Human Center jadi Fokus Baru Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Human Centre Jadi Fokus Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan yang harus lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal. “Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar. Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project di Jakarta, rabu, 3/6/2020. Diskusi dengan tema “Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan” menghadirkan narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo, dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja paksa dan perdagangan orang pada industri perikanan tangkap di Indonesia.

Zulficar menambahkan bahwa terobosan pelindungan awak kapal dalam negeri akan dilakukan melalui sejumlah kebijakan dan program. “Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah membenahi system perekrutan, reformulasi sistim penggajian, inspeksi bersama dan protocol kesehatan” kata Zulficar. Berkaitan dengan inspeksi bersama, Zulficar mengatakan akan mendorong kolaborasi Kemenaker, KKP, Kemhub untuk memastikan kondisi kerja, K3, Perjanjian Kerja Laut dan akomodasi diatas kapal. “Kita akan dorong percontohan inspeksi bersama pada pelabuhan perikanan di DKI Jakarta, Bitung dan Jawa Tengah” kata Zulficar.

nelayan indonesia
pekerja perikanan palabuhan

Sementara itu, Kepala Dinas dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Erni Tumundo mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sulawsi Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 117 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Jawa Tengah. “Tim Pelindungan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Gubernur Sulawesi Utara untuk memberikan pelindungan awak kapal perikanan dan mengimplementasikan rencana aksi daerah” kata Erni.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari mengatakan bahwa saat ini Jawa Tengah merupakan salah satu kantong awak kapal perikana di dalam dan luar negeri. “Tercatat ada sekitar 171.062 orang awak kapal perikanan di Jawa Tengah yang bekerja di sektor perikanan tangkap” kata Sakinah. Dia mengatakan untuk memberikan pelindungan optimal, pemerintah provinsi Jawa Tengah akan menyusun Peraturan Daerah pelindungan nelayan termasuk awak kapal perikanan. “Penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah akan menjadi priroitas kami saat ini” kata Sakinah.

Plant Manger PT Nutrindo Fresfood International, Tedy Harmoko mengtaakan bahwa pihaknya memberikan sistim pengupahan dengan sistim bagi hasil dan gaji bulanan. “Sistim pengupahan kami ada2 yaitu bagi hasil dan bulanan sesuai dengan status aak kapal yang bekerja di jenis kapal penangkap dan pengakut ikan” kata Tedy. Dia juga mengatakan bahwa PT Nutrindo telah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam Sertifikasi Sosial Audit dan Sertifikasi HAM Perikanan. “Kedua sertifikasi tersebut mensyaratkan pemenuhan dan kepatuhan perusahaan atas aspek ketenagakerjaan, aspek sosial dan hak asasi manusia” kata tedy.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa komitmen pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah positif dalam upaya pelindungan awak kapal perikanan. Dengan banyaknya kasus awak kapal perikanan yang mencuat akhir-akhir ini maka pembenahan adalah keharusan yang harus dilakukan pemerintah. “Menjadi penting agar pemerintah memberikan perhatian pada pelaksanaan jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi Awak Kapal Perikanan untuk mengurasi resiko dan pemberian proteksi bagi awak kapal perikanan.” kata Abdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *