Jakarta, 17 Juli 2026 — Pelabuhan Perikanan Muara Baru merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Besarnya kontribusi nilai ekspor produk perikanan dari Muara Baru menjadi sumber penghidupan dan ketahanan pangan yang signifikan bagi masyarakat. Namun, dibalik tingginya angka tersebut, para awak kapal perikanan (AKP) kita masih terjebak dalam karakteristik pekerjaan yang membahayakan, kotor, dan sulit. Pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan di industri perikanan dapat terjadi baik di darat maupun di laut. Data dari National Fishers Center (NFC) Indonesia pada bulan Desember 2024 menunjukan terdapat 112 pengaduan dan 316 korban yang mengalami praktik pelanggaran HAM selama bekerja. Aduan yang diterima mengeluhkan berbagai hal seperti: jam kerja yang panjang, upah dibawah standar upah minimum, tidak diberikan jaminan perlindungan sosial, bahkan mengalami kekerasan fisik.
Untuk itu, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaksanakan Pelatihan Pengenalan Risiko Kerja kepada AKP di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Pelatihan ini diikuti oleh 100 peserta dari 10 perusahaan yang ada di area PPS Nizam Zachman. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan AKP mengenai perlindungan, kondisi kerja layak, serta hak-hak mereka sebagai pekerja. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Tim Kerja Kesyahbandaran PPS Nizam Zachman, Abdurrahman Robbani. Robbani menyambut baik adanya kegiatan ini untuk AKP yang ada di Muara Baru. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi AKP dan PPS Nizam Zachman untuk bisa mengeratkan hubungan satu sama lain sebagai satu bagian di pelabuhan ini.
“Kami seringkali melihat bahwa banyak AKP yang cenderung menghindar ketika didekati petugas. Padahal, niat kami baik dan kami terbuka untuk membantu kebutuhan kawan-kawan AKP terkait kebutuhan selama sebelum, saat, dan pasca melaut. Untuk itu kedepannya kami harap kawan-kawan tidak anti dengan petugas.”
Imam Trihatmadja, Direktur Program DFW Indonesia, juga mengingatkan kembali pentingnya peran setiap elemen yang ada dalam pelabuhan, termasuk syahbandar untuk bisa dirawat relasinya bersama.
“Teman-teman perlu diingat bahwa nantinya setelah lepas tali, teman-teman hanya punya diri masing-masing untuk bisa diandalkan, kecuali ketika menangkap ikan ya, maka kami turut menghimbau agar bisa menjalin relasi lebih erat khususnya dengan syahbandar ataupun rekan-rekan NFC Indonesia yang akan berada di area Muara Baru kedepannya. Sampaikan kebutuhan teman-teman kepada kami, nantinya akan coba kami teruskan untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujarnya.
AKP sendiri, berada dalam struktur fungsional kapal perikanan. Haidar, Syahbandar dari PPS Nizam Zachman, menyampaikan bahwa AKP sendiri dalam struktur dikenal sebagai kelasi. Sebagai pekerjaan yang berbahaya, sulit, dan kotor, AKP memerlukan persiapan lebih sebelum melaut, salah satunya adalah memastikan bahwa mereka memiliki jaminan sosial sebelum berangkat.
“Sebelum berangkat, kan kami selalu lakukan pemeriksaan diatas kapal ya apakah teman-teman telah terdaftar dalam jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Jaminan sosial ini wajib untuk dimiliki oleh setiap awak kapal karena nantinya jika ada kecelakaan kerja atau kebutuhan lainnya terkait ketenagakerjaan, maka AKP dan pemberi kerja akan sama-sama bisa difasilitasi dalam pemenuhan haknya lewat jaminan sosial ini,” ujar Haidar.
Dalam paparannya, Haidar juga menyampaikan bahwa PPS Nizam Zachman terbuka untuk bisa mendengarkan seluruh kebutuhan AKP di Nizam Zachman bersama dengan NFC Indonesia untuk bisa ditindaklanjuti kedepannya.
Dari sesi pelatihan ini, banyak AKP yang tergerak untuk bisa melakukan diskusi mengenai isu yang mereka hadapi selama dilaut. Mereka banyak bertanya mengenai isu transhipment di tengah laut serta durasi melaut yang semakin kesini semakin terasa lama. Menanggapi isu tersebut, Haidar menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sedang mengalami overfishing. Ini menyebabkan ada banyak titik melaut yang mulai mengalami kelangkaan ikan. Terlebih, dari data yang dikumpulkan oleh syahbandar juga menunjukkan bahwa banyak kapal yang lebih memilih untuk melaut ke Samudera Hindia daripada di Laut Jawa, karena ikan lebih banyak ada di Samudera Hindia.
Durasi melaut ini juga turut didukung dengan terjadinya perubahan iklim. Nabila Tauhida, Human Rights Officer DFW Indonesia, menjelaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan permukaan air laut naik. Ini menyebabkan banyak kapal harus melaut lebih jauh karena permukaan air saat ini jadi lebih luas daripada seharusnya.
“Banyak yang ternyata disini masih diharuskan bekerja selama sakit, dan bekerja dalam durasi yang lebih lama dari seharusnya. Kami mengajak teman-teman untuk bisa bercerita terkait keluhan dan kebutuhannya kepada NFC sehingga kami bisa meneruskan keluhan teman-teman untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Teman-teman bisa menemui fasilitator lapangan kami yang ada di Muara Baru, menghubungi via Whatsapp, atau melakukan pengaduan via website nfc.or.id setelah membuka akun,” tutupnya.
