Perlunya Inspeksi Bersama Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan
inspeksi ketenagakerjaan

Inpeksi bersama ketenagakerjaan dinilai sudah sangat diperlukan

Kondisi awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terjadinya karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan di Indonesia (kapal perikanan dan pabrik pengolahan ikan). Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah perekrutan yang sarat tipu daya, human trafficking/force labour, eksploitasi pekerja, gaji rendah, overtime, dan kondisi/lingkungan kerja tidak layak.

Saat ini pengawasan atau Inspeksi tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena Kementerian Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan tenaga kerja memiliki keterbatasan. keterbatasan tersebut antara lain: ketersediaan sumberdaya manusia, belum adanya aturan teknis pelaksanan pengawasan awak kapal perikanan, dan belum adanya tools dan instrumen untuk melakukan inspeksi di kapal perikanan.

Berdasarkan hal tersebut DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang sedang bekerjasama melaksanakan SAFE Seas Project menyelenggarakan diskusi daring dengan tema “Jalan Menuju Inspeksi Bersama Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan”. Narasumber diskusi tersebut adalah Gumilang, Staf Pengawas Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, Zulfikar, Kepala Seksi Pengawakan Direktorat Perikanan Tangkap, KKP, Lusiani Yulia, Senior Program Officer ILO Indonesia dan Yanti Djuari, Ketua Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Hasil diksusi Daring

Diskusi tersebut berhasil menghimpun komitmen dan kesepakatan dukungan pemerintah dan AP2HI untuk melakukan inspeksi bersama ketengakerjaan di kapal ikan. Guna mendukung hal tersebut perlu ada perencanaan strategis terkait inspeksi bersama di kapal perikanan terkait aspek panduan, tools inspeksi dan mekansme inspeksi bersama nantinya.

Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan saat ini terdapat 30 regulasi dan aturan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan awak kapal perikanan. “Terdapat 30 regulasi dari UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menterii terkait yang mengatur hal tersebut dan perlu didorong agar dapat diberlakukan secara efektif” kata Abdi.

Dalam kesempatan tersebut Zulfikar, Kepala Seksi Pengawakan Direktorat Perikanan Tangkap, KKP mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung rencana inspeksi bersama ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan. “Fokus inspeksi sebaiknya dilakukan pada 4 aspek penting yaitu i) Kelengkapan dan keabsahan dokumen, ii) Pemeriksanaan ulang alat penangkapan ikan, iii) Memeriksa persyaratan ABK, iv) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan” kata Zulfikar.

Belum tersediannya basis data awak kapal perikanan yang terintegrasai

Sementara itu, Gumilang, Staf Pengawas Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki sistem basis data dan informasi yang terintegrasi mengenai awak kapal niaga dan kapal perikanan. “Sistim basis data tersebut penting menjadi dasar untuk menentukan kebijakan strategis dan terpadu di antara para pemangku kepentingan” kata Gumilang.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Yanti Djauri mengatakan bahwa AP2HI dengan 50 anggota berkomitmen melaksanakan bisnis yang bertanggungjawab termasuk perlindungan ABK dan nelayan. “AP2HI telah memperbaharui kode etik anggota dengan melarang penggunaan tenaga kerja paksa, perbudakan dan perdagangan orang serta melakukan rekruitmen yang adil dan kondisi kerja yang layak” kata Yanti.

Lusiani Yulia, Senior Program Officer ILO Indonesia mengatakan berdasarkan pembelajaran program ILO pelaksanaan inspeksi bersama membutuhkan kerjasama semua pihak. “Paling penting dan tidak boleh terlupakan adalah komitmen pengusaha dan pekerja untuk mau bekerjasama terlibat dalam program inspeksi tersebut” tutup Lusi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started