Penulis: Zelila Khairunnisa Abdi, Peneliti DFW Indonesia
Di Desa Bomaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, warga hidup berdampingan dengan salah satu sumber air terpenting yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ini. Ironinya, mereka justru kesulitan menikmatinya saat ini. Sudah satu bulan terakhir, ada perbaikan jaringan pipa PDAM yang melintasi desa mereka. Karena itu pula, kebun-kebun warga mengering dan tanaman yang mereka tanam gagal tumbuh besar karena permasalahan tersebut.
Sumber air tua mereka bernama Wey Temar atau disebut Kepala Air dengan jarak sekitar tiga kilometer dari desa. Menurut Luki, salah satu petani Bomaki, mata air ini telah digunakan warga sejak puluhan lalu, jauh sebelum menjadi bagian dari sistem penyediaan air minum yang lebih besar. Pada tahun 1990-an, pemerintah Saumlaki meminta agar sebagian debit air di Wey Temar juga dialirkan ke kota melalui jaringan pipa yang akan mereka bangun dan masih beroperasi hingga sekarang.
Klaim warga ini sejalan dengan keterangan resmi pemerintah pusat. Berdasarkan rilis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tertanggal 2 September 2022, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Weymomolin di Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku memang dirancang bersumber dari mata air Weymomolin dan Bomaki, dengan target melayani total 5.000 sambungan rumah atau sekitar 80 persen warga Saumlaki. Dengan kata lain, air dari perut Desa Bomaki bukan sekadar dimanfaatkan secara informal oleh warga kota, melainkan bagian resmi dari proyek strategis pemerintah pusat yang menopang hampir seluruh kebutuhan air bersih ibu kota kabupaten. Tekanan terhadap sumber air ini kemungkinan akan terus bertambah, mengingat Kepulauan Tanimbar kini juga menjadi lokasi pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Blok Masela yang mulai berjalan pertengahan 2026. Tahap awal proyek ini sudah mencakup pengeboran 15 sumur pengembangan, membuka potensi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dan infrastruktur dasar termasuk air bersih di wilayah sekitarnya.
Krisis akses air di Bomaki sebenarnya bukan temuan baru. Laporan Social Mapping Desa Bomaki, Lermatang, dan Latdalam yang disusun DFW bersama SKK Migas dan INPEX pada September 2024 sudah mencatat persoalan ini secara eksplisit. Dalam analisis potensi dan masalah desa, laporan tersebut menyebutkan bahwa pada musim kemarau, Bomaki kerap mengalami kekurangan debit air sehingga menyebabkan kekeringan di area perkebunan, dengan solusi yang saat itu direkomendasikan berupa pengadaan sumur bor atau pompa air tambahan. Kebutuhan mendesak ini sudah disuarakan lebih dari setahun sebelum krisis yang ada sekarang, menunjukkan bahwa persoalan air di Bomaki bukan sekedar insiden teknis akibat perbaikan pipa, melainkan masalah struktural yang lebih luas.
Krisis kali ini bermula sekitar sebulan lalu, ketika perusahaan bekerja sama dengan PDAM mulai membersihkan titik mata air dan meremajakan jaringan pipa di Wey Temar. Dari kira-kira empat bak penampungan yang biasanya mengalirkan air ke berbagai titik, kini hanya berfungsi satu pipa. Pipa yang seharusnya mengalirkan air ke Bomaki sendiri dikatakan “ada, tetapi mati”. Air dalam kehidupan memang sempat mengalir, tetapi tidak normal. Jadwal air menyala hanya pagi hingga sore dengan debit yang kecil. Akibatnya, warga terpaksa mengambil air dari empat titik sungai terdekat.
Emi, warga Bomaki lainnya, menceritakan bahwa proses penggantian pipa yang sudah berjalan sebulan itu membuat warga geram, apalagi setelah mereka mendengar kabar bahwa air di Saumlaki sudah mengalir normal lebih dulu. “Katong punya air tapi air disini susah, Saumlaki sudah jalan,” ujarnya menirukan keluhan yang beredar di kalangan warga desa. Keluhan-keluhan ini biasanya hanya disampaikan warga kepada pemerintah desa, tanpa aksi protes terbuka seperti demonstrasi.
Bagi petani seperti Lucky, dampaknya jauh lebih berat. Ia dan kelompok pertaniannya mengelola lahan kebun seluas 1,5 hektare yang kini tanamannya tidak tumbuh maksimal karena jalur air yang biasa mengaliri kebun ikut mati bersama matinya pipa. Untuk bertahan, beberapa petani bahkan mengangkut air sedikit demi sedikit menggunakan sepeda motor. Jika tidak demikian, para petani harus memenuhi kebutuhan air dengan membeli sendiri di mobil air seharga Rp150.000 per tangki yang berukuran 1800 Liter. Itupun tidak akan cukup untuk kebutuhan air di kebun selama satu hari, apalagi untuk musim tanam yang panjang. Setiap musim kemarau, debit air tanah di Bomaki memang biasa menurun selama satu hingga dua minggu. Namun kali ini, penurunan musiman itu bertepatan dengan proses perbaikan pipa sehingga dampaknya jauh lebih parah dan berkepanjangan, ditambah belum ada kepastian kapan air akan kembali normal.
Tidak ada kompensasi apapun yang diterima warga Bomaki selama dua minggu ini. PDAM sendiri, menurut penuturan warga, tidak secara langsung mengurusi distribusi air di dalam desa. Urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dan swadaya warga, sementara jaringan pipa menuju Saumlaki tetap menjadi tanggung jawab PDAM. Pembagian tanggung jawab yang timpang ini turut menjelaskan mengapa desa yang menjadi sumber air justru berada di posisi rentan ketika terjadi gangguan.
Apa yang terjadi di Bomaki menunjukkan bahwa desa yang menjadi penyangga kebutuhan air bagi wilayah yang lebih luas justru luput dari prioritas ketika terjadi krisis. Ke depan, sejumlah langkah perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan, antara lain memastikan adanya alokasi debit air yang jelas dan terjamin bagi desa sumber seperti Bomaki sebelum dialirkan ke wilayah lain dan mempercepat perbaikan jaringan pipa dengan transparansi jadwal kepada warga terdampak. Tanpa hal itu, ironi Bomaki akan terus berulang setiap kali pipa rusak atau musim kemarau tiba.
Baca juga : Sebelum Gas Mengalir, Bomaki Lebih Dulu Menerima Bor, Gerinda, dan Bak Air
