Tag Archives: kelautan

Indonesian Fishing Vessel

The Bitung Fishers submitted complaints to Destructive Fishing Watch (DFW) on behalf of 13 Indonesian fishing vessel crew members who had been detained in Somalia for eight months. Worse, one crew member died, and another crew member has gone missing. The crews had previously worked on other Chinese-flagged fishing vessels that were associated with the Liao Dong Yu corporate entity, with a one-year contract from December 2019 to December 2020. However, the hiring agent in Indonesia and the fishing business where the crew members worked in China failed to offer assurance regarding the status of the expired contract, resulting in the stranding of the 13 crew members of the fishing vessels in Somalia. The abdication of Indonesian fishing vessel crews in Somalia has been disclosed to the Indonesian government through the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower, and the Ministry of Transportation since June 29, 2021, as according…

Read more

Implementasi RPOA IUU

Implementasi Regional Plan of Action to Combatting Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA IUUF) sejauh ini belum berhasil memerangi dan menurunkan praktik IUUF di perairan yang menjadi fokus kerjasama. Padahal komitmen 11 negara yang telah dibangun sejak tahun 2007 diharapkan menjadi role model internasional tentang bagaimana negara-negara kawasan yang terhubung dan memiliki perairan strategis dapat menjaga lautnya dari kejahatan transnasional yang makin meningkat. Ketidak efektifan tersebut dapat dilihaat dari masih maraknya praktik IIUF yang dilakukan oleh kapal bendera negara yang terlibat dalam RPOA tersebut. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Nilmawati mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat sejumlah keterbatasan dalam implementasi RPOA IUUF. “Komitmen negara anggota tidak sama dan berbeda yang bisa dilihat dari kegiatan MCS yang rutin dan merata dilakukan pada 3 sub regional yaitu sub regional Teluk Thailand, Arafura dan Laut Timor, dan Southern and Eastern area termasuk Laut China Selatan dan Laut Sulawesi” kata Nilmawati. Padahal kegiatan IUUF…

Read more

Penyu di Sero

Seorang nelayan desa Wabula, kabupaten Buton bernama La Jumu melepas seekor penyu yang terperangkap di sero miliknya. Hal tersebut terjadi pada hari minggu, 1 Agustus 2021. Kejadian terperangkapnya penyu di sero milik masyarakat Wabula sudah sering terjadi. Nelayan dan penduduk setempat secara sukarela melepas penyu dengan mengorbankan dan memotong jaring sero. Sero adalah alat penangkap ikan yang bersifat statis dan dipasang ke arah laut. La Jumu mengungkapkan penggunaan sero oleh nelayan Wabula sudah berlangsung lama. “Kami memasang sero sebagai perangkap ikan jenis kakap, baronang dan ikan pogo. Penyu sering terperangkap karena mungkin lewat atau menjadi lokasi bermain” kata La Jumu Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan laut Wabula merupakan ekosistim terumbu karang, lamun dan mangrove yang tipis. “Berdasarkan analisis citra yang kami lakukan, diperkirakan luas terumbu karang di Wabula mencapai 500 ha yang memanjang dari Wasampela-Wasuemba” kata Abdi. Identifikasi awal yang dilakukan pihaknya, menemukan penyu…

Read more

nelayan pelintas batas

Otoritas pengawasan laut Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik illegal fishing oleh nelayan dan kapal ikan asal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi wilayah PNG. Armada perikanan asal Merauke, Papua, cukup sering beroperasi di daerah perbatasan PNG-wilayah sungai Torasi Indonesia. Perairan PNG menjadi fishing ground favorit mereka dengan target komoditas gelembung ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa dalam kurun waktu Mei 2020-April 2021 terdapat 26 nelayan dan ABK asal Indonesia yang tertangkap oleh otoritas pengawasan perairan PNG. “Selama kurun waktu satu tahun, terdapat 5 kapal ikan Indonesia yang tertangkap di laut PNG dengan total jumlah ABK 26 orang” kata Abdi. Mereka diadili dan mendapat hukuman kurungan badan antara 5-12 bulan. Mayoritas mereka sudah pulang ke Indonesia karena telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian sedang menjalani hukuman. Pihaknya mengapresiasi…

Read more

Resiko kerja paksa

Upaya pengenalan resiko kerja dan indikator pencegahan kerja paksa serta perdagangan orang pada sektor perikanan akan sangat strategis jika dilakukan sejak dari jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan resiko, indikator dan praktik kerja paksa serta perdagangan orang yang terjadi pada kapal ikan kepada siswa. Dengan pengenalan tersebut diharapkan, para calon awak kapal perikanan yang sedang menempuh pendidikan mempunyai kesempatan untuk menghindari dan memilih tempat bekerja yang lebih ramah, humanis dan memenuhi unsur legalitas perlindungan awak kapal perikanan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa praktik kerja paksa modern dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap masih menjadi bahaya laten yang mengancam awak kapal perikanan asal Indonesia. “Untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan tersebut, perlu peran serta dunia pendidikan untuk mengadopsi bahan ajar yang memuat ketentuan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan, pengenalan resiko kerja di kapal ikan dan indikator kerja paksa…

Read more

Saatnya pemerintah hentikan korban ABK

Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…

Read more

Studi Potensi Perikanan

Desa Air Asuk memiliki luar 10Ha, dengan persentase luas lautan 50%. Lahan pemukiman penduduk seluas 3Ha dan lahan perkebunan seluas 2Ha. Lahan pemukiman masih menggunakan pesisir laut, sehingga pemukiman yang ada di Desa Air Asuk berada di atas laut. Hanya sebagiankecil saja pemukiman yang dibangun diatas tanah kering. Sedangkan untuk gedung fasilitas lainnya (misalnya balai desa, lapangan olah raga, sekolah) yang dibangun diatas tanah kering. Dari data desa dan hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar 92 orang nelayan aktif melakukan aktivitas melaut dengan area tangkapan yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut yang menjadi sampel nelayan dan pengepul ikan yang diwawancarai sebanyak 5 orang, daftar respondentersaji pada sub bab dibawah ini. Organisasi terkait perikanan Desa Air Asuk dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu nelayan lepas pantai, nelayan pesisir (tongkol, pesisir, bubu, Kelong dan Bagan) dan nelayan budidaya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa di Desa Air Asuk memiliki 62 orang yang terdiri dari9…

Read more

Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

  Saat ini pemerintah telah membangun 22,68 juta ha kawasan konservasi laut yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut tersebar pada 3 institusi yang berbeda yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,34 juta ha), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (4,69 juta ha) dan Pemerintah Daerah (10,82 juta ha). Sayangnya, walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta ha, tapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destruktif fishing yang menggunakan bom dan bius. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sekitar 36,18% terumbu karang dalam kondisi jelek dan tinggal 6,56% yang dalam kondisi sangat baik. “Kondisi terumbu karang Indonesia mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) masih marak terjadi” kata Abdi. Berdasarkan hasil monitoring, DFW-Indonesia menemukan beberapa lokasi yang masih menjadi kegiatan destructive fishing…

Read more

10/13

Stay Connect with Us