Tag Archives: perikanan

Indonesian Fishing Vessel

The Bitung Fishers submitted complaints to Destructive Fishing Watch (DFW) on behalf of 13 Indonesian fishing vessel crew members who had been detained in Somalia for eight months. Worse, one crew member died, and another crew member has gone missing. The crews had previously worked on other Chinese-flagged fishing vessels that were associated with the Liao Dong Yu corporate entity, with a one-year contract from December 2019 to December 2020. However, the hiring agent in Indonesia and the fishing business where the crew members worked in China failed to offer assurance regarding the status of the expired contract, resulting in the stranding of the 13 crew members of the fishing vessels in Somalia. The abdication of Indonesian fishing vessel crews in Somalia has been disclosed to the Indonesian government through the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower, and the Ministry of Transportation since June 29, 2021, as according…

Read more

Implementasi RPOA IUU

Implementasi Regional Plan of Action to Combatting Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA IUUF) sejauh ini belum berhasil memerangi dan menurunkan praktik IUUF di perairan yang menjadi fokus kerjasama. Padahal komitmen 11 negara yang telah dibangun sejak tahun 2007 diharapkan menjadi role model internasional tentang bagaimana negara-negara kawasan yang terhubung dan memiliki perairan strategis dapat menjaga lautnya dari kejahatan transnasional yang makin meningkat. Ketidak efektifan tersebut dapat dilihaat dari masih maraknya praktik IIUF yang dilakukan oleh kapal bendera negara yang terlibat dalam RPOA tersebut. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Nilmawati mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat sejumlah keterbatasan dalam implementasi RPOA IUUF. “Komitmen negara anggota tidak sama dan berbeda yang bisa dilihat dari kegiatan MCS yang rutin dan merata dilakukan pada 3 sub regional yaitu sub regional Teluk Thailand, Arafura dan Laut Timor, dan Southern and Eastern area termasuk Laut China Selatan dan Laut Sulawesi” kata Nilmawati. Padahal kegiatan IUUF…

Read more

membangun sistem pelindungan

Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis Laporan Perdagangan Orang (TIP report) tahun 2021 yang menempatkan Indonesia pada tier 2. Posisi ini tidak berubah dari laporan tahun lalu. Yang berbeda adalah laporan tahun ini cukup banyak memuat informasi dan narasi tentang kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia migran yang menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang di kapal ikan Tiongkok. Laporan tersebut, sejalan dengan laporan Fishers Center yang menyebutkan sepanjang tahun 2020, terdapat 40 laporan pengaduan yang dilakukan AKP kepada Fishers Center dan 64,32% merupakan kasus AKP Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. Banyaknya kasus AKP migran Indonesia menunjukan masih lemahnya perlindungan yang mereka dapat. Perlindungan tersebut berawal dari keterbatasan informasi, sistim rekruitmen awal sebelum bekerja, pada saat bekerja, bahkan setelah mereka selesai bekerja. Field fasilitator DFW Indonesia untuk proyek SAFE Seas, Januar Triadi mengatakan bahwa awak kapal perikanan merupakan pekerjaan rentan dan beresiko tinggi. “Mereka rentan tereksploitasi…

Read more

nelayan pelintas batas

Otoritas pengawasan laut Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik illegal fishing oleh nelayan dan kapal ikan asal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi wilayah PNG. Armada perikanan asal Merauke, Papua, cukup sering beroperasi di daerah perbatasan PNG-wilayah sungai Torasi Indonesia. Perairan PNG menjadi fishing ground favorit mereka dengan target komoditas gelembung ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa dalam kurun waktu Mei 2020-April 2021 terdapat 26 nelayan dan ABK asal Indonesia yang tertangkap oleh otoritas pengawasan perairan PNG. “Selama kurun waktu satu tahun, terdapat 5 kapal ikan Indonesia yang tertangkap di laut PNG dengan total jumlah ABK 26 orang” kata Abdi. Mereka diadili dan mendapat hukuman kurungan badan antara 5-12 bulan. Mayoritas mereka sudah pulang ke Indonesia karena telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian sedang menjalani hukuman. Pihaknya mengapresiasi…

