COVID-19 Memukul Industri Perikanan Tangkap
pandemi covid 19
suasana di pusat pelelangan ikan PPP Tegalsari
suasana di pusat pelelangan ikan PPP Tegalsari

[DFW Indonesia] Wabah Corona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah memberi dampak pada sub sektor industri perikanan tangkap nasional. Hal ini terlihat dengan menurunnya permintaan dari luar negeri sebanyak 30-40% dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi supplai bahan baku. Selanjutnya, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10%.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merevisi target produksi perikanan tangkap tahun 2020 dari 8.02 juta ton menjadi 7,7 ton. Perubahan target ini berdasarkan hasil prognosa volume produksi akibat Pandemi. Untuk menyelamatkan industry perikanan, semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri, termasuk mengupayakan penyerapan industri perikanan seperti produk ikan kaleng dalam paket bantuan sosial pemerintah. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring yang dilakukan pekan lalu oleh SAFE Seas Project yang merupakan kerjasama antara Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa akibat COVID-19 sudah mulai dirasakan dampaknya pada industri perikanan tangkap dari hulu ke hilir. “Walaupun dengan skala yang berbeda-beda, tapi dampaknya makin nyata dan upaya penanganan mesti dilakukan secara strategis dan terukur oleh pemerintah” kata Abdi. Industri perikanan tangkap mesti mendapat perhatian sebab aktivitas industri perikanan tangkap mampu menyerap tenaga kerja dan juga melakukan pembelian hasil tangkapan nelayan kecil. “Supply chainnya berkaitan dengan penyerapan hasil tangkap dan penyerapan pekerja perikanan sehingga stabilitas industri perikanan mesti juga menjadi fokus pemerintah” kata Abdi.

Ketua Asosiasi Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari megatakan bahwa saat ini industri perikanan tangkap mengalami tekanan karena kesulitan dalam pengiriman bahan baku melalui transportasi laut dan terutama udara, terutama domestik dan juga luar negeri. Selain itu, saat ini nelayan mengurangi waktu melaut dikarenakan pembatasan di Pelabuhan (karantina sebelum bersandar) dan kurangnya penyerapan dari pabrik pengolahan. “Selain penyerapan pasar dalam negeri dan ekspor yang menurun, usaha kami terhambat pada jalur distribusi bahan baku yang terbatas karena adanya kebijakan pembatasan pergerakan orang oleh pemerintah” kata Janti.

Indonesia program manager International Pole and Line Foundation (IPLNF), Heri, mengatakan bahwa pada masa pandemik ini, maka usaha restoran, hotel foodservice mengalami tekanan paling berat karena permintaan konsumen yang menurun. “Dibandingkan sektor pengolahan dan retail, sektor hospitality adalah yang paling terpukul” kata Heri. Dia menyarankan agar masyarakat ikut membantu industry perikanan tangkap dengan membeli produk seafood lokal dan meminta pemerintah agar memberikan bantuan sosial kepada nelayan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Muh Zulficar Mochtar mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengurangi resiko atau dampak COVID-19 pada sektor perikanan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang alih muatan pada kapal perikanan. Dalam SE tersebut menyebutkan bahwa kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI dapat mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan baik yang tercantum dalam SIKPI maupun yang tidak tercantum dalam SIKPI.

“Namun demikian, kelonggaran ini tetap dengan ketentuan bahwa ikan hasil tangkapan tidak boleh dibawa keluar negeri dan pelaksanaannya bermitra dengan kapal penangkap ikan” kata Zulficar. KKP juga telah mengusulkan perluasan cakupan Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan. “Target penerima manfaat adalah industri kelautan dan perikanan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia” kata Zulfikar.

Aki Baihaqi, Senior Ocean Consultant salah satu badan dunia di Jakarta memberikan analisis bahwa saat ini terdapat 3 fenomena pada industri perikanan tangkap yaitu penurunan permintaan produk, oversupply dan anjloknya harga produk perikanan. Dia menyarankan agar pemerintah segera melakukan pemetaan dampak dan target serta sasaran intervensi pada sektor perikanan. “Untuk upaya penyelamatan, pilihan intervensi pemerintah bisa dilakukan pada 4 area yaitu transfer cash, sistim resi gudang, memperkuat akses pasar, pemberian insetif dan subsidi kepada pelaku usaha” ujar Aki Baihaqi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started