Tag Archives: kelautan

Studi Potensi Perikanan

Desa Air Asuk memiliki luar 10Ha, dengan persentase luas lautan 50%. Lahan pemukiman penduduk seluas 3Ha dan lahan perkebunan seluas 2Ha. Lahan pemukiman masih menggunakan pesisir laut, sehingga pemukiman yang ada di Desa Air Asuk berada di atas laut. Hanya sebagiankecil saja pemukiman yang dibangun diatas tanah kering. Sedangkan untuk gedung fasilitas lainnya (misalnya balai desa, lapangan olah raga, sekolah) yang dibangun diatas tanah kering. Dari data desa dan hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar 92 orang nelayan aktif melakukan aktivitas melaut dengan area tangkapan yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut yang menjadi sampel nelayan dan pengepul ikan yang diwawancarai sebanyak 5 orang, daftar respondentersaji pada sub bab dibawah ini. Organisasi terkait perikanan Desa Air Asuk dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu nelayan lepas pantai, nelayan pesisir (tongkol, pesisir, bubu, Kelong dan Bagan) dan nelayan budidaya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa di Desa Air Asuk memiliki 62 orang yang terdiri dari9…

Read more

Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja…

Read more

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…

Read more

  Saat ini pemerintah telah membangun 22,68 juta ha kawasan konservasi laut yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut tersebar pada 3 institusi yang berbeda yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (5,34 juta ha), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (4,69 juta ha) dan Pemerintah Daerah (10,82 juta ha). Sayangnya, walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta ha, tapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destruktif fishing yang menggunakan bom dan bius. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sekitar 36,18% terumbu karang dalam kondisi jelek dan tinggal 6,56% yang dalam kondisi sangat baik. “Kondisi terumbu karang Indonesia mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) masih marak terjadi” kata Abdi. Berdasarkan hasil monitoring, DFW-Indonesia menemukan beberapa lokasi yang masih menjadi kegiatan destructive fishing…

Read more

JAKARTA – Sejak terkuaknya praktik perdagangan manusia di Benjina beberapa waktu lalu, telah muncul beragam inisiatif untuk mengadvokasi korban ’Trafficking in Persons (TIP)’ di lautan atau biasa disebut kasus HAM Perikanan. Meski demikian, praktik perdagangan manusia atau awak kapal ikan terus jadi ancaman bagi kemanusiaan di masa depan. Disebut demikian setelah membaca beberapa kasus seperti diceritakan di bagian berikut ini. Kasus yang tak saja berkaitan keselamatan di laut tetapi juga praktik suram sebelum mereka bekerja di laut. Memang, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Perhubungan telah mengambil inisiatif untuk mencegah meluasnya persoalan ini dengan menjalin kerjasama lembaga-lembaga sosial dan lingkungan seperti IOM hingga organisasi seperti Yayasan Plan Indonesia. Organisasi yang mengurusi imigran internasional IOM, telah merilis hasil riset terkait ‘forced labour’ dan ‘trafficking in persons’ di industri perikanan Indonesia dengan bekerjasama KKP bersama Universitas Coventry dan menyarankan perlunya kerja-kerja perlindungan bagi awak…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

  Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab Lamongan, H.Anis Wijaya mendukung regulasi pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap jenis trawl karena merusak ekosistim laut dan berpotensi memicu konflik horizontal. “Pemerintah mesti tegas melaksanakan aturan pelarangan trawl untuk melindungi sumberdaya ikan yang makin menipis di WPP 712” kata Anis. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara nelayan Kranji dan DFW-Indonesia di PPI Kranji, Lamongam pada jumat, 11/10/2019. Sementara itu Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan berdasarkan data yang ada, penggunaan trawl di Lamongan masih cukup banyak. “Saat ini terdapat sekitar 500 kapal ikan ukuran dibawah 5GT yang beroperasi menggunakan trawl di perairan Lamongan” kata Abdi. Penggunaan alat tangkap trawl juga masih ditemukan pada periran lain di Indonesia seperti Bengkulu, Sumatera Utara dan Mempawah, Kalimantan Tengah. Penggunaan alat tangkap trawl ini sering menggangu kegiatan penangkapan kepiting rajungan yang juga banyak dilakukan oleh nelayan setempat. “Potensi konflik antara nelayan…

Read more

7/7