Read more

Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan

Lima Area Kunci Keberlanjutan Perikanan berdasarkan Laporan dari Joint Packard dan Walton Family Foundation yaitu teridentifikasi 5 area kunci yang dibutuhkan dalam indudtri perikanan untuk mengembangkan permintaan pasar yang berkelanjutan di pasar Amerika Latin dan Asia. Hal ini dijelaskan oleh Senior Program Officer WFF Teresha Ish dalam acara “Latin America Summit for Fishing and Aquaculture Sustainability.” Teresha Ish, pengelola hibah program lingkungan WFF, pemanfaatan kekuatan rantai supply chain dibutuhkan untuk mengadvokasi keberlanjutan perikan. Merujuk pada laporan “The Strategi behind Sustainable Seafood Philantrophy – A Briefing for Industry from the Packard and Walton Family Foundation” yang melakukan evaluasi bersama dua yayasan Global Seafood Strategies. Laporan tersebut meninjau progress selama 20 tahun terakhir terkait movement keberlanjutan perikanan global dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Laporan ini tidak terfokus di perairan Amerika Latin dalam proses evaluasi pasarya, namun diyakini strategi ini dapat berhasil di pasar yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan…

Read more

Saatnya pemerintah hentikan korban ABK

Dalam kurun waktu Januari-Desember 2020, sudah menjadi saatnya pemerintah hentikan jatuhnya korban Awak Kapal Perikanan. Pasalnya, Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah jatuhnya korban awak kapal perikanan. baca juga : Pemerintah “melupakan” Pemulihan Ekonomi Perikanan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 64,32% merupakan kasus luar negeri dan 36,68% adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. “Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau pekerja perikanan migran” kata Abdi. Hal ini mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat rentan…

Read more

Studi Potensi Perikanan

Desa Air Asuk memiliki luar 10Ha, dengan persentase luas lautan 50%. Lahan pemukiman penduduk seluas 3Ha dan lahan perkebunan seluas 2Ha. Lahan pemukiman masih menggunakan pesisir laut, sehingga pemukiman yang ada di Desa Air Asuk berada di atas laut. Hanya sebagiankecil saja pemukiman yang dibangun diatas tanah kering. Sedangkan untuk gedung fasilitas lainnya (misalnya balai desa, lapangan olah raga, sekolah) yang dibangun diatas tanah kering. Dari data desa dan hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar 92 orang nelayan aktif melakukan aktivitas melaut dengan area tangkapan yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut yang menjadi sampel nelayan dan pengepul ikan yang diwawancarai sebanyak 5 orang, daftar respondentersaji pada sub bab dibawah ini. Organisasi terkait perikanan Desa Air Asuk dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu nelayan lepas pantai, nelayan pesisir (tongkol, pesisir, bubu, Kelong dan Bagan) dan nelayan budidaya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa di Desa Air Asuk memiliki 62 orang yang terdiri dari9…

Read more

Kejahatan Manusia

Dalam diskusi ini dipaparkan bagaimana korban bisa terjerat terjerat dalam TPPO. banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan “nakal” untuk mengirimkan pekerja-pekerja yang memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik saat bekerja di atas kapal perikanan luar negeri. namun naas, nasih berkata lain takkala para pekerja tersebut justru tertipu dan masuk dalam jurang TPPO.

tata kelola perikanan

Silahkan untuk mendownload materi diskusi online dengan teman perbaikan tata kelola awak kapal perikanan di indonesia melalui tombol di bawah ini.

Lobster

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Dalam aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan pengeluaran benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ekportir yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan lobster, yang ditunjukan dengan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen. Selain itu, kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajian). Saat ini KKP telah memberikan rekomendasi kepada 9 perusahaan calon eksportir benih. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifudin mengatakan bahwa pelaksanaan Permen 12/2020 mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati sebab mengatur sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada…

Read more

10/19

Stay Connect with Us