Pekalongan, 12 Oktober 2025 — Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial serta layanan kesehatan dasar, DFW Indonesia melalui Program PROSPER (Protecting Rural & Ocean-dependent Societies through Participatory Economic Resilience) menyelenggarakan kegiatan “Pekan Perlindungan Sosial – Aksi Sehat Bersama” pada 11-12 Oktober 2025 di Desa Pecakaran dan Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerangka Program PROSPER yaitu mengedukasi publik tentang jenis-jenis program perlindungan sosial sektor kesehatan dan cara mengaksesnya, yang menjadi salah satu langkah strategis program dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai bentuk perlindungan sosial yang tersedia serta mengetahui cara untuk mengaksesnya secara mandiri.
Kegiatan Pekan Perlindungan Sosial – Hari Sehat Bersama ini mendapat sambutan luas dari masyarakat. Masyarakat yang hadir memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Wonokerto. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, serta konsultasi kesehatan umum. Selain itu, masyarakat desa juga datang untuk melakukan konsultasi langsung di stand Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, yang menjadi daya tarik utama dalam kegiatan ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga layanan publik, maupun organisasi masyarakat.
Koordinator Proyek DFW Indonesia, Nabiyya Perennia menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan peningkatan layanan jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat pesisir Pekalongan. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan pelayanan langsung mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat desa” kata Nabiyya.
Selain itu kolaborasi lintas sektor antara NGO, pemerintah daerah, dan lembaga layanan sosial diharapkan dapat terus diperkuat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses perlindungan sosial di sektor kesehatan secara adil dan inklusif.
Perwakilan Dinas Kesehatan Pekalongan, Mochamad Supriyadi mengatakan kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat desa. “Kegiatan seperti ini sangat membantu pihak Puskesmas Wonokerto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam memperluas jangkauan sosialisasi serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses langsung ke fasilitas medis” kata Supriadi. Kegiatan kolaboratif semacam ini selaras dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan dasar.
Sementara itu, Kepala Desa Pecakaran, Tarjuki turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan Hari Sehat Bersama di desanya. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok lansia yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar desa.
“Melalui kegiatan Hari Sehat Bersama, masyarakat tidak hanya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis tetapi juga mendapatkan informasi langsung tentang layanan jaminan sosial dan kesehatan dari instansi resmi” kata Tarjuki. Dia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan menjadi momen penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial dan kesehatan keluarga.
Pada kegiatan ini stand Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan memberikan layanan edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit tidak menular, serta informasi tentang BPJS Kesehatan. Petugas Dinas Kesehatan membantu warga melakukan pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan, memberikan panduan pendaftaran peserta baru, serta menjelaskan mekanisme penggunaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan kendala kepesertaan mereka serta memperoleh solusi langsung dari petugas yang berkompeten. Sementara itu, stand BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi seputar manfaat dan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal, serta menyediakan layanan konsultasi langsung bagi warga yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gigih Waluyo dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan melalui kesempatan ini menjelaskan berbagai manfaat program perlindungan bagi pekerja. Gigih memperkenalkan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia menegaskan bahwa kelima program tersebut bertujuan melindungi para pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang diperuntukkan bagi pekerja informal seperti nelayan, pedagang, dan buruh harian agar tetap bisa mengakses perlindungan sosial.
“Keberadaan kegiatan seperti yang dilakukan DFW Indonesia ini sangat membantu masyarakat untuk lebih mengenal hak-hak jaminan sosial mereka sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil” kata Gigih.
Antusiasme masyarakat sangat tinggi, hal ini terlihat dari partisipasi aktif warga yang tidak hanya mengikuti pemeriksaan kesehatan tetapi juga berdiskusi langsung dengan petugas dari Dinas Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat yang hadir pada kegiatan berasal dari berbagai latar belakang profesi, antara lain ibu rumah tangga (IRT), pelajar dan mahasiswa, nelayan, pedagang ikan, wiraswasta, serta para pekerja sektor informal seperti buruh nelayan, buruh tambak, buruh jahit, dan buruh batik.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif mampu mendorong penguatan perlindungan sosial yang lebih adaptif bagi masyarakat terhadap kerentanan yang dihadapi dampak dari perubahan iklim.
