Daily Archives: August 13, 2020

inspeksi ketenagakerjaan

Saat ini terdapat kecenderungan dan trend permintaan produk perikanan global seperti Eropa dan Amerika mensyaratkan ketelurusan produk perikanan yang diimpor. Selain ketelusuran tentang sistim jaminan mutu, pasar global juga menelisik aspek dan norma ketenegakerjaan dalam menghasilkan produk perikanan. Pada awal 2019, importir dari Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan pengecekan ketelusuran norma ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan di Indonesia. Rantai dan proses binsis perikanan tangkap meliputi aspek ; perizinan, spesifikasi kapal dan alat tangkap dan pengawakan. Regulasi kegiatan perikanan tangkap di Indonesia selama ini diatur oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, aspek ketenagakerjaan sesuai UU menjadi tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja. Selain UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia juga telah memiliki. UU N0 21/2003 tentang Pengesahan ILO Convention No 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan Untuk mendownload materi diskusi ini, silahkan klik tombol di…

Read more

inspeksi ketenagakerjaan

Inpeksi bersama ketenagakerjaan dinilai sudah sangat diperlukan Kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia (kapal perikanan dan pabrik pengolahan ikan). Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human trafficking/force labour, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan kondisi/lingkungan kerja tidak layak. Saat ini pengawasan atau Inspeksi tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena Kementerian Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan tenaga kerja memiliki keterbatasan. keterbatasan tersebut antara lain: ketersediaan sumberdaya manusia, belum adanya aturan teknis pelaksanan pengawasan awak kapal perikanan, dan belum adanya tools dan instrumen untuk melakukan inspeksi di kapal perikanan. Berdasarkan hal tersebut DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang sedang bekerjasama…

Read more

2/2