Jakarta, 3 November 2025 — Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menjalin kerja sama dengan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja perikanan di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di Jakarta oleh Imam Trihatmadja, Direktur Program DFW Indonesia, dan Abrizal Andrew Ang, Ketua AP2HI. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata kedua pihak dalam menciptakan industri perikanan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui kerja sama ini, kami menggandeng AP2HI untuk berkomitmen bersama melakukan edukasi, sosialisasi, serta pelatihan kepada para pekerja perikanan maupun pelaku usaha,” ujar Imam Trihatmadja.
Dalam kesepakatan tersebut, DFW dan AP2HI akan menjalankan sejumlah kegiatan bersama, di antaranya sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan kerja, edukasi hak-hak pekerja, serta pengembangan sistem pengaduan yang terintegrasi. Kerja sama ini juga akan menghubungkan aplikasi BlueCatch milik AP2HI dengan sistem National Fishers Center (NFC) Indonesia yang dikelola DFW.
“BlueCatch merupakan solusi digital inovatif untuk memastikan pencatatan dan pelacakan hasil tangkapan ikan secara akurat dan transparan. Integrasi dengan NFC diharapkan akan mempercepat tindak lanjut pengaduan dari nelayan anggota AP2HI,” jelas Abrizal Andrew Ang. Abrizal menambahkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari semangat sinergi antar pihak dalam membangun industri perikanan yang bertanggung jawab. “Kami sangat senang dengan adanya kolaborasi ini. Ke depan, kalau ada kegiatan yang relevan dan memiliki tujuan sama, sebaiknya kita bersinergi saja, bukan berjalan terpisah. Dengan begitu, kita tidak perlu melakukan aktivitas dua kali untuk hasil yang sama, dan dampaknya bisa lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Imam menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini penting untuk menciptakan ekosistem perikanan yang lebih manusiawi. “Komitmen bersama ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas bagi pekerja perikanan bisa berjalan berdampingan dengan keberlanjutan industri,” katanya. Nota kesepahaman ini akan menjadi dasar bagi pengembangan program lanjutan di bidang edukasi, penelitian, dan penguatan sistem perlindungan pekerja perikanan.
