94% of fishing vessel crew do not possess certifications
Most domestic fishing vessel crews lack the certification to work on fishing vessels and at sea. This is quite ironic, considering it will influence the safety and welfare of fishing boat personnel. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Ministry of Manpower must coordinate, jointly monitor or inspect, and discipline ship owners and […]
Enhancing Protection Standards for Fishing Vessel Crew
Currently, it is difficult for the capture fisheries industry to apply protection standards that are sensitive to human rights. Annually, at least 24,000 people are killed, and 24 million are injured on commercial fishing vessels, according to the International Labour Organization (ILO) statistics. Aside from the threat to health and safety, Indonesia has a long […]
Protection of Fishing Vessel Crews Should Not Be Done Partially
The government has not fully protected fishermen, particularly Indonesian fishing boat crews who work at home and abroad. 232 fishing boat crews became victims over two years, from 2020 to 2022. They are victims of forced labour and human trafficking as a result of insufficient legal protections, policies, and programs for fishing boat crews. Destructive […]
DFW Gelar Kampanye Lingkungan Laut di Wabula
Memperingati Hari Air Sedunia Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret dan mendukung kampanye Bulan Cinta Laut, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menggelar kampanye lingkungan laut dan aksi bersih pantai di pesisir pantai Wabula, kabupaten Buton. Kegiatan tersebut melibatkan 500 siswa SD, SMP dan SMA, dan berlangsung pada kamis, 24/3/2022. Koordonator Nasional DFW Indonesia, Moh […]
Penangkapan Terukur Butuh Pengawasan Intensif
Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan penangkapan terukur di WPP 718 membutuhan kesiapan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui sinergitas antar instansi penegak hukum seperti PSDKP, KKP, Bakamla, Polairud dan TNI AL, dan kerjasama antara pusat dan daerah terutama provinsi Maluku dan Papua. Hal tersebut terungkap dalam workshop penyusunan rencana strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan […]
DFW : Ekonomi Biaya Tinggi Bebani Nelayan Kecil
Nelayan kecil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merasakan beban pengeluaran yang lebih tinggi dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Ekonomi biaya tinggi tersebut berasal dari pungutan retribusi izin daerah dan harga BBM yang lebih mahal dari pada daerah lain. Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan memberlakukan sistim kontrak dengan memprioritaskan kuota bagi nelayan kecil […]
Fish Theft by Foreign Fishing Vessels Rises, 75 Successfully Captured
Violations and crimes against illegal, unreported, and unregulated fishing by foreign fishing vessels are still rife in Indonesian seas throughout 2021. Vietnamese fishing vessels make most of these illegal activities occur in the Natuna Sea. In addition to being a location for illegal fishing by foreign fishing vessels, Indonesian fishing vessels and fishers also often […]
DFW Fasilitasi Pengukuran Kapal dan Penerbitan Pas Kecil Nelayan Tuna
Kegiatan penangkapan tuna oleh nelayan kecil kini makin berkembang. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi kegiatan penangkapan ikan skala kecil, saat ini pemerintah telah mencanangkan perikanan terukur. Salah satu tantangan perikanan terukur adalah masih banyak perahu atau kapal penangkapan ikan ukuran kecil yang belum memiliki pas kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Guna mengantisipasi […]
Praktik Perikanan Merusak Di Pulau Tasipi
Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah Indonesia yang rawan kegiatan perikanan merusak adalah di pulau Tasipi, […]
Tingkatkan Kredit Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dan serapan kredit usaha perikanan tangkap skala kecil. Hal ini mengingat jumlah dan komposisi perikanaan skala kecil mencapai 99% dari total armada tangkap saat ini. Usaha perikanan skala kecil sangat rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan, mutu, harga jual, musim dan perubahan iklim. Selain rentan, kelompok usaha ini mengalami pertumbuhan yang lambat […]