Pengenalan Resiko Kerja bagi ABK Perikanan
Pengenalan Resiko Kerja bagi ABK Perikanan

Pekerjaan di atas kapal ikan mengandung resiko tinggi, sulit dan kotor. Ironisnya, kondisi ini sering kurang disadari oleh awak kapal perikanan terutama bagi mereka yang tergolong anak buah kapal. Tuntutan ekonomi untuk mrndapatkan pekerjaan dan pendapatan bagi keluarga, mengalahkan atau bahkan menutupi semua resiko yang dihadapi. Hal ini dperparah dengan upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah masih belum optimal. Sejumlah aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum berjalan dengan baik dilapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Destructive Fishing Watch Indonesia bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan pengenakan resiko kerja diatas kapal perikanan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada pertengana agustus 2022 lalu dikuti oleh pemilik kapal, ABK, petugas Syahbandar Perikanan.

Baca juga : Perjanjian Kerja Laut dan Ancaman Eksploitasi Kerja di Kapal Perikanan

Imam Trihatmadja, Koordinator Program Hostpot Indonesia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada awak kapal perikanan tentang berbagai resiko kerja, hak dan kewajiban serta dan persyaratan minimal yang sebaiknya dimiliki oleh seorang ABK perikanan. “Edukasi ini menjadi penting untuk mengurangi atau mencegah terjadinya praktik kerja paksa oleh para ABK” kata Imam. Pemilihan lokasi Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebab menurut data DKPKP DKI Jakarta terdapat kurang lebih 1200 kapal ikan yang melakukan sandar dan proses bongkar ikan di Muara Angke. “Kami sekaligus ingin melihat aspek perlindungan ABK yang diberlakukan kepada ABK sesuai ketentuan Permen KP No 33/2021” kata Imam.

Sementara itu, perwakilan DKPKP Provinsi DKI Jakarta yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Khairinal mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada ABK. “Ada sekitar 30.000 ABK yang bekerja di Muara Angke dan perlu mendapat edukasi seperti ini” kata Khairinal. Dia menambahkan bahwa pengawasan kepada norma kerja ABK belum dapat dilakukan secara optimal karena belum ada mekanisme atau panduan yang tersedia.

Baca juga : Akankah Nasib Awak Kapal Perikanan Mengalami Perbaikan?

“Perlu ada upaya fasilitasi untuk memastikan kondisi kerja ABK dari proses rekruitmen sampai dengan mereka kembali melaut betul-betul berjalan denga naman” kata Khairinal. Hasil kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi kami kepada pimpinan tentang aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan dalam perlindungan awak kapal perikanan agar mereka tidak terjebak pada praktik kerja paksa dan perdagangan orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started

Stay Connect with Us