Tanggapan DFW Indonesia terhadap Laporan Perdagangan Manusia 2026: Indonesia

Indonesia kembali menempati posisi Tier-2 dalam Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2026 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat setelah pertama kali mendapatkan posisi watchlist tersebut pada tahun 2022. Laporan tersebut mencatat Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum melawan perdagangan orang, tetapi telah menunjukkan peningkatan upaya signifikan jika dibandingkan periode sebelumnya, terutama melalui perluasan unit kepolisian khusus TPPO, pemulangan korban penipuan daring, penindakan terhadap pejabat yang diduga terlibat, serta ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Namun disisi lain, terdapat penurunan penyelidikan yang dilaporkan, minimnya sumber daya layanan yang disediakan untuk mendukung korban, belum ada standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk identifikasi dan sistem rujukan korban, dan pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan belum berjalan efektif.

Peringkat yang diterima Indonesia jauh berbeda dengan fakta dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia. Berdasarkan aduan National Fishers Center Indonesia (NFC-I) sejak tahun 2024, terdapat 3 kasus dugaan TPPO yang sudah dilaporkan ke Kepolisian yaitu KM Sumber Rizqi-A (KM SR-A), KM Mitra Usaha Semesta (MUS)/Run Zheng 03 (RZ 03) dan kasus KM Awindo 2A. Dari ketiga kasus tersebut, hanya satu kasus yang berhasil diproses sampai ke persidangan, sedangkan dua kasus lainnya masih mandek di Kepolisian bahkan tidak ada perkembangan berarti. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus dugaan TPPO di sektor perikanan karena hingga hari ini penegakannya masih berjalan lambat bahkan di beberapa kasus jalan di tempat.

Pada pertengahan 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menangkap kapal ikan Indonesia KM MUS dan kapal ikan asing KM RZ 03 setelah adanya dugaan terlibat dalam Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Pada saat yang bersamaan, NFC-I yang dikelola DFW Indonesia menerima laporan dari Awak Kapal Perikanan (AKP) yang bekerja di KM MUS dan KM RZ 03 bahwa terdapat dugaan TPPO di kedua kapal tersebut. Respon penegak hukum terhadap Kasus TPPO KM RZ 03 berbeda dengan Kasus IUUF yang juga terjadi bersamaan, kasus IUUF  yang masuk dalam proses peradilan dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Tual pada tahun yang sama dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tual, berbeda dengan kasus dugaan TPPO yang terkesan jalan di tempat, sampai hari ini bahkan masih di tahap penyelidikan. Kasus KM MUS dan KM RZ 03 dilaporkan ke Bareskrim sejak Juni 2024, namun pada 3 Maret 2025 melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirimkan ke pengadu, Bareskrim malah melimpahkan kasusnya ke Polda Maluku dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah masuk proses penyidikan di Polda Maluku. Namun nyatanya, hingga kini prosesnya masih pada tahap penyelidikan di Polda Maluku, bahkan belum ada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan dengan alasan kesulitan untuk memanggil karena tidak mengetahui alamatnya. Korban dan Tim Pendamping Hukum sudah melaporkan pelanggaran HAM dan proses penegakan hukum yang berlarut-larut (undue delay) ke berbagai instansi seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun, hingga hari ini tidak ada perkembangan yang berarti dari berbagai lembaga tersebut. 

Sedangkan kasus KM SR-A, yang menewaskan tiga korban, hanya dicatat sebagai laporan polisi tipe A setelah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Agustus 2024 sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polresta Banyuwangi. Di sisi lain, terjadi upaya penyelesaian kasus secara informal yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan sejumlah uang ke keluarga korban, dengan syarat mencabut laporan baik di kepolisian maupun Komnas HAM. Selain tantangan pembuktian hukum, penanganan kasus juga menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi posisi korban dan keluarganya. Ketika perkara tidak segera memperoleh kepastian hukum, ruang negosiasi informal cenderung mengemuka. Situasi tersebut menegaskan pentingnya mekanisme penanganan yang cepat, transparan, dan berperspektif korban.  

