Tag Archives: safeseas

membangun sistem pelindungan

Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis Laporan Perdagangan Orang (TIP report) tahun 2021 yang menempatkan Indonesia pada tier 2. Posisi ini tidak berubah dari laporan tahun lalu. Yang berbeda adalah laporan tahun ini cukup banyak memuat informasi dan narasi tentang kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia migran yang menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang di kapal ikan Tiongkok. Laporan tersebut, sejalan dengan laporan Fishers Center yang menyebutkan sepanjang tahun 2020, terdapat 40 laporan pengaduan yang dilakukan AKP kepada Fishers Center dan 64,32% merupakan kasus AKP Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. Banyaknya kasus AKP migran Indonesia menunjukan masih lemahnya perlindungan yang mereka dapat. Perlindungan tersebut berawal dari keterbatasan informasi, sistim rekruitmen awal sebelum bekerja, pada saat bekerja, bahkan setelah mereka selesai bekerja. Field fasilitator DFW Indonesia untuk proyek SAFE Seas, Januar Triadi mengatakan bahwa awak kapal perikanan merupakan pekerjaan rentan dan beresiko tinggi. “Mereka rentan tereksploitasi…

Read more

Saatnya pemerintah hentikan korban ABK

Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…

Read more

BUMN dan Swasta

BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan{DFW Indonesia} Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal. Sementara itu Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan. Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualann akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan. Hal tersebut mengemuka dalam seri *Diskusi Daring Rabu* yang dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang dilaksanakan pada rabu, 29/4/2020 dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang masih sering terjadi pada sektor perikanan tangkap. Dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan human trafficking pada sektor perikanan tangkap di kabupaten Pemalang pada tanggal 26/2/2020 terungkap bahwa perlakuan diskriminasi masih sering menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pemalang merupakan salah satu daerah pemasok awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. “Setiap tahun diperkirakan sekitar 2000an orang awak kapal perikanan asal Pemalang berangkat dan bekerja di kapal ikan luar negeri di negara Fiji, Korea, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Untuk dalam negeri awak kapal perikanan asal Pemalang biasanya berangkat dari Jakarta, Bali dan Tegalsari” kata Abdi. Mereka yang bekerja di Taiwan sering mengalami…

Read more

The efforts of the Indonesian government in increasing the production and export of fisheries must be accompanied by attention and human rights protection policies for workers in the fisheries sector. The fisheries sector is currently still vulnerable to forced labour and trafficking practices. This practice occurs in fish farming, fishing and processing sub-sector. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan, said that the plan to deregulate a number of marine and fisheries sector policies through a review of 29 regulations is feared to make the fisheries sector a place to exploit fish resources without thinking about sustainability. “It is feared that economic considerations will dominate fisheries policies going forward without considering environmental and social aspects,” Abdi said. Although fish stocks in the Indonesian sea are indicated to rise, the government must realize that currently, global fish stocks are running low. The current fishing activities are marked by…

Read more

  The Philippines and Thailand are countries in Southeast Asia that made the city of Bitung, North Sulawesi, a place to study fishing vessel crew protection models. Representatives of the two countries visited Bitung city on Thursday, 1/30/2020. The purpose of the visit was to see and learn about the fishing vessel crew protection format developed by the SAFE Seas Project (SSP). The program implemented by the Indonesian International Plan Foundation (YPII) with DFW-Indonesia shows that forced labour and trafficking practices in the capture fisheries sector need to be reduced through multistakeholder cooperation. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan said that efforts to protect fishing vessel crews in North Sulawesi and Bitung were carried out through a multistakeholder approach with strong national, educational and preventive regulatory support at the community level. “The Safe Fishing Alliance (SFA) platform at the North Sulawesi provincial level and the formation…

Read more

  Mengantisipasi tantangan pasar tenaga kerja di sektor perikanan tangkap dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai skill dan komptensi bidang penangkapan ikan. Disamping itu, guna memberikan pelindungan atas hak-hak awak kapal perikanan sebagai pekerja professional, maka kepada calon pekerja perlu diberikan bekal dan wawasan tentang indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap. Hal ini dimaksudkan agar para awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri tidak menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang. Oleh karena itu, DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia bekerjasama dengan Akademi Perikanan Bitung melaksanakan kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Indikator Forced Labour dan Traffikcing In Person di gedung Akademi Perikanan Bitung, pada sabtu, 30/11/2019. Kegiatan ini merupakan dukungan SAFE Seas Proyek dalam upaya memberikan edukasi dan pencegahan praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor Perikanan tangkap di Indoensia. Field Manager Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW)-Indonesia untuk program SAFE Seas, Laode…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

Untuk meningkatkan pelindungan awak kapal ikan di provinsi Jawa Tengah akan dibentuk Forum Daerah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pelaporan dan layanan rujukan bagi awak kapal ikan yang mengalami permasalahan dalam bekerja dilaut. Forum Daerah ini nantinya beranggotakan perwakilan pemerintah provinsi Jawa tengah, kabupaten kota, organisasi awak kapal ikan, manning agency dan lembaga swadaya masyrakat. Hal ini merupakan salah satu kesepakatan dalam pertemuan Lokakarya Menciptakan Praktik Kerja Yang Layak Bagi Awak Kapal Perikanan di Propinsi Jawa Tengah yang di selenggakaan di Semarang, kami, 17/10/2019. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kristono, SH, M.Hum, pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah telah mengalami kemajuan tapi agak abai untuk melindungi awak kapal perikanan. “Selama ini fokus kita baru sebatas pekerja di darat, padahal pekerja dilaut khususnya sektor perikanan tangkap di Jawa Tengah jumlahnya cukup banyak yaitu sekitar 100.000an orang” kata Kristono. Jumlah tersebut akan lebih banyak jika…

Read more

10/10

Stay Connect with Us