Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang masih sering terjadi pada sektor perikanan tangkap. Dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan human trafficking pada sektor perikanan tangkap di kabupaten Pemalang pada tanggal 26/2/2020 terungkap bahwa perlakuan diskriminasi masih sering menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pemalang merupakan salah satu daerah pemasok awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. “Setiap tahun diperkirakan sekitar 2000an orang awak kapal perikanan asal Pemalang berangkat dan bekerja di kapal ikan luar negeri di negara Fiji, Korea, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Untuk dalam negeri awak kapal perikanan asal Pemalang biasanya berangkat dari Jakarta, Bali dan Tegalsari” kata Abdi. Mereka yang bekerja di Taiwan sering mengalami diskriminasi dalam bentuk kekerasan fisik dan mental.
Peran dan kontribusi kabupaten Pemalang dalam penyediaan awak kapal perikanan cukup signifikan sehingga upaya edukasi dan sosialisasi kepada manning agen dan awak kapal perikanan untuk mengenali indikator kerja paksa dan perdagangan orang sangat penting. “Kegiatan hari ini merupakan inisiatif Dinas Perikanan dengan kerjasama DFW-Indonesia memberikan untuk pengetahuan kepada pihak terkait tentang ruang lingkup kerja paksa dan upaya pencegahannya” kata Agus Akmal, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Pemalang
Abdul Basir, seorang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam negeri mengeluhkan jaminan kesehatan bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal lokal. Dia mempunyai pengalaman ketika anak laki-lakinya menderita sakit ketika melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura. Oleh kapten dan pemilik kapal, anaknya tidak diperbolehkan turun dari kapal dan mendapatkan perawatan. Nanti setelah melakukan penangkapan ikan baru di turunkan di Pelabuhan Dobo untuk mendapatkan perawatan. “Sayangm nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia” kata Abdul Basir.
Untuk itu, dia berharap agar instansi terkait seperti KKP, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan dapat bersinergi guna melakukan inspeksi bersama diatas kapal perikanan untuk memastikan semua instrument regulasi, peralatan dan sarana prasarana kesehatan dan keselamatan kerja telah tersedia diats kapal perikanan. “Inspeksi bersama perlu dilakukan sebab kegiatan penangkapan ikan juga terkait dengan kesehatan dan keselamatan nyawa awak kapal perikanan” kata Abdul Basir.
Sementara itu menurut Amrullah, Field Manager DFW Indonesia untuk SAFE Seas Project (SSP) mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengembangkan platform Fisher Center di Jawa Tengah. “Fisher Centre adalah platform bersama sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang hak-hak pekerja dan perlindungan bagi awak kapal perikanan, nelayan buruh dan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan” kata Amrullah.
Fisher Centre juga merupakan tempat untuk memberikan fasilitasi dalam penyampaian laporan tentang kejadian yang mengarah kepada indikasi eksploitasi kerja paksa dan rdagangan orang. “Fisher centre juga akan menjadi tempat berkoordinasi tentang keluhan Awak Kapal Perikanan yang berkaitan dengan pekerjaan, hak-hak pekerja dan kesejahteraan selama bekerja” lanjut Amrullah. Saat ini Fisher Centre telah beroperasii dan berkedudukan di kota Tegal dengan jangkauan layanan untuk Awak Kapal Perikanan di Brebes, Tegal dan Pemalang.