Kasus KM Awindo 2A menjadi satu-satunya kasus AKP perikanan domestik yang proses penegakan hukumnya sampai ke pengadilan. Namun dakwaannya hanya memakai KUHP tanpa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hanya 3-4 tahun saja. Sedangkan, putusan pengadilan tingkat pertama kepada kelima terdakwa disamaratakan yaitu tiga tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan membayar restitusi sebesar Rp 32.047.500 untuk 11 korban. Kemudian, putusan pengadilan tingkat banding hanya memperkuat putusan hakim tingkat pertama, dan menambah sanksi penjara ke pelaku yang saat peristiwa terjadi berstatus sebagai Personel Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Bali selama 6 bulan penjara. Putusan ini sangat tidak proporsional dan masih jauh dari rasa keadilan untuk korban. Selain itu, restitusi yang diberikan kepada korban juga tidak sebanding. Secara umum penegakan hukum atas kasus ini masih belum berpihak pada korban.

Tiga kasus diatas tentunya tidak bisa merepresentasikan seluruh kasus yang terjadi di sektor perikanan. Namun tiga kasus tersebut telah memperlihatkan pola konsisten, yaitu eksploitasi bukanlah masalah insidental, tetapi merupakan dampak dari permasalahan sistemik. Permasalahan dari hulu ke hilir mulai dari tata kelola proses rekrutmen yang bertumpu pada rekrutmen informal, pengalihan risiko/tanggung jawab, kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan hubungan kerja. Selain itu, melalui tiga kasus tersebut terlihat bagaimana kegagalan Pemerintah Indonesia dalam mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kasus dugaan TPPO di sektor perikanan serta melindungi korban TPPO. 

Maka dari itu, DFW Indonesia memandang Pemerintah Indonesia tidak pantas menduduki Tier-2 dan menyoroti setidaknya ada empat permasalahan utama yang harus segera ditindaklanjuti:

1. Implementasi Konvensi ILO 188 yang masih terhambat

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 188 (K-ILO 188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026. Namun, ratifikasi belum diikuti implementasi yang nyata karena Pemerintah masih belum menentukan competent authority, belum memiliki peta jalan implementasi, dan penyesuaian peraturan teknis atau regulasi turunan, sehingga implementasinya masih terhambat. Keterhambatan ini berkaitan erat dengan belum diselesaikannya tiga prioritas utama nasional, yaitu menentukan otoritas yang berwenang (competent authority), melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap ruang lingkup norma K-ILO 188, serta menyusun Rencana Aksi Nasional. 

Di sisi lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki modal awal berupa kerangka regulasi nasional yang mengakomodasi berbagai klaster norma Konvensi ILO 188, mulai dari kondisi kerja dan kontrak (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia), perekrutan dan penempatan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri (Permen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan oleh Pelaksana Penempatan), kualifikasi dan kompetensi (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan), akomodasi dan K3 laut (UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja), hingga jaminan sosial dan repatriasi (UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia). Untuk menjembatani hambatan dan mempercepat implementasi di lapangan, telah disusun lima pilar usulan strategis selanjutnya yaitu 1) Melaksanakan harmonisasi regulasi nasional dan penunjukan otoritas berwenang lintas Kementerian/Lembaga, 2) Memperkuat tata kelola dan koordinasi rantai pelindungan AKP, 3) Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum pada seluruh tahap penempatan, dan 4) Mengembangkan sistem informasi layanan terintegrasi, serta 5) Memperluas kerja sama internasional dan perjanjian bilateral.

Laporan NFC mencatat bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan masih belum selaras dengan standar K-ILO 188. Sanksi atas pelanggaran pengupahan dan pengakhiran hubungan kerja hanya disebut “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tanpa penjelasan jenis sanksi (Pasal 90 ayat 6 dan Pasal 96 ayat 3). Komponen biaya operasional yang dibebankan kepada AKP masih ambigu (Pasal 91). Pengupahan juga masih mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (Pasal 92) yang disusun berdasarkan jam kerja pekerja darat, padahal temuan NFC menunjukkan AKP bekerja lebih dari 14 jam hingga 22 jam per hari. 

Selain itu, inspeksi bersama baru dilakukan ketika kapal bersandar di pelabuhan dan belum ada instrumen pengawasan di atas kapal (on board monitoring) terhadap jam kerja, kondisi kerja, dan pemenuhan hak dasar AKP di laut. Hal ini kemudian berdampak terhadap lemahnya penegakkan hukum dan pengawasan di laut.

