Destructive Fishing Watch Indonesia
Menciptakan Laut yang Berkelanjutan, Memberdayakan Pekerja Perikanan

[ID] Laporan Advokasi Pencurian Upah Sistemik di Perikanan Tangkap Industrial
Rentang waktu 2024-2025, DFW Indonesia melaksanakan penelitian terkait pengupahan awak kapal perikanan (AKP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa AKP dipaksa menanggung biaya operasional dan bahkan biaya perawatan aset pemilik seperti perbaikan mesin dan docking yang dipotong langsung dari hasil tangkapan kotor. Hasil penelitian kami memperlihatkan bahwa terdapat pekerja yang menerima hanya Rp500.000 setelah 6 bulan melaut, atau setara dengan Rp2.777 per hari–upah yang seharga dengan tiket parkir satu motor.
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu yang peduli terhadap praktek destructive fishing (DF) atau kegiatan Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan (PITRaL), kemiskinan, adaptasi perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia serta hak asasi manusia. Semangat aliansi ini terbangun untuk menghapus praktek DF secara komprehensif dan mempromosikan pola peralatan tangkap yang berdampak pada perikanan yang berkelanjutan dan berprespektif hak asasi manusia.
Layanan Informasi, Edukasi, dan Pengaduan untuk Pekerja Perikanan
National Fishers Center (NFC) Indonesia
Capaian Kami
Pekerjaan kami dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari mitra dan para donatur
Terima kasih!
Ikuti Kami
Berita Terbaru
[ID] Laporan Advokasi Pencurian Upah Sistemik di Perikanan Tangkap Industrial
DFW Indonesia Dorong Ketahanan Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Perikanan di Pekalongan
TANGKAP DESAK PENGUSUTAN TUNTAS JARINGAN TPPO SEKTOR PERIKANAN DI BALI
TANGKAP Desak Penegakan Hukum Berperspektif Korban dan Penuntasan Perkara TPPO KM Awindo 2A Secara Komprehensif
Akhiri Penyerangan Terhadap Pembela HAM: Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Andrie Yunus
DFW Indonesia Kerjasama dengan PPN Pengambengan Sosialisasikan Permen KP 4/2026
Eksepsi Ditolak, TANGKAP Dorong Pengungkapan Jejaring Dugaan TPPO KM Awindo 2A
Kompleksitas Rezim Internasional Subsidi Perikanan



