Proyek MLIN Perlu Dibangun Secara Inklusif
Projek Inklusif

Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) di provinsi Maluku dan Maluku Utara secara inklusif. Hal itu merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan potensi ikan di laut Indonesia terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, 716 dan 717. Potensi tinggi ikan di 4 WPP tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai dan volume distribusi ikan provinsi Maluku.

Pada tahun 2019, volume distribusi ikan provinsi Maluku, sebesar 17,486 ton atau senilai Rp 614 miliar. Sementara itu, di Maluku Utara, beberapa sarana Unit Pengolahan Ikan seperti pabrik es, coldstorage dan ABF dilaporkan sudah over capacity. Saat ini kebutuhan BBM kapal ikan dan nelayan sangat tinggi, namun kuota yang tersedia sangat kurang dan tidak mencukupi.

Mengingat pengalaman pembangunan infrastruktur perikanan periode sebelumnya yang kurang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, menyebabkan hasil pembangunan meninggalkan infrastruktur fisik tidak selesai atau mangkrak.

Baca juga : Pelatihan Resiko Kerja Untuk AKP

Dalam pembangunan MLIN, pemerintah pusat diharapkan memnunjukan keberpihakan kepada masyarakat nelayan dan dilakukan secara inklusif. Begitupun hasil-hasil perikanan tidak semata-mata untuk penuhi kebutuhan ekspor tapi juga untuk mencukupi kebutuhan pangan dan protein masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Artinya, MLIN tidak hanya menjadi proyek mercusuar pemerintah pusat dan investor tapi juga menjadikan pemerintah daerah dan nelayan lokal sebagai subyek dan pelaku utama.

Demikian benang merah dari diskusi online yang diselenggarakan olah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan topik “ Membedah Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional” pada minggu, 25/4/2021. Diskusi dihadiri Asisten Deputi Perikanan Tangkap, Kemenkomarvest, Ikram Sangadji, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku, Dr Abdul Haris, peneliti DFW Indonesia Subhan Usman, dan Sekretaris HNSI Maluku Utara Surahman Haidar.

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Subhan Usman melihat bahwa kehadiran proyek MLIN merupakan upaya sadar pemerintah untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan perikanan di 4 WPP. “MLIN mesti dilihat sebagai sebuah “sistem” dengan laut Maluku sebagai “lingkungan”-nya. Sistem hadir untuk menyederhanakan lingkungan guna mereduksi kompleksitas yang ada selama ini” kata Subhan. Kompleksitas tersebut meliputi penangkapan, pengolahan, pemasaran dan konservasi laut.

Dia mengingatkan agar dalam desain dan implementasi MLIN sebaiknya dapat dilakukan secara inklusif. “MLIN mesti merangkul atau menginklusi nelayan kecil dan lokal yang merupakan 99% pelaku usaha perikanan di Maluku dan Maluku Utara” kata Subhan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku, Dr Abdul Haris mengatakan bahwa pembangunan MLIN tidak semata-mata melakukan eksploitasi dan penangkapan ikan tapi juga akan mendorong kegiatan budidaya. Pemanfaatan lahan akuakultur di Wilayah Maluku masih belum optimal. “Dari potensi lahan budidaya di Maluku sebesar 971 ribu hektar, baru termanfaatkan 17 ribu hektar atau 1,76%” kata Haris. Haris menjamin bahwa MLIN akan melibatkan semua pihak dan unsur pemerintah kabupaten/kota yang ada karena skenario MLIN adalah membangun sub dan hub. “”Pelabuhan utama ada di pulau Ambon tapi hal tersebut akan didukung dengan adanya sentra produksi, pusat pegumpul dan pusat distribusi” lata Haris.

Baca Juga : MLIN Siap Manfaatkan Potensi Ikan di Maluku

Sementara itu, Sekretaris HNSI Maluku Utara, Surahman Haidar menyampaikan kondisi sentra dan unit pengeolahan ikan di Maluku Utara yang sudah over capacity.

“ Di PPP Bacan, kapasitas terpasang SPDN hanya 60 ton, padahal kebutuhan saat ini mencapai 194 ton, sehingga terjadi kekurangan suplay 134 ton” kata Surahman. Dia mengingatkan bahwa membangun MLIN bukan hanya soal perikanan saja tapi terkait dengan sektor lain seperti ESDM, Perdagangan, Perindustrian dan UKM.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perikanan Tangkap, Kemenkomarvets, Ikram Sangadji mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembangunan Ambon New Port.

“Pembangunan fisik tahap pertama Pelabuhan Ambon akan dilakukan tahun 2021 ini dengan pendanaan APBN pada lahan seluas 100 ha dari 200 ha yang sudah siap” kata Ikram. Dia menambahkan bahwa hal tersebut adalah komitmen Presiden Jokow untuk mempercepat pembangunan MLIN agar segera meningkatkan ekonomi perikanan di kedua provinsi tersebut.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started

Stay Connect with Us