Tag Archives: Kemenaker

Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan orang yang masih sering terjadi pada sektor perikanan tangkap. Dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan human trafficking pada sektor perikanan tangkap di kabupaten Pemalang pada tanggal 26/2/2020 terungkap bahwa perlakuan diskriminasi masih sering menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pemalang merupakan salah satu daerah pemasok awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri. “Setiap tahun diperkirakan sekitar 2000an orang awak kapal perikanan asal Pemalang berangkat dan bekerja di kapal ikan luar negeri di negara Fiji, Korea, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Untuk dalam negeri awak kapal perikanan asal Pemalang biasanya berangkat dari Jakarta, Bali dan Tegalsari” kata Abdi. Mereka yang bekerja di Taiwan sering mengalami…

Read more

The efforts of the Indonesian government in increasing the production and export of fisheries must be accompanied by attention and human rights protection policies for workers in the fisheries sector. The fisheries sector is currently still vulnerable to forced labour and trafficking practices. This practice occurs in fish farming, fishing and processing sub-sector. Indonesia’s Destructive Fishing Watch (DFW) National Coordinator, Moh Abdi Suhufan, said that the plan to deregulate a number of marine and fisheries sector policies through a review of 29 regulations is feared to make the fisheries sector a place to exploit fish resources without thinking about sustainability. “It is feared that economic considerations will dominate fisheries policies going forward without considering environmental and social aspects,” Abdi said. Although fish stocks in the Indonesian sea are indicated to rise, the government must realize that currently, global fish stocks are running low. The current fishing activities are marked by…

Read more

  Mengantisipasi tantangan pasar tenaga kerja di sektor perikanan tangkap dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai skill dan komptensi bidang penangkapan ikan. Disamping itu, guna memberikan pelindungan atas hak-hak awak kapal perikanan sebagai pekerja professional, maka kepada calon pekerja perlu diberikan bekal dan wawasan tentang indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap. Hal ini dimaksudkan agar para awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam maupun luar negeri tidak menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang. Oleh karena itu, DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia bekerjasama dengan Akademi Perikanan Bitung melaksanakan kegiatan Sosialiasi dan Edukasi Indikator Forced Labour dan Traffikcing In Person di gedung Akademi Perikanan Bitung, pada sabtu, 30/11/2019. Kegiatan ini merupakan dukungan SAFE Seas Proyek dalam upaya memberikan edukasi dan pencegahan praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor Perikanan tangkap di Indoensia. Field Manager Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW)-Indonesia untuk program SAFE Seas, Laode…

Read more

Untuk mengurangi diskriminasi yang sering diterima oleh awak kapal perikanan di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama sejumlah stakeholder menyepakati pembentukan Forum Pelindungan Awak Kapal Perikanan (Forum PAKP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sulawesi Utara, Erni Tumundo, M.Si pada saat Rapat Koordinasi Pelindungan Awak Kapal Perikanan di Manado, senin, 11/11/2019. “Forum PAKP akan beranggotakan perwakilan perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan pengusaha sehingga menjadi forum stakeholder untuk membahas isu, masalah dan solusi terkait awak kapal ikan” kata Erni. Forum tersebut rencannya akan dilegitimasi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. “Forum akan bekerja selama 3 tahun, 2020-2022 dan diharapkan akan mampu memetakan masalah dan mengurangi indikato kerja paksa dan perdagangan ora g di Sulawesi Utara” kata Erni. Forum ini nanti akan terdiri dari 3 Kelompok Kerja yaitu penyelerasan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi, database dan pelaporan. Sementara itu, Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi…

Read more

4/4