Category Archives: Slider

Saatnya pemerintah hentikan korban ABK

Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…

Read more

Pemerintah Melupakan Pemulihan Ekonomi Perikanan

Pemerintah “Melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Dalam mengatasi dampak ekonomi akibat krisis saat ini, pada tahun 2021 pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 403,9 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagian besar dana tersebut teralokasi untuk sektor perlindungan sosial dan kesehatan, masing-masing Rp 110,2 triliun dan Rp 47,47 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektoral kepada Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun. Sayangnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis yang diberikan kepada sektor perikanan. Padahal dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan. Perikanan kemudian bangkit karena ketahanan mandiri masyarakat nelayan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya “melupakan” pemulihan ekonomi sektor perikanan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk menopang sektor perikanan. “Kondisi ini disebabkan kegagalan identifikasi masalah lapangan dan lemanhnya perencanaan oleh pemerintah” kata Abdi. Baca juga : Pemerintah Perlu Tingkatkan Konsumsi Ikan…

Read more

konsumsi ikan nasional

Pemerintah perlu bekerja keras untuk terus meningkatkan tingkat konsumsi ikan di pulau Jawa. Walaupun secara nasional tingkat konsumsi ikan orang Indonesai saat ini telah mencapai 54,49kg/kapita tapi khusus di pulau Jawa angkanya masih jauh dibawah nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi disparitas penyediaan dan pemenuhan gizi masyarakat dari bahan ikan yang belum merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa tingkat konsumsi ikan 6 provinsi di pulau Jawa masih rendah dan jauh dibawah angka tingkat konsumsi ikan nasional. “Tingkat konsumsi ikan dari 6 provinsi di Jawa hanya 36,37 kg/kapita, padahal populasi penduduk Jawa sangat besar” Kata Abdi. Dibandingkan dengan angka nasional yang telah mencapai 54,49 kg/kapita, realisasi konsumsi ikan di Jawa cukup memprihatinkan sehingga perlu ada upaya untuk menggenjotnya. “Agak ironis karena selama ini perdagangan dan transportasi ikan selalu menuju pelabuhan di pulau Jawa tapi tingkat konsumsi ikan justru rendah” kata…

Read more

alat tangkap

Sebelum ditangkap KPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat mengeluarkan aturan penting yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. Aturan ini membolehkan penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh PERMEN KP No.71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. PERMEN KP 59/2020 sekaligus menganulir PERMEN KP No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seint Net). Menteri Edhy lupa, 40 tahun lalu Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.39/1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Dalam PERMEN KP 59/2020, alat tangkap yang kembali diizinkan beroperasi adalah cantrang, dogol, pukat ikan dan pukat hela dasar udang. Perubahan aturan penangkapan ikan dalam 5 tahun terakhir ini menunjukan buruknya tata kelola perikanan dan inkonsistensi kebijakan. Hal ini akan merugikan nelayan, pelaku…

Read more

Lobster

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Dalam aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan pengeluaran benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ekportir yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan lobster, yang ditunjukan dengan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen. Selain itu, kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajian). Saat ini KKP telah memberikan rekomendasi kepada 9 perusahaan calon eksportir benih. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifudin mengatakan bahwa pelaksanaan Permen 12/2020 mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati sebab mengatur sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada…

Read more

Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja…

Read more

pandemi covid 19

[DFW Indonesia] Wabah Corona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah memberi dampak pada sub sektor industri perikanan tangkap nasional. Hal ini terlihat dengan menurunnya permintaan dari luar negeri sebanyak 30-40% dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi supplai bahan baku. Selanjutnya, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10%. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merevisi target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dari 8.02 juta ton menjadi 7,7 ton. Perubahan target ini berdasarkan hasil prognosa volume produksi akibat Pandemi. Untuk menyelamatkan industry perikanan, semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri, termasuk mengupayakan penyerapan industri perikanan seperti produk ikan kaleng dalam paket bantuan sosial pemerintah. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring yang dilakukan pekan lalu oleh SAFE Seas Project yang merupakan kerjasama antara Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Koordinator…

Read more

Portokol Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA – Destructive Fishing Watch (DFW) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan protokol kesehatan atau pencegahan Covid-19 bagi awak kapal perikanan. “Mereka yang terus bekerja di atas kapal perikanan saat ini perlu mendapat perlindungan agar memastikan keadaan mereka dalam kondisi sehat dan jika sakit penanganan oleh otoritas terkait cepat diberikan,” ujar Muhamad Arifuddin, Koordinator Program dan Advokasi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia untuk SAFE Seas Project, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (5/5/2020). Menurut dia, pengeluaran protokol itu agar produk ikan yang ditangkap dan ekspor sesuai dengan prosedur kesehatan sehingga tidak menimbulkan tanya oleh pembeli internasional. Ia menyampaikan bahwa walaupun harga jual ikan dilaporkan turun sampai 50 persen tapi aktivitas pada sentra-sentra perikanan tangkap dilaporkan masih berjalan normal. Arifuddin juga meminta KKP untuk memastikan bahwa awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan telah terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. “Program asuransi mandiri dan asuransi nelayan…

Read more

BUMN dan Swasta

BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan{DFW Indonesia} Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal. Sementara itu Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan. Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualann akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan. Hal tersebut mengemuka dalam seri *Diskusi Daring Rabu* yang dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang dilaksanakan pada rabu, 29/4/2020 dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa…

Read more

Jaring Pengaman Ekonomi

  Wabah Corona telah memukul semua sektor termasuk perikanan. Dampaknya telah dirasakan nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Jawa Tengah dan Bitung mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Nelayan kecil penangkap rajungan di kabupaten Tegal 90% sudah tidak melaut. Adanya wabah Corona sebabkan harga rajungan turun drastis dari Rp 55.000/kg menjadi Rp 30.000/kg. Hal ini salah satunya disebabkan tutupnya sejumlah pabrik pengolahan rajungan di Tegal. Penurunan harga ikan juga terjadi pada jenis lainnya seperti udang dan teri. Bukan Cuma nelayan, Awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri juga sudah mulai kembali ke desa. Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini sekitar 200 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan luar negeri telah kembali ke 2 desa migran Tegal dan Pemalang. “Mereka kembali karena penghentian operasional penangkapan ikan di…

Read more

10/10

Stay Connect with Us