2. Peraturan Undang-Undangan Pemberantasan TPPO sudah tidak relevan

DFW Indonesia bersama Tier Two Coalition, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan akademisi di Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU PTPPO). Koalisi ini memandang masih adanya kelemahan secara normatif dan implementatif terhadap kebijakan anti TPPO yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. 

Koalisi mengidentifikasi tiga alasan mendasar mengapa UU PTPPO sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan konteks modern:

  1. Kesenjangan normatif dengan standar internasional (Protokol Palermo) karena UU PTPPO belum mengadopsi secara konsisten tiga unsur utama TPPO—yaitu perbuatan (act), cara (means), dan tujuan (purpose)—sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).
  2. Perubahan lanskap hukum pidana nasional akibat lahirnya instrumen hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSdK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang telah mengubah sistem pemidanaan, hukum acara, dan standar perlindungan korban yang belum terserap di dalam UU PTPPO.
  3. Perkembangan modus kejahatan TPPO kontemporer akibat pesatnya digitalisasi yang memunculkan modus eksploitasi baru seperti pemaksaan penipuan daring (forced online scam) dan eksploitasi seksual berbasis siber (cybersex trafficking), di samping meluasnya TPPO pada sektor perikanan (AKP), perkebunan, pertambangan, dan skema pemagangan internasional.

Koalisi saat ini sudah memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), naskah akademik dan juga sedang melakukan pembahasan isi rancangan undang-undang yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan pengalaman kolektif pendamping korban, Serikat Pekerja, dan penyintas dari TPPO. Tahun 2027 direncanakan untuk melakukan rangkaian advokasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat (Presiden dan Kementerian), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) dan Pemerintah Daerah (DPRD, DPD) yang memiliki kewenangan. Target legislasi konkret koalisi adalah mendesak Pemerintah dan DPR RI agar memasukkan serta memprioritaskan revisi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027.

3. Pekerja Anak

Laporan NFC terkait TPPO KM MUS dan KM RZ 03, KM SR-A juga menemukan adanya pekerja usia anak. Padahal, kerja di kapal ikan Indonesia membutuhkan Perjanjian Kerja Laut dan Kartu Tanda Penduduk. Keberadaan pekerja anak juga melanggar Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tidak memperbolehkan anak dibawah 18 tahun untuk bekerja. Di sisi lain, bekerja di atas kapal perikanan masuk dalam kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, yaitu pekerjaan yang paling membahayakan, mengeksploitasi, dan merusak masa depan anak-anak (di bawah usia 18 tahun) sesuai dengan Konvensi ILO No. 182 (K-ILO 182) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Lagi-lagi, ini menunjukkan kelalaian Pemerintah Indonesia dalam memastikan terpenuhinya Perjanjian Kerja Laut bagi seluruh AKP sebelum kapal perikanan Indonesia diberangkatkan. Para korban yang direkrut dan dimanipulasi oleh calo juga merupakan imbas dari belum diaturnya penempatan dan perekrutan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2026. 

Selain itu, praktik kerja lapangan yang diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kapal perikanan berpotensi menjadi modus TPPO dengan korban pekerja anak. NFC Report 2025 mencatat terdapat korban dibawah usia 18 tahun yang sebagian diantaranya adalah siswa praktik kerja lapangan, sehingga praktik kerja lapangan kemudian menjadi pintu masuk terjadinya kerja paksa dan TPPO di sektor perikanan. Siswa tidak memperoleh pembekalan hak ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta risiko kerja di kapal; bekerja lebih dari delapan jam per hari jauh dari pengawasan sekolah dan keluarga tanpa akses telekomunikasi; dan diperlakukan sebagai AKP (kelasi), bukan peserta didik. Pembimbing lapangan yang diperkenalkan sekolah justru berfungsi sebagai perantara atau calo, siswa ditampung berminggu-minggu dalam kondisi tidak layak sambil menunggu keberangkatan, dan biaya pendidikan, pelatihan, BST-F, dan Buku Pelaut dibebankan kepada orang tua padahal dokumen tersebut dipakai perusahaan untuk memproses keberangkatan siswa sebagai pekerja. Sebagian siswa bahkan didaftarkan sebagai AKP sebelum menyelesaikan sekolah dan tanpa pelatihan BST-F, sehingga statusnya berubah dari peserta didik menjadi pekerja penuh.

