Penangkapan Terukur Butuh Pengawasan Intensif

Penangkapan terukur

Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan penangkapan terukur di WPP 718 membutuhan kesiapan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui sinergitas antar instansi penegak hukum seperti PSDKP, KKP, Bakamla, Polairud dan TNI AL, dan kerjasama antara pusat dan daerah terutama provinsi Maluku dan Papua. Hal tersebut terungkap dalam workshop penyusunan rencana strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan […]