Pekalongan, 13 Agustus 2025 — Kabupaten Pekalongan telah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai wilayah pesisir yang berada di atas tanah aluvial yang lunak, Kabupaten Pekalongan terancam oleh kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global yang menyebabkan banjir rob dan abrasi pantai. Dampak bencana iklim telah memengaruhi sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir Pekalongan menyebabkan sebagian besar beralih profesi menjadi pekerja migran demi mempertahankan pendapatan keluarga. Pekerja migran perikanan, dalam hal ini seperti Awak Kapal Perikanan (AKP), sangat rentan dieksploitasi melalui perekrutan yang tidak transparan, jam kerja panjang, perlindungan minim, upah yang tidak adil, serta lemahnya jaminan perlindungan sosial.
Sebagai respons masalah sosial yang hadir akibat perubahan iklim di pesisir Kabupaten Pekalongan, DFW Indonesia melaksanakan Program Protecting Rural & Ocean-dependent Societies through Participatory Economic Resilience (PROSPER). Program tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial serta mengenalkan mata pencaharian alternatif bagi komunitas yang terdampak perubahan iklim khususnya Awak Kapal Perikanan (AKP) dan keluarganya, nelayan dan pembudidaya perikanan skala kecil, masyarakat pengolah hasil perikanan, serta masyarakat miskin pesisir lainnya. PROSPER berfokus pada peningkatan akses terhadap sistem perlindungan sosial serta pengembangan alternatif penghidupan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas pesisir.
Baca Juga: Suara Laut, Suara Kehidupan: Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Inklusif
PROSPER dilaksanakan di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dengan tiga (3) desa pesisir sebagai percontohan, yaitu Desa Tratebang, Desa Api-Api, dan Desa Pecakaran. Tiga wilayah tersebut merupakan daerah pesisir yang terdampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim membuat tiga daerah tersebut mengalami kenaikan permukaan air laut, banjir rob, abrasi pantai, dan risiko kehilangan sumber penghidupan. Desa-desa tersebut juga menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri perikanan tangkap pada kapal perikanan di berbagai wilayah, seperti Muara Baru, Tegal, Juwana, Cilacap, Benoa dan wilayah lainnya.
Sebagai pengenalan PROSPER, DFW Indonesia mengadakan acara sosialisasi berjudul “Peningkatan Informasi Akses Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Pesisir”. Kegiatan tersebut membahas jenis-jenis program perlindungan sosial, khususnya yang sudah dirancang oleh pihak pemerintah daerah. Bertempat di balai pertemuan desa, acara sosialisasi PROSPER dihadiri oleh pihak-pihak keluarga Awak Kapal Perikanan (AKP), nelayan, petambak, pekerja sektor perikanan lain, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pekalongan. Acara tersebut sekaligus menjadi upaya menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, pihak swasta, pemangku kepentingan tingkat pedesaan, dan masyarakat desa.
Pemerintah telah mengelola berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang terdistribusi pada berbagai sektor namun seringkali berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, PROSPER hadir sebagai upaya membangun kolaborasi dan sistem yang terpadu dalam memberikan akses informasi terkait program perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir sektor perikanan.
“Program PROSPER membangun pendekatan untuk memadukan berbagai program perlindungan sosial baik yang dikelola pemerintah, badan usaha (swasta) maupun masyarakat perorangan sehingga dapat lebih optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat,” terang Nabiyya Perennia, Koordinator Program PROSPER, DFW Indonesia.
PROSPER mendapatkan sambutan baik dari ketiga kepala desa yang menjadi daerah percontohan program. Pronisa selaku Kepala Desa Tratebang berharap PROSPER dapat membantu masyarakat menerima perlindungan sosial yang layak. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Abdul Muis selaku Sekretaris Desa Pencakaran. Ia berkata bahwa PROSPER dapat membantu penjangkauan informasi perlindungan sosial bagi masyarakat desa yang selama ini terhambat aksesnya.
Berkaitan dengan akses perlindungan sosial, Qomarudin, Kepala Desa Api-Api menegaskan bahwa pemerintah desa telah mengusulkan nama-nama masyarakat yang layak menerima program perlindungan sosial. Namun, ia menyatakan bahwa saat ini kepala desa hanya menjadi pelaksana tingkat bawah. Menurutnya, pengambilan keputusan pasca proses verifikasi lapangan (ground check) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial terkadang tidak sesuai dengan data yang diusulkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.
Menanggapi hal tersebut, Muhlisinalahudin selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa data yang ada di daerah telah diverifikasi oleh Pusat. Pemerintah Pusat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) telah melakukan verifikasi data yang terhimpun di Kementerian Sosial dan Kementerian lainnya. “Proses ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh negara tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” terangnya. Selain data yang terkadang tidak sesuai dengan usulan Musrenbang desa, Musnafik selaku keluarga AKP turut menyoroti asuransi bagi AKP yang disediakan oleh pemerintah. Baginya, selama ini perlindungan sosial bagi AKP yang melaut selama berbulan-bulan hingga sembilan bulan masih belum ada kejelasan. Fahrudin, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pekalongan menyampaikan upaya perlindungan sosial kepada nelayan dilakukan melalui penyediaan asuransi nelayan melalui BPJS Tenaga Kerja dengan nilai premi sebesar Rp.38.000 per bulan. “Dengan adanya jaminan sosial, dapat membantu mengurangi risiko kerentanan yang dihadapi nelayan selama bekerja di laut,” terang Fahrudin.