Temuan tersebut sejalan dengan survei dalam laporan masyarakat sipil 2025 yang menemukan 0,7 persen nelayan responden masih berusia di bawah 18 tahun dan hampir 47 persen mengaku telah memasuki sektor perikanan sebelum berusia 18 tahun. Menurut Protokol Palermo, perekrutan, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi sudah merupakan perdagangan orang tanpa perlu dibuktikan adanya unsur cara, padahal pada penegakkan hukumnya, Pasal 6 UU PTPPO masih mensyaratkan terjadinya eksploitasi dan belum melindungi korban anak secara memadai. Tanpa peta jalan implementasi K-ILO 188 yang mengatur usia minimum, kontrak kerja tertulis, pemeriksaan kesehatan, dan K3, serta tanpa pengawasan bersama antara sekolah, dinas pendidikan, dan pengawas ketenagakerjaan, siswa praktek kerja lapangan dan pekerja anak lainnya akan terus berada dalam posisi rentan terhadap TPPO.

4. Dualisme perizinan masih menghantui penanganan TPPO

Terhitung sejak 2024 hingga Oktober 2026, terdapat 338 agensi perekrutan yang terdaftar dalam Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 memandatkan agensi perekrutan untuk mendaftar melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pasal 1 angka 25 Ketentuan Umum telah memberikan definisi Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau saat ini adalah KP2MI. Dualisme perizinan ini menghambat penempatan pekerja migran Indonesia untuk terwujudnya hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak serta dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan pelindungan hukum. Ketentuan Penutup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 yang tidak mencabut kewenangan penerbitan SIUKAK yang menjadi permasalahan dualisme perekrutan penempatan awak kapal yang saat ini masih dibuka permohonannya melalui website Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 

Oleh karenanya, dualisme perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan KP2MI ini berpotensi menjadi celah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang karena fungsi pengawasan dalam rezim perizinan sebagai suatu tindakan persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang sehingga fungsi pengawasan pekerja migran serta AKP migran dan lokal dikembalikan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana amanat UU PPMI.

Maka dari itu, DFW Indonesia merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan berikut:

  1. Mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang
  2. Mendorong percepatan implementasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan
  3. Mendorong pengesahan RUU Kelautan yang mengandung fusi antara BAKAMLA dan KPLP
  4. Mencabut wewenang penerbitan SIUKAK dari Kementerian Perhubungan dan melimpahkan wewenang pelindungan PMI kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 
  5. Melakukan sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat terkait unsur, bentuk dan edukasi langsung, melalui serikat pekerja dan pelaku usaha, media sosial, informasi cetak dan media lainnya, serta mempublikasikan laporan sosialisasi dan edukasi tersebut kepada masyarakat sebagai informasi publik; 
  6. Melakukan peningkatan kapasitas dan pendidikan khusus yang dapat membangun perspektif nilai dan pemahaman kepada Kementerian dan/atau Lembaga serta Aparat Penegak Hukum terkait dengan penanganan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di kawasan laut;
  7. Mewajibkan mekanisme penelusuran dan pemantauan rantai pasok dengan memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian risiko dan uji tuntas dikumpulkan serta digunakan oleh seluruh aktor di dalam rantai pasok.
  8. Mewajibkan transparansi kapal perikanan sebagai standar baku dengan memastikan seluruh kapal pemasok diketahui dan diungkapkan, yang merupakan prasyarat untuk memeriksa kepatuhan hukum atas praktik penangkapan ikan, metode penangkapan ikan yang digunakan, serta mengetahui siapa saja yang dipekerjakan dan bagaimana mereka direkrut.
  9. Mendorong dan memimpin dialog mengenai standar ketenagakerjaan di dalam Regional Fisheries Management Organization (RFMO) seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan lain-lain.

Narahubung – Nurnazmi Amaliyah – 089654798689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mari tetap terhubung dengan kami

Kamu Tertarik Dengan kagiatan Kami?

Dukung kami untuk bisa terus berdampak melalui merchandise berikut: