National Fishers Center Jadi Alternatif Pengaduan ABK

Upaya perbaikan tata kelola awak kapal perikanan termasuk nelayan kecil terus dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini mengingat jumlah awak kapal perikanan dan nelayan mencapai 2,2 juta orang, dimana mereka bekerja di kapal ikan dalam negeri, kapal ikan luar negeri dan bekerja secara mandiri dalam usaha penangkapan ikan skala kecil. Disamping itu, kegiatan penangkapan ikan merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat resiko tinggi, berbahaya, sulit dan kotor.

Untuk melindungi pekerja perikanan tangkap termasuk didalamnya awak kapal perikanan dan nelayan kecil, Destructive Fishing Watch Indonesia menginisiasi National Fisher Center. “NFC adalah platform yang menghubungkan awak kapal perikanan dan nelayan dengan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan di dalam dan luar negeri” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator National Destructive Fishing Watch Indonesia.

Baca Juga : Kemenko Marves apresiasi Fishers Center jadi aduan masalah ABK

Sejauh ini banyak masalah, kejadian dan keluhan kegiatan penangkapan ikan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah dan pelaku usaha. Padahal beberapa ketentuan-aturan dan pasar internasional telah mensyaratkan pentingnya aspek perlindungan sosial, uji tuntas hak asasi manusia dan pemenuhan standar ketenagakerjaan dalam kegiatan penangkapan ikan.

“Salah satu prinsip tanggungjawab sosial dalam kegiatan penangkapan ikan adalah jaminan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dengan cara penyediaan mekanisme pengaduan dan akses ke pemulihan pekerja yang menjadi korban” kata Abdi. Dalam konteks tersebut, National Fishers Center hadir sebagai alternatif pengaduan ABK melengkapi layanan pengaduan yang selama ini telah ada. Selain sebagai layanan pengaduan, NFC memberikan layanan edukasi, rujukan dan data managemen terkait dengan awak kapal perikanan.

Imam Trihatmadja, Manajer National Fishers Center mengatakan dalam kurun waktu 6 bulan atau periode Januari 2022-Juni 2022, NFC telah menerima 19 pengaduan dari nelayan dan awak kapal perikanan. “Dari 19 pengaduan tersebut tercatat 63 orang korban pekerja perikanan dan nelayan dengan sebaran 12 kasus dalam negeri dan 7 pengaduan dari awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar neger” kata Imam. Adapun kasus atau pengaduan yang paling sering dilaporkan adalah gaji yng tidak dibayar, asuransi dan jaminan sosial, penipuan, dan repatriasi. Imam menambahkan pihak dalam pengaduan tersebut pihak yang paling sering dilaporkan adalah manning agent, pemilik kapal perseorangan dan perusahaan pemilik kapal.

Baca Juga : Audiensi Dengan Dirjen Perikanan Tangkap

Untuk mengoptimalkan dan mempromosikan layanan National Fishers Center kepada masyarakat luas, pihaknya akan menggelar kegiatan launching NFC pada rabu, 6 Juli 2022 di Jakarta. “Walaupun sudah beroperasi, tapi launching ini penting untuk lebih memperkenalkan NFC kepada masyarakat luas agar lebih memahami fungsi dan cara mengakses NFC secara digital” kata Imam.

Dalam acara launching tersebut juga akan digelar diskusi yang akan membahas bentuk sinergitas layanan pengaduan awak kapal perikanan oleh pemerintah, serikat pekerja dan lembaga non pemerintah. “Peraturan Pemerintah No 22/2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran belum mengatur tentang layanan pengaduan awak kapal perikanan migran sehingga perlu memperkuat mekanisme layanan pengaduan yang selama ini beroperasi oleh berbagai unsur pemerintah dan non pemerintah” kata Imam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

DFW Indonesia

Gedung TCC BATAVIA TOWER ONE
Lantai 06 Unit 01
JL. KH Mas Mansyur, Kav 126
Jakarta Pusat, 10220
Indonesia
Email : Info@dfw.or.id
Homepage : www.dfw.or.id

Get Started

Stay Connect with Us