Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan
Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan berdasarkan Laporan dari Joint Packard dan Walton Family Foundation yaitu teridentifikasi 5 area kunci yang dibutuhkan dalam indudtri perikanan untuk mengembangkan permintaan pasar yang berkelanjutan di pasar Amerika Latin dan Asia. Hal ini dijelaskan oleh Senior Program Officer WFF Teresha Ish dalam acara “Latin America Summit for Fishing and Aquaculture Sustainability.” Teresha Ish, pengelola hibah program lingkungan WFF, pemanfaatan kekuatan rantai supply chain dibutuhkan untuk mengadvokasi keberlanjutan perikan. Merujuk pada laporan “The Strategi behind Sustainable Seafood Philantrophy – A Briefing for Industry from the Packard and Walton Family Foundation” yang melakukan evaluasi bersama dua yayasan Global Seafood Strategies. Laporan tersebut meninjau progress selama 20 tahun terakhir terkait movement keberlanjutan perikanan global dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Laporan ini tidak terfokus di perairan Amerika Latin dalam proses evaluasi pasarya, namun diyakini strategi ini dapat berhasil di pasar yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan…
Saatnya Pemerintah Hentikan Jatuhnya Korban Awak Kapal Perikanan
Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…
Studi Potensi Perikanan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulaan Anambas
Desa Air Asuk memiliki luar 10Ha, dengan persentase luas lautan 50%. Lahan pemukiman penduduk seluas 3Ha dan lahan perkebunan seluas 2Ha. Lahan pemukiman masih menggunakan pesisir laut, sehingga pemukiman yang ada di Desa Air Asuk berada di atas laut. Hanya sebagiankecil saja pemukiman yang dibangun diatas tanah kering. Sedangkan untuk gedung fasilitas lainnya (misalnya balai desa, lapangan olah raga, sekolah) yang dibangun diatas tanah kering. Dari data desa dan hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar 92 orang nelayan aktif melakukan aktivitas melaut dengan area tangkapan yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut yang menjadi sampel nelayan dan pengepul ikan yang diwawancarai sebanyak 5 orang, daftar respondentersaji pada sub bab dibawah ini. Organisasi terkait perikanan Desa Air Asuk dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu nelayan lepas pantai, nelayan pesisir (tongkol, pesisir, bubu, Kelong dan Bagan) dan nelayan budidaya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa di Desa Air Asuk memiliki 62 orang yang terdiri dari9…
Materi Mengungkap Kejahatan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa Pada Industri Perikanan
Dalam diskusi ini dipaparkan bagaimana korban bisa terjerat terjerat dalam TPPO. banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan “nakal” untuk mengirimkan pekerja-pekerja yang memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik saat bekerja di atas kapal perikanan luar negeri. namun naas, nasih berkata lain takkala para pekerja tersebut justru tertipu dan masuk dalam jurang TPPO.
Materi diskusi Perbaikan Tata Kelola Awak Kapal Perikanan di Indonesia
Silahkan untuk mendownload materi diskusi online dengan teman perbaikan tata kelola awak kapal perikanan di indonesia melalui tombol di bawah ini.
Penetapan Ekspor Benih Lobster Mesti Selektif
Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Dalam aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan pengeluaran benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ekportir yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan lobster, yang ditunjukan dengan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen. Selain itu, kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajian). Saat ini KKP telah memberikan rekomendasi kepada 9 perusahaan calon eksportir benih. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifudin mengatakan bahwa pelaksanaan Permen 12/2020 mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati sebab mengatur sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada…
Human Center jadi Fokus Baru Perlindungan Awak Kapal Perikanan
Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja…
COVID-19 Memukul Industri Perikanan Tangkap
[DFW Indonesia] Wabah Corona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah memberi dampak pada sub sektor industri perikanan tangkap nasional. Hal ini terlihat dengan menurunnya permintaan dari luar negeri sebanyak 30-40% dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi supplai bahan baku. Selanjutnya, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10%. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merevisi target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dari 8.02 juta ton menjadi 7,7 ton. Perubahan target ini berdasarkan hasil prognosa volume produksi akibat Pandemi. Untuk menyelamatkan industry perikanan, semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri, termasuk mengupayakan penyerapan industri perikanan seperti produk ikan kaleng dalam paket bantuan sosial pemerintah. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring yang dilakukan pekan lalu oleh SAFE Seas Project yang merupakan kerjasama antara Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Koordinator…
BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan
BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan BUMN dan Swasta Siap Membeli Hasil Perikanan{DFW Indonesia} Untuk menyerap hasil perikanan ditengah pandemik, BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah. PT Bintang Mandiri Bersaudara di Bitung telah melakukan pembelian ikan cakalang dan baby tuna langsung dari nelayan dengan harga normal. Sementara itu Perum Perindo sebagai salah satu BUMN perikanan sedang menunggu surat penugasan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian untuk menjadi offtaker hasil nelayan dan petambak dengan target sebanyak 3.000 ton/bulan. Namun upaya mempertahankan produksi ikan saat ini terkendala dengan distribusi dan penjualann akibat kebijakan PSSB di sejumlah daerah dan menurunnya permintaan. Hal tersebut mengemuka dalam seri *Diskusi Daring Rabu* yang dilaksanakan oleh SAFE Seas Project yang merupakan program kerjasama antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang dilaksanakan pada rabu, 29/4/2020 dengan tema “Pembelian Hasil Perikanan oleh BUMN dan Swasta di Masa…
Produksi Terjaga, Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Perlu Jaminan Akses Social Security Benefit
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menjadi pembicara pada ‘Diskusi Online Zoom’ Dampak dan Pencegahan Covid-19 pada Nelayan dna Pekerja Perikanan’ yang digelar SAFE Seas bekerjasama DJPT-KKP, DFW Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Iskindo, dan FAO-ISLME Project, (15/04/2020). SAFE Seas adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan DFW Indonesia berkaitan pengurangan praktik kerja paksa dan human trafficking di sektor perikanan baik awak kapal dalam negeri maupun luar negeri. Selain Zulficar, hadir pula Nono Sumarsono, Direktur SAFE Seas Project, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam dan Dr Muhammad Lukman, National Project Officer, FAO-ISLME Project. Pada acara ini, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sekaligus Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan menjadi moderator serta dihadiri total 123 orang peserta bergantian meski maksimum peserta untuk Zoom meeting adalah 100 orang. Zulficar memaparkan status dan kondisi perikanan tangkap Indonesia dan…