

Wabah Corona telah memukul semua sektor termasuk perikanan. Dampaknya telah dirasakan nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Jawa Tengah dan Bitung mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.

Nelayan kecil penangkap rajungan di kabupaten Tegal 90% sudah tidak melaut. Adanya wabah Corona sebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Hal ini salah satunya disebabkan tutupnya sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri. Bukan Cuma nelayan, Awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri juga sudah mulai kembali ke desa. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke 2 desa migran Tegal dan Pemalang. “Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di negara asal mereka bekerja” kata Abdi.

Menyikapi hal ini Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang bekerjasama dalam program SAFE Seas Project kembali menyelenggarkan diskusi daring dengan topic Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan. Diskusi akan dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2020, pukul 10.00-11.30 wib dengan mnggunakan platform Zoom. Diskusi ini akan menghadirkan narasumber Dirjen Penguatan Daya Saing Produk, KKP Nilanto Prabowo, Direktur Program SAFE Seas, Nono Sumarsono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal, Warnadi dan Ketua Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu Kota Bitung, Arnon Hiborang. Adapun moderator diskusi Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW-Indonesia

Diskusi ini menjadi penting sebab hari-hari kedepan nelayan dan pekerja perikanan akan mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena kegiatan produksi telah menurun dan semakin melemah. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti mempercepat realisasi stimulus bagi kelompok ini karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan sudah sebulan ini kehidupan mereka mengalami tekanan” kata Abdi.

Sementara itu Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengingatkan agar dalam pelaksanaan social security bagi nelayan dan pekerja perikanan agar berpedoman pada basis data yang akurat dan adanya kerjasama unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah. “Nelayan dan pekerja mesti dipastikan masuk dalam skema pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan data asuransi nelayan atau asuransi mandiri, bahkan bisa diperluas dengan verifikasi yang akurat” kata Nono.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan stimulus perikanan untuk menopang kegiatan perikanan antara lain Bantuan Pemerintah bagi masyarakat nelayan, pembudidaya, pemasar dan petambak garam, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi nelayan, pembudiaya dan pemasar, pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan, dan sistim resi gudang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mari tetap terhubung dengan kami