Tag Archives: ypii

BUMN dan Swasta

BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan{DFW Indonesia} Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal. Sementara itu Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan. Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualann akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan. Hal tersebut mengemuka dalam seri *Diskusi Daring Rabu* yang dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang dilaksanakan pada rabu, 29/4/2020 dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa…

Read more

Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang masih sering terjadi pada sektor perikanan tangkap. Dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan human trafficking pada sektor perikanan tangkap di kabupaten Pemalang pada tanggal 26/2/2020 terungkap bahwa perlakuan diskriminasi masih sering menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pemalang merupakan salah satu daerah pemasok awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. “Setiap tahun diperkirakan sekitar 2000an orang awak kapal perikanan asal Pemalang berangkat dan bekerja di kapal ikan luar negeri di negara Fiji, Korea, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Untuk dalam negeri awak kapal perikanan asal Pemalang biasanya berangkat dari Jakarta, Bali dan Tegalsari” kata Abdi. Mereka yang bekerja di Taiwan sering mengalami…

Read more

The efforts of the Indonesian government in increasing the production and export of fisheries must be accompanied by attention and human rights protection policies for workers in the fisheries sector. The fisheries sector is currently still vulnerable to forced labour and trafficking practices. This practice occurs in fish farming, fishing and processing sub-sector. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan, said that the plan to deregulate a number of marine and fisheries sector policies through a review of 29 regulations is feared to make the fisheries sector a place to exploit fish resources without thinking about sustainability. “It is feared that economic considerations will dominate fisheries policies going forward without considering environmental and social aspects,” Abdi said. Although fish stocks in the Indonesian sea are indicated to rise, the government must realize that currently, global fish stocks are running low. The current fishing activities are marked by…

Read more

  The Philippines and Thailand are countries in Southeast Asia that made the city of Bitung, North Sulawesi, a place to study fishing vessel crew protection models. Representatives of the two countries visited Bitung city on Thursday, 1/30/2020. The purpose of the visit was to see and learn about the fishing vessel crew protection format developed by the SAFE Seas Project (SSP). The program implemented by the Indonesian International Plan Foundation (YPII) with DFW-Indonesia shows that forced labour and trafficking practices in the capture fisheries sector need to be reduced through multistakeholder cooperation. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan said that efforts to protect fishing vessel crews in North Sulawesi and Bitung were carried out through a multistakeholder approach with strong national, educational and preventive regulatory support at the community level. “The Safe Fishing Alliance (SFA) platform at the North Sulawesi provincial level and the formation…

Read more

JAKARTA – Sejak terkuaknya praktik perdagangan manusia di Benjina beberapa waktu lalu, telah muncul beragam inisiatif untuk mengadvokasi korban ’Trafficking in Persons (TIP)’ di lautan atau biasa disebut kasus HAM Perikanan. Meski demikian, praktik perdagangan manusia atau awak kapal ikan terus jadi ancaman bagi kemanusiaan di masa depan. Disebut demikian setelah membaca beberapa kasus seperti diceritakan di bagian berikut ini. Kasus yang tak saja berkaitan keselamatan di laut tetapi juga praktik suram sebelum mereka bekerja di laut. Memang, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Perhubungan telah mengambil inisiatif untuk mencegah meluasnya persoalan ini dengan menjalin kerjasama lembaga-lembaga sosial dan lingkungan seperti IOM hingga organisasi seperti Yayasan Plan Indonesia. Organisasi yang mengurusi imigran internasional IOM, telah merilis hasil riset terkait ‘forced labour’ dan ‘trafficking in persons’ di industri perikanan Indonesia dengan bekerjasama KKP bersama Universitas Coventry dan menyarankan perlunya kerja-kerja perlindungan bagi awak…

Read more

  Mengantisipasi tantangan pasar tenaga kerja di sektor perikanan tangkap dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai skill dan komptensi bidang penangkapan ikan. Disamping itu, guna memberikan pelindungan atas hak-hak awak kapal perikanan sebagai pekerja professional, maka kepada calon pekerja perlu diberikan bekal dan wawasan tentang indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap. Hal ini dimaksudkan agar para awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri tidak menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang. Oleh karena itu, DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia bekerjasama dengan Akademi Perikanan Bitung melaksanakan kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Indikator Forced Labour dan Traffikcing In Person di gedung Akademi Perikanan Bitung, pada sabtu, 30/11/2019. Kegiatan ini merupakan dukungan SAFE Seas Proyek dalam upaya memberikan edukasi dan pencegahan praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor Perikanan tangkap di Indoensia. Field Manager Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW)-Indonesia untuk program SAFE Seas, Laode…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

Untuk meningkatkan pelindungan awak kapal ikan di provinsi Jawa Tengah akan dibentuk Forum Daerah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pelaporan dan layanan rujukan bagi awak kapal ikan yang mengalami permasalahan dalam bekerja dilaut. Forum Daerah ini nantinya beranggotakan perwakilan pemerintah provinsi Jawa tengah, kabupaten kota, organisasi awak kapal ikan, manning agency dan lembaga swadaya masyrakat. Hal ini merupakan salah satu kesepakatan dalam pertemuan Lokakarya Menciptakan Praktik Kerja Yang Layak Bagi Awak Kapal Perikanan di Propinsi Jawa Tengah yang di selenggakaan di Semarang, kami, 17/10/2019. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kristono, SH, M.Hum, pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah telah mengalami kemajuan tapi agak abai untuk melindungi awak kapal perikanan. “Selama ini fokus kita baru sebatas pekerja di darat, padahal pekerja dilaut khususnya sektor perikanan tangkap di Jawa Tengah jumlahnya cukup banyak yaitu sekitar 100.000an orang” kata Kristono. Jumlah tersebut akan lebih banyak jika…

Read more

8/8