Penetapan Ekspor Benih Lobster Mesti Selektif
Lobster

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Dalam aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan pengeluaran benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ekportir yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan lobster, yang ditunjukan dengan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan dengan ukuran sesuai hasil panen. Selain itu, kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajian). Saat ini KKP telah memberikan rekomendasi kepada 9 perusahaan calon eksportir benih.

Ilustrasi foto lobster
ilustrasi lobster
Image free from unsplash

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifudin mengatakan bahwa pelaksanaan Permen 12/2020 mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati sebab mengatur sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada calon eksportir. Salah satunya tentang syarat ekspor bagi perusahaan pembudidaya yang telah melakukan panen berkelanjutan. Hal ini berarti ekspor benih baru bisa dilakukan 16-20 bulan yang akan datang setelah dilakukan minimal 2 kali panen. “Ekspor benih tidak bisa serta merta dilakukan setelah badan usaha mengantongi izin, tapi mesti terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta bisa dibuktikan salah satunya terkait panen yang telah dilakukan secara berkelanjutan” kata Arifudin.

Dirinya juga mengingatkan KKP tentang pentingnya kajian dan keterlibatan Komisi Nasional KAJISKAN dalam penentuan kuota ekspor benih. Dalam pasal 5 ayat 1.b Permen KP 12/2020 disebutkan bahwa kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN. “Komnas KAJISKAN mesti diaktifkan agar segera bersidang menentukan kuota dan alokasi penangkapan benih lobster sebagai dasar menentukan berapa banyak benih yang bisa diekspor saat ini” kata Arifudin.

Berdasarkan catatan DFW, KKP terakhir kali menetapkan hasil kajian Komnas KAJISKAN tentang estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan pada tahun 2016 lalu. “Setelah Kepmen 47/2016, belum pernah ada ketetapan lain tentang potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan, dalam Kepmen 47 tersebut lobster termasuk komoditas dengan kategory fully dan over exploited” kata Arif.

Ekspor Benih Lobster Ilegal
Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia Moh Abdi Suhufan meminta KKP untuk menjamin dan memastikan bahwa ketentuan Permen 12/2020 tersebut akan dapat menekan ekspor benih lobster yang dilakukan secara ilegal. “Kami akan memantau efektifitas pelaksanaan Permen tersebut agar tepat sasaran, salah satunya dengan menurunnya upaya dan kasus pengiriman benih lobster keluar negeri secara ilegal” kata Abdi.

Pihaknya berharap akan ada korelasi antara meningkatnya kegiatan budidaya lobster dalam negeri dengan menurunnya ekspor benih lobster secara ilegal. “Hal ini sekaligus untuk membukikan dan membantah tudingan bahwa Permen tersebut merupakan cara pemerintah untuk melegalisasi kegiatan ilegal” kata Abdi. Seperti diketahui, penerbitan Permen 12/2020 bertujuan untuk mengatur pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan agar bisa mendatangkan devisa bagi negara dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumberdaya lobster Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan DFW-Indonesia dalam kurun waktu Februari-Mei 2020 telah terjadi 6 kali upaya penyelundupan benih lobster secara ilegal yang berhasil digagalkan oleh berbagai otoritas pengawasan di Indonesia. “Total jumlah benih lobster yang digagalkan tersebut sekitar 137 ribu benih dengan nilai Rp 17,5 miliar” kata Abdi. Lokasi penangkapan masih di lokasi sentra dan jalur tradisional penyelundupan beinh lobster yaitu di Lombok, Surabaya, Semarang, Jambi dan Riau. Penyelundupan benih lobster masih marak terjadi di masa pandemik karena longgarnya pengawasan aparat terhadap lalulintas barang. “Mungkin aparat fokus pada pergerakan orang sehingga tidak memperhatikan barang bawaan yang mencurigakan” kata Abdi. Pihaknya meminta KKP dan aparat terkait tetap meